Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08Februari 2013; 5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; 7.

Perpanjangan ke1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei2013; 8. Perpanjangan ke2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni2013; Terdakwa I. BAGOES SOEPRAYOGO,SE menghadap dipersidangan didampingioleh Penasehat Hukum bernama : 1. .SUNARNO EDY WIBOWO, SH., MHum ;2. JADIAGUS ARIADI, SH., MHum ; 3. TERRANG ARIS DARWIN, SH ;4.

apabila Pejabat yang berwenang melanggar SOP/SK Dir maka ygbersangkutan dikatakan menyalahgunakan kewenangan, bukan melawan hukum karena melanggar AAUPB ;Bahwa apabila ada pelangggaran terhadap SOP mengakibatkan potensimerugikan Bank/ merugikan keuangan Negara tidak bisa serta mertadikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan pengertian tersebutadalah (salah), kalau tindak pidana perbankan tapi diadili sebagai tipikorberarti ............92berarti melanggar asas Lex Spesialis ( Pasal 14 UU tipikor

Putusan tersebut dibacakan pada sidang yangterbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal : 18 JUNI 2013, oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantu olehMUHAMMAD ISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh : HARI WIBOWO, S.H., M.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9Maret 20017;2. Perpanjangan Ketua Pengadilan .Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bandung sejak 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8Mei 2017;3.

AAH SAPAAH Binti OTONATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi Pasar Hippatas (PeriodeTahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yang perkaranya diajukan dalamperkara tersendiri), bertempat di kantor Bank Bukopin Cabang Tasikmalayadi Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu,secara

AAHSAPAAH Binti OTO NATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi PasarHippatas (Periode Tahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yangperkaranya diajukan dalam perkara tersendiri), bertempat di kantor BankBukopin Cabang Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan

kedudukanMenimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor

PUTUSANNo:93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TIPIKOR MEDAN yang mengadili perkara pidana tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : HARIS MUNANDA,ST;Tempat lahir : Tanjungbalai;Umur / tgl. Lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013s.d. 1 April 2013;6.

Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;halaman 1 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnTerdakwa didampingi oleh Penasihat WHukum: Zulkiflii,SH, Fahry AndiHarahap,SH, SumantriiSSH dan Dedi Suheri,SH, para Advokat pada KantorAdvokad ZULKIFLISH & Associates berkantor di Jalan Prof.M.Yamin,SH,Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tipikor tersebut:Telah membaca Penetapan

Ketua Pengadilan Tipikor Medan padaPengadilan Negeri Medan No.93/Sus.K/2013.PN.Mdn tentang PenunjukanMajelis;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.93/Sus.K/2013/PN.Mdntentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimukapersidangan serta meneliti barang bukti;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR:KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa HARIS MUNANDA, S.T. selaku Pejabat

DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH. halaman 149 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn

tahun2007 dan pada tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,00 (duapuluh tiga miliar) yang diduga tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP);113) 1 (satu) berkas Laporan Peristiwa AQA Wilayah Padang, Nomor:AQA/02/046/R tanggal 17 September 2010;114) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentangkewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditanBank bagi Bank umum Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret1995;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Nomor: 56/Pidsus/Tipikor

/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa DRS.MULYAWARMAN, MM danNo.57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa ARMANISEVANTI;Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2015/PT.PBR tanggal 29 Juni 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 23Maret 2015, sekedar lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwayang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Hal. 73 dari 121 hal Putusan Nomor 2292 K/PID.SUS/2015.

Mulyawarman, M.M., danNomor: 57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa ArmainiSevanii;6.

Mulyawarman, M.M., dan Nomor:57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa Armaini Sevanti;Membebani Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi iniditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar,S.H.

Penunjukan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Mei2018 Nomor 270/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan PaniteraPengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal24 Januari 2018 No. Reg. Perkara: PDM32/Mks/Euh.2/01/2018 Terdakwadidakwa sebagai berikut:Kesatu :Bahwa ia terdakwa M.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN,SHNip.19651120 198903 1 004Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 385/PDT/2018/PT MKS

PemberkaSan....... eee eee RO.136.000,Jumlah...........05.bite eteteteteteseteessesesessaeee RP.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Perdata No.129/PDT/2018/PT.MKS.

. , Hasmayetti,SH.M.Hum .Panitera PenggantiHalaman. 14 dari 14 Putusan Nomor : 527/PID.SUS/2018/PT PBREfrizal S.HUntuk salinanyang samabuntinya oleh ;PENGADILANTINGGI/TIPIKOR BANDAACEHWAKILPANITERAHalaman. 15 dari 14 Putusan Nomor : 527/PID.SUS/2018/PT PBR

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding denganperbaikan sekedar mengenai pidana

sehingga hal tersebut telah melanggarhukum pembuktian ;e Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap keseluruhanpertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, karena telah salahmenerapkan hukum pembuktian dalam mengungkapkan faktafaktadalam perkara a quo, yang mengakibatkan sangat merugikan PemohonKasasi, dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., 27 September 2012 Jo PutusanNo. 35/TIPIKOR

KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERIHAL AZASMINIMUM PEMBUKTIAN DALAM MENGURAIKAN UNSURUNSUR PASALYANG DIDAKWAKAN;e Bahwa perihal keberatan kesalahan penerapan hukum dalam memoriKasasi ini menurut esensinya hanya ditujukan kepada pasal yangdinyatakan terbukti sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 27 September 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung No. 35/TIPfKC>R/2012/PT.

