Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakankeputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yangdapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUNakan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...

Perkara serupa juga terdapat dalam praktekperadilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUNMDNJo.

Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalamKeputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan.

Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;Halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT2.

Peradilan TUN yang menyatakan bahwa PeradilanTata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara. Dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimanadimaksud UU.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Ite Tun Jang bin Japri) terhadap Penggugat (Putri Depita Sari binti Ferry Irawan);

4. Memerintahkan kepada

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Nomor 45/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 April 2018 Jo.Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli 2019;Bahwa dalil telah adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandungtanggal 16062003 No. 293/Pid.B/2003/PN.Bdg Jo. Putusan PengadilanTinggi Bandung tanggal 04082003 No.184/Pid/2003/PT.Bdg Jo.

Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 464 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018, Jo. PutusanPeninjauan Mahkamah Agung RI Nomor 84 PK/TUN/2019, tanggal 25 Juli2019, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatharus dinyatakan batal atau tidak sah;28.

JKT, tanggal 13April 2018 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 464 K/TUN/2018,tanggal 5 September 2018, Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/TUN/2018tanggal 592018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/TUN/2019tanggal 2572019, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quomempertimbangkan halhal sebagai berikut :a.

Amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No. 79/G.TUN/2014/PTUNMDN. tertanggal 07 April 2015 ;Bahwa keberadaan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatertanggal 07 Maret 2016 No. 15 K/TUN/2016 Jo. Amar Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No. 105/B/2015/PTUNMDN. tertanggal29 September 2015 Jo.

Amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 07 April 2015 No. 79/G.TUN/2014/PTUNMadn ;Bahwa keberadaan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 15 K/TUN/ 2016 tertanggal 07 Maret 2016 Jo. Amar Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No. 105/B/2015/PTUNMadn., tertanggal29 September 2015 Jo.

Amar Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan No. 79/G.TUN/2014/PTUNMDN. tertanggal 07 April 2015 ;Bahwa keberadaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15K/TUN/2016 tertanggal 07 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan No. 105/B/2015/PTUNMDN. tertanggal 29September 2015 Jo.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, bukan merupakan alas hak atau recht titel, melainkanmerupakan pendaftaran hak atas sebidang tanah, dan dihubungkan denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15 K/TUN/ 2016tertanggal 07 Maret 2016 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.79/G.TUN/ 2014/PTUNMDN. tertanggal 07 April 2015 ;Bahwa keberadaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15K/TUN/2016 tertanggal 07 Maret 2016 Jo.

,M.Hum,ROSINA UPESSY, SH, MAGDALENA MATURBONGS,SH.M.Hum, MATIUS BOKKO TIKUPADANG, SH, JUADI.AR, SH.M.Hum. kesemuanya Staf Setda ProvinsiPapua berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1180/2148/Set Tanggal 05 Mei 2010.Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura Nomor: 15/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN.JPRtertanggal 04 Mei 2010 tentang Penetapan PenunjukkanMajelis

/TUN/2010/PTUN.JPR~ tertanggal 03 Juni 2010tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini; at as nee = ne es TENTANG DUDUKNYA = PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 26 April 2010, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 April2010 dalam Register Perkara No. 15/G/2010/PTUN.JPR dan telahdiperbaiki pada tanggal 2 Juni 2010, yang isi gugatannyaadalah sebagai berikut:Adapun yang

Hal ini berarti Keputusan TERGUGAT(Gubernur Papua) No.183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember82009 tidak termasuk penggertian Keputusan TUN menurutPasal 1 angka 9 dikaitkan dengan angka 7 UU No.5 Tahun1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun2009; 2 eee ee ee ee re ee ee eee eee ee eee eeef.

Menurut pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalamPutusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004 danditegaskan dalam Surat Eclaran MA No. 8 Tahun 2005,' keputusan yang berkaitan dengan dantermasuk dalam ruang lingkup politik, tidak menjadimenyatakan bahwakewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya; g.

Menyatakan bahwa Pengadilan TUN Jayapura ticlakmempunyai kKewenangan absolut mengadili Perkara TUNNo.15/G/2010/PTUN JPR; 2. Menyatakan bahwa Keputusan Gubernur PapuaNomor 183 Tahun 2009, tanggal 15 Desember 2009bukan merupakan Keputusan yangdapat dijadikan obyekgugatan; +r errr rrr rr err err errr rere eeII DALAM POKOKPERKARA 2 errr reece ree eee eee1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapatditerima; 2.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal23 November 2015;.Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan MahkamahHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDIKonsitusi NO.31/PUUXV2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan padapoint 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan olehPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang melaksanakanurusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yangbersifat individual, konkrit dan final.

Olen karenanya keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yangdapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"22.Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT Il sebagai dasar penerbitanKeputusan TERGUGAT juga diperkenankan dalam 21.

Bahwa apa yangdilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUUXV2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusanMahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akanmemeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasarkeputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"23.Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT Il)

TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo PutusanMahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor305/DKPPPKEII/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetapbersifat final dan mengikat.Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuaiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 03/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebutPenggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 497/K/TUN/2015 denganamarnya yang menyatakan menolak permohonan KasasiPenggugat/Pemohon Kasas1.;8.

