RODESMAN ARYANTO, S.H.ttdBAGUS SUMANJAYA, S.H.Panitera Pengganti,TtdFLORENCA C HUTUBESSY, S.H.Salinan putusan sesuai aslinyaManokwari, 30 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIPlh. PANITERA,BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.NIP. 19681206 199003 1 002Halaman 14 dari 14 Salinan Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN. Mnk.

Dalampermasalahan tersebut atas putusan Pengadilan Tipikor di Surabaya,saya divonis bersalah dan harus menjalani masa hukuman selama 2tahun di Lapas Kelas Madiun.Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Saya Muliakan,Pada saat saya menjalani hukuman, istri saya belum bekerja, karenasaya harus menjalani hukuman, kehidupan keluarga kami mengalamimasalah finansial.

(Persero) Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggalHal 1 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk 26 April 2014; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ; Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 12 Juni 2014 ; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 13

Juni 2014sampai dengan 11 Agustus 2014. ; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014sampai dengan 10 September2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan10Oktober 2014;Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20Mei 2014Nomor : 9/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama Terdakwa 1. SAMIN HADI SUSANTOBinMADWITANOM dan Terdakwa 2.

, tidak ikut menanganiperkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan danpenyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkapsaksi masih di Tipikor ; Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;Bahwa saksi tidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di PolresBantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ; Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya dia ketemu saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah menerima

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa, 30September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang,RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI, S.H.

;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005; KelurahanKradenan, Kecamatan Purwoharjo KabupatenBanyuwangi, Provinsi Jawa Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;=Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan :Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus2017;Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017sampai dengan tanggal 17 September 2017;Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 September 2017 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2017;Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 16 November 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengantanggal 4 Desember 2017;Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2017sampai dengan tanggal 3 Januari 2018

IHAT SUBIHAT,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 22 MeiHalaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS2018 Nomor 5/Pen.Pid.SusTPK/201/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Selasa, 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis

denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Pekerjaan : Kepala Desa Rancawuluh = (diberhentikansementara);Pendidikan : SMP;Terdakwa tersebut :> Ditahan oleh := Penyidik : sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal30 Desember 2012; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 31Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013; Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengantanggal 17 Februari 2013; Hakim : sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6Maret 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ariloka No. 40 Semarang, yang ditunjukberdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang padatanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

,Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut 74 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olen RUSGIANTO,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARTOPO, SH. selakuPenuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. NOOR EDIYONO, SH. MH.

Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017; Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN.MnkPPIPDiperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum,

terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli2017

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura

Bahwa atas putusan Kasasi dimaksud diatas, Penggugat mengajukan somasimelalui Kantor Hukum D&F Associates pada tanggal 11 November 2010 dantelah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Niaga, HAM,PHI, Perikanan dan TIPIKOR Medan melalui surat nomor : 013/D&F/XII/2010tanggal 13 Desember 2010 dan surat nomor : 020/D&F/XI/2012 tanggal 20November 2012, dan untuk itu Pengadilan dimaksud telah menerbitkan suratnomor : W2.U1/10.517/Pdt.04.10/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, perihalPermohonan Eksekusi

PUTUSANNomor 776/Pid.B/2018/PN Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Klas A Khusus yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa Terdakwa:TERDAKWA Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTERDAKWA IINama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H.Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.170 K/Pid.Sus/2013Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi Para Terdakwa danPenuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKSSYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 (Tahanan Kota);.

(Bandingkan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, apabilapihak Kejaksaan sebagai penyelidik/penyidik, maka status yang diperiksaadalah Tersangka, hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor)dan dibacakan surat dakwaan, maka menjadi Terdakwa.Nyata dari itu, Penuntut Umum tidak dapat membedakan acara penuntutandengan acara tuntutan (requisitor).Dengan argumentasi hukum tersebut, patut dan beralasan Surat PerintahPenahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print 31/L.2.26.3/Enz.2/I/2021tanggal

Contoh,dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor sesuai UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakmenghilangkan wewenang Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengadili kasus korupsi.

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PT MDN

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.

., M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful Bahri.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HALIPM AMTINAANANT ANNANNA 4 ANAHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Bna

Juandra, S.H.D.t.oSayed Kadhimsyah, S.H.Panitera Pengganti,D.t.oDermawan, S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EF EN DI, S.HNIP. 196612261990031003 /Pid.Sus/2018/PN Bna

MUSA.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, Nomor 32/PID/2014/PTBNA, tanggal 13 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 02 Desember2013, No. 265/Pid.B/2013/PNBNA, yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

tahun; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria danseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuaan membentuk keluarga(rumah tangga) dan bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagisemenjak tanggal 25 November 2019 karena ditahan oleh KejaksanaanNegeri Teluk Kuantan tersandung Kasus TIPIKOR