Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PENHS/TUN/2016/P.TUN.JPRTanggal 15April 2016 Tentang Hari Sidang;5. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/G/2016/PTUN.JPR., Tanggal 21 April2016, Tentang Penangguhan atau Penundaan Pelaksanaan dan TindakanLebih Lanjut dari keputusankeputusan obyek sengketa;6.

Tidak bersifat IndividualMenurut Pengugat bahwa Obyek Gugatan tertera seluruh warga TanjungElmo yang secara implisit Penggugat berada di dalam area tersebutPengakuan Penggugat bahwa Penggugat Implisit dalam warga TanjungElmo, ini sebagai fakta hukum bahwa benar Keputusan TUN ini bersifatUmum dan tidak bersifat Individual hal ini sejalan dengan maksud dariobyek sengketa tersebut yang tertulis :"Kepada Yth.

Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPRCG.Tidak bersifat FinalBahwa Keputusan Pejabat TUN yang menjadi Obyek sengketa dalamPerkara ini tidak bersifat FINAL artinya keputusankeputusan ini bersifatperingatanperingatan dan petunjukpetunjuk pelaksanaan relokasiTanjung Elmo, sehingga tidak dapat dikatakan final, sedangkan yangsudah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 adalah yang sudahmendapatkan ganti rugi tanah maupun bangunan, oleh karena itu obyeksengketa ini tidak bersifat Final sebagaimana maksud pasal

1 ayat (9)UUPTUN, karena nantinya ada lagi Keputusan Pejabat TUN sebagaipetunjuk/pedoman lebih lanjut.Tidak menimbulkan Akibat HukumMenurut Penggugat bahwa obyek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan area bidang tanah dan bangunan di atasnyauntuk melakukan aktifitas kehidupan sosial dan ekonomiBahwa alasan Penggugat bahwa Keputusan Tergugat menjadi obyeksengketa karena telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 1ayat (3) yang ditafsir oleh Penggugat yaitu adanya ketidak

KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAK LAYAKMenurut Pasal 53 ayat (1) disebutkan seseorang atau badan hukum yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.....

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

Kadin Kimpraswil KotaMalang ) telah menerbitkan suatu Keputusan TUN berupa Surat Izin MendirikanBangunan (IMB) No. 640/2264/35.106.314/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 untukmendirikan Kantor Kelurahan OroOro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang di Jl.

Dan hal itu dengan sendirinya telah sangat merugikan kepentingan parapenggugat ; 13 Bahwa penerbitan keputusan TUN yang bersangkutan bertentangan dengan Perda KotaMalang No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 20012001 jo.

yang bersangkutan, sebab dengankeputusan TUN tersebut fungsi taman Kunir telah dialih fungsikan oleh Para Tergugat.Jadi boroboro membuat taman baru, malahan bertentangan dengan kewayjiban Paratergugat, jumlah taman bukanya ditambah, tetapi malahan dikurangi dengan caramengalih fungsikan Taman Kunir ; 18 Bahwa penerbitan Keputusan TUN yang bersangkutan juga bertentangan dengan PerdaKota Malang No. 1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, sebagai berikut :a Pada bagian Menimbang huruf a disebutkan

RTRW telah ditetapkan lebih dulu, yakni dengan Perda Kota Malang No.7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 20012011 sehingga jelas hal itu tidakmemberikan peluang atau landasan hukum bagi Para Tergugat untuk menerbitkanKeputusan TUN berupa IMB yang bersangkutan ; 1231 Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan TUN tersebut bertentangan denganpasal 4 (1) Peraturan Presiden tadi ;32.Bahwa............ 32Bahwa untuk singkat dan jelasnya, Keputusan TUN berupa IMB tersebut bertentangandengan : 1.

Peraturan Presiden RI No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 4 (1) ; 33 Bahwa Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan ASsasasas Umum FemerintahanYang Baik (AAUPB ) ; 34 Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II tidakberwawasan lingkungan karena tidak mempertimbangkan dampak peralihan fungsiTaman Kunir yang berubah peruntukannya untuk Kantor Kelurahan OroOro Dowo;35 Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kedelapan

PERKARA TATA USAHA NEGARA No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal26 Oktober 2010 (sebagai NOVUM):Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 360 K/TUN/2007, tertanggal 23 Mei 2008 jo Putusan BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2006/PT.TUN.Jkt, tertanggal 19 Februari 2007 jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin No. 13/G/2006/PTUN.Bjm, tertanggal 26September 2006.Dalam dictum amar

SAJANG HEULANG (SHE) tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkosperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;= Bahwa pada dasarnya Putusan Peninjauan Kembali (PK)Mahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 360 K/TUN/2007, tertanggal 23 Mei 2008 jo Putusan Banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2006/PT.TUN.Jkt,tertanggal 19 Februari 2007

UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke 2 UndangUndangTentang Mahkamah Agung) Bahwa surat bukti Novum yangditemukan tersebut adalah berupa Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober2010 ;1. Bahwa bukti surat novum a quo ditemukan pada tanggal 1 Agustus2011.