MAHFUD tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUDterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut;.

MOHAMMAD ASKIN, SH. dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

,M.H.Panitera PenggantiNurul Bariah, S.Hhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNASalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHhalaman 15 Perkara Pidana Nomor 194/Pid/2019/PT BNA

Tipikor/2011/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum, dengan suratdakwaannya No. Reg. Perk :PDS 04/Samar/07/2011, tanggal 19 September2011, telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidritas sebagai berikut:Dakwaan ;PRIMAIR :Bahwa la terdakwa ARNA EFENDI selaku sekretaris tim PersisamPutra Samarinda bersamasama dengan saksi K. KRISTOWONO selaku wakilSekretaris Tim (yang ditunjuk secara lisan oleh AIDIL FITRI, SH.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 16/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK pada tanggal 22Februari 2018;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA,; Dalam hal ini diwakili olehDEKI MARIZALDI.S.IK.MH, Pangkat/Nrp: IPTU /92110381, Jabatan KasatReskrim;ROSMINA S.IP, Pangkat/Nrp: AIPDA /77110456, Jabatan Kanit PPA;KAMARUDDIN.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/78050385 Jabatan Kanit Tahban;MUH ALI.S.Sos, Pangkat/Nrp: AIPDA/79090371, Jabatan Kanit Tipikor

permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yangdiberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentinganPemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada PengadilanNegeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor:16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugatdinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama

Penuntut Umum, Sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengantanggal 26 MaretHal 1 dari 123 halaman, No. 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Y ykHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta , Sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal19 AprilPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18Juni 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. MUKHTARZUHDY,SH,MH dan 2.

;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;=Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 22 Agustus 2014 , petikan putusanPegadilan Tinggi Palangka Raya nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal17 Oktober 2014 dan berdasarkan Petikan putusan Mahkamah Agung dalamtingkat Kasasi nomor : 224 K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 , tersebutTergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini Bupati Sukamara)telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan yaitu memberhentikan tidakdengan hormat Penggugat

tertanggal 1 Desember 2004 (foto copy dari foto copy); Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :823/265/BKPP/2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 27 September 2013 (foto copy dari foto copy);Surat Kepala Kepolisian Resor Sukamara Nomor : B/97/IV/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan penyidikan Tindak Pidana Korupsipembebasan lahan guna proyek Agrowisata Dinas Pertanian Kab.Sukamara TA. 2006, Tertanggal 14 April 2014 (foto copy dari foto copy);Penetapan Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR

/2014/PN.PLK,Tertanggal 24 April 2014 (foto copy dari foto copy); Putusan Nomor : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R, Tertanggal 26 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK, 23 Oktober 2014 (foto copy dari foto copy);Petikan Putusan Nomor : 2241 K/PID.SUS/2014, Tertanggal 08 April 2015 (foto copy dari foto copy);Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP.

EDDYPRATIKNJO TANUSETIAWAN alias EDDY NJO telah dipanggil menemui Penyidikpada Unit TIPIKOR Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota BesarSurabaya untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidanaPemalsuan dan/atau Menempatkan Keterangan Palsu pada Akta Otentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP, berdasarkan Laporan PolisiNo.Pol. : LP/555/V/2009/SPKT tanggal 6 Mei 2009 atas nama Pelapor TIOSOEGENG SETIJO yang tidak memiliki legal standingdan bukan

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanPutusan Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.SbyReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/I/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/II/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.

dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernamaPAINO, S.Pd Bin MARSIDI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiaporang telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiilmasih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikoberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadapundangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya lebih rendah

TKMenimbang bahwa dari uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur ke5 tentang perbuatan berlanjut telah terpenuhi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkanbahwa(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ratno Harjo, S.T.terdaftar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak dengan Putusan Nomor 34 / Pid.Sus / TP.Korupsi/ 2015 / PN.Ptk telah diputus pada tanggal 21 September2015.

Kemudian pada tanggal 29 September 2015 putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap karena TerdakwaRatno Harjo, S.T. tidak mengajukan upaya hukum banding;Sedangkan perkara atas nama Pemohon Kasasi / TerdakwaSinta Hutasoit ini diputus oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor16/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 05 Agustus2015;Atas putusan tersebut, Terdakwa Sinta Hutasoitmengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2015.

Bahwa amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 21 September 2015 dalam perkara atasnama Terdakwa Ratno Harjo, S.T. tersebut antara lain tegasdinyatakan bahwa Terdakwa dikenakan Uang Penggantisebesar Rp24.731.961,65 (dua puluh empat juta tujuh ratustiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiahenam puluh lima sen);Oleh karena sudah ada kepastian mengenai jumlah uangpengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RATNOHal

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ MS.