G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d):Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan beratyang membahayakan pihak lain;Huruf (f):Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami istriterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanlagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggahalaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000110.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk istri yangnusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah dannafkah lampau dari Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf bKompilasi Hukum Islam yakni bilamana perkawinan putus karena talak,maka bekas suami wajib memberikan nafkah, makan dan kiswah kepadabekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain ataunusyuz.Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untukmenafkahi istrinya sebagaimana ditegaskan

Hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islambahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminyakecuali bila ia nuzus.

Perihal nuzusnya istri ditegaskan juga dalam Pasal 80ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila istrinuzus.Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau dan nafkah iddah tetapdisesuaikan dengan kemampuan Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa selamaberpisahtempat tinggal Tergugat tetap membayarkan cicilan motor Penggugatsebesar Rp670.000,00/bulan sampai motor Penggugat tersebut lunas padaHal.20dari 25 hal.Put.No.43/Pdt.G/2017/PA.Skgbulan Februari 2017 oleh karena itu

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (qd)dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:Huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaanberat yang membahayakan pihak lain;Huruf (f) :Perceraian dapat terjadi karena alasan bahwa antara suamiistr terusmenerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2178/Pdt.G/2018/PA.Kab.MlgBerdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.

menghalanghalangiapabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung danberhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuaidengan amanat Pasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegasmenyatakan bahwa, sefe/ah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hakdan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengananakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan

., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, makagugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untukmenghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak

Tentang mutahMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ataumenentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dihubungkan denganketentuan dalam BAB XVII pada bagian Kesatu tentang akibat talak Pasal149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yanglayak kepada bekas isterinya

pertengkaran disebabkan oleh suami sebagai tergugat,dan alasan gugatan tersebut karena penderitaan yang dialami olehpenggugat disebabkan faktor kesalahan suami yang menyebabkanperceraian, maka suami (tergugat) harus dihukum memberikan mutah yanglayak dan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, sehingga berdasarkanketentuan tersebut di atas, tergugat patut dibebani untuk memberikan iddahkepada penggugat;Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan

C2041HT.01.02.TH 2006, tanggal 15 September 2006 yang di dalam surat keputusantersebut menyatakan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris YayasanUluwatu ;Yayasan Uluwatu merupakan Badan yang berhak untuk MENGELOLA seluruhtanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu ;Sebagaimana ditegaskan oleh Para Penggugat bahwa Yayasan Uluwatu adalahsebagai PENGELOLA, sehingga sebagai pengelola Yayasan Uluwatu tidakmempunyai kewenangan dan kapasitas mengajukan gugatan kepada Para Tergugatkarena Yayasan Uluwatu bukanlah

Halhal tersebut juga ditegaskan dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya secara tegas dangamblang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang menyebutkan bahwa "Karena JudexFacti mendasarkan putusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri darifoto copyfoto copy yang diajukan oleh para pihak tanpa keterangan ataudengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa foto copyfoto copytersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat

diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat danTergugat yang karena itu sebenarnya Judex Facti telah memutus perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak sah".Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dikatakan bahwa "surat buktifoto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harusdikesampingkan sebagai sural bukti".

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami istri terusmenerusterjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga.12. Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksaperkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (a)pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Berpijak pada ketentuan yang mengaturtentang nafkah iddah dan mutah dimaksud, Pengadilan secara ex officio akanmenghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepadaTermohon.Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah ditegaskan dalam Pasal149 huruf b dan Pasal 152 KHI yang mewajibkan bekas suami memberikannafkah kepada bekas istrinya selama ia dalam waktu tunggu (iddah).

Atas dasar pertimbanganpertimbangan ini, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)selama masa iddah.MutahMenimbang, bahwa adapun tentang mutah, Pengadilan akanmempertimbangkannya dengan pertimbangan di bawah ini.Menimbang, bahwa kewajiban mutah telah ditegaskan Allah SWT dalamAlQuran surah ar Bagarah ayat 241, sebagai perikutosaiasl le Us (Leg 3aiL zis walbalsArtinya : kepada wanitawanita yang diceraikan cm diberikanoleh

Keharusan pembayaran nafkahiddah dan mutah sebelum Pemohon mengikrarkan talak dikecualikan apabilaTermohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhitalak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayarannafkah iddah, mutah dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwaputusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidakmengikrarkan

./2016mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkandi dalam persidangan;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenaifungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 1986;Bahwa di dalam pertimbangan putusan Judex Facti halaman 17 paragrafterakhir, halaman 18, paragraf awal, ditegaskan: Menimbang, bahwaalasanalasan banding lainnya dari Pembanding yang tertuang dalammemori

Nomor 1763 K/Pdt./2016Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan ataupenetapan PengadilanPengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum mengenai syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320KUHPerdata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata;Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan:Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

No 0406.G/2018/PA:S gtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

keterangan 2 (dua) orangsaksi Pemohon di persidangan ; Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohonsudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agarrukun kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian

Sgta.sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terusS menerus antara Ssuami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang

Putusan No. 0488/Pdt.G/2019/PA.TgrsMenimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lainmeliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang

BerdasarkanKHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskanbahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan itsbat nikahterhadap perkawinan yang dilakukan

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah

pisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianHal 10 dari 15 Put.