Bahwa dalam perkara a quo terdapat dua Putusan yang bertentanganantara Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara No. 22 PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 dengan Putusan PeninjauanKembali Perdata No. 650 PK/PDT/2010 tertanggal10 Maret 2011 yangdiputus pada tingkat peradilan yang sama ;Pada Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara No. 22 PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober 2010, terdapat PertimbanganMahkamah Agung halhal sebagai berikut : (vide : Novum/PutusanPeninjauan Kembali TUN No. 22

PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober2010, halaman 2529)Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8/HGU/BPN/2002 tanggal 8 Maret 2002 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35(bukti T.I1 dan T.II.Int1) :a.

Bengalamat TKR Sebanis No. 20 Manna Bengkulu Selatan, Bengkulu ; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2015 dan Surat IzWakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :TUN.2/65/HK.06/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015, dalam hal ini diwaInsidentilnya, yaitu : Jonaidi.

Pada angka V (3) SEMA itu dikatakan :*"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahuiadanya keputusan tersebut ; 19.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan diatas, jelas bahwa ObjekGugatan dikeluarkan tidak sesuai bahkan melanggar peraturanperundangundangan

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Plurium LitisConsortium)Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan objeksengketa TUN yaitu Surat Kepala Kantor Regional VIIl Badan KepegawaianNegara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr.

Roni Sugiarto(seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto)yang dijadikanHalaman 37 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGobjek sengketa TUN oleh Penggugat ;9.

; Menimbang bahwa kemudian dengan memperhatikan tanggalpenerbitan KTUN obyek sengketa yaitu tanggal 26 September 2014 makauntuk pengertian dan unsurunsurnya masih berlaku ketentuan Pasal 1 angka9 UndangUndang Peradilan TUN ; +2220 nc nnn nnn nenn nnnMenimbang bahwa dengan memperhatikan unsurunsur dalamketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan TUN dan diterapkanpada KTUN obyek sengketa, maka menurut Pengadilan telah memenuhikeseluruhan unsurunsur dalam ketentuan tersebut ; Menimbang bahwa

Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000 alasan dan dasar hukum di atas,maka atasan Penggugat dianggap telah menyetujul permohonan izinperceraian yang diajukan oleh Penggugat:ll.

Menyatakan batal atay tidak sah keputusan TUN yang disengketakanyang dikeluarkan eh Pengawas Ketenagakerjaan KementrianKetenagakerjaafi Republik Indonesia Nomor : KEP.19/PPKNKJ/VIIV2015tentang Perhitungan Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) KaryawanPT,..ANDALAN MITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT.; PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Wilayah Ill Palembang Area Kota Jambi Periode 2011 s.d. 2012 tertanggal 24 Agustus 2015;5.

Memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian KementrianKetenagakerjaan (Tergugat) mencabut Surat keputusan TUN yangdisengketakan, yaitu. : Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketanagakerjaan Republik IndonesiaNomor Kementerian : KEP.19/PPKNKJ/VII/2015 tentang PerhitunganHim. 5 dari 10 him. Put. No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) Karyawan PT. ANDALANMITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT.

yang timbul dalam perkaraBahwa Tergugat /Terbanding tidak = mengajukan kontra Qmmoribanding ; one nthe atau nennenen tap wo nnnnnn aneBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihatberkas perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha NegaraJakarta masingmasing dengan Surat Pemberifahuan Untuk Melihat BerkasPerkara Nomor : 267/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 21 Juli 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Sptitusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 267/G/2015/P TUN

JKT., tanggal 30 Mei 2016, maka pengajuan banding tersebutdiajukan masih dalam tenggang wakitu. 14 hari sebagaimana ditentukanPasal 123 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena mana secara formal pormohonan banding dari Penggugat /Pembanding dapat diterima; 7+ ==Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2015/P TUN.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 04/BDG/2006/ PT.TUN.MDNtanggal 23 Februari 2006 telah membatalkan dan mencabut Surat No.

S243/MK.6/2005 tertanggal 31 Januari 2005 pada PengadilanTata Usaha Negara Medan dan telah dimenangkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Medan melalui putusannya tertanggal 1 September 2005 No.11/G.TUN/2005/PTUNMDN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan No. 04/BDG/2006/PT.TUN.MDN tanggal 23 Februari 2006 joPutusan Mahkamah Agung RI No. 202 K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007 joNo. 13 PK/TUN/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;Hal. 25 dari 35 hal. Put.

