;Terbilang : tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah ;Berdasarkan uraianuraian yang dimukakan di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang untuk dapat memanggil kami para pihak untuk menghadap kepersidanganpada hari, tanggal serta waktu yang bapak tentukan dengan harapan mendapatsuatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Il.

adalah anggota Koperasi berpayung hukum UndangUndang No. 25 Tahun 1992 dan Penggugat berbuat untuk memaksakankehendak merasa dirugikan dengan adanya pemutusan hubungan kerjadengan surat No. 34/k/BST/BIV2009, surat tersebut adalah penerbitanHal 6 dari 9 hal.Put.No.312 K/PDT.SUS/2010dokumen dan efesiensi tenaga kerja sesuai dengan penerbitan anggaran danbelanja Koperasi yang sudah disetujui anggota dari Keputusan RAT 2008untuk itu gugatan Penggugat dikesampingkan saja ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.16/G/2009/PHI.PDG., tanggal 13 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal13 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2009 sebagaimanaHal 7 dari 9 hal.Put.No.312 K/PDT.SUS/2010ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/K/2009/PHI.PDG yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Padang,permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 15 Desember 2009 ;Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Pemohon Kasasi diwakili olehkuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2009, namun suratkuasa dari Pemohon Kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1)UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo.

Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.450.000 Rp 1.176.000,00JUMIAN 0... eeeececseeeeeeesneeeeeeeseeseseseeeeeeeeeeeeees = Rp18.081.000,00Total pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada ParaPenggugat (5 orang) senilai = Rp270.725.000,00 (dua ratus tujuh puluhjuta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2019, terhadap putusantersebut

, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 November 2018 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 6 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 28/Pdt.SusPHI/2018/PN.Ptk., Nomor 2/Kas/2019/PHI/PNPtk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak pada tanggal

telah melanggar ketentuanPasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan karena pekerjaan dilakukan lebih dari 3 (tiga) tahunsehingga demi hukum PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadiPKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu); Bahwa Judex Facti telah benar memberi kompensasi PHK sebagaimanatelah dipertimbangkan oleh Judex Facti karena PHK dilakukan tanpa adakesalahan dari Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT MITRA MULTI NIT USAHA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004,Halaman 9 dari 11 hal.

Membebankan kepada Negara ongkos perkara sebesar Rp411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/ KuasaHukum Penggugat Kuasa Hukum Para Tergugat) pada tanggal 25 April2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat Il dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan

Permohonan Kasasi Nomor 73/Kas/2019/PHI.Mdn., juncto Nomor 300/Pdt.SusPHI.2018/PN Mdn., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpermohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 23 Mei 2019;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para TermohonKasasi pada tanggal 3 November 2020, kemudian Termohon Kasasi IImengajukan kontra memori kasasi yang diterima

membayar hakhakPenggugat berup uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta uang cuti yang belumgugur sebesar Rp67.137.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluhtujuh ribu rupiah) serta hakhak Penggugat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT TOR GANDA, tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai manaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang

membayar upah proses selanjutnya kepadaPenggugat, sejak bulan Juni 2015, sampai dengan putusan berkekuatantetap;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiaphari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusanperkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau:Apabila Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:Exceptie obscuur libel;Gugatan Penggugat prematur;Halaman 2 dari 6 hal.

terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahmemberikan putusan Nomor 83/Pdt.SusPHI/2017/PN Srg., tanggal 19September 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:~ Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:~ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat pada tanggal 19 September 2017, kKemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 70/Kas/PHI.G/2017/PN Srg., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang,permohonan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi EKA SAPUTRA WIDYANTO tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan

., Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di Jalan Gubeng Kertajaya E/17 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2005 ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasidahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebag aiTergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

permohonankasasi No.24/Kas/PHI.G/2006/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub KepaniteraanPengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan terse but disertaidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2006 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 1 Maret 2006 telahdiberitahu tentang memon kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasiyang diterma di Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 13 Agustus 2007 ;Menimbang, bahwa pemohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan dalam undangundang, namun dalam akte pernyataan permohonan kasasiyang diajukan oleh Suryanto menyatakan sebagai kuasa, tidak jelas kuasa dari pihak manasebagai Pemohon, disamping hal tersebut juga tidak ditemukan adanya surat kuasa yang disebutoleh

HakimHakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada han itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setyono,SH.,MH. Panitera Penggant dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ Arief Soedjito, SH. ttd./ Marina Sidabutar, SH.,MH.ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.Panitera Pengganti :ttd./ A.K. Setyono, SH.

Tergugat untuk membayar uang bonus tahunan tahun 2015sebesar minimal 2 x upah sebesar 2 x Rp20.404.132 yaituRp40.808.264,00 (empat puluh juta delapan ratus delapan ribu dua ratusenam puluh empat rupiah);Mewajibkan Tergugat membayarkan uang cuti tahunan 2016 yang belumditerima oleh klien kami;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau kasasi;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atasgugatan ini;Apabila Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial berpendapat lain;'Subsidair:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan PutusanNomor 119/Pdt.SusPHI.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 15 Agustus 2016,dengan amar sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 hal.

Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa terlepas dari alasanalasan permohonan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksuddan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kKnususnyaPasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan

Hubungan Industrial bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenaiPerselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan HubunganKerja, sedangkan mengenai perselisihnan kepentingan dan perselisihanantar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenangmemeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenaiupaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai

Perselisihan Hak danPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasisaja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnyaharus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula denganprinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatursecara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan denganmemperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbarusebagaimana termuat dalam Surat

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Para Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 27Januari 2021, kKemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2021,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

SusPHI/2021diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 17 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:1.Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu ParaPenggugat untuk seluruhnya;Mernbatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor245/Pdt.SusPHI

mengenaiupah Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat dari Tahun 2012sampai dengan Tahun 2019 dan juga tidak ada bukti yang dapatmenunjukkan bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap ParaPenggugat;> Bahwa menurut keterangan para saksi dibawan sumpah dalampersidangan judex facti menerangkan bahwa Para Penggugat bekerjahanya sebagai pekerja borongan;> Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka permohonankasasi ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para ParaPemohon Kasasi SIT MAESAROH, Dan KawanKawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Halaman

SYAHIR/ISBANUN SYAH, beralamat di JalanLintas Sumatera (Jalinsum) Dusun IV Desa Sei Alim UluKecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi SumateraUtara, selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;Setelah memeriksa alatalat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihakdi persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 April 2017yang dilampiri Anjuran atau risalah

penyelesaian perselisihan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 10 April 2017 dibawah Register Nomor ; 97/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat adalah merupakan Pekerja/Buruh pada Toko BangunanUD.

Hubungan Industrial dalam hal ini PHI Medan,jadi oleh karenanya pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat ini adalahcukup beralasan untuk dapat diterima;Bahwa oleh karena tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yangdilakukanTergugat tanpoa ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial, dan tuduhan Tergugat yang menyatakanPenggugat terlibat dalam proses pelesingan / penggadaian mobil truck milikTergugat sampai saat ini tidak terbukti, maka Pengugat yang telah bekerjaselama

(EnamPuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan seketikasetelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa kemudian untuk efektivitasnya gugatan Penggugat dalam perkaraaquo agar tidak menjadi nihil dan hampa adanya, maka dengan inidimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk terlebih dahulumeletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) teristimewa terhadap : 7.sebidang tanah berikut bangunan tempat berdirinya

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara aquo adalahapakah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Raja Faisal Sitorus alias Andak(Prinsipal) kepada Zulkifli,SH, Sempurna Bangun, dan Firmansyah Panjaitantertanggal 03 April 2017 telah sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, dan selanjutnya apakah kuasa hukum Penggugat memiliki legalstanding untuk mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa, Penggugat selaku Pengusaha spare part automotive yang khususmemproduksi kabel untuk automotive yang mempunyai komitmen terhadapkonsumen untuk senantiasa meningkatkan kualitas produksi.

Nomor 358 K/Pdt.Sus/2012d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.Atas hal tersebut kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruhgugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 85/G/2011/ PHISby.tanggal 22 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kedua belah pihak, padatanggal 22 Juni 2011, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2011 mengajukan permohonan kasasipada tanggal 7 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 69/Kas/G/2011

Nomor 85/G/2011/PHI.SBY. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal20 Juli 2011;Bahwa memori kasasi dari Penggugat telah diberitahu kepada Tergugat padatanggal 25 Juli 2011, terhadap memori kasasi dari Penggugat tersebut kemudianTergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Agung Kasasi untukmemperbaiki pertimbangan hukum dan membatalkan putusan tingkat pertama,serta kemudian mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;Keberatan Ketiga Karena Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Salah Menerapkan Hukum Dengan Cara TidakMenggunakan Haknya Untuk Melakukan Penemuan Hukum Dalam HalPemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Mangkir Atau Indisipliner SelamaPuluhan Hari:Bahwa dipertimbangkan oleh Judex Facti alasan pemutusan hubungan kerja

Hubungan Industrial untuk meletakkansita jaminan (conservatoir beslag) terhadap hak guna pakai selama masakontrak Penggugat pada:a.

Menyatakan putusan gugatan ini tidak siasia maka mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) terhadap hak guna pakai selama masa kontrakTergugat padaa. Ruangan kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di WismaMampang Lantai 5, Jalan Mampang Prapatan Nomor 1, Jakarta Selatan12790, Indonesia;b. Ruangan kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Jlaan Kertajaya123, Surabaya, Jawa Timur;.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 37/Padt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;2.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015, terhadapputusan tersebut, Penggugat melalui kKuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi Rolf Xander Monteiro tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabilaTergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksadisebabkan Tergugat terbukti tidak memiliki itikad baik;Atau: Atau Apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.

K/Pdt.SusPHI/2017 juncto Nomor 107/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST., permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialtidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, makaMahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 danPasal 72 UndangUndang

Membatalkan Putusan Kasasi RI Nomor 503 K/Pdt.SusPHI/2017,dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Nomor 107/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST.:3. Memerintahkan dan mewajibkan Termohon Peninjauan Kembalimempekerjakan Pemohon Peninjauan Kembali di TermohonPeninjauan Kembali dengan jabatan semula sebagai Kepala Sekolah;4.

Membebankan biaya perkara kepada Negara yang sampai denganpembacaan Putusan ini diperhitungkan sebesar Rp.311.000,00 (tiga ratussebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2019memori kasasi tanggal 17 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Alasanalasan mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasilpembuktian (PHP) yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh JudexFacti bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat adalahdengan alasan memasuki usia pensiunan adalah

berkewajiban untuk membayar hakhakPenggugat berpedoman kepada Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 xketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 xketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat danbenar oleh Judex Facti dalam putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH ALYAQIN tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara

Upah Proses 4 x Rp2.263.390,00 = Rp9.053.560,00Jumlah = Rp26.119.520,00(dua puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah),Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negarasebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Tergugat pada tanggal 11 November

SusPHI/2020Panitera Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarangpada tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima

Pemohon Kasasi yang menyangkal adanyahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak cukupberalasan sebab dalam jawabannya, Tergugat (Pemohon Kasasi) telahmenyatakan tidak benar saudara Welas di PHK oleh perusahaan, tetapisaudara Welas sendiri yang tidak masuk kerja, karena asumsikesalahannya, dari kalimat tersebut dapat diartikan jika Tergugat mengakuiadanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT.

selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang diucapkan dengan hadirnya PemohonKasasi pada tanggal 13 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 21 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal16 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor9/Pdt.SusPHK/K/2020/PN Smg, juncto Nomor 80/Pdt.SusPHI/2019/PNSmg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memoriHalaman 3 dari 7 hal.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Nomor80/Pdt.SusPHI/2019/PN Smg;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Eksepsi:1. Menerima seluruh eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat;2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pasal 161UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenaPenggugat telah melakukan pelanggaran berupa mangkir kerja namunTergugat baru 1 (satu) kali memanggil Penggugat untuk bekerja sehinggadalam perkara a quo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 168 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalan merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT INDOLIMA PERKASA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidi atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Halaman

Permohonan demikian juga beralasankarena masingmasing para Tergugat telah mendapat pekerjaan baru;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatagar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk sementara tidak membayarkanlagi upah kepada masingmasing Tergugat sampai ada keputusan yangpasti dalam perkara ini, terhitung sejak bulan Mei 2014;Dalam Pokok Perkara:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

(Ex AequoEt Bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 119/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;DALAM PROVISI: Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Panitera MudaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2015;Bahwa memori kasasi telah di sampaikan kepada para Tergugat padatanggal 27 Februari 2015, kemudian para Tergugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa mutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian, kemampuanserta latar belakang pekerja harus dinyatakan tidak sah dan merupakanbentuk perbuatan sewenangwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang

sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanperkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1BPangkalpinang tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 017/Pdt.SusPHI/2014/PN.Pgp, yang pada pokoknya telah mengemukakan halhal sebagaiHalaman 2 Putusan No.17/Pdt.SusPHI/2014/PN.Pgp..

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinangtidak berwenang mengadili perkara Aquo.1.

