Sebidangtanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 547/CipeteUtara, Seluas 91 m2 yang terletak di JI. R.S. Fatmawati KomplekPertokoan Duta Mas Blok C 1 No. 5, Kel.

Sebidangtanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 547/CipeteUtara, Seluas 91 m2 yang terletak di JI. R.S. Fatmawati KomplekPertokoan Duta Mas Blok C 1 No. 5, Kel. Cipete Utara, Kec.Kebayoran Baru, DKI Jakarta atas nama KARTIKA JAHJAHalaman 6 PutusanNomor 281/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Sertifikat Hak Tanggungan No.7270/2014 Jo Akta Pemberian HakTanggunganNo.50/2014 tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati SHatas tanah/bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.547/CipeteUtara.5.

Pst. atas tanah/bangunan Sertifikat Hak GunaBangunan No.546/Cipete Utara. 10Bukti T10Sertifikat Hak Tanggungan No.7270/2014 JoAkta Pemberian Hak TanggunganNo.50/2014tanggal 22 Juli 2014 PPAT Ariani Lakhsmijati SHatas tanah/bangunan Sertifikat Hak GunaBangunan No.547/Cipete Utara 11Bukti T11Sertifikat Hak Guna Bangunan No.545/CipeteUtara a.n Kartika Jahja 12Bukti T12Sertifikat Hak Guna Bangunan No.546/CipeteUtara a.n Kartika Jahja 13Bukti T13Sertifikat Hak Guna Bangunan No.547/CipeteUtara a.n Kartika

Sebidangtanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 547/Cipete Utara, Seluas91 m2 yang terletak di JI. R.S. Fatmawati Komplek Pertokoan Duta Mas BlokC 1 No. 5, Kel. Cipete Utara, Kec.

547 PK/Pdt/2012

No. 547 PK/Pdt/20124.

No. 547 PK/Pdt/20121414Menjaminkan dari Pemberi Kuasa Nyonya Yao Sioe Kiem alias JauwKusumawati Jayalestari kepada Drs.

No. 547 PK/Pdt/20122424kepada Drs.

No. 547 PK/Pdt/2012582. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Drs.

No. 547 PK/Pdt/2012

pada tanggal 29 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor: 7/G/2020/PTUNKPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 26 Februari 2020yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : OBJEK GUGATAN ; ~22222n2nennnnnn nnn cnn nnn cece cece ceceHalaman 3 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPGBahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan/ Sengketa dalam Gugatan iniadalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 Kelurahan Naikoten yangditerbitkan tanggal 26 Maret 1991 Luas 346 M2, berdasarkan Surat UkurNo. 547

pada tanggal 15desember 2019, setelah Penggugat mendapatkan foto Copy SertifikatObyek Sengketa tersebut, kemudian setelah dipelajari dan dicermatisecara baik, maka dari situlah Penggugat baru mengetahui denganpasti bahwa ternyata diatas tanah warisan Milik Alm.BernabasFanggidae berdasarkan bukti Alas Hak Atas Tanah berupaGS.No.29/1971 Luas 555 M2, telah juga diterbitkan Sertipikat Hak MilikNomor : 317 Kelurahan Naikoten yang diterbitkan tanggal 26 Maret1991 Luas 346 M2, berdasarkan Surat Ukur No. 547

Tetapi olehTergugat bisa Langsung dijadikan SHM No. 317 yang diterbitkanberdasarkan Surat Ukur No 547/1985 Luas 346 M2 atas nama ArnoldusHalaman 6 dari 102 Halaman Putusan No. 7/G/2020/PTUNKPG1.Pandie, kemudian atas nama Adi Sutjipto dan terakhir atas namadr.Andreas Fernandez Lewai...? sementara ketiga nama tersebut bukanmerupakan Ahli Waris yang Sah....?