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Permen Agraria dan13.Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat jelas bahwaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tidak dapat melakukanpembatalan, pemecahan atas kedua sertipikat tersebut diatas karena, dalamketiga Amar Putusan Perkara No.49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13Januari 2015, Amar Putusan Banding No.54/B/2013/PT.TUNMedantanggal 27 Mei 2015 dan Amar Putusan Kasasi No. 497 K/ TUN

Bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut Harmale Bilianto mengajukanKasasi dan telah divonis melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 497/K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 yangamarnya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HarmaleBilianto. ;= === = 222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene nenaHal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLG7.

T.8. 7.9T.10T.1lTT.13T.14T.15tertanggal 17 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor49/G/2014/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengansalinan resminya):: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:54/B/2015/PT.TUNMedan, tanggal 27 Mei 2015 ( fotokopi darifotokop1):: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.497/K/TUN/2015 tanggal 11 Nopember 2015 ( fotokopi darifotokopi):: Berita Acara Pelaksanaan Tugas dan

Putusan Nomor: 17/G/2017/PTUNPLGurusan pemerintah di luar tugas membentuk peraturanperaturan (legislatif)dan mengadili (yudikatif); Hermale Billianto dan Lily (orang) sebagai Para Penggugat dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Tergugat dalamkapasitas sebagai badan atau pejabat TUN.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : 222222 nnn nn nnn nnn nena. Dr. Ilr.

TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN.

TUN. JKT. dapatdiketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensidan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan danditandatangani oleh Kuasa Hukum masingmasing yang ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor :217/G/2019/PTUN. JKT.

TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalamPasal 123 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@Q ara) 222222 nn nnn nonce nnn enn nn nen nn nnn nnn en nnnnnnennennnnsMenimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi danPembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.

Semogapikiran yang baik datang dari segala arah dan pengetahuan senantiasa mengalirbagai mata air yang tidak pernah putus.Surabaya, Nopember 2013PeyusunKETUT RASMEN SUTA.SH.BAHAN RAKORDA3 (TIGA ) LINGKUNGAN PERADILANWILAYAH HUKUM PROPINSI JAWA TIMURTANGGAL 19 S/D 21 NOPEMBER 2013DI KEDIRI JAWA TIMURFORMULASI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA( MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA )OLEH :KETUT RASMEN SUTA.SHHAKIM TINGGI TUN SURABAYABAHAN RAKORDA TAHUN 2013DIKEDIRI JAWA TIMURFORMAT

PUTUSANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA(MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT )OLEH :KETUT RASMEN SUTA.SHHAKIM TINGGI TUN SURABAYABAHAN RAKORDA TAHUN 2013DIKEDIRI JAWA TIMURKOMPETENSI DAN CAKUPAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABAHAN RAKORDA TAHUN 2013OLEH:SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum.HAKIM TINGGI TUN SURABAYATANGGAL 19 S/D 21 NOPEMBER 2013DI KEDIRI JAWA TIMUR

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

Bahkan berbagai kepentingan hukum selainkepentingan hak atas tanah dapat dijadikan sebagai dasar kepentinganmengajukan gugatan di Pengadilan TUN guna mendapat perlindunganhukum.

mengabulkan gugatannya ; Menimbang, bahwa terlepas dari alasan memori banding yang diajukanPenggugat/Pembanding pada memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat perlu mempertimbangkan dan menguji terlebih dahulu apakahPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mempertimbangkan secaratepat dan menurut hukum tentang eksepsi kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan yang diajukan Tergugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah diajukandan didaftarkan di Pengadilan TUN

Berdasarkan fakta dan buktibukti tersebutPengadilan Tinggi TUN Makassar berpendapat bahwa obyek sengketa in litistelah diketahui Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2014.Dengan demikian haruslah disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding telahmerasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal penyerahan surat Tergugat/Terbanding kepada Kuasa Penggugat/Pembanding yakni sejak tanggal 11Nopember 2014 ; 2222220 no nnncncnnc nc nc neeMenimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengetahui kerugian

kepentingannya sejak tanggal 11 Nopember 2014sedangkan gugatannya didaftarkan di Pengadilan TUN Makassar padatanggal 02 Oktober 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat/Pembandingtersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak iamengetahui keputusan in litis dan merasa kepentingannya dirugikan, olehkarenannya eksepsi Tergugat/terbanding mengenai hal itu dapat diterima danpermohonan eksepsinya dikabulkan ; 22020 n nono 2Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbandingmengenai

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AndiTadda Nomor. 16 Kelurahan Ponjalae, Kecamatan WaraTimur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 6 Desember 2012, dan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2013,selanjutnya disebutMELAWANPERTANAHAN KOTA PALOPO, berkedudukan diJalan Andi Djemma Nomor 124, KotaPalopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasaHukumnya:1 MUHAMMAD ASHDAR, SH.