No. 13 PK/TUN/2008yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah membatalkan suratMenteri Keuangan No. S243/MK.6/2005 tanggal 31 Januari 2005perinal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Merdeka No.232, Kelurahan Dwikora, Pematang Siantar ;Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan peralihan hakatas obyek sengketa karena ketika pembayaran belum dilunasi olehTermohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang ditentukan olehsurat Menteri Keuangan No.

No. 202 K/TUN/2006. jo. Nomor3313 PK/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi amarputusannya menghukum Menteri Keuangan untuk membatalkan suratMenteri Keuangan No. S243/Mk.6/2005 tanggal 31 Januari 2005perinal Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di JI. MerdekaNo. 232, Kelurahan Dwikora Pematang Siantar. Pemohon Kasasijuga telah menyurati Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengansurat No.

No. 202 K/TUN/2006 jo. No. 13 PK/TUN/2008 yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medandimana Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini tidak dapatmelaksanakan putusan tersebut dikarenakan alasanalasan antaralain :a.

Bahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahHalaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.Keputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak, Nomor : 141/07 Tahun 2018, TentangPengangkatan SDR.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSURBESLISSING: Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapantertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang,Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/07 Tahun2018, Tentang Pengangkatan SDR.

;Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebutdi atas, memiliki unsur Beslissing ataupun putusan adanyapernyataan kehendak dari Kepala Desa Sampang ?. PengangkatanKeputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak,Nomor : 141/07 Tahun 2018, TentangPengangkatan SDR.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsurBeslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahUndangUndang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukankemauan dari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putusan)maupun pernyataan kehendak dari Tergugat; 3.

/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10November 1994 Jo.

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

PENETAPANNomor 0804/Pdt.P/2016/PA.JP=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Suardi Bakri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Murni binti Ambo Elo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Jumadi bin Ambo Ello, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Tika binti Asis, 18 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalan pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Mostyn, pada tanggal 09 April 2007 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Ambo Elo (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM

TUN MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpahadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Ketua MajelisTtdAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HIHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdAHMAD SAPRUDIN, S.Ag ABDURRAHMAN RAHIM, SHI.,MH.Panitera PenggantiTtdHj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya Pendaftaran ......... cee eeeeeeeeee creer deere RD... 30.000,Biaya PIoSes ........eesceeeteeeesteeeetteeeeste eeeee tere RD... 30.000,Biaya Pemanggilan...............ceeeeeeeee eens tere Rp... 800.000,Biaya RedakSi........ eee eee eeeeeeeeeeeeteeeee ceeee tee RD. cee 5.000,Biaya MG6rat oc cianccs csvsecsmessescaseseces wess Los RD eacece 6.000, Jumlah seceeesseeeeteeeesteetstteetsttee tte teers RD... 891.000,

TUN Medan itu Tergugat/Terbanding telahmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2001. Memori kasasidiajukan pada tanggal 11 September 2001. Berdasarkan UndangUndang No.14 Tahun 1985 Pasal 47, memori kasasi haruslah disampaikan dalam tenggangwaktu 14 hari sejak permohonan pengajuan kasasi.

Dengan demikiansengketa TUN dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetapdengan kata lain Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14September 1999 sudah dinyatakan batal, dengan demikian Yayasan Al HidayahBengkulu tidak mempunyai alas hak lagi diatas tanah sengketa, Kembali beradadalam penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang kuat yaitu Surat IzinHak Usaha Membuka Tanah Rawa dalam Wilayah IV Kota Bengkulu No.

/2001 tanggal 31 Juli 2003dengan No. 2282 K/PDT/2003 tanggal 18 Januari 2006 disharmonis,tidak sinkron bertentangan satu dengan yang lain ;Perkara yang dimohon Peninjauan Kembali (P.K) ini ada titik singgungannya(Aanknopping punt ) dengan perkara No.455 K/TUN/2001 tanggal 31 Jull2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan perdatatanggal 16 Oktober 2001 ;Pemohon P.K dalam sengketa TUN tersebut statusnya adalah semulaPenggugat, kemudian Pembanding, kemudian Termohon Kasasi dalamKasasi yang

diajukan oleh Kepala BPN Kota Bengkulu ;Dalam sengketa T.U.N itu Pemohon sekarang ini, menggugat kepala BPNKota Bengkulu ke Pengadilan T.U.N Bengkulu Nomor 3/G/PTUN/BKL/2000Petitum Gugatan adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara TUN tersebutadalah sertifikat tanah wakaf No : 00009/Padang Jati Tahun 1999 tanggal 14September, Surat ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 Kepala BadanPertanahan Kotamadya Bengkulu atas tanah perkara hak Pemohon P.Kdalam perkara Perdata yang didaftarkan pada Pengadilan

