/Pid.B/2019/PN Sbhkirimakan ke dinas terkait adalah menanyakan perihal berkaitan dengananggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2016 di kantor Badanperencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Lawas.Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Mardan Hanafimenanyakan maksud dan tujuan sebenarnya dari terdakwa dan kawankawannya dalam melakukan aksi unjuk rasa tersebut, yang mana saksiMardan Hanafi berharap aksi unjuk rasa yang telah di rencanakan terdakwadapat dilakukan dengan cara audiensi

mempertemukan saksi dengan terdakwa dan mengajaknyabertemu di depan rumah saksi; Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi dan RASMAN JUNEDI HASIBUANkemudian bertemu dengan terdakwa dan saksi menanyakan apa maksud dantujuan mereka yang akan melakukan unjuk rasa tersebut, lalu terdakwamenerangkan bahwa mereka menduga adanya perjalanan dinas fiktif diKantor BAPPEDA PALAS; Bahwa mendengar jawabannya tersebut kemudian saksi menyarankanagar terdakwa membatalkan unjuk rasa yang akan dilaksanakan danmelakukan audiensi

pada saatsaksi sedang berada di Medan kemudian YENNI NURLINA SIREGAR jyaituKaban BAPPEDA menelepon saksi dengan mengatakan bahwa terdakwabersama dengan temantemannya telan melakukan unjuk rasa di KantorBAPPEDA Padang Lawas, kemudian saksi menjawab bahwa karena posisisaksi sedang di Medan, nanti setelah pulang akan segera bertemu denganterdakwa untuk menanyakan perihal mengapa mereka masihtetapmelakukan unjuk rasa karena sebelumnya terdakwa telah menyetujul untuktidak melakukan unjuk rasa sebelum audiensi

Jumat tanggal 30 Agustus 2019, kemudian sekirapukul 21.00 WIB saksi menelepon RASMAN JUNAEDI HASIBUAN untukmenghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu di Cafe SAHABATKULINER (SAKU); Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menanyakanperihal mengapa mereka masih melakukan unjuk rasa lagi, lalu terdakwamenjawab dengan mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanyakesepakatan dari temantemannya dan kemudian saksi menanyakan perihalapakah tidak bisa lagi dilakukan dengan cara audiensi

aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017, (Fotokopisesuai dengan fotokopi berstempel asli);Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20November 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Hasil Audiensi

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim PemerintahKabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahasmengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhiPidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinyabahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndangASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukumanpidana yang telah inkracht (vide Bukti T22 dan Bukti T 33);10.Bahwa Tergugat beserta Tim

Penjatuhan Hukuman Disiplin PemerintahKabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahasmengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana danHalaman 43 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAmasih menjalani hukuman pidana dan di hasilkan kesimpulan bahwa terhadappermasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke DirjenOTDA Kemendagri di Jakarta (vide Bukti T26 dan Bukti T27 );11.Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi

Bukti T3), terhadap tindakan yang dilakukan oleh olehSekretaris daerah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelasmengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuanHalaman 48 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAperaturan perundangundangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telahmelakukan Audiensi

Bahwa pada tanggai 03 September 2009 disposisibapak Gubernur pada surat Penggugat tertanggai28 Agustus 2009 ditujukan kepada bapak SekdaProvinsi DKI Jakarta untuk ditindak lanjuti(Bukti P18) ;Bahwa pada tanggal 04 September 2009 disposisibapak Gubernur pada surat Penggugat mengenaipermohonan = audiensi, ditujukan kepada bapakAsisten Perekonomian dan Administrasi adalah"Apa masalahnya ? Check/Koordinasi" (Bukti P19).

Bahwa pada tanggai 15 September 2009 :1) Penggugat mengirimkan surat kepada bapakSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKiJakarta perihal Permohonan Audiensi (BuktiP24) ;2) Disposisi dari bapak Sekda Provinsi DKiJakarta kepada Bapak Asisten Perekonomianadalah : UMP dan selesaikan (Bukti P25) ;y.

Soekarno);Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi di KantorDinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat terkait denganjangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(Pasar Ir.

