Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PN SINTANG Perdata Tanah
Register : 05-11-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Stg
Tanggal 9 Juni 2016 — HIDAYATI, Dkk MELAWAN RAJALI, Dkk
211 — 43
  • ., M.H, Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan; DEWI SRI, S.H, Kepala Subbagian Bantuan HukumIIB pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan; DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H, Kepala SubbagianBantuan Hukum IlIC pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H, KepalaSubbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan; GUNAWAN HARTANTO, Kepala Seksi Hukum danBidang Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJKNKalimantan Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — MUKADAS PILA, Bc Ku
39 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 411 K/Pid.Sus/2015pengeluaran dan bantuan untuk perorangan diberikan melalui bendaharapengeluaran yang ada di Biro keuangan, bendahara di Gubernur danBendahara di Sekda Propinsi Sulawesi Tengah;Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku menjabat selaku Kepala SubBagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah PropinsiSulwesi Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/ BKPPDG.ST/2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 21 Januari
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2017 — Hj. SITI MASITHA SOEPARNO ; KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
101 — 64
  • Muhammad lgbal Nasution, S.H (Kepala Subbagian Hukum padaKomisi Aparatur Sipil Negara).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKomisi Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Let.Jend. M.T.
    Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin :LakiLaki, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 24081964, Pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gg.Raharjo Il, Rt.01 Rw.012,Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Jawa Tengah.Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :Bahwa, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendudukiJabatan Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi SekretariatDaerah Kota Tegal.Halaman 73 dari 95 halaman.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
2.MELIYAN MARANTIKA, SH
3.YERI TRI MULYANA, SH
4.DENNY REYNOLD OKTAVIANUS, SH
5.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
SYAHID RUSMIN, S.Sos
154 — 78
  • ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha)3 Drs. MOHAMMAD JAFAR SARLUF (Kepala SeksiPemberitaan)4. DJERY MARIOLKOSU, S.PtIr TRINCE ROLINA ETWIORY (Kepala Seksi Siaran)6.
    ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE, Kepala SUBBAGIAN Tata Usaha JabatanSekretaris merangkap Anggota .3. JON ALDREN MIRU, S.Sos, Kepala Urusan Umum, Jabatan Anggota Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang tender pengadaan TransmisiPemancar FM KW 5 + Antena + Coaxial + Instalasi sebanyak 1 (Satu) unit, T.A. 2019di LPP RRI Tual, saksi baru mengetahui pemenang tender adalah CV. ASLAH REALkarena saksi diberitahu oleh PPK, yakni Saudara SYAEFUDDIN, S.Sos. MM.
    ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE, Kepala SUBBAGIAN Tata Usaha ,JabatanSekretaris merangkap Anggota.3.
    (Kepala Stasiun RRI Tual)ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha)Drs.
    (Kepala Stasiun RRI Tual) ABDUR RASID KOEDOEBOEN, SE (Kepala Subbagian Tata Usaha) Drs.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
JIMMY SUGITO GUNAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTORKANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Intervensi:
Apus Tandaputra, Dkk
172 — 85
  • Pemerintah No.10 Tahun 1961Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015tentang Badan PertanahanNasional. 222 2 eeePeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
    merupakan pelaksanaan dari fungsi AdministrasiPelayanan Pertanahan berupa dalam proses penerbitan Sertipikat dan tata carapersuratan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang UraianTugas Subbagian
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN BREBES Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
LOLO OCTORA BINTI TOMI HARJADINATA
177 — 38
  • Permata Insani dihitung selama satu bulan, sedangkan PPH21 yang berkaitan dengan penghasilan tenaga medis yaitu Dokter RSIAPermata Insani selama 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa hitungsemua dalam 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa meminta uang kepadabagian keuangan dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21tersebut;Bahwa Terdakwasebagai bukti yang menerangkan bahwa bagiankeuangan sudah menyerahkan uang pembayaran pajak, limbah dan PMIkepada Terdakwa tidak ada, karena bagian keuangan merupakan subbagian
    PPH21 yang berkaitan dengan penghasilan tenaga medis yaitu Dokter RSIAPermata Insani selama 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa hitungsemua dalam 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa meminta uang kepadaHalaman 55 dari 71Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbsbagian keuangan dengan alasan untuk membayar PPH 25, 23 dan 21tersebut;Bahwa Terdakwasebagai bukti yang menerangkan bahwa bagiankeuangan sudah menyerahkan uang pembayaran pajak, limbah dan PMIkepada Terdakwa tidak ada, karena bagian keuangan merupakan subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — PARTAP SINGH vsBUPATI PURWAKARTA
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ari Samsurizal, SH.MKn Nip. 197101212003121006Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Kabupaten Purwakarta ;Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 410/K/TUN/20157. lwan Ridwan Nip. 197210162006041001 Jabatan KepalaSeksi Pengusahaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM ) Kabupaten Purwakarta ;8.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 14-05-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — PARTAP SINGH VS BUPATI PURWAKARTA
86 — 48
  • Ari Samsurizal, SH.MKn Nip. 197101212003121006Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Kabupaten Purwakarta ;57. lwan Ridwan Nip. 197210162006041001 Jabatan KepalaSeksi Pengusahaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM ) Kabupaten Purwakarta ;8.