Seharusnya gugatan perkara aquo ditujukankepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasanalasansebagai berikut :a. Bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2009, penggugat diangkat sebagaiSupervisor oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor019/D.O/Mark/SPI/II/09 tertanggal 16 Februari 2009;b.

dikarenakan sejak tanggal 01 september 2014 Penggugattelah bekerja sebagai Supervisor yang ditempatkan di Palembangsedangkan gugatan Penggugat perihal gugatan PHK yang teregister diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPangkalpinang adalah tertanggal 10 Desember 2014.

Hubungan Industrial di Pengadilan NegeriPangkalpinang dengan alasan :a.

Beban seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yangberlaku;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan

terbukti melakukan tindakanyang mencemarkan dan merusak nama baik Penggugat;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi ataspencemaran dan perusakan nama baik Penggugat Rekonvensi sebesarRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor198/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt Pst, tanggal 26 September 2019 yangamarmya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada

sejak tanggal 14 Juni 2017 sampaidengan tanggal 13 Juni 2018 adalah sah dibuat sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59,jenis perkerjaan bersifat musiman, lagi pula alasan kasasi tersebut hanyalahmerupakan perbedaan pendapat dengan Judex Facti atas penilaian hasilpembuktian terhadap buktibukti dan faktafakta di persidangan, hal mana diluar kewenangan Majelis Kasasi untuk memeriksanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:SUMARNI tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang

bergerak dan bergerak yang kami akanajukan selanjutnya dalam perkara ini;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampaiTergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik seketikadan sempurna;Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsider:Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan

Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:1:Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 2 Juni 2017 tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Gugatan Penggugat daluarsa (tidak memenuhi ketentuan Pasal 171UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Petitum

Nomor 197/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 19 Desember 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan

Nomor 6 K/Pdt.SusPHI/2019 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 197/Pdt.SusPHI/2017/PN.MDN,tanggal 16 November 2017 tersebut;Mengadili Sendiri: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biayaongkos perkara;Atau: Apabila Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi

Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannyaberjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiHalaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.

SusPHI/2020Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 20 November 2019 dan kontra memori kasasitanggal 16 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Penggugat melakukan rasionalisasi dengan tujuanuntuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja bank serta untukmenjaga kelangsungan usaha, dapat dibenarkan;Bahwa oleh karena jabatan/posisi Tergugat termasuk yangditiadakan maka dibenarkan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)karena efisiensi dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003

penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang jumlahnyaRp291.207.961,00 ditambah uang apresiasi sejumlah Rp18.087.451 ,00;Bahwa jumlah tersebut harus dikurangi Saldo DPLK sejumlahRp148.774.492,00 dan sisa pinjaman Rp3.941.228,00 sehingga kompensasiPHK yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalahsejumlah Rp156.579.692,00:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi SUHARSONO tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaHalaman 4 dari 6 hal.

Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atasdalildalil :1.Bahwa Penggugat bekerja pada LSM Care International Indonesia dengangaji terakhir Rp. 1.591.000, per bulan, dengan masa kerja 25 Juni 2001sampai dengan 31 Agustus 2005 (4 tahun 2 bulan) ;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugatsecara sepihak dan Tergugat tidak memberi pesangon kepada Penggugatsampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan

Hubungan Industrial ;Bahwa Tergugat juga tidak membayar uang penghargaan masa kerja(PMK) menurut ketentuan normative sejak Penggugat di PHK sampaidengan saat ini ;Bahwa sejak Penggugat di PHK oleh Tergugat, Penggugat tidak lagimendapat uang penggantian hak ;Bahwa Tergugat masih harus membayar upah dalam proses sepanjanggugatan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti ;Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 2 sampaidengan 5 diatas adalah perbuatan melawan hak dan hukum

dan karena ituTergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak danhukum dan Pengadilan Hubungan Industrial harus memerintahkan Tergugatuntuk memenuhi hakhak normatif Penggugat menurut ketentuan hukumyang berlaku yakni Undangundang Nomor. 13 Tahun 2008 ;Bahwa mediator di Atambua sudah mengeluarkan anjuran kepadaPenggugat dan Tergugat ;Hal. 2 dari 7 hal.

No. 318K/PDT.SUS/2007.Bahwa setelah menguraikan duduknya perkara, akhirnya Penggugatmemohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kupangmembentuk Majelis Hakim, menetapkan hari sidang serta memutuskan :1.Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah tenaga kerja sah dan tetapdari Tergugat ;Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadapperaturan ketenagakerjaan ;Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugatsebesar 2 x 5 x Rp.1.591.000, yaitu Rp.15.910.000