No. 423 PK/Pdt/2009Riwayat singkat perkara T.U.N No.455.K/TUN tanggal 31 Juli 2003 tersebutadalah sebagai berikut :Pemohon P.K terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 2282 K/Pdt/2003 pada perkara Tata Usaha Negara Nomor : 455 K/TUN tanggal 31 Juli 2003 adalah selaku Penggugat ;Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu, Inti Positagugatan adalah bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanahberdasarkan surat ijin Hak Usaha membuka tanah rawa dalam wilayah IVKotamadya

TUN/ 2009/P.TUN. Mks, tanggal 23 Februari 2011,dalam perkara antara : Drs. A.NatsirSossong Melawan : KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagaiTERGUGAT, 2. RIZAL TANDIAWAN, 3. EFFENDI PURNAMA, 4.SURYA HASANUDDIN sebagai TERGUGAT II INERVENSIT 1, 2 dan 3,Drs.

TUN/ 2009/ P.TUN. Mks, tanggal 31 Maret 2010, MenghukumPenggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatHal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 777 K/Pid/2014111213pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;Foto Copy Surat Keterangan No. w 4 TUN / 726/ 01.06/ IV/ 2011, tanggal13 April 2011;Foto copy Salinan Putusan Negeri Makassar Nomor : 435/ Pts.Pdt.G/ 1979/PN.Ujg.Pandang dan No. 501/ Pts.Pdt.G/ 1979/ PN.Ujg.Pandang dalamperkara antara Ibrahim Malombasang Dg.Kulle sebagai Pembantah/Penggugat Intervensi melawan : . Drs.

diragukan keabsahannya, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh saksiYUPITER WIDODO berupa Sertifikat Hak Milik No. 20143 yang berasal dariSHM No. 351 oleh pihak BPN Makassar diakui keabsahannya sehingga pada saatsaksi korban YUPITER WIDODO meminta untuk dilakukan pengembalian batasterhadap tanah tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Makassar dan pada saatdilakukan gelar perkara, BPN menyatakan bahwa SHM No. 351 tidak pernahdibatalkan oleh SHM No. 20 Tahun 1964, bahkan perkara ini telah diuji diPengadilan TUN

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Terdakwa pernahmenggugat BPN Makassar ke Pengadilan TUN sehubungan dengan Sertifikat HakMilik No. 20143 milik saksi korban YUPITER WIDODO, dimenangkan oleh BPNyang putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhankemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tun Makassar dantelah incrah, selain itu pada tahun 1979 saksi ST.

Nomor: 438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010.Bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Dewi Sartika No.24 Kota Bandung lalu dikelola oleh saksiHASAN RIVAI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15Oktober 2005, dimana sekitar bulan Mei 2010 tanahdan bangunan yang terletak di Jl.

Nomor: 438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010.Bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. DewiSartika No.24 Kota Bandung lalu dikelola oleh saksiHASAN RIVAI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15Oktober 2005, dimana sekitar bulan Mei 2010 tanah danbangunan yang terletak di Jl.

No.438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010;i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor:W2.TUN2/762/HK.06/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012tentang Pelaksanaan Putusan Dalam PerkaraNo.45/G/206/PTUNBDG;j. 1 (satu) lembar tanda terima dari BPN KotaBandung tentang permohonan pembatalanSertipikat/Pelaksanaan Putusan PTUNNo.45/G/2006 PTUNBDG tanggal 30 Desember2006 Jo.

No.438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010;2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: W2.TUN2/762/HK.06/VI/2012 tanggal 12 Juni2012. ~=tentang Pelaksanaan Putusan Dalam PerkaraNo.45/G/206/PTUNBDG ; 1 (satu) lembar tanda terima dari BPN Kota Bandung tentangpermohonan pembatalan Sertipikat/Pelaksanaan Putusan PTUNNo.45/G/2006 PTUNBDG tanggal 30 Desember 2006 Jo. PutusanPT.TUN JKT No. 58/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 30 Mei 2007Jo.

Putusan MA RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 15 April 2010 ;Hal 13 dari 15 hal put No.161/Pid/2013/PT. Bdg.tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain ; 6.

72 K/TUN/2013

PUTUSANNomor72 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA KENDARI,tempat kedudukan di Jalan Drs.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310Depdikbud Prov.

Putusan Nomor72 K/TUN/2013Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritelahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor15/G.TUN/2012/PTUNKDI tanggal 5 Juni2012yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);2.

Putusan Nomor72 K/TUN/201310e Menghukum Para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara diduatingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu Rupiah);Bahwa permohonan kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tersebut di atas, yang tertera dalam amar putusannya dengan dasardasar sebagai berikut:a.

Putusan Nomor72 K/TUN/201312olehKetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.ttd./ Dr. H. M.