Soekarno) yang dijanjikan oleh Tergugat akan diselesaikan dalamwaktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak konstruksi dimulai;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dalam forum audiensi itu pula jugadisepakati dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa terhadap Penggugat besertaseluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) akandibebaskan dari semua bentuk pungutan untuk menempatinya kembalisetelah pembangunan pasar tersebut selesai;Halaman 2 dari 29 hal.Put.

Nomor 1220 K/Pdt/2017Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi di RuangKerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat bersertaseluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.

Soekarno) yang intinyamempertegas komitmen pihak Tergugat sebagaimana telah dinyatakannyapada forum audiensi sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2012;Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan sosialisasi di Gedung BudiSasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PasarIr. Soekarno) ke pasar darurat selama proses pembangunan Pasar KotaSukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) berjalan;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.

Hamdan karena korban memaksa masuk keHal.4 dari 6 hal.Putusan Nomor 1424 K/Pid/2017ruangan pertemuan Kecamatan Galis guna mengikuti audiensi KetuaMCW bernama Syukur, sementara pertemuan belum dimulai karena KetuaMCW belum hadir, Kepala Desa Lantek Timur menegur korban untuktidak masuk dulu agar diluar ruang pertemuan lebih dahulu; Bahwa korban tidak bersedia, tetap akan masuk dan cekcok dengan H.Hamdan (Kepala Desa Lantek Timur) sementara di situ banyak KepalaDesaKepala Desa yang lain, sehingga membuat

Mamun posisi driver & general affairs;

Siemens;

Abdul Fatah ada menyerahkan tabloidGafatar ke Kantor Walikota Banda Aceh saat audiensi yang juga dihadirioleh M.

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosokAhmad Musaddeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;25Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Althaf tentang MilataAbraham pada bulan Januari 2014 di kantor Gafatar;Bahwa yang hadir pada saat mendengarkan pemahaman tentang MilataAbraham adalah Terdakwa, Ayu Ariestyana dan Saksi;Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan

dengan semangat kebhinekaan dalam persatuan dankesatuan menuju nusantara jaya;4 Terdakwa sanggup memberikan pelayanan kepada organisasi dengansepenuh cinta dan kasih Terdakwa serta berbuat baik kepada sesamamanusia;5 Terdakwa sanggup menerima sanksi organisasi apabila melanggar janjiyang Terdakwa nyatakan ini;e Bahwa benar beberapa kegiatan telah dilakukan oleh organisasiGafatar Aceh, diantaranya membersihkan Masjid, membersihkanlingkungan dan donor darah;e Bahwa benar Gafatar Aceh juga melakukan audiensi

Selain itu, Penggugat bersamasama dengan 14 orangPegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhentikan dengan tidak hormat olehTergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepada Tergugat dengansurat tertanggal 29 November 2018.

Akan tetapi Tergugat hanya mengundang Penggugat untukmelakukan audiensi dan menyarankan kepada Penggugat untuk menempuhupaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku diPengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknyatelah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 PerihalPermohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 914 Tahun2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukan audiensi

organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat;Bahwa pada hari senin tanggal 06 April 2015, Para Penggugat melayangkan SuratPermohonan Audiensi

863/998 tertanggal 17 OktoberBukti T29Bukti T30Bukti T31Bukti T32Bukti T33Bukti T342017 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017(Sesuai dengan stempel basah);Fotokopi Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November2017 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20November 2017 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017(Sesual dengan aslinya);Fotokopi Berita Acara Hasil Audiensi

Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang Dengan Pihak Kantor Badan Kepegawaian NegeraTerkait Status Kepegawaian Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten AcehTamiang Yang Sedang Atau Telah Selesai Menjalani HukumanPidana tertanggal 14 Juni 2017 (Sesuai dengan aslinya );Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audiensi KeDirjen Otda Kemendagri Dan Kepala Badan Kepegawaian Negartatertanggal 24 Oktober 2017 (Sesuai dengan fotokopi);Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya selain mengajukan buktisuratnya

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenaistatus kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dandari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuanPasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang ASN, harus tetapdilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telahinkracht (vide Bukti T22 dan Bukti T33);10.

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat beserta Tim Penjatuhan HukumanDisiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapatuntuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhihukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana yang menghasilkankesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensikembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T25, Bukti T26 danBukti T27);11.Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada

tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagridan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada TergugatHalaman 43 dari 58 HalamanPutusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA12.13.14.15.16.17.18.untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikanPNS tersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 dan Bukti T34);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk

Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000.259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/VV/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V 2012 tanggal27 Juni 2012GU.

Lenny Yulita, SP untukBulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174,277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D GU/BL/VII/2012tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokohtokohmasyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan,sebesar Rp. 8.000.000.278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D TU/BL/VII/2012 tanggal24 juli 2012 TU.

Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000,259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/V/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2016/PN. Bgl260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V V2012 tanggal27 Juni 2012GU.

Lenny Yulita, SP untukBulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174.,277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D GU/BL/VII/2012tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokohtokohmasyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan,sebesar Rp. 8.000.000.278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D TU/BL/VII/2012 tanggal24 juli 2012 TU.

Bahwa PENGGUGAT mengetahui Obyek Sengketa berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Pakai No.66 KelurahanMeri Kota Mojokerto pada tanggal 02 maret 2020 berupa jawaban tertulisatas audiensi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat bersamadengan LSM Mojokerto Watch dengan Pemerintah Kota Mojokerto denganmemberikan jawaban bahwa SHM No,285 atas nama KASMUNAH BokSADI berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai No.66 atas nama PemerintahKota Mojokerto, kemudian Penggugat menyampaikan upaya

Bahwa sebagaimana tertera pada gugatan penggugat dalam halaman6 Romawi IV angka 2, Penggugat menyatakan dengan jelas :Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berupa KeputusanTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 66/KelurahanMeri Kota Mojokerto pada tanggal 02 Maret 2020 berupa jawabantertulis atas Audiensi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugatbersama dengan LSM Mojokerto Watch dengan Pemerintah KotaMojokerto dengan memberi jawaban bahwa Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 285 atas

nama KASMUNAH Bok SADI telah berubahmenjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 66 atas nama PemerintahKota Mojokerto; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam kurun waktu 101hari semenjak tanggal 02 Maret 2020 (hasil audiensi antarapenggugat dengan Pemerintah Kota Mojokerto);Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Perkara No. : 95/G/2020/PTUN.Sby.3.

Bahwa Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalamPosita/Tenggang Waktu Diajukan Gugatan ini angka 2 mendalilkan :" Bahwa Penggugat mengetahui Obyek Sengketa berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pakai No.66Kelurahaan Meri Kota Mojokerto pada tanggal 02 Maret 2020berupa jawaban tertulis atas audiensi yang dilakukan oleh........... .FAKTA SEBENARNYA :1.

BuktiP4 : Surat Kuasa audiensi dengan Pemerintah Kota Mojokerto dariPenggugat (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ) ;5. BuktiP5 : Berita Acara Audiensi antara LSM Mojokerto Wacth denganPemerintah Kota Mojokerto tanggal 24 Februari 2020 Pukul11.00 WIB (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ) ;6. BuktiP6 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 66 yang diterbitkan pada tanggal5 Agustus 2008 atas nama Pemerintah Kota Mojokerto, suratukur tanggal 29 Juli 2008 Nomor 1358/Meri/2008 luas 9.998M?

Bahwaterhadap Surat Permohonan Audiensi tersebut dalam Poin 6 diatas,Kemudian Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya beserta Warga Pasar Griya melakukan audiensi terhadap Tergugat Ilpada tanggal 08 Mei 2018.8. Bahwa terhadap Pertemuan Audiensi tersebut dalam Poin 7 di atasdihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:a. Komisi DPRD Kota Bandar Lampung akan mengklarifikasi masalahrencana penggusuran sebagaimana dimaksud pada Pemerintah KotaBandar Lampung.b.

Bahwa di antarakegiatan yang berlangsung, salah satunya ada menyelenggarakanperlombaan pada tanggal 17 Agustus 2018.Bahwa kegiatan tersebut dalam Poin 32 di atas, merupakan wujudPerayaan Kemerdekaan Indonesia ke 73 yang sekaligus peringatan kerasKepada Para Tergugat, Bahwa di tengah kemerdekaan yang ada,Pemerintah/Penguasa masih menciderai hakhak warganya.Bahwa terhadap Poin 31 di atas, Penggugat meminta Audiensi kepadaTergugat II Pada tanggal 25 Juli 2018 untuk mencari jalan keluar terhadappermasalahan

yang ada.Bahwa terhadap Audiensi tersebut dalam Poin 32 di atas, yang sudahberlangsung + 1 (satu) bulan berlangsung sejak 25 Juli 2018 belummenemukan titik terang sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.Bahwa terhadap hal tersebut dalam Poin 33 di atas, Penggugat menyuratikembali Tergugat Il perihal Permohonan Hearing guna menanyakanHalaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjkkejelasan terkait Audiensi yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2018tersebut dalam Poin 32 di atas

beratmendatangi area tambak yang digarap PENGGUGAT dengan maksudhendak melakukan alih fungsi lahan yakni lanhan pertambakan produktifdiganti menjadi tempat pembuangan lahan disposal;Bahwa PENGGUGAT merasa sebelumnya tidak pemah ada sosisalisasidari TERGUGAT berkenaan tanah tambak yang di garap selama 20tahun lebih oleh PENGGUGAT Akan dijadikan lahan disposal;Bahwa karena PENGGUGAT merasa keberatan atas tindakan yangdilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pada tanggal 12 Juli 2018mengajukan Permohonan Audiensi

Padahal diketahui sampaisaat ini TERGUGAT belum pernah melakukan Audiensi,dialog danKejelasan tentang Bukti Kepimilikan area pertambakan yang dikelola olehPENGGUGAT kurang lebih 26 tahun tersebut;Bahwa PENGGUGAT sangat menyayangkan EKSEKUSI PAKSA yangdilakukan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT yang seharusnyamemberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan masyarakat,menyelenggarakan tata kelola pemerintahhan yang baik denganmendasarkan pada asasasas umum pemerintahan yang baik danperaturan perundangundangan

Abdul Fatah ada menyerahkan tabloidGafatar ke Kantor Walikota Banda Aceh saat audiensi yang juga dihadirioleh M.

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosokAhmad Musaddeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;25Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Ridha Hidayat, Terdakwa dan Saksi;Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan MahfulMuiz Tumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali oleh MPU Aceh di MasjidRaya Baiturrahman;Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik

adalah spirit MillahAbraham;Bahwa mesias adalah Ahmad Musaddeq bertempat tinggal di Jakarta;Bahwa pada saat penggrebekkan Kantor Gafatar di Lamgapang Saksi adajuga disana dan Saksi ada mendengar katakata ancaman bunuh dan bakar;Bahwa Ahmad Musaddeq adalah guru spiritual;Bahwa Saksi tidak ada tugas merekrut anggota baru;Bahwa barang bukti berupa laptop warna hitam adalah milik kantor danSaksi tidak pernah membukanya;29Bahwa Saksi pernah bergabung dengan Komar;Bahwa tabloid Gafatar dibagikan setelah audiensi

Saksi MUHAMMAD YASIN, yang pada pokoknya menerangkan, sebagaiberikut : Bahwa Saksi adalah warga Desa Sarirejo Rt.006, RW.001, KecamatanGuntur Kabupaten Demak yang berkeedudukan sebagai anggota DPRDKabupaten Demak; Hal. 24 dari 35, Putusan Nomor:7/P/FP/2018/PTUN.Smg Bahwa dasar pelaksanaan Pilperades di Kabupaten Demak adalahPerbup Nomor 7 Tahun 2018 setelah adanya audiensi antara pimpinan dewandengan paguyuban perangkat desa se Kabupaten Demak; Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Pilperades di beberapa

pelaksanaan ujianyang terkait dengan tempat duduk dan tempat ujian yang oleh pesertadipandang tidak layak; Bahwa setelah hasil ujian diserahkan oleh pihak UI kepada pihakKecamatan kemudian ke Desa dan panitia Pilperades yaitu tanggal 28Februari 2018 ada juga kejanggalan salah satunya pengumuman peserta dijadikan satu dalam 1 Kecamatan disamping itu ada peserta yang tidak ikutujian tetapi keluar nilainya; Bahwa terhadap kejanggalan tersebut ada laporan ke DPRDselanjutnya oleh DPRD Kabupaten Demak diadakan audiensi

tanggal 2 Maret2018 yang dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan, anggota Dewan, Asisten , KabagTapem (Tata Pemerintahan), Kabag Hukum, Camat, Kepala Desa dan wargayang tidak lolos seleksi; Bahwa dari audiensi tersebut muncul rekomendasi DPRD kepadaBupati Demak tanggal 2 Maret 2018 yang berisi : 1.

Selain itu, Penggugat bersamasamadengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhetikan dengantidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepadaTergugat.

Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugattelah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan padaHalaman 9 Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNMDN.6)78)tanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalampertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat ataskeberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketatersebut.

Akan tetapi Tergugat hanyamengundang Penggugat untuk melakukan audiensi dan menyarankankepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan TataUsaha Negara.

Bahwa secara prosedural, terbitnya KTUN Objek Sengketa bertentangandengan peraturan perundanganundangan, sebab menurut ketentuan dalam POPAK 2019, sebelum Tergugat mengambil keputusan menolak atau menerimausulan pencalonan Penggugat, Tergugat dapat menempuh audiensi ataumelakuan interview dengan pengusul, dalam hal ini Rektor Universitas Indonesia.Namun pada kenyataannya prosedur itu tidak ditempuh oleh Tergugat.

Asas Kecermatan juga telah dilanggar oleh Tergugat karena Tergugat tidakmengikuti prosedur yang ditentukan pada POPAK 2019 di halaman 52, bahwaseharusnya Tergugat terlebin dahulu melakukan audiensi dengan RektorUniversitas Indonesia selaku pengusul guna mendapatkan jaminan mutu atauHalaman 17 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUNJKT.kualitas sub unsur penelitian tersebut sebelum Tergugat mengambil keputusanuntuk melakukan penolakan atas usulan yang diajukan tersebut.

Faktanya,ternyata Tergugat tidak melakukan audiensi dengan Rektor UI sebagai pengusul,melainkan begitu saja melakukan penolakan usulan berdasarkan penilaian yangdilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat yang diketuainya.8.5.

Melakukan audiensi dengan pihak Universitas Indonesia pada tanggal 04Maret 2020, menawarkan solusi agar Penggugat mendapatkan jalan keluar untukdapat diangkat menjadi Profesor / Guru Besar, yaitu dengan cara memprosesPenggugat menjadi Dosen dengan NIDK (mengingat bahwa Penggugat telahpensiun sebagai Dosen PNS) dan kemudian Penggugat membuat jurnal baruuntuk pengajuan penilaian angka kredit Guru Besarnya.24.

Tidak terpenuhinya ketepatan waktu olehPenggugatlah yang mengakibatkan tidak terdapat cukup waktu bagi Universitas Indonesia,Halaman 107 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUNJKT.Tergugat dan bagi Penggugat sendiri untuk dapat melakukan audiensi dalam rangkapemenuhan kelengkapan persyaratan kenaikan jenjang akademik Penggugat ke GuruBesar, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan;Menimbang, bahwa lebih

dijelaskan oleh Fuadi Mardhatillah, messias adalah sosokAhmad Musaddeq sebagai guru spiritual;Bahwa setahu Saksi kaum perempuan pakai jilbab adalah budaya;Bahwa solusi yang dimaksud adalah atas kondisi Indonesia yangkehancuran dan penyelewengan, banyaknya penyalahgunaan narkoba dll;Bahwa ketua Gafatar tingkat pusat/nasional adalah Mahfudz Manurung;Bahwa Saksi mengetahui barangbarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa tabloid, telepon genggam;Bahwa Tabloid Gafatar disebarkan apabila ada audiensi

;Bahwa Saksi pernah ikut audiensi waktu ke Kantor Badan NarkotikaNasional Propinsi Aceh;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan tahuan Gafatar;Bahwa setahu Saksi 1 (satu) telepon genggam warna hitam milikTerdakwa dan 2 (dua) lagi milik M.

Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana dan Saksi;19Bahwa pada saat penyampaian tentang pemahaman Milata Abraham, pintukantor dalam keadaan terbuka;Bahwa setiap pertemuan pengurus Gafatar adalah mengenai programkerja;Bahwa Saksi pernah meminta audiensi pada Kantor Walikota Banda Acehakan tetapi tidak terlaksana;Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Musadeq dan MahfulMuiz Tumanurung;Bahwa Saksi pernah disyahadatkan kembali oleh MPU Aceh di MasjidRaya Baiturrahman;Bahwa keterangan Saksi dalam Berita

adalah spirit MillahAbraham;Bahwa mesias adalah Ahmad Musadeq bertempat tinggal di Jakarta;Bahwa pada saat penggrebekkan Kantor Gafatar di Lamgapang Saksi adajuga disana dan Saksi ada mendengar katakata ancaman bunuh dan bakar;Bahwa Ahmad Musadeq adalah guru spiritual;Bahwa Saksi tidak ada tugas merekrut anggota baru;Bahwa barang bukti berupa laptop warna hitam adalah milik kantor danSaksi tidak pernah membukanya;Bahwa Saksi pernah bergabung dengan Komar;Bahwa tabloid Gafatar dibagikan setelah audiensi

Althaf, Musliadi, Ridha Hidayat, Ayu Ariestyana,Fuadi Mardhatillah dan Lia Zaradiva;49e Bahwa benar beberapa kegiatan telah dilakukan oleh organisasiGafatar Aceh, diantaranya membersihkan Masjid, membersihkanlingkungan dan donor darah;e Bahwa benar Gafatar Aceh juga melakukan audiensi dan jugamenyerahkan tabloid Gafatar kepada masyarakat;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana yang didakwaan oleh

Bukti P6 : Surat Yayasan Fort De KockBukittinggi Nomor : 038/Pemb.YYSFDK/II/2021 PerihalPermintaan Audiensi dan Penyelesaian Masalah Tanggal 15Maret 2021 Kepada Walikota Bukittinggi Cq Dinas PUPR KotaBukittinggi (fotokopi Sesuai dengan aslinya);7. Bukti P7 : Surat Kantor Hukum Didi CahyadiNingrat & Rekan Nomor : 16/DCNR/IV/2021 Tanggal 1 April2021 Perihal : Surat Susulan Permintaan Audiensi danPenyelesaian Masalah Kepada Walikota Bukittinggi (fotokopidari fotokopi);8.

Bukti P8 : Surat dari Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi Nomor :650.305/DPUPRTR/IV2021 Tanggal 13 April 2021 Perihal :Halaman 39 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDGTanggapan Atas Permintaan Audiensi dan PenyelesaianMasalah Yayasan Fort De Kock (fotokopi Sesuai denganaslinya);9.

Kemudian Kepala Dinas PUPR mengatakanakan menyampaikan kepada Sekda Bukittinggi, sehingga jawaban dari KepalaDinas PUPR sesuai dengan surat yang diberikan kepada Yayasan Fort De Kockbahwa belum ada jadwal untuk audiensi; Bahwa Sekda dan Walikota Bukittinggi pada saat saksi berkomunikasidengan Kepala Dinas PUPR yaitu Sekda saat ini Yuen Karnova dan Walikotaterpilin sekarang, Erman Safar; Bahwa saksi sempat menanyakan ke Kepala Dinas, dan keputusan terakhirada di Walikota karena merupakan kewenangan

melalui Surat Nomor:Halaman 57 dari 62 halamanPutusan Nomor : 6/G/2021/PTUN.PDG650.107/DPUPRTR/II2021 tanggal 11 Februari 2021 (vide Bukti P4 identikdengan Bukti T4); Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Padang tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan padatanggal 16 Februari 2021 $=dengan register perkara Nomor6/G/2021/PTUN.PDG; Bahwa Penggugat telah menyurati Walikota Bukittinggi melalui SuratNomor: 038/Pemb.YYSFDK/III/2021, Perihal : Permintaan Audiensi

2021 perihal:Jawaban dan Sanggahan Surat Peringatan Ill, tanggal 2 Februari 2021 yangditerima oleh Tergugat pada tanggal 4 Februari 2021 (vide Bukti P3 identikdengan Bukti T2), dan terhadap keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapioleh Tergugat melalui Surat Nomor: 650.107/DPUPRTR/II2021 tanggal 11Februari 2021 (vide Bukti P4 identik dengan Bukti T4), kemudiandiketahui pulaPenggugat mengajukan Upaya Banding tanggal 15 Maret 2021 melalui SuratNomor: 038/Pemb.YYSFDK/III/2021, Perihal: Permintaan Audiensi