Ditemukan 2070542 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pendaftaran hak Perselisihan hak Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 23-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 175/Pdt.P/2017/PN.Kpn
Tanggal 30 Maret 2017 — INDRAWATI,
57 — 0
  • Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (INDRAWATI) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AGIL MANGESTUTI ARI untuk menjaminkan : Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 37 Surat Ukur No. 00012/2004 luas : 81 meter persegi yang terletak di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tertulis atas nama BASUKI RAHMAD (Suami Pemohon);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-04-2010 — Upload : 02-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1948 K/PID/2009
Tanggal 28 April 2010 — Karto Fuad, dk
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1948 K/Pid/2009Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 11 (sebelas) bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (Satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ Aek Kanopantanggal
    23 Juli 2007; 1 (Satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
    Nomor 1948 K/Pid/2009 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan kepada Terdakwa Il dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 519/Aek Kanopan,tanggal 22 Juni 2005; 1 (satu) eksemplar SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 519/Aek Kanopan a.n.KOSNEN HERMAN yang dilegalisir; 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran Hak Milik No. 278/ AekKanopan tanggal 23
    Juli 2007; 1 (satu) eksemplar warkah SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 278 a.n.
    Pelapor) diketahui ternyata samasamamemiliki Sertifikat Hak Milik, di mana kedua luas bidang tanah tersebut yangberdasarkan masingmasing sertifikat hak milik saling berkenaan tentang letakluas tanahnya, yang sekarang menjadi objek sengketa keperdataan di tingkatMahkamah Agung Ri, dengan register perkara Perdata No.15/Pdt.G/2005/PNRAP, tanggal 21 Desember 2007, akan tetapi bila ditelaahdan diteliti, SHM No. 278, tanggal 27 Oktober 1987 atas nama Karto Fuad (ec.Hal. 8 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Putus : 11-07-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 03/PDT. G/2013/PN. SKW
Tanggal 11 Juli 2013 — BUN KET HIUNG VS CHIN LIONG CHUN Als ACHUN
90 — 20
  • Menyatakan Tergugat bukan pemegang hak atas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 7794 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011;3. Menyatakan perbuatan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang terletak di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;4. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan rumahnya yang dibangun dalam tanah Penggugat;5.
    Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah pemegang hak atas tanah denganalas hak SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 7794 yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Kota Singkawang tertanggal 21 Juni 2011 dan jugabukan merupakan keluarga Penggugat, maka Tergugat tidakmempunyai hak untuk bertempat tinggal diatas tanah milik Penggugatdan untuk itu Penggugat pada tahun 2011 pernah mendatangi Tergugatsecara baikbaik/kekeluargaan sebanyak 2(dua) kali dengan maksud dantujuan agar Tergugat secara sukarela segera pindah
    Terhadap Posita 9 akan Tergugat tanggapi bahwa dari awal pengukurantanah guna permohonan hak, Tergugat telah dibohongi mulai dari telahdikabulkannya permohonan hak atas tanah dengan terbitnya Hak MilikNomor 4467 hingga untuk segala pemecahan Sertifikat No.4467Tergugat tidak mengetahui dan atau diberi tahu, yang selalu timbulpertanyaan dalam benak Tergugat Mengapa disaat KONG A LOY yangmenerima uang pembayaran atas tanah dimaksud masih hidup tidakmemajukan gugatan?
    danmemiliki sertifikat hak milik tahun 2003;Bahwa tanah tersebut pernah dipecah menjadi dua, 114 m?dan 583 m?
    sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 7794 atas namapemegang hak BUN DJAN KIE (istri KONG A LOY/ibu Penggugat),BUN KET HIUNG (Penggugat) dan BUN LIE LIE (adik Penggugat)dengan luas tanah 583 m*?
    ,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, tanah yang terletak di JalanP.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 22-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor 170/Pdt.P/2017/PN Kpn
Tanggal 30 Maret 2017 — EFRAJIM HARISON JACOB
90 — 66
  • Memberikan ijin kepada Pemohon EFRAJIM HARISON JACOB sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BARNABAS JEREMIAS JACOB dan TIMOTHY EFRINNO JACOB untuk menjaminkan Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 00383 Surat Ukur tanggal 9 Juni 2014 Nomor 001125/PURWOASRI/2014 luas : 201 meter persegi yang terletak di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tertulis atas nama 1. EFRAJIM HARISON JACOB, 2. BARNABAS JEREMIAS JACOB dan 3. TIMOTHY EFRINNO JACOB;3.
    Bahwa Pemohon selain mempunyai anak yang masih dibawah umur,juga mempunyai harta peninggalan isterinya yaitu berupa : Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 00383 Surat Ukurtanggal 9 Juni 2014 Nomor 001125/PURWOASRI/2014 luas : 201meter persegi yang terletak di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari,Kabupaten Malang, tertulis atas nama 1. EFRAJIM HARISON JACOB,2. BARNABAS JEREMIAS JACOB dan 3. TIMOTHY EFRINNOJACOB ;7.
    Menetapkan bahwa Pemohon (EFRAJIM HARISON JACOB) sebagai walidari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BARNABASJEREMIAS JACOB dan TIMOTHY EFRINNO JACOB hingga anak tersebutdewasa;Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon EFRAJIM HARISON JACOB)yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masihdibawah umur bernama BARNABAS JEREMIAS JACOB dan TIMOTHYEFRINNO JACOB untuk menjaminkan :Sebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 00383 Surat Ukur tanggal 9Juni 2014 Nomor 001125/PURWOASRIV
    INDRASWATI, tanggal 17September 2014 yang dibuat olen Kepala Desa Purwoasri (diberi tandabukti P 9);Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian dari RumahSakit Marsudi Waluyo tanggal 11 September 2014 atas nama TITIKINDRASWATI, (diberi tanda bukti P 10);Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02Pebruari 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Purwoasri dan ditandatangani Para Ahli Waris (yang diberi tanda bukti P 11);Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak
    TIMOTHY EFRINNO JACOB akandijaminkan untuk untuk biaya sekolah anakanaknya dan biaya hidup sehari hari anakanak Pemohon tersebut, maka cukup beralasan permohonanPemohon untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka sudah sepatutnya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai waliterhadap anaknya yang kini masih belum dewasa bernama untuk menjaminkanterhadap harta peninggalan Titik Indraswati yaitu barang tidak bergerak yangsebagian termasuk merupakan bagian atas hak
    Memberikan ijin kepada Pemohon EFRAJIM HARISON JACOB sebagai walidari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama BARNABASJEREMIAS JACOB dan TIMOTHY EFRINNO JACOB untuk menjaminkanSebidang Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor : 00383 Surat Ukur tanggal 9Juni 2014 Nomor 001125/PURWOASRIV/2014 luas : 201 meter persegi yangterletak di Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,tertulis atas nama 1. EFRAJIM HARISON JACOB, 2. BARNABASJEREMIAS JACOB dan 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-08-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1991K/PID/2008
Tanggal 21 Agustus 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA ; BECCE BINTI DOLLAH ; SAMPARA BIN POTO
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi :dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana Lima belasTahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendin,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, dimana pasal inimengandung Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-06-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2755 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2016 — MAS'UD
430 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkait sebagaimana pada ayat (1)berupa VCD sejumlah 850 keping, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya saksi Beno Gestanto selaku Ketua Operasional APPRImelakukan pengecekan di wilayah Surabaya khususnya disekitar PasarSore Manukan ditemukan ada beberapa pedagang yang menjual/memperdagangkan VCD berisi berbagai macam lagu produksi anggotaAPPRI yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta, dengan surat tugas dariKetua Umum APPRI No. 275/APRI/
    Ely dengan judul lagu SholatunBissalami Mubin, pemegang hak cipta Aglies Record ; Album Religi AnakAnak Syi'ir Tanpo Wathon, Penyanyi Dhani/Yayang,pemegang hak cipta Samudra Record ; Album New Palapa, Penyanyi Yus Yunus dengan judul SaputanganMerah, pemegang hak cipta Perdana Record ; Album Mutiara Campursari, Penyanyi Sodiq & Ratna dengan judul laguOjo Njaluk Pegat, pemegang hak cipta CHGB ; Ainun Religi Selamat Lebaran lagu judul Opening, pemegang hak ciptaAAR Record ; Bahwa ciriciri VCD produk
    penyitaan barangbukti berupa VCD yang diduga hasil tindak pidana Hak Cipta danmelakukan penangkapan terhadap Sdr.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 306/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : AFRIZAL
Pembanding/Penggugat II : YUNIATI FAUZIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Kantor Cabang Syariah Surakarta
Terbanding/Tergugat II : DWI HARTO WIBOWO NOTARIS dan PPAT
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
156 — 102
  • Menghukum dan Memerintahkan Tergugat III agar menolak setiapperalihan hak atas ke2 (dua) obyek sengketa yang berupa :1.
    Haryani;4) Sertifikat Hak Milik No. 3043/Kelurahan Gonilan terdaftar an.Afrizal (PENGGUGAT 1);5) Sertifikat Hak Milik No. 3044/Kelurahan Gonilan terdaftar an.Afrizal (PENGGUGAT I) ;Untuk Agunan Kredit No. 4 & 5 selanjutnya disebut sebagai ObyekSengketa.Yang mana atas Obyek Sengketa tersebut diatas telah diikat denganHak Tanggungan Peringkat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan04260/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli
    LENTERANUSATAMA (Dalam Pailit) dengan segala akibat hukumnya,secara yuridis formil tidak menghapuskan hak TERGUGAT sebagai Kreditur Separatis, mengingat hak didahulukan ataudiutamakan yang dimilikinya atas jaminanjaminan yang telahdibebani hak tanggungan, dan hal tersebut memberikankewenangan penuh secara hukum kepada TERGUGAT I untukmelakukan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas ObyekSengketa guna pemenuhan kewajiban hutang PT.
    LENTERA NUSATAMA (Dalam Pailit)selaku Debitur kepada TERGUGAT I, yang mana terhadapnyatelan dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 04260/2015 Tanggal 5Agustus 2015 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 172/2015 Tanggal 15 Juli 2015 ;4.2. Bahwa senyatanya merupakan FAKTA HUKUM yang tidakdapat disangkal oleh PARA PENGGUGAT bahwa berdasarkanDaftar Hadir Pengikatan PT.
    obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang tersebut.Bahwa sesuai dengan Titel Eksekutorial dalam sertipikat Hak Tanggungansudah selayaknya ditempatkan dalam kedudukan hukum yang kuat sebagaijaminan kemudahan eksekusi atas Hak Tanggungan sebagaimana ditetapkandalam Undangundang Hak TanggunganDengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk tidak dapatditerima.DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 25-07-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 250/PDT/2011/PT SMG
Tanggal 20 September 2011 — Pembanding/Penggugat : SARIP Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH., M. FAUZAN, SH.MH., ZAENAL ARIFIN SH.MH
Terbanding/Tergugat : LISTIYOWATI
Terbanding/Tergugat : MULYONO
Terbanding/Tergugat : SUKEMI
Terbanding/Tergugat : YASRINI
Terbanding/Tergugat : DARSEH
Terbanding/Tergugat : SUDAR
Terbanding/Tergugat : KARMI
Terbanding/Tergugat : PARTININGSIH
Terbanding/Tergugat : MUNADI
Terbanding/Tergugat : LESTARI KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat : SULIKAH
Terbanding/Tergugat : MARDI
Terbanding/Tergugat : SUKIYEM
Terbanding/Tergugat : SUTOYO
Terbanding/Tergugat : MARKASAN
Terbanding/Tergugat : KASMINI
Terbanding/Tergugat : LASIYEM
Terbanding/Tergugat : RETNO NINGSIH
Terbanding/Tergugat : SURONO
Terbanding/Tergugat : RATNANJANI
Terbanding/Tergugat : SUWADI
68 — 33
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 11-02-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 3/PDT.G/2014/PN.PBG
Tanggal 1 April 2014 — Penggugat:
DJAHIDIN
Tergugat:
1.SUWATNO
2.Pemerintah RI Cq.Menteri Dalam Negeri Cq.BupatiPurbalingga
3.Kepala Desa Bobotsari
4.Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional
18 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-10-2005 — Upload : 08-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559K/PDT/2001
Tanggal 21 Oktober 2005 — SINAR ADIL MAKMUR ; Hj.SUHARTI ; SUPRIYANTA bin I NASERI ; SURYADI bin I NASERI ; ABDUL HAIR bin I NASERI ; ABDUL HADI bin I NASERI ; NASURO binti I NASERI ; NASEHA binti I NASERI ; KM. SYAIFUL ANWAR
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-11-2019 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 7 Januari 2021 — SYGMA MEDIA INOVASI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
858 — 417
  • SYGMA MEDIA INOVASI
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJEN HKI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTUR HAK CIPTA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kastari Sentra Media
Tergugat:
CV. KHARISMA MITRA SEMESTA
Turut Tergugat:
TOKO METRO
1178 — 823

  • DALAM EKSEPSI ;

    • Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA ;

    • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    • Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
H. SYAMSUL FUAD
Tergugat:
1.PT. FALCON atau FALCON PICTURES
2.PT. MAX KREATIF INTERNATIONAL atau MAX PICTURES
3.PT. LAYAR CIPTA KARYAMAS FILM
Turut Tergugat:
EDWAR, SH.
1039 — 517
  • Hak eksklusif yaitu hak yang hanya dimilikipencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptannyaHal 15 dari 89 Hal. Putusan Nomor 53/Padt.SusHak Cipta/2018/PN Niaga Jkt.
    ,M.H; Bahwa Ahli dalam bidang Hak Cipta; Bahwa Hak Cipta adalah hak yang diberikan Negara kepada orang ataubadan yang telah menciptakan suatu karya atau suatu bentuk yang dapatdinikmati oleh orang banyak, sehingga didalamnya ada hak eksklusif atassuatu karya cipta tersebut; Bahwa Hak Cipta tertuang dalam UndangUndang nomor 28 tahun 2014; Bahwa didalam hak eksklusif ada hak ekonomi dan hak milik atas ciptaantersebut; Bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang yangenghasilkan karya cipta
    Bahwa pencipta bisa juga menjadi pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta adalah orang yang diberikan hak oleh suatuciptaan; Bahwa pencipta belum tentu pemegang hak cipta, tapi pencipta bisa jugasebagai pemegang hak cipta; Bahwa pemegang hak cipta bukanlah orang yang mencipta; Bahwa untuk buku yang ahli tulis maka ahli dikatakan sebagai pencipta,dan bila buku yang di cipta oleh ahli tersebut dipegang sendiri oleh ahi,maka dapat dikatakan bahwa ahli sebagai pencipta yang juga sebagaipemegang hak
    hak skrip untuk film; Bahwa unutk hak skrip film yang sudah dibayar maka hak eknominyasudah beralin pada orang yang membayar atau membelinya; Bahwa peralihannya dapat dengan perjanjian atau dengan lisan sesuaidenga kesepakatan; Bahwa untuk synopsis hanya melekat hak synopsis bukan hak atas film; Bahwa peralihan hak ekonomi dapat beralin dengan perjanjian atauhanya jual beli putus atas hak cipta film tersebut; Bahwa bila hanya disuruh maka penciptanya adalah orang yangmenyuruh karena untuk dapat
    Hak Cipta;7.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-07-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 257/PDT/2012/PT SMG
Tanggal 2 Agustus 2012 — Pembanding/Penggugat : TUMINAH NURHAYATI
Terbanding/Tergugat : LASMINIYATI
37 — 40
  • terhitung setelah pemberitahuanterSebut 2 220222 22 nnn n=TENTANG HUKUMNYA $:Menimbang, bahwa permohonan' pemeriksaanbanding dari Pembanding semula Penggugat diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, karena itu permohonan banding tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pembanding semulaPenggugat didalam Memori bandingnya pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa secara keadilan, adil, namun secara hakbukan haknya atau bukan hak
    Sumanto, SH (Suami Penggugat),bukan hak orang tua Tergugat/Terbanding ;Bahwa Penggugat / Pembanding sama sekali atausedikitpun tidak memberitahu pernah mengutarakanjanji kalau tanah sawah hak milik No. 71 S 56 129dikeringkan, adikadiknya akan diberi 150 m2beserta dengan bangunan sebagai ganti ganti biayaHal 3 dari 5 Halaman Put.
    adanya surat ugeran / pembagiantanggal 21 Juni 1983 yang tidak benar dan perludirevisi oleh perangkat desa khususnya desaSabrang Delanggu dan agar tanah sengketa tersebutdiserahkan kembali kepada penggugat /Pembanding ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dariPenggugat / Pembanding tersebut, Tergugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat / Terbanding menerima putusanPengadilan Negeri Klaten tanggal 25 April 2012 yangmenyatakan tanah sawah Hak
    No. 257/Pdt/2012/PT SmgSabrang, Delanggu, Klaten adalah tanah sawah yangdibeli oleh orang tua kandung dari Suami Penggugat /Pembanding dan Tergugat / Terbanding yangkemudian diatasnamakan Sumanto jauh sebelummenikah dengan Pembanding ;Bahwa tanah Sawah Hak Milik No. 71 S.56 B. 129seluas 2020 m2 adalah Gono Pusoko, karena setelahSumanto, SH. meninggal pada tanggal 21 Mei 1983Ilbunya masih hidup maka ibunya mempunyai hakuntuk mengatur harta gono Pusoko dan sebelumSumanto, SH meninggal juga berjanji
    beberapa saksi apabila tanah sawahtersebut dikeringkan maka adikadiknya akan diberitanah seluas 150 m2 beserta bangunannya =;Bahwa pembagian harta Gono Pusoko' yangmengatur adalah ibu Yosodiharjo dan setelahSumanto, SH meninggal dibuatkan Surat Ugeran /Perjanjian tertanggal 21 Juni 1983, karenaPembanding orang luar bukan ahli waris maka tidakmendapat bagian ;Bahwa tidak dibenarkan Pembanding menggugattanah seluas 100 m2 kepada terbanding karenaPembanding adalah bukan ahli waris dan tidakmempunyai hak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-01-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Desain-Industri/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2024 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
68 — 52
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 240/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 5 Juni 2023 — Pembanding/Penggugat : Uju Diwakili Oleh : Yusrizal Akmanl Can, S.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : KEPALA DUSUN TRANSLOK BSM (Batu Sipat Mandiri) Ibu VINA AYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA/KUWU JATIMULYA Bapak AHMAD JAYADI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA/KUWU MEKAR JAYA Bapak OTONG ALWAQSIT BILLAH, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : KETUA BPD TRANSLOK BSM Bapak HERMAN
Terbanding/Tergugat V : KEPALA DINAS PUTR Cq Kabid CIPTA KARYA Bapak Didi
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DUSUN JATIMULYA Bapak HAMDANI
62 — 6
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-05-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 174/Pdt/2022/PT SMG
Tanggal 6 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Djoko Indarto
Terbanding/Tergugat I : chritine muljono tan
Terbanding/Tergugat II : EDY MULJONO
Terbanding/Tergugat III : DAVID LIANDO
70 — 51
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. RAHAYU PRAMID BIYANY
620 — 245
  • INTER SPORT MARKETING (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
  • Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk MEDIA RIGHTS menyiarkan tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL
    Cipta, yang berbunyi peranjianlisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia.
    Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukangugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaatau Produk Hak Terkait;Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFAWorld Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat padaDirektur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual padaKementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47Undangundang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikanmelalui
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi oleh Pemegang HakCipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadap hak cipta 5.
    cipta, lisensi hak merek, lisensi hakpaten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hak ekonominyayang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan dari hak hak lainnyauntuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain karena sifatnya melekatpada pemegang hak itu sendiri;Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Pengadilan PTA PALU Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 06-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTA PALU Nomor 0007/Pdt.G/2016/PTA.Pal
Tanggal 2 Mei 2016 — PEMBANDING VS TERBANDING
191 — 105
  • yuridis yang diterapkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama untuk menolak gagatan Penggugat/Pembanding atas perkara gugatanPemeliharaan Anak/Hadhanah atas anakanak yang bernama :1 ANAK T lahir di Palu pada Tanggal 7 Februari 2010;2 ANAK IJ lahir di Palu pada tanggal 10 Desember 2011, yang sekarang beradapemeliharaan Tergugat/Terbanding adalah Pasal 105 huruf (a) KompilasiHukum Islam yang berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaananak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
    ibunya,sebagai termuat dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamahalaman 30 dan 31;Menimbang, bahwa teks Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memangbenar demikian sehingga dapat dipahami sebagai asas dalam perkara Pemeliharaan Anak/Hadhanah, yang menetapkan bahwa apabila terjadi suatu perceraian antara para pihak,maka hak Pemeliharaan Anak/Hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya (isteri) sehingga dengan demikian dapat diterapkandan
    pada itu pula dengan memperhatikan prinsipprinsipyang terkandung dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak, dimana seorang anakadalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang bakal memikul tanggung jawabsehingga wajib mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang baik lahir maupunbatin karena sesuai pula dengan amanah Pasal 2 UndangUndang tersebut yangmenyatakan bahwa UUD.1945 dan PrinsipPrinsip Dasar Konvensi Hak
    Hak untuk dankeberlangsungan hidup dan perkembangannya;Menimbang, bahwa karenanya dengan mengacu pada beberapa instrumen hukumtersebut, pada dasarnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan daribapak dan ibunya artinya bahwa kepentingan terbaik adalah berada pada anak dan bukanlagi berada pada kepentingan bapak atau ibunya, oleh karena itu apabila terjadi sengketadalam perkara pemeliharaan anak/hadhanah maka yang lebih diprioritaskan untukdipertimbangkan adalah kepentingan anak tersebut
    hadhanah anak yang bernama ANAKI adalah Penggugat/Pembanding, dan pemegang hak hadhanah ANAK II adalah Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai Pasal 76 KHI, agar anakanak tersebut tidak putushubungannya dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selaku orangtuanya in casu ayah kandung dan ibu kandungnya sendiri, maka Majelis Hakim TingkatBanding memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding selaku pemegang hak hadhanahANAK I dan Tergugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah ANAK II yaitumemberikan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 550/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan BUDI LAWIN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK HSBC INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
83 — 53
  • Berdasarkan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan (UUHT) mengatur:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut.Pasal 6 UUHTmemberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untukmelakukan parate eksekusi, artinya bukan saja pemegang HakTanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan
    SHT No. 11674/2014 memiliki hak untuk melakukan lelangeksekusi atas Objek Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6UU HakTanggungan;Sebagai pemegang SHT No. 14289/2012 dan SHT No. 11674/2014Terlawan memiliki hak untuk melakukan lelang eksekusi tanpapenetapan pengadilan, hal ini diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUHak Tanggungan:1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, KantorPertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.2) Sertifikat Hak
    Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjualobyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, atauHalaman 20 dari 51 halaman Putusan Perdata Nomor 550/Pdt/2019/PT MDNb.
    Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai pemegang Hak Tanggungan,Terlawan memiliki hak untuk melakukan Lelang Eksekusi terhadap objekjaminan hak tanggungan milik Pelawan berdasarkan SHT No.14289/2012 dan SHT No. 11674/2014, dimana Sertifikat HakTanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat titel eksekutorialdan irahirah dengan katakata DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorialyang sama dengan
    peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atauuntuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikanadanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu30.