Bahwa akibat diterbitkannya sertifikat a quo yang merupakan KeputusanTUN, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan secara Materil,dengan perincian harga tanah milik Penggugat permeter persegi saat iniadalah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) x 290 m2 = 2.900.0000. 000 (DuaMilyard Sembilan Ratus juta Rupiah) sehinggadengan diterbitkannya : Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 KelurahanNaikoten yang diterbitkan tanggal 26 Maret 1991 Luas 346 M2,berdasarkan Surat Ukur No. 547 / 1985 tanggal

Sebab telah dilakukan oleh Tergugattanpa sepengetahuan penggugat dan ibu kandungnya Paulina FanggidaeSinlae sebagai ahli Waris yang Sah dari Alm.Bernabas Fanggidae.Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya,Sertipikat Hak Milik Nomor : 317 Kelurahan Naikoten yang diterbitkantanggal 26 Maret 1991 Luas 346 M2, berdasarkan Surat Ukur No. 547 /1985 tanggal 7 September 1985 dahulu atas nama Arnoldus Pandie,sekarang terakhir atas nama dr.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PA.Mpr selesai karena dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

547/Pdt.G/2022/PA.Mpr

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 547/Pdt.G/2017/PA.Tsm selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000 (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

547/Pdt.G/2017/PA.Tsm

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. MembebankanPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp940.000,- ( sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

547/Pdt.G/2022/PA.Bgr

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

547/Pdt.G/2024/PA.Ngw

547/Pid.B/2012/PN.Jr

PUTUSANNOMOR : 547/Pid.B/2012/PN.JrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang mengadili perkaraperkara pidana menurut acaraPemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :NamaTempat lahirTanggal lahirUmurJenis KalaminKewarganegaraanAlamatAgamaPekerjaanPendidikanMISRU Bin ANIJember04 Juli 1983LakilakiIndonesiaDsn. Curahkalong Tengah RT.001 RW.004, Ds. Curahkalong,Kec. Bangsalsari, Kab.

No.547/Pen.Pid/2012/PN.JR, sejak tanggal 27 Juni2012 s/d tanggal 26 Juli 20125. , tanggal 28 Juni 2012, No.

No.547/Pen.Pid/2012/PN.JR, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 24 September 2012Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor : 547/Pid.B/2012/PN.Jr tertangal 27 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Jember tertanggal 27 Juni 2012 nomor : B71/0.5.12/Ep.1/06/2012 ;e Setelah membaca

dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;e Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 547/Pid.B/2012/PN.Jrtertanggal 28 Juni 2012 , tentang penetapan hari sidang ;e Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dipersidangan :Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagaiberikut :Bahwa terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

547/Pdt.G/2022/PA.Sdn

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 547/Pdt.P/2021/ PA.Mks. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

547/Pdt.P/2021/PA.Mks

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 September 2013 No. 547/Pid.B/2013/PN.Mks, yang dimintakan banding;
• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah)Menimbang, ... .10Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan NegeriMakassar menjatuhkan putusannya tanggal 02 September 2013 No. 547 /Pid.B / 2013 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut1.

Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwaTerdakwa pada tanggal 09 September 2013, telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 September2013 No. 547 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada HARIYANI A. GALI, SH.

Jaksa Penuntut Umum tersebut keduanya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh UndangUndang maka secara formal permohonan banding dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkarasecara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar yangputusannya tanggal 02 September 2013 No. 547 / Pid.B / 2013 / PN.Mks, makaPengadilan Tinggi berpendapat materi pertimbangan hukum tentang terbuktinyaperbuatan Terdakwa sesuai dengan Pasal

114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009,dinilai telah tepat dan benar. oleh karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan12dan...dan menyetujui pertimbangan tersebut, maka diambil alih sebagai pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 September 2013 No. 547/ Pid.B / 2013 / PN.Mks, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa

maka dibebankanuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan serta peraturanperundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 September2013 No. 547

547/Pdt.G/2011/PA.Ngw

halhal yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikutBahwa tergugat telah menikah dengan penggugat dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten , , , hinggasekarang sudah selama ;Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji talik talaksebagaimana tercantum dalam buku nikahnya;Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonisHal I dari 6 hal.Put.No.547

untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam beritaacara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanaterurai diatas;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) dan keterangan dua orangsaksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah padatanggal ;Hal 3 dari 6 hal.Put.No.547

Pengadilan Agama Ngawiuntuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, UU Nomor 3 tahun2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No.9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70UU Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkaraini;Hal 5 dari 6 hal.Put.No.547

(tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah)Hal 7 dari 6 hal.Put.No.547/Pdt.G/2011/PA.Ngw

Objek Sengketa:Tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4336, Kelurahan Bukit Sofa,tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas 547 M? berdasarkan Surat Ukur No.27/Bukit Sofa/2012, tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Gereja Batak KaroProtestan (GBKP);Il.

Putusan Nomor 173 K/TUN/2017dengan luas 547 M?

Putusan Nomor 173 K/TUN/2017Sofa/2012 dengan luas 547 M? (Pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986);Posita/Alasan Gugatan:1.Bahwa Penggugat adalah anak (ahli waris) dari Alm.

tanahyang terletak di Jalan Deah Sudut Jalan Peleton, Kelurahan Bukit Sofa,Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, seluas 547 M?

Objek gugatan : TentangPenerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4336, Kelurahan Bukit Sofa tanggal 30Oktober 2012 dengan luas 547 M?

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

547/Pdt.G/2020/PA.Btm

Menyatakan perkara Register Nomor: 547/Pdt.G/2014/PA.Tba tanggal 06 Oktober 2014 dicabut oleh Penggugat;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;2 Menyatakan perkara Register Nomor: 547

SK959/AJ.402/DRJD/2007tanggal 27 Maret 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor. 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas BarangImpor tertanggal 24 Maret 2004";e "Bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor Nomor.

SK959/AJ/402/DRJD/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat oleh Direktur JenderalPerhubungan Darat diketahui bahwa barang yang diimpor Pemohon Bandingadalah kendaraan dengan jenis Landasan Mobil Barang (Off Road) yangdiperuntukkan untuk angkutan barang ";e "Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:547/KMK.01/2003 tentang penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor tertanggal24 Maret 2004 yang menetapkan bahwa pos Tarif 8704.23.49.00 tarifnya adalahsebesar 5% bukan sebesar 10% sebagaimana

hukum Judex Facti Pengadilan Pajak yangmenjadi alasan Pemohon PK untuk mengajukan permohonanpeninjauan kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormatsecara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini.Bahwa Pemohon PK menolak dengan tegas Judex Facti perkara a quoyang menyatakan "Bahwa Pemohon Banding dalam persidanganmenyampaikan data berupa Sertifikat Uji Tipe Kendaraan BermotorNomor: SK959/AJ.402/DRJD/2007 tanggal 27 Maret 2007 danKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 547

Nomor 793 B/PK/PJK/201 1telah ditetapkan WCO sebagai penyusun HS), penggunaanliteratur lain dapat digunakan sepanjang sesuai dengan KUMHS.Bahwa Pemohon PK menolak dengan tegas Judex Facti perkara a quoyang menyatakan "Bahwa Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor.547/KMK.01/2003 tentang penetapan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor tertanggal 24 Maret 2004 yang menetapkanbahwa pos Tarif 8704.23.49.00 tarifnya adalah sebesar 5% bukansebesar 10% sebagaimana ditetapkan oleh Terbanding dalam

/KMK.01/2003 tentang penetapan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor tertanggal 24 Maret 2004.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:547/KMK.01/2003 tentang penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Importertanggal 24 Maret 2004 dinyatakan tidak berlaku dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2006 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk AtasBarang Impor tanggal 15 November 2006.Bahwa Pasal 4 PMK 110/2006 menyatakan " Ketentuan dalamPeraturan

547/Pdt.G/2012/PA-Bkt

SALINAN PUTUSANNomor: 547/Pdt.G/2012/PA.BktBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara :PENGGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanmenjahit, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;Melawan :TERGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaantukang, tempat

tinggal di Kabupaten Agam, sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalamregister Nomor 547/Pdt.G/2012/PA.Bkt, tanggal 18 Oktober 2012 dengan dalildalilgugatan sebagai berikut:1.

Penggugat biaya perkara;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidanganmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 547

Majelis karenaTergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karenaTergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam registerNomor 547

DASRIL,SH.MH dan Dra.Hj.ERMAILIS B, HakimHakim Anggota, yang ditunjuk oleh wakilKetua Pengadilan Agama Bukittinggi dengan penetapan Nomor: 547/Pdt.G/2012/PA.Bkttanggal 22 Oktober 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelistersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HakimHakim yang ikut bersidang serta MUHAMAD IMRAN, SH sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Ketua Majelis,tdDra.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

547/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 547/Pts/ARBITRASE/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 20 Oktober 2016;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

suratPermohonan Keberatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 08 Nopember 2016 di bawah RegisterNomor : 89/Pdt.Sus/2016/PN.Psp, telah mengajukan Keberatan atas Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor547/Pts/ARBITRASE/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSKKabupaten Batu Bara No. 547

(Satu Juta Rupiah)perhari, selama tidak menjalani putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab.Batu Bara pada point 5 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht).Bahwa terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 547/Pts/Js.V/ARBITRASE/BPS KBB/VIII/2016 tersebut, Pemohon Keberatan dengantegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili sengketa konsumen dalam hal wanprestasi serta BPSK Batu Bara membuatkeputusan melampaui kewenangan

MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARA NO.547/PTS/JS.IV/ARBITRAS E/BPSKBB/VIII/2016;3.

Apakah Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha berhak mengajukan PermohonanKeberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu BaraNomor : 547/Pts/ARBITRASE/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 20 Oktober 2016 ?;172. Apakah secara hukum dalil Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha sudah sesuaidengan aturan hukum ?

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu BaraNomor : 547/Pts/ARBITRASE/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 20 Oktober 2016;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Pencatatan Letter C Desa Nomor898 Persil 156 Kelas D II Luas tanah 2.102 da lpeda Nomor 547 atasnama Lutfi Wakit tanggal 20 101984 yang tercatat dalam buku tanahHalaman 2 dari 8 halaman.

Ir;3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 02662/Desa Sugihwaras, diterbitkantanggal 20 Desember 2016, Surat Ukur 017/Sugihwaras/2016,Luas 5.795 M2 atas nama Sulaiman Afandi, Lamidi, Untung;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Letter C Desa Nomor 898 Persil 156 Kelas D Il Luas 2.102 dalpeda Nomor 547 atas nama Lutfi Wakit tanggal 20 10 1984 yangtercatat dalam buku tanah Desa Sugihwaras;Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:5.1 Sertipikat Hak

Ir;5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 02662/Desa Sugihwaras, diterbitkantanggal 20 Desember 2016, Surat Ukur 017/Sugihwaras/2016, Luas5.795 M2 atas nama Sulaiman Afandi, Lamidi, Untung;Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali Letter C Desa Nomor421 Persil Nomor 156 Klas D II Luas 2.102 da lpeda Nomor 547 atasnama Sopijah b.

Dalam EksepsiMenolak Eksepsi Termohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat , TermohonKasasi Il/Terbanding Il/Tergugat Il, Termohon Kasasi III/TerbandingIll/Tergugat II Intervensi , Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IIIntervensi II:Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat berupa Pencatatan LetterC Desa Nomor 898 Persil 156 Kelas D II Luas tanah 2.102 da IpedaNomor 547

Ir;3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 02662/Desa Sugihwaras, diterbitkantanggal 20 Desember 2016, Surat Ukur 017/Sugihwaras/2016, Luas5.795 M2 atas nama Sulaiman Afandi, Lamidi, Untung;Mewajibkan Termohon Kasasi /Tergugat untuk mencabut KeputusanTata Usaha Negara berupa Letter C Desa Nomor 898 Persil 156 KelasD Il Luas 2.102 da Ipeda Nomor 547 atas nama Lutfi Wakit tanggal 20 10 1984 yang tercatat dalam buku tanah Desa Sugihwaras;Mewajibkan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk mencabut KeputusanTata