• Yan Rizal Usman,Cs >< Ketua umum Partai Demokrat DR. H. Susilo Bambang Yudoyono,Cs

  Ketua umum Partai Demokrat DR. H. Susilo BambangYudoyono , alamat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiDemokrat Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta Pusat selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I ;2. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat DR. Hinca Panjaitan XiIll,SH,MH,ACCS, alamat : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiDemokrat Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta Pusat selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II ;4.

• CHOIRUL ANAM
  Tergugat:
  DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PKB JAWA TIMUR

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) DI JAKARTA, dk

  PUTUSANNomor 641 K/Pdt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MARULI MALAU, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Link. VNomor 111, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara,Kota Binjai;Pemohon Kasasi;1.LawanDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPP PPP) DI JAKARTA, diwakili olehIr. H. Romahurmuziy, M.T., dan H.

  ., selaku Ketuadan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan diJalan Raden Saleh Nomor 11, Medan 2011, dalam hal inimemberi kuasa kepada M. Darmawan Siagian, S.H., dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Oktober 2018;Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 641 K/Pdt.SusParpol/20193. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN DPC PPP KOTA BINJAI, diwakili olehIrhamsyah Putra Pohan dan H. Antasari Lubis, S.Pd.l.

  adalah sah sebagai Anggota DPRD Kota Binjaiperiode 20142019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III untuk merehabilitasiHalaman 3 dari 9 hal.

  pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Binjaitidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugatmerupakan permasalahan internal Partai, maka berdasarkan Pasal 32ayat (1) angka 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik yang menyebutkan bahwa: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam ADdan

  ART yang penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan olehMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitikHal ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4Halaman 7 dari 9 hal.

• Presiden DPP (Dewan Pengurus Pusat) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA di JAKARTA Cq. Ketua Umum DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Nusa Tenggara Barat di Mataram, Cq. Ketua Umum DPD (Dewan Pengurus Daerah) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Kabupaten Bima atas nama ILHAM YUSUF, DK

  Nur Jafar, SHsebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya disebut sebagaiobyek perkara Il;Hal. 1 dari 22 hal Put.

  Keadilan Sejahtera (PKS);e ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS);e Keputusan Muswil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB tentangRencana Strategis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB;e Rekomendasi DPP Wilayah Dakwah Nusa Tenggara dan MusyawarahDewan Pimpinan Tingkat Wilayah tanggal 30 Desember 2006;a.

  Secara rutin pula Penggugat mengikuti kegiatan rapatrapat diDPRD Kabupaten Bima sesuai amanat partai;c.

  Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai KeadilanSejahtera yang ditandatangani oleh saudara Ilham Yusuf dalamkedudukannya sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalahAnggota DPRD Kabupaten Bima.

  Eksepsi dari aspek cacat Administratif;Bahwa dalam tata administrasi Partai Keadilan Sejahtera setiap surat keluarhanya ditandatangani oleh Presiden Partai pada tingkat pusat,ditandatangani oleh Ketua Umum Wilayah pada tingkat DPW dan ditandatangani oleh Ketua umum DPD pada tingkat Kabupaten/kota.

• Penggugat:
  JAAR RAHMAD SYAH BIN WARTO
  Tergugat:
  DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN ACEH TAMIANG
  Turut Tergugat:
  DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI NASDEM ACEH TAMIANG KECAMATAN BANDA MULIA

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI);Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia

  PUTUSANNOMOR : 21/PLW/2011/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat,telah memberikan putusan dalam sengketa perlawanan terhadapdismissal prosedur Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, yang dimohonkan olehDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI),berkedudukan / sekretariat di Komplek Bonagabe, Jalan RayaJatinegara No.101

  Ss 2 Niko Silitonga ;Masing masing warga negara Indonesia,selaku Pejabat Ketua dan Sekrertaris Jenderal DewanPimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI),beralamat di Komplek Bonagabe, Jalan Raya JatinegaraNo.101 Blok.A08 Jatinegara Timur, Jakarta Timur 13320,berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD / ART), yang disahkan dengan Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik IndonesiaNomor : M.HH13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17Maret 2008, Berita Negara Republik IndonesiaNomor

  34, tanggal 25 April 2008, serta SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia(DPP PPI) Nomor : SKP.103.IST/DPPPPI/A/VII /2009, tanggal22 Agustus 2009, yang dalam hal ini memberi kuasakepada :1.