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Spn
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 16
  • Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);2.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);2.6. Poin 6.1 (bagian b);2.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2 , bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);Hal 30 dari 91 hal Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PA.Spn2.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);2.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);2.10. Poin 10;2.11. Poin 11;3.
    Poin 5.4 (bagian 1, 2, 3);5.5.Poin 5.5 (bagian a (sub bagian 1, 2, 3, 4) dan bagian b (subbagian 1, 2, 3);5.6. Poin 6.1 (bagian b);5.7.Poin 7 (bagian 7.1, bagian 7.2, bagian 7.3, bagian 7.4, bagian7.5);5.8. Poin 8 (bagian 8.1, bagian 8.2, bagian 8.3, bagian 8.4, bagian 8.5,bagian 8.6, bagian 8.7);5.9. Poin 9 (bagian 1, bagian 2);5.10. Poin 10;5.11.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340 — 236
  • ., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian Hukum SeidaKabupaten Banyumas;6.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 96/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2017 — NICO INDRA SAKTI, S.H., M.Kn. bin BURHANUDIN ; OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
185 — 138
  • gugatan dalamperkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan keberadaanPelayanan Konsumen maupun Direktur Pelayanan Konsumenyang tidak didasari Peraturan Dewan Komisioner adalah ilegalatau tidak berwenang;Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru,karena berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor12/PDK.02/2015 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangandalam Lampiran XXXiIll huruf B, diatur mengenai Fungsi DanTugas Pokok Unit Kerja (Direktorat/Grup, Deputi Direktur,Bagian, dan Subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/TUN/2017
Tanggal 6 Februari 2017 — WIYATI,dkk vs DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH,
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di JalanPahlawan Nomor 9, Semarang;5. KABUL SUTRIYONO, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianHak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor9, Semarang;6. ILHAM PRIBADI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di JalanPahlawan Nomor 9, Semarang;7.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 19-04-2010 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G.TUN/2010/PTUN.PL
Tanggal 16 Agustus 2010 — P.T. SINAR PUTRA MURNI SEBAGAI PENGGUGAT WALIKOTA PALU SEBAGAI TERGUGAT
132 — 67
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PPNSpada Bagian Hukum dan Perundang Undangan,Sekretaris Daerah Kota PaluKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Palu,alamat Jalan Balai Kota Nomor 1, Palu, SulawesiTengah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28April 2010;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Palu tanggal 21 April 2010, Nomor05/PEN DIS/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
184 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM, jabatan Kepala Sub BagianNon Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur:Hadid Manggala S, S.H., jabatan Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur:Faishol Riza, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181.4/3086/013.2/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE, dkk
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketigasesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D padaTerdakwa I, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunaipada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, cek tunai tersebutkemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yangtelah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalamkenyataannya Terdakwa I, JANTJE
    Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat danmenandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu) menyiapkanadministrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkankepada Terdakwa I, JANTJE TAEK,S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatanganidokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I,JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian
Pengadilan PT JAKARTA
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2014/P.T.DKI
Tanggal 19 Februari 2014 —
138 — 85
  • Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Baratmengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaituTerdakwa WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran2010 yang mempunyai
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 65/G/KI/2019/PTUN.SRG
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon:
Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Termohon:
1.JUPRI NUGROHO
2.SUHENDAR
187 — 95
  • (III/d)Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.2: Nama : RIDUAN, S.H., M.SiNIP : 19650910 198703 1 004Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan padaKantor Pertanahan Kota TangerangSelatan.3. Nama : KUSUMAYADI, S.HNIP : 19650812 198603 1 008Pangkat/Golongan : Penata Tk. (III/d)Jabatan : Kepala Urusan Umum dan Kepegawaianpada Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan.4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 228/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Mei 2014 — JONO melawan KEPALA DESA KETANDAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.
61 — 27
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Nganjuk ;3. Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 13-01-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2009
Tanggal 13 Januari 2010 —
46 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naibaho, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanPenelaah Keberatan Direktorat Keberatan dan Banding.Priya Sutiarsa, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AccountRepresentative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.Yaser Zain, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Jawa Barat I,masingmasing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak PratamaHal. 3 dari 44 hal. Put.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2017/ PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan BUPATI KUANTAN SINGINGI Sebagai TERGUGAT
70 — 42
  • Kuantan Singingi, denganeselon Illb, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 olehBupati Kuantan Singingi yang diwakili olen Sekretaris Daerah KuantanSingingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/17, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;29.Bahwa penggugat X ( YUNITA TRISIA, SH, MH ) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06,Tanggal 12Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru Kepala SubBagian