Putusan No. 119/B/2013/PTTUN.Mks2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 79/G/TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 10 juli 2013;3 Berkas perkara dengan kelengkapan surat surat yang berkaitan dengansengketa tersebut sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat surat lain yang berhubungan dengan sengketa int ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkaraini seperti tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor:79 /

G / TUN/2012 / PTUN.Mks., tanggal 10 juli 2013, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ; MENGADILI1.

jawabannya, dimana disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berwenang mengadili perkara ini ( Absolute Compentency ),dengan alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkutkepemilikan Penggugat atas tanah in casu karena adanya jual beli kedua orang tuapenggugat hal mana gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkutpembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atastanah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN

9 Tahun 2004 Junto pasal 1 ayat(3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, karena Berita Acara Rapat Pleno44tanggal 9 Agustus 2011 (Objek Sengketa) bukan SuratKeputusan pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final ; Bahwa Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Agustus 2011(Objek Sengketa) belum bersifat Final dan Individual ,karena atas hasil dari Berita Acara Rapat Pleno tersebutsetiap calon kandidat diberikan kesempatan selama 3(tiga) hari untuk menyampaikan

Maka ObjekSengketa Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 9 Agsutus2011 TIDAK TERMASUK Objek Sengketa TUN oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANGMENGADILINYA;Halaman 45 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG466.

Hasil verifikasi DaftarPemilih Tetap (DPT) yang di laksanakan oleh PPK dan PPSdengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), oleh karena itu yangdi NAMAKAN Berita Acara bukan Suatu) SURAT KEPUTUSANPejabat TUN, Contoh (di kutip dari Kamus Hukum karanganJ.C.T Simorangkir, Drs.

Berita AcaraRapatKomisi Pemberantasan Korupsi (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);b. Berita AcaraRapat Komisi Yudisial (bukan merupakanputusan pejabat TUN);c. Berita Acara Rapat Komisi Kepolisian Nasional (bukanHalaman 47 dari 115 Halaman Putusan Perkara No.40/G/2011/PTUNPLG48merupakan putusan pejabat TUN);d. Berita AcaraRapat Komisi Kejaksaan Agung RI (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);e. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum (bukanmerupakan putusan pejabat TUN);f.

Berita AcaraRapat Komisi ~DPR RI (bukan merupakanputusan pejabat TUN).7. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum(Objek Sengketa) adalah surat yang bersifat ADMINISTRATIFBUKAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA Hal ini dapat dilihat dari Hukum AdministratifNegara yang setiap adanya rapat selalu dibuatkan BeritaAcaraRapat. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentan PeradilanTata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

72 K/TUN/2013

PUTUSANNomor72 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA KENDARI,tempat kedudukan di Jalan Drs.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310Depdikbud Prov.

Putusan Nomor72 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritelahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor15/G.TUN/2012/PTUNKDI tanggal 5 Juni2012yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);2.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310e Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara diduatingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu Rupiah);Bahwa permohonan kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tersebut di atas, yang tertera dalam amar putusannya dengan dasardasar sebagai berikut:a.

Putusan Nomor72 K/TUN/201312olehKetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.ttd./ Dr. H. M.

Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka haltersebut disamakan dengan Keputusanb. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolakmengeluarkan keputusan yang dimaksud;c.

Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telahmengeluarkan keputusanDENOlAKAN nnn ono nnn nen enn nnn enn enn n enn eeenneeBersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itutidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yangdituju. Kalau yang dituju itu lebin dari satu orang, maka tiaptiapindividu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.

, kecamatan Bonang kabupaten Demak,disitulah Penggugat Tinggal dan berdomisili, dan selama ini Penggugat jugatidak pernah keluar jauh secara geografis dari lokasi munculnya obyekGugatan yang menjadi Putusan TUN dalam masalah a quo, bahkan dalamsidang persiapan juga jelas ditanya oleh majlis selama ini Penggugattinggal di rumah yakni Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.

Dantermasuk sebagai Bukti Tergugat telah jelas juga bahwa para pesertayang mengikuti ujian perangkat Desa sampai saat inipun tidak adamasalah tentang Putusan TUN yang saat ini menjadi Obyek GugatanHalaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.Terkecuali secara Pribadi Penggugat, dan yang menjadi lebih ganjiladalah bahwa Putusan TUN yang menjadi obyek Gugatan saat initentang Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan BonangKabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatansaudara

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

KEBERATAN KETIGA:Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 Bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 JuniHal. 21 dari29 hal. Put.

Namun keputusan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 170/Kuningan Barat yang diterbitkan atas dasar adanya putusanputusan perdata di atas mengenai kepemilikan tanah sengketatersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat PeninjauanKembali sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012;b.

sebagai berikut(vide halaman 36 Putusan Mahkamah Agung RI TingkatPeninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012):1.

Merujuk pertimbangan Hakim pada Putusan Peninjauan KembaliNomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 tersebut di atas,terbukti bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/PID/2009 tanggal 11 September 2009 adalah bukti yang bersifatmenentukan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, yaitutelah menunjukkan kebenaran materiil bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas kepemilikantanah yang telah bersertifikat HGB nomor 170/Kuningan Barat,karena Girlk C 1552 Persil 10a Blok D.III

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011tanggal 8 Juni 2012, maka tanda bukti kepemilikan tanah yang sah dansatusatunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk