Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2022 — Putus : 19-10-2022 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN SIDOARJO Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Sda
Tanggal 19 Oktober 2022 — Pemohon:
CHEN JIALE (PT SHENGLU ZANMEI INTERNATIONAL)
Termohon:
1.WU, JIANHUA
2.WU, JIE
3.XU, XINGLI
4.ZHAO, XINLING
5.ENI WIRATNI
164105
  • M E N ET A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

    2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL, dengan Mata Acara Rapat:

    a. Pergantian Direksi (pengangkatan dan pemberhentian Direksi) PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

    b.

    Menetapkan bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RUI XUE INTERNATIONAL adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);

    5. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS-LB diadakan baik pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;

    6.

    Menetapkan quorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS-LB PT. RUI XUE INTERNATIONAL sesuai dengan Anggaran Dasar Pendirian PT. RUI XUE INTERNATIONAL;

    7. Menetapkan menunjuk Pemohon (CHEN JIALE) sebagai Ketua Rapat;

    8. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (CHEN JIALE) untuk menuangkan hasil keputusan RUPS-LB PT.

    RUI XUE INTERNATIONAL untuk hadir dalam RUPS-LB tersebut;

    10. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Register : 10-02-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.G/2016/pn Bdg
Tanggal 29 September 2016 — EEN NATAWIDJAYA LAWAN SUKUN NATAWIDJAYA, DKK
348135
  • Menyatakan tindakan para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan di Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 5 Pebruari 2016, yang dituangkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan terbatas PT.
    Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.
    Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""
    Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas
    Natatex Prima pada tanggal 5Pebruari 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPTyang menyatakan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan :" Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana
    Pasal 15 huruf (g) UUPTyang menyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, kKecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""
Register : 14-03-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Srp
Tanggal 25 Juni 2018 — Pemohon:
Ir. I WAYAN MAHARDIKA
Termohon:
1.DRG. MADE SUTHANAYA,SP.MB
2.I KETUT ASTINA,SE
3.I MADE MULIAWAN
12383
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas dengan agenda rapat :
      1. Penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum
    modal ;
  • Pemenuhan kepengurusan bank ;
  • Memberikan Kuasa dengan Hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan sebagaimana tersebut diatas kedalam akta Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh Hukum dan Ketentuan Perundang Undangan ;
  • Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
    ) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas;
  • Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum
    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
  • Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;
  • Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas berdasarkan penetapan ini;
  • Memerintahkan seluruh
    Direksi dan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Puteramas kepada seluruh pemegang saham
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan hasil RUPS ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  • Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah
    Diadakan pada tanggal 20 Desember 2017 Agenda RUPS : (1) penetapan kepemilikan ahli waris Almarhum NENGAHNATHA (2) pemenuhan modal (3) pemenuhan kepengurusan bank. hasil RUPS pada pokoknya : rapat belum mencapai mufakat karena Termohon, Termohon Il, Termohon III tidak hadirb. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua.
    BANK PERKREDITAN RAKYAT SINARPUTERAMAS, saksi mengundang Para Termohon untuk rapat RUPS; B ahwa selain melalui surat panggilan untuk rapat RUPS Saksi sempat meneleponPara Termohon untuk hadir dalam rapat RUPS tetapi Para Termohonmengatakan bahwa sebelum ada kesepakatan tentang hasil jual beli sahamyang dibuat oleh Nengah Natha dengan Wayan Mahardika seharga Rp. 5,4Milyar mereka tidak akan hadir dalam rapat RUPS PT.
    gagal ; Bahwa oleh karena rapat RUPS I dan RUPS II gagal, maka Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Semarapura sesuai ketentuan UU No. 40tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan RUPS PT.
    , RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir, dimana dalam RUPS tahunan harus diajukan semuadokumen dari laporan tahunan perseroan.
    Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau b.
Register : 09-02-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 27 Februari 2023 — Pemohon:
SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA
Termohon:
PT. HARUM RESOURCES
17634
  • Menetapkan :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Harum Resources sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Harum Resources;
    3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT.
    Harum Resources;
  • Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT.
    Harum Resources;
  • Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil keputusan sah dan mengikat bagi PT. Harum Resources sebatas untuk :
    • Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
    • Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT.
  • Register : 12-11-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 12-05-2022
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 962/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt
    Tanggal 25 April 2022 — Pemohon:
    ADIWIRA HIDAYAT
    Termohon:
    1.PT. PUSPA DHANA MEKAR
    2.PAULUS HERSUTANTA, SH.
    10318
    • Bentuk RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

      2.2. Mata Acara RUPS :

      1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;

      2. Permintaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Penyelenggaraan RUPS;

      3.

      Jangka Waktu Pemanggilan Rapat :

      Dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan dilakukan dengan Surat Tercatat (sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

      2.4. Tempat RUPS :

      Tempat kedudukan dikantor PT.

      Kuorum Kehadiran dan/atau Ketentuan Tentang Persyaratan Pengambilan Keputusan Dalam RUPS :

      Kuorum Kehadiran Rapat untuk pemanggilan paling sedikit (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilakukan pemanggilan dan telah dilaksanakan, namun tidak tercapai kuorum kehadiran, maka kuorum kehadiran Rapat untuk pemanggilan ketiga paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

      hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui lebihdari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

      2.6.

    Register : 17-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 14-07-2020
    Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.P/2020/PN Sby
    Tanggal 7 Juli 2020 — Pemohon:
    1.MARCELINE. J. LINDA INDRA. K. S.
    2.SINTA. M. TJANDRAKUSUMA
    3.MARIA ANDRIETA TJANDRAKUSUMA
    Termohon:
    1.BRIAN JOSEPH TJANDRA KUSUMA
    2.DARYONO
    3.Ahli Waris FRITS ERAWANA TJANDRAKUSUMA
    26680
      1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
      2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara Verstek;
      3. Menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS PT. ALIKA EKAPUTERA kepada Pemohon;
      4. Menetapkan RUPS PT.
      ALIKA EKAPUTERA dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa;
    • Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPS tahunan selama 15 (lima belas) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
    • Menetapkan kuorum dan atau pengambilan keputusan RUPS berdasarkan kehadiran para pemegang saham yang mengajukan permohonan ini;
    • Menunjuk, menetapkan dan memerintahkan kepada seorang pemegang saham diantara mereka yang hadir dalam RUPS sebagai pimpinan atau ketua rapat;
    • Menetapkan
      mata acara RUPS tahunan sebagai berikut :
      • Menetapkan susunan komposisi Pemegang Saham PT.
    Register : 22-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-03-2019
    Putusan PN BATAM Nomor 1827/Pdt.P/2018/PN Btm
    Tanggal 28 Februari 2019 — Pemohon:
    1.Timothy Maxwell Paine
    2.YULINDA
    9267
    • M E N E T A P K A N :

      1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
      2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon unuk melaksanakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International dengan agenda sebagai berikut :
        1. Memperpanjang jangka waktu masa jabatan Direktur dan Komisaris PT. Air Rite International ;
        2. Menambah modal perseroan PT.
      Air Rite International ;
    • Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite International berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dengan jangka waktu pemanggilan selama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan ;
    • Menetapkan Pemohon sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
      Btm.PEMOHON untuk dapat melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Air Rite Interational:;17.Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON juga telah menguraikansecara sumir mengenai halhal persyaratan pelaksanaan RUPS PT.
      Fotocopy Panggilan RUPS PT.
      dari ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan, bahwaditinjau dari segi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.
      Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkanberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri.
      Air Rite International berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.
    Register : 13-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-06-2020
    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
    Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
    PT. Biro Informasi Unggul
    15177
      1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
      2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham PT.
      KREDIT BIRO INDONESIA JAYA lainnya, dengan surat tercatat atau melalui iklan dalam Surat Kabar, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Luar Biasa diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS Luar Biasa;
    • Memberikan izin kepada Pemohon menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. KREDIT BIRO INDONESIA JAYA, apabila dihadiri Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir.
      Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir;
    • Memberikan izin kepada Pemohon menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT.
    Register : 14-11-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 23-11-2023
    Putusan PN SURABAYA Nomor 2390/Pdt.P/2023/PN Sby
    Tanggal 23 Nopember 2023 — Pemohon:
    SUKARTONO
    Termohon:
    PT TATA HIBURAN PERMAI
    2915
    • Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sekaligus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham dan menentukan tempat serta waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Tata Hiburan Permai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Tata Hiburan Permai.

      3. Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. Tata hiburan permai.

      4. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT.

      Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat RUPS Luar Biasa dapat mengambil Keputusan sah dan mengikat bagi PT. Tata Hiburan Permai sebatas untuk :

      - Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

      - Melakukan Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk persyaratan yang ditentukan dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) untuk usaha PT. Tata Hiburan Permai;

      6.

    Register : 12-11-2024 — Putus : 13-12-2024 — Upload : 16-12-2024
    Putusan PN MATARAM Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Mtr
    Tanggal 13 Desember 2024 — Pemohon:
    Anthony Mark Wild
    88
    • TRIBAL WOOD;
    • Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD serta menunjuk sendiri Notaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;
    • Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.
      TRIBAL WOOD melalui Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    • Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. TRIBAL WOOD;
    • Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.
    Register : 30-12-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 10-06-2016
    Putusan PN BATAM Nomor 448/PDT.P/2015/PN Btm
    Tanggal 21 Maret 2016 — KOH HOCK LIANG, Mr. TENG LENG CHUAN,
    204167
    • Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilanpenyelenggaraan RUPS PT. EMR Indonesia;3. Penyelenggaraan RUPS meliputi halhal sebagai berikut :a. Bentuk RUPS :Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;b. Jangka waktu pemanggilan RUPS :1 (satu) minggu terhitung sejak pembacaan penetapan permohonan ijinpenyelenggaraan RUPS LB oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam;c. Agenda RUPS :e Perpanjangan masa jabatan pengurus perseroan PT.
      Fotocopy Tanda Terima atas penyerahan undangan RUPS PT.EMR Indonesia ditujukan kepada Pemohon (bukti T7);8. Fotocopy surat panggilan RUPS PT.
      Teng Leng Chuan kepada perusahaan, danmasalahmasalah lainnya;Bahwa benar di dalam RUPS LB PT. EMR Indonesia/PT. Emrindotersebut, baik RUPS LB Pertama maupun RUPS LB Kedua yang akanHal. 17 dari 21 hal. Pen.
      darisegi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapatdiklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPS LB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahundalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalahRUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkankebutuhan untuk kepentingan
      EMR Indonesia telah diselenggarakan RUPS LBPT.
    Register : 08-11-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-07-2019
    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 534/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
    Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat:
    PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO
    Tergugat:
    1.PT. EXPEDITORS INDONESIA
    2.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCORPORATED
    260179
    • Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?
      Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan
      ;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?
      Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?
      RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?
    Register : 02-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 18-03-2020
    Putusan PN JEMBER Nomor 542/Pdt.P/2019/PN Jmr
    Tanggal 5 Maret 2020 — Pemohon:
    1.YULIAWATI ANTONY
    2.BUDI ANTONY
    Termohon:
    RUDI ANTONY
    9929
    • Rambi Agung sesuai dengan pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007, dengan mata acara RUPS Luar Biasa PT. Rambi Agung adalah:
      1. Perubahan susunan pengurus perseroan terbatas PT. Rambi Agung;
      2. Mengesahkan dan melakukan pencatatan pemindahan hak atas 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar saham perseroan terbatas PT.
      Rambi Agung milik Almarhum Yasin Antony kepada masing-masing:
      • YULIAWATI ANTONY untuk 6/10 (enam per sepuluh) bagian;
      • FONNY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
      • BUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
      • RUDI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
      • ADI ANTONY untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian;
    • Menyatakan jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang
      Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan;
    • Kuorum kehadiran adalah lebih dari setengah bagian dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan;
    • Pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa berdasarkan pengambilan suara terbanyak;
    • Ketua RUPS Luar Biasa adalah Yuliawati Antony;
    • Membebankan biaya perkara kepada Termohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
    Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-02-2014
    Putusan PN MALANG Nomor 142/Pid.B/2013/PN.Mlg.
    Tanggal 23 Desember 2013 — dr.HARDI SOETANTO,MM
    9524
    • karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan
      ; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi
      Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.
      RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret
      berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa
    Register : 27-04-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 09-04-2018
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 246/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
    Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
    PT UNGGUL MAKMUR UTAMA
    Termohon:
    1.VEERAS LIMITED HONGKONG
    2.PT INTI OMAR MANDIRI
    3.PT MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
    253346
    • Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.
      Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan
      Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.
      Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..
      Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.
    Register : 23-12-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
    Putusan PN MALANG Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg
    Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
    Dra. Hj Mufidah
    Tergugat:
    1.Samuael Rusdi
    2.Sujud Hariadi
    20251
    • Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.
      Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan
      Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.
      menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17
      Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan
    Register : 27-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 06-08-2021
    Putusan PN MANADO Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mnd
    Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon:
    1.THAMRIN SANDALA
    2.CHARLES ARNOLD NICOLAAS RADJAWANE
    23554
    • M E N E T A P K A N:

      1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
      2. Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Perindo Dalam Likuidasi;
      3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.
      Bahwa dalam melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO dalamLikuidasi yang ke3 (tiga) kalinya dengan Kuorum kehadiran RUPS LuarBiasa dalam Likuidasi, berapapun para Pemegang Saham yang hadirdan Kuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak darijumlah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah sah;6.
      PERINDO, ada banyakOrang pemegang saham;Bahwa saksi tahu jika sudah ada Panitia untuk RUPS LB;Bahwa saksi sebagai bendahara dalam panitia RUPS tersebut;Bahwa telah terjadi pertemuan antara pemegang saham, dan banyakyang hadir;e Bahwa pada tanggal 7 November 2020 telah diadakan RUPS;e Bahwa telah terjadi dua kali pertemuan untuk diadakan RUPS;e Bahwa RUPS yang pertama dan kedua tidak kuorum;e Bahwa yang hadir pada RUPS kedua 99 (Sembilan puluh sembilan)orang dengan 311 (tiga ratus sebelas) hak suara
      Perindo sudah tidak bergerak lagi, sehinggaakan dilaksanakan RUPS LB;Bahwa setahu saksi diadakan RUPS LB ketiga untuk membentuk timLikuidasi yang akan mendata asetaset PT.
      PERINDO dalam Likuidasi;Menimbang, bahwa Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO telah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. PERINDO pertama kalipada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahan Ketang baru Kecamatan Singkil Kota Manado. DanRUPSLB PT. PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidak mencapai Kuorum,kemudian Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalamLikuidasi juga telan melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.
      , bahwa ditinjaudari segi waktu penyelenggaraannya RUPS Perseroan Terbatas dapatdiklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiap tahundalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinary meeting) adalahRUPS yang diselenggarakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkankebutuhan
    Register : 25-11-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 08-06-2020
    Putusan PN Cikarang Nomor 389/Pdt.P/2019/PN Ckr
    Tanggal 26 Februari 2020 — Pemohon:
    LEE CHUN UN
    Termohon:
    KIM JAE HONG
    945935
    • URAIAN FAKTAFAKTABerkaitan dengan diadakanya RUPS di PT.SINYONG INDONESIA, DewanDireksi mengundang Dewan Komisaris secara resmi dan patut dengan Suratundangan RUPS Pertama No.001/SYI/RUPS/X/2018 Pada tanggal 12Oktober 2018 dan surat undangan RUPS Kedua No.002/SYI/RUPS/X1/2018Pada tanggal 1 November 2018Urainan RUPS Pertama & KeduaHal 3 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr Pemegang saham yang hadir pada rapat1.
      Mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT.Sinyong Indonesia;2.
      Perlu kami Sampaikandimana terhadap surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (LeeChun Un) dan PT.
      SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapatagenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar danmodal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPSLB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01November 2018 tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karenaberkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalahundangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;ll.
      Perlu kami sampaikandimana terhadap Surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee ChunUn) dan PT.
    Register : 09-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 20-03-2020
    Putusan PN SURABAYA Nomor 2197/Pdt.P/2019/PN Sby
    Tanggal 12 Maret 2020 — Pemohon:
    Ir. Amat Pria Darmo, MBA
    Termohon:
    1.Hendro Soedarsono
    2.Silvia Ulfa,SH,MKn
    13467
      1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
      2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Hendro Semolo Baru dengan mata acara sebagai berikut :
        1. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan pereode 2017 dan 2018;
        2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit keuangan Perseroan pereode 2017 dan 2018;
        3. Pertanggungjawaban penggunaan dana Kredit Modal Kerja (KMK) Perseroan dengan jaminan
      Sertipikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan (rumah) milik Pemohon dan Kredit Agunan Deposito (KAD) dengan jaminan deposito milik pemohon;
    • Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Hendro Semolo Baru paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS;
    • Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT
      Hendro Semolo Baru dapat diambil dan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan;
    • Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah dikeluarkan penetapan ini dengan
      jangka waktu pemanggilan 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak termasuk hari pemanggilan;
    • Memerintahkan Termohon I selaku Direktur PT Hendro Semolo Baru dan Termohon II selaku Komisaris PT Hendro Semolo Baru untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Hendro Semolo Baru;
    • Menetapkan Pemohon selaku Komisaris Utama sebagai Ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Sahan
      PT Hendro Semolo Baru;
    • Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah;
    • Menolak tuntutan pemohon untuk selain dan selebihnya;
    • Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Termohon sebesar Rp. 902.000,- (Sembilan ratus dua ribu rupiah) ;
    Putus : 20-12-2011 — Upload : 09-04-2012
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834 K/Pdt/2010
    Tanggal 20 Desember 2011 — PT. RINA CIPTA SAUDARA ; PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA
    10871 Berkekuatan Hukum Tetap
    • RAS untuk menyelenggarakan RUPS TahunanHal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1834 K/Pdt/2010sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalahRUPS Luar Biasa (RUPSLS);Dalam anggaran Dasar PT. Riau Anugerah Sentosa pasal 8 sesuai VideBukti P7 dan T1, dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRUPS Luar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.
      Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyailaba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskanmata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudpada ayat 3 huruf (a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah
      tahun buku berakhir;Ayat (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalampasal 66 ayat (2):Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007pasal 78 ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS LuarBiasa;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan
      dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.
      Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5)Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan:Hal. 11 dari 15 hal. Put.