Ditemukan 264 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 912 9g14 9p14 9014 9g15 9.10 9.13 9.14 9.22 9.15 9212 9312 9412 9112
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-04-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 307/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 21 September 2015 — LUH PUTU SULENDRI, dkk. melawan I GUSTI AYU OKA ARWATI, dkk.
34 — 24
  • 1996 atas nama Iketut Beratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.10 ;Hal 25 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 307/Pdt.G/2015/PN Dps26Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 /9702 tahun 1997 atas nama Iketut Beratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.11 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 /9801 tahun 1998 atas nama Iketut Beratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAYA LANDAK PLANTATION
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan tidak ada PK, maka tidak ada PM yang dikreditkan, baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk):9.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak yang mendapat fasilitas dari negarabukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Bahwa dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi samadengan menghasilkan.Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menghasilkan TBS.Bahwa kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkansebagai penyerahan.Bahwa dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan PajakMasukan terkait pemakaian TBS.9.12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMBER DAYA WAHANA
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal21 sebesar Rp1.353.778.578,00 karena koreksi telah sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku.9.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LUXINDO RAYA;
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa metode pemeriksaan buktibukti secara samplingtidak dapat dibenarkan karena sampel data tidakmengungkap fakta dari keseluruhan transaksi, dan tidakdapat mengungkap kebenaran komposisi perbandinganatau persentase antara jasa dan pembelian material yangdidalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebesar 20% jasa dan 80% material;9.12.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 20-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 25/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 12 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : LAQ SAILAH BINTI AMAQ YAM
Terbanding/Penggugat : NURILAH ALFARISY HAMID
Turut Terbanding/Tergugat IX : LOQ MAHLUM Alias AMAQ HERI
Turut Terbanding/Tergugat VII : AISAH
Turut Terbanding/Tergugat V : HJ. NURSINAH Alias PAPUQ MASKUR
Turut Terbanding/Tergugat III : ANIS Alias INAQ MISNUN BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANTINA SARIBINTI LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
Turut Terbanding/Tergugat X : INDRA NASUTION BIN LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DINAH,S.PD
Turut Terbanding/Tergugat VI : LOQ SALEH Alias AMAQ MASKUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : RUMINAH Alias INAQ JUMAIDI BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat II : SAENAH Alias INAQ SURNAH BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat XI : PURDIAWAN BIN LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
38 — 31
  • 9.10.Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2011 tanah sawah yang dijualoleh INAQ MURTI seluas + 23 are kepada AMAQ NURSINAH aliasPAPUQ RAUHUN tersebut, oleh AMAQ NURSINAH ALIAS PAPUQRAUHUN di jual kepada KUDUSIAH;9.11.Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh KUDUSIAH dari AMAQNURSINAH ALIAS PAPUQ RAUHUN tersebut (Sebagaimanadimaksud dalam posita Pelawan angka 9.10 di atas), oleh KUDUSIAHHalaman 10 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTRmemberikan hak penggarapan kepada MUSTAKIM alias AMAQ HAEsampai dengan sekarang;9.12
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 14-06-2011 — Upload : 25-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 08/PHI/2011/PN.Smda.
Tanggal 14 Juni 2011 — - HUSYE MAUKAR , DKK . - PT. TUMINDA GRAHA
83 — 15
  • Bahwa atas dasar Ketentuan UU No.8 tahun 1981 Penggugat juga menuntutdenda keterlambatan pembayaran gaji sebesar 50 % ( Lima puluh persen ) daritotal gaji yang tidak dibayar yaitu sebesar Rp.11.000.000, x 50 % = Rp5.500.000,;7. dan bunga bank 12 % (dua belas persen) dari total gaji yang belum dibayarRp.49.500.000, x 12 %=Rp 1.320.000,;Total tuntutan adalah Rp 29.320.000, ( Dua puluh sembilan juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah );9.12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-11-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BALI SHOP;
118 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga sudah sewajarnyatransaksi/pbembayaran kepada pihak lain harus didukung dengan buktiyang memadai.9.12. Bahwa atas penerimaan uang Rp154.390.931,00 yang menjadi dasarKoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp154.390.931,00, TermohonPeninjaaun Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak melakukanpencatatan/pembukuan dalam neraca (Laporan Keuangan) dan jugatidak menyimpan buktibukti pendukung yang relevan dan valid.9.13.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 13-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 179/Pid.B/2018/PN Tdn
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
INTAN RACHMAWATI PUTRI, SH.
Terdakwa:
LINGGA Bin ELLY SUHELFY
29 — 4
  • Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan tanggal 21 September 2018 Nomor SPP802/N.9.12/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 25 September 2018 sampaidengan tanggal 03 November 2018;3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31Oktober 2018 Nomor Print934/N.9.12.3/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 31Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;Hal. 1 dari 32 hal Putusan No.179/Pid.B/2018/PN Tdn4.
Pengadilan PN BLITAR
Register : 18-03-2013 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.BLT
Tanggal 4 Desember 2012 —
62 — 14
  • (Ridwan) Kohir No.231 9.12. Bahwa setelah Tergugat. 1., Tergugat. 2., Tergugat. 3., dan Tergugat. 4.,menerima hibah atas tanahtanah milik almarhum lbu GEMI makakemudian mereka (Tergugat. 1., Tergugat. 2., Tergugat. 3., dan Tergugat.4.) mengajukan sertifikat (atas dasar Konversi). Saat ini telah terbit sertifikatatas tanahtanah milik almarhum ibu GEMI termaksud menjadi:= Sertifikat Hak Milik a/n LINA ARRYANI No.318. Kaweron, Talun,Kab. Blitar, Prop.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 19-12-2018 — Putus : 09-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4641/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 9 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 30
  • Iksan, sisi utara : JalanKeluarga, sisi Selatan : rumah a/n Feri.9.12 Sebuah Tanah beserta Bangunan diatasnya (kostan 4 kamarmenghadap ke barat) atas nama Almarhum H. Moh. Iksan bin Madrani (alm)alias H. Moh. Ihsan alias Toyib alias M. Toyib Bisri yang beralamat di Kab.Sidoarjo dengan luas 190 m? sesuai Letter C No. 1178 persil 9 d II. Batasbatas rumah tersebut adalah sisi barat : tanah a/n Almarhum H. Moh. Iksan,5sisi timur : kostan a/n Almarhum H. Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP;
39 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak yang mendapat fasilitas dari negarabukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Bahwa dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi samadengan menghasilkan.Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menghasilkan TBS.Bahwa kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkansebagai penyerahan.Bahwa dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan PajakMasukan terkait pemakaian TBS.9.12
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 02-03-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Mks
Tanggal 22 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
47 — 34
  • Mattoreang Karaeng Ramma (anaklakilaki);9.12 A. Marwiah Mattoreang binti H. Mattoreang KaraengRamma (anak perempuan);Menyatakan Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi,telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003 danmeninggalkan ahli waris yaitu:10.1 Hj. Johari Karaeng Ngintang (istri);10.2 H.A. Paharuddin bin Patahuddin Karaeng Pali (anak lakilaki);10.3 R.Dg.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 25-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 8/Pdt.Sus/2016/PN.TBT
Tanggal 25 April 2016 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk ( BTPN ), lawan SEHATMAN DAMANIK,
210 — 48
  • . ; 9.12 Bahwa o.......cccccccccccccececssecssesesesesessessssseseeeseeeeees /hlm.9Bahwa pendapat dari Prof.R.Subekti tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 494K/Pdt/1995, dengan tidak dilunasinya sisa hutangoleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ; Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan sebagai kelanjutan dari AktaPemberian Hak Tanggungan ( APHT ), dalam APHT telah disepakati janjijanjisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 2) UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA;
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukum lebih luas pengertiannya daripada undangundang;9.12.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;Halaman 25
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 23-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 06-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Mks
Tanggal 14 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
40 — 21
  • Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan) ;
    9.12 Andi Haris bin H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak laki-laki ) ;
    9.13 A. Marwiah Mattoreang binti H. Mattoreang Karaeng Ramma (anak perempuan ) ;
    10. Menyatakan Patahuddin Karaeng Pali bin Manca Karaeng Sawi, telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2003 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
    10.1 Hj. Johari Karaeng Ngintang (istri) ;
    10.2 H.A. Paharuddin bin Patahuddin Karaeng Pali (anak laki-laki ) ;
    10.3 R.Dg.
    ANAK (anak lakilaki ) ;9.4 ANAK (anak lakilaki );9.5 ANAK Ramma (anak perempuan );9.6 ANAK (anak perempuan )9.7 ANAK (anak lakilaki) ;9.8 ANAK (anak perempuan); ;9.9 PEMOHON XXxXiIll (anak perempuan ) ;9.10 PEMOHON XXXIV (anak perempuan );9.11 ANAK (anak perempuan) ;9.12 PEMOHON XXXVII (anak lakilaki ) ;9.13 ANAK (anak perempuan ) ;10.Menyatakan ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 19September 2003 dan meninggalkan ahli waris yaitu:10.1 ISTRI (istri) ;Hal 43 dari 47 hal Pen.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak yang mendapat fasilitas dari negara bukanmenerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Bahwa dicontohkan bahwa PKP yang memproduksi, memproduksi samadengan menghasilkan.Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menghasilkan TBS.Bahwa kekhususan Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkansebagai penyerahan.Bahwa dengan demikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) seharusnya tidak dapat mengkreditkan PajakMasukan terkait pemakaian TBS.9.12
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 17 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Terdakwa : SALEH KADRI, SE, M.Si bin H. SAKUM
Terbanding/Terdakwa : H. MIK'UN SIJABAT S.Pd bin (Alm) H. ANGKAT SIJABAT
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Bambang Kusriyanto, SH
102 — 34
  • 3,259,131.00 9.12 2.97Sloof 20/30(Diatas Batu 29,940,364 Gunung) 7.725 M? 3,875,776.00 9.60 2.36Sloof 20/30 64,173,015 (Gantung) 15.327 M3 4,186,926.00 4.80 5.07Kaki Kolom 33,046,496 25/25 6.300 M? 5,245,475.00 2.50 2.61Kolom 30/30 4,343,257 (Tiang Teras) 0.828 M? 5,245,475.00 3.30 0.34Kolom Praktis 48,990,768 (13/13) 7.137 M3 6,864,336.00 6.03 3.87Balok Daag 56,629,559 (13/35) 9.293 M? 6,093,786.00 3.30 4.4710 Plat Daak + Plat 16.020 M?
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 18-01-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN PADANG Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Agustus 2016 — Abdul Wahab, dkk lawan Busra Glr. Rajo Magek
53 — 15
  • 25 Desember 2008 yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tandaT.710.Fotokopi Perjanjian Pematokan Batas Tanah Kaum Kaum Suku Caniagodengan kaum Suku Tanjung tanggal 28 Desember 2008 yang telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi tanda T.8.11.Fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal 1 Juli 1956 yang telah dicocokkan denganaslinya ( kurang bisa terbaca ) dan telah diberi materai secukupnya dan telahdiberi tanda T.9.12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1443/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAYA LANDAK PLANTATION
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan tidak ada PK, maka tidak ada PM yang dikreditkan, baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk);9.12.Bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPNdiberikan contoh sebagai berikut:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak B menggunakan Barang