  Pusat Partai PemudaIndonesia Masa Bakti 2008 2013 yang sah, sebagaimanaditetapkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : M.HH13.11.01 Tahun 2008, tanggal 17Maret 2008, yang diumumkan dalam Berita NegaraRepublik Indonesia Nomor i 34, tanggal 25 April2008 ;Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, belummelaksanakan Musyawarah Nasional, karena masa jabatan PengurusDewan Pimpinan Pusat

  Partai Pemuda Indonesia adalah sampaidengan tahun 2013, sebagaimana secara tegas disebutdalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH13.11.01 Tahun2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang PengesahanPerubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar PartaiDemokrat Kasih Bangsa Indonesia Menjadi Partai PemudaIndonesia, serta Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatMasa Bakti 2008 1013 ;Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011,telah dikeluarkan Penetapan Nomor21/G/2011/PTUNJKT

• DARSUDI GALI
  Tergugat:
  KETUA DAN SEKRETARIS DPP PARTAI GERINDRA, DKK

• DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI, dk VS Drs. ANDI ISWANTO SALIM, DKK

• DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur VS Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur

  PUTUSANNo.393/Pdt.G/2014/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatankeberatan atas sengketa informasi publik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara : DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, beralamat di JalanRaya Kendangsari Industri No. 57 Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. WAKITNUROHMAN, SH., 2 .M.

  Perjuangan Jawa Timur selaku TERMOHON ;2 Bahwa sebagaimana ketentuan pasal ayat (1) Perma No.2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di pengadilan maka gugatan adalahkeberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakantidak menerima Putusan Komisi Informasi i3 Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 9 Perma No. 2 Tahun 2011 berbunyi sebagaiberikut : Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah adalahBUMN,BUMD,organisasni non pemerintah dan partai

  Rincian laporan keuangan partai tahun 2010,2011 dan2012 (yang bersumber dariluran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD).a. Rincian neraca dan laporan realisasi anggaran. b. Rincian aliran arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 2. Rincian program umum dan kegiatan partai tahun 2010,2011 dan 2012.3. Struktur dan kepengurusan partai. 9.

  politik dalam UndangUndang iniadalah: a. asas dan tujuan; b. program umum dan kegiatan partai politik; c. nama, alamatdan susunan kepengurusan dan perubahannya;d. pengelolaan dan penggunaan dana yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah; e. mekanisme pengambilan keputusan partai; fkeputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusanlainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka

  Rincian laporan keuangan partai tahun 2010,2011 dan2012 (yang bersumber dariluran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan APBD).a. Rincian neraca dan laporan realisasi anggaran. b. Rincian aliran arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 2. Rincian program umum dan kegiatan partai tahun 2010,2011 dan 2012.3. Struktur dan kepengurusan partai.

• ALI MASYKURIL a w a nDEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN SIDOARJO, dkk

• MAHADIR BASTI M E L A W A NDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

  ManggarKM 15 RT.07 RW.05 Buluh Tumbang, Tanjung PandanBelitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.12/YNT/SK.KH/X/2011, tanggal 30 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula Penggugat ;MELAWANe DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, beralamat diJalan Raya Pasar Minggu Km.18 No.1B Jakarta Selatan Selanjutnya disebutsebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;e DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANGPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, beralamat di JalanA.Yani Dalam No.228 Rt.03 Rw

  .03 Pangkal Pinang Bangka Belitung yangSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;e DEWAN PIMPINANG CABANG PARTAI BULAN BINTANGKABUPATEN BELITUNG, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.23Tanjungpandan Belitung yang Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IIIsemula TERGUGAT I;Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semulaTergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat II, memberikan kuasa kepadaHeriyanto, SH dan Amiruddin Hamzah, SH, Advokat dan Konsultan

  Bulan Bintang yang mana dalam hal ini harusdiselesaikan oleh Partai yang bersangkutan, dalam hal penyelesaian perselisihan tidaktercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri,sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.2Tahun 2008 tentang Partai Politik ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008tentang Partai Politik sebagimana

  telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentangPartai Politik yang berbunyi sebagai berikut :e Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir danhanya dapat diajukan kasasi pada Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 33 ayat (2) UU No.2 Tahun2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politiksudah mengatur secara Imperative bahwa upaya hukum yang ada adalah kasasi padaMahkamah Agung bukan dengan upaya hukum banding, maka dengan

  Politik sebagaimana telahdiubah dengan UU No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 2008tentang Partai Politik, UU No.49 Tahun 2009, maupun ketentuanketentuan hukum lainyang bersangkutan ;MENGADILIe Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tidak dapatditerima;e Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimTingkat Banding Pengadilan

• WINDU SUKO BASUKI, S.H VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) Kota Semarang

  Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, PerselisihanInternal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikanterlebih dahulu di Mahkamah Partai;2. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahSurat DPD Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEMKota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian AntarWaktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H.

  ,tanggal 29 Mei 2017, yang mana surat tersebut merupakan kelanjutandari Keputusan DPP Partai NASDEM yang memberhentikan Penggugatdari Keanggotaan di Partai NASDEM;3. Bahwa terhadap Pemberhentian dari Keanggotaan Partai NASDEM,ART Partai NASDEM telah memberi ruang Mekanisme PembelaanDiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 2.

  ART PartaiNASDEM, yang berbunyi Pembelaan diri atas sanksi pemberhentiansementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggotayang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukankepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai;4.

  ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan

  Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatanTermohon Kasasi adalah termasuk perselisihan partai, perselisihan manabelum diajukan penyelesaiannya oleh Pemohon Kasasi melalui mekanismeinternal partai sehingga gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur;c.

• - MUSDALIFAH, BSc (PENGGUGAT)- Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( DPP-Partai Hanura ), (TERGUIGAT I)- Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II)- Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Tingkat II Kota Medan (TERGUGAT III)- Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (TERGUGAT IV)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
  Tergugat:
  GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
  Intervensi:
  1.WIDYASMORO EKO PRAWITO
  2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

  Oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang PerubahanUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengantegas menyatakan : (1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal PartaiPolitik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa

  adalah bersumber dari perselisihanInternal Partai Politik, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiapperselisihan yang bersumber dari perselisinan partai politik maka harusdiselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.30Oleh karena dalam perkara ini Penggugat belum pernah adapenyelesaian di internal partai politik, atau mengajukan gugatan terkaitkeberatan PAW yang diajukan

  berbunyi : menjadianggota partai politik lainBahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwaAnggota DPRD kab/Kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karenamenjadi anggota partai partai lain.

  Kota Samarinda (Telah Pindah Partai Politik).5.

  perselisihan partai politik yang dikaitkandengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenanganPengadilan NeQeri; 22222 nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn cnn nnn neeMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah substansidari terbitnya objek sengketa tersebut bersumber dari apakah adanyaperselisinan partai politik dalam internal partai politik in casu partai politikPenggugat yakni partai Golkar (vide bukti T.II Int15);Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan

• ABDUL JALIL AHMAD ;PEMERINTAH RI CQ KOMISI PEMILIHAN UMUM RI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NAD, CQ KETUA KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE ; PANWASLU PUSAT CQ PANWASLU NAD CQ KETUA PANWASLU KABUPATEN PIDIE ; DPP PARTAI GOLKAR DI JAKARTA CQ DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI NAD CQ KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PIDIE

• Dalam Provisi :

  • Menolak tuntutan provisi yang diajukanoleh Penggugat;

  Dalam Eksepsi :

  • Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  • Menyatakan Penggugat tidak memiliki dasar hak gugat untuk menggugat hasil Musda V Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bekasi yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 di Graha Bintang Mustika Jaya - Kota Bekasi dan yang menetapkan Tergugat II selaku Ketua

  DPD Partai Golkar Kota Bekasi periode 2020 - 2025 yang kemudian dikukuhkan oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : SKEP-75/GOLKAR/XI/2021 tertanggal 01 November 2021;

Dalam Pokok perkara :

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
• Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 486.400,00(empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus

  Penggugat:
  NOFEL SALEH HILABI
  Tergugat:
  1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat
  2.ADE PUSPITA SARI, Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bekasi Periode 2020-2025 Hasil Musyawarah Daerah V Partai Golongan Karya Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2021

• DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL ( PPRN ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, DKK.; DEKA SELPY SILABAN

  setiap pelangagaran disiplin berupa:Peringatan, pemberhentian Sementara dari Tugas/Jabatan Partai,Pembebasan tugas dari aktivitas Partai dan Pemecatan dari KeanggotaanPartai ;Bahwa oleh karena Pasal 6 Sanksi Partai telah jelas diuraikan di atasmaka bilamana Penggugat melanggar Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai PPRN seharusnya tahapantahapan tersebut di atasdikenai terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai, yang manaPenggugat belum pernah menerima salah satu sanksi yang ditetapkandalam

  Atau dengan perkataan lainapakah DPP PPRN dapat mengadakan Pergantian Pengurus Apabila KetuaDPD Partai PPRN dianggap telah melanggar Disiplin Partai/PeraturanPartai/Kebijakan Partai sebelum tahun 2016 waktu dilaksanakannyaMusyawarah Daerah ?

  memberikan sanksiorganisasi kepada kader yang melanggar peraturan partai dan kebijakanpartai ;Bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi Penggugat maupun Tergugat,menerangkan bahwa= apabila Kader Partai melanggar DisiplinPartai/Peraturan Partai/Kebijakan Partai, maka Kader tersebut dapatdikenakan Sanksi Partai sesuai dengan Pasal 6 AD/ART, yang berupa :1.

  Bahwa selanjutnya DPP Partai PPRN pada tanggal 8 Juli 2010 telahmemberhentikan Deka Silaban dari keanggotaan Partai PPRN danmencabut keanggotaan dari Partai PPRN, sesuai dengan Bukti TLILIII5 ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut pada poin 1, 2, 3, dan 4 diatas maka sanksi terhadap pelanggaran Disiplin Partai kepada DekaSilaban, sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Partai PPRNtelah dilaksanakan dengan sempurna dan berurutan, oleh karena itu DPPPartai PPRN telah melaksanakan prosedur

  telah salam dan keliru dalammengambil kesimpulan yuridis dalam perakara ini ;Bahwa sebelumnya TergugatTergugat telah melakukan sanksi terhadap diriPenggugat sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Partai PPRN,berupa Peringatan, Pemberhentian Sementara dari Tugas/Jabatan Partai,Pembebas tugasan dari aktifitas partai, dan pemecatan dari keanggotaan partai,sehingga DPD Partai PPRN Kabupaten Humbang Hasundutan telahmengajukan usul kepada DPW Provinsi Sumatera Utara Partai PPRN sesuaidengan Rapat

• 
  Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT DPP PARTAI HANURA

• Pembanding/Penggugat : ASHARI TURUY Diwakili Oleh : JULHAM DJAGUNA
  Terbanding/Tergugat I : Ketua Dewan Pimpinan Wilaya Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
  Terbanding/Tergugat II : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilaya Maluku Utara Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Maluku Utara
  Terbanding/Tergugat III : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya)
  Terbanding/Tergugat IV : Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya

• AHMAD SYAIKHU (PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJEHTERA (PKS);, DKK