Ditemukan 51532 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1090/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 21 Oktober 2013 —
100
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, keponakan Pemohon dan Saksi II Asli , adik kandung Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
Register : 10-11-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1695/Pdt.G/2014/PA.Bdw.
Tanggal 27 Januari 2015 —
111
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Nali bin Maudin dan Rengganis bin Nali, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari
    , sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Wlaodl abs ole p rf. r2.w LacilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEI UI JI J ve pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari
Register : 05-09-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 14-12-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 343/Pdt.G/2012/PA.Prob
Tanggal 4 Oktober 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
91
  • Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
Register : 16-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 307/Pdt.G/2015/PA.Bdw.
Tanggal 26 Mei 2015 —
141
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama M.Taufiqurrahman bin Jumasin dan Mashuri bin Abd.Karimtelah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat6formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya telah menguatkan dailildalilyang mendasari
    ul> Glo p r&. .w Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan
Register : 27-06-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 250/Pdt.G/2012/PA.Prob.
Tanggal 20 September 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
147
  • Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ; Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Register : 05-07-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 06/PDT.G/2012/PN.KSP
Tanggal 13 Mei 2013 — 1. RUBINO 2. JUDY FENNY Melawan: 1. Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN 2. SURTINAH 3. AGAM FIRMANSYAH 4. DARA MEUTIA SURIFANNI 5. ISKANDARSYAH 6. NUR KEUMALA PUTRI 7. SUMARDI,SH 8. Pemerintah R.I. cq. Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 9. Pemerintah R.I. cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 10. Pemerintah R.I.cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional,cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur 11. Pemerintah R.I. cq. Kejaksaan Agung R.I cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang dahulu Kabupaten Aceh Timur
13416
  • Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978 termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebut serta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehingga terdaftar atas nama Tergugugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.
    Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumsertipikat tanah Hak Milik No.23/Desa/Kp.Salahaji/Sriwijaya,yang diterbitkan oleh Tergugat X, pada tanggal 14 Maret 1978termasuk dan tidak terbatas segala bentuk putusan TergugatVIII,IX dan X yang mendasari diterbitkannya sertipikat tersebutserta segala bentuk akta peralihan yang mendasarinya sehinggaterdaftar atas nama Tergugugat I; 5.
Register : 03-11-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021
Tanggal 1 Desember 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Muhammad Aidul Sofwa
15939
  • Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwaberada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10huruf 6b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapanPasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksaperkara Terdakwa.4.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkaraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Register : 01-08-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 639/PID/SUS/2013/PN.Pbr
Tanggal 31 Oktober 2013 — Bambang Aditya als Bembeng
594
  • Unsur Barang Siapa. 15Menimbang, bahwa dengan unsur pertama barang siapa, Pengertian barang siapaadalah siapa saja sebagai subyek hukum Orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana,dan pelaku tersebut mempu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa dalam persidangan juga barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkapdan ditahan oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan terdakwa pada hari Selasatanggal
    Dengan demikianpenggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwadalam persidangan, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dapatdiketahui bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 14 Mei 2013, sehubungandengan dirinya telah menguasai memiliki sejumlah pil Ekstasi dan sembilan paket daunganja yang disimpannya dalam
    Terdakwa mengausai dan memilkibarang tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari yang berwenang M enteri K esehatan;Menimnbang bahwa mendasari pada fakta dan pertimbang tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa, unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah dapat dibuktikannyadalam perbuatan terdakwa tersebut;Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Gol.
    I dam bentuk Tanaman.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan benarkan olehterdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Senin 13 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 W ib.
Register : 07-11-2016 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -16/Pdt.G/2013/PN.Bi
Tanggal 13 Nopember 2013 —
316
  • Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.
    Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka
    Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau
    tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari
Register : 16-07-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 284/Pdt.G/2012/PA.Prob.
Tanggal 13 September 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
101
  • Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Putus : 13-09-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 253/Pid/2017/PT SMG
Tanggal 13 September 2017 — LO SONG LENG alias ATI Bin LAU MENG TEK
6339
  • Landak yangjumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 lebih m3 per 31 desember 2013dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari surat perjanjiankerja sama tersebut maka tersangka dapat menjual kayu milik CV.EMPAT SAUDARA yang jumlahnya lebih dari 9.000 m3, jadi bisamencukupi permintaan kayu berapapun jumlah yang diminta, padaintinya terdakwa menyampaikan kalau dapat menyediakan kayu dalamjumlah yang besar untuk dikirim ke kota Semarang, kedua saksi jugadiajak ke lokasi IPK nya yang di tempat tersebut
    Landak, Kalimantan Baratyang jumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 m3 lebih per31 desember2013 dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari suratperjanjian kerja sama tersebut maka terdakwa LO SONG LENG aliasATI dapat menjual kayu milik CV.
    Semarang mempelajari secara saksama berkas perkaraHalaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGdan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal10 Juli 2017 Nomor 285/Pid.B/2016/PN Smg, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dari MaajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenapertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepatdan benar mengenai halhal, keadaankeadaan, kejadiankejadian ataupunfaktafakta yang mendasari
Register : 10-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 12-K/PM.III-19/AD/I/2022
Tanggal 24 Januari 2022 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Sofya Ramli S.I.P
2.I Gede Hendra Widyantara
3.Suroso
4.Abdul Rifais Renyaan
12045
  • Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.
    Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Register : 09-01-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
PT BATARA ANDALAN RIAU
Tergugat:
PT PASIFIK JAYA LINTASINDO MANDIRI
6074
  • Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.
    Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.
    Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau
Register : 08-01-2018 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Idm
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
RINI AYU NINGTYAS
223
  • nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari
    Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari
Register : 05-11-2012 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45561/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 12 Juni 2013 — Penggugat dan Tergugat
11631
  • tanggal 5 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1413/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Juni 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor =:00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni 2010 Nomor0086/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari
    jawaban Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00007/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Juni2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp88.765.153,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis ternadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00007/207/10/019/11 tanggal
Register : 24-07-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 90/B/2015/PT.TUN.MKS
Tanggal 15 September 2015 — Drs. M.T. SYAHLAN S. SARANANI, SH.M.Si.; ----------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai.................................................. ..........................................PENGGUGAT / PEMBANDING ; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai.................................................. ...............................................TERGUGAT I/TERBANDING; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI,;------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai.................................................. ..............................................TERGUGAT II/TERBANDING; 3. ANDI ASRI PAMMU, S.Sos.,; -------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai.................................................. .......................TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;
4829
  • No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.KDI/1985 ( bukti P2 ) yang mendasari kepemilikan hak atas tanahyang didalilkan oleh Penggugat, dan Akta Jual Beli Nomor : 246/Mandonga/142/VI/1993 tanggal 29 Juni 1993 ( bukti T.ll Interv23 )yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 954//Kel.
Upload : 24-08-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 132/Pdt.G/2011/PA.Prob
Pemohon Vs Termohon
111
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
    orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari
    (rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Register : 27-08-2010 — Putus : 07-10-2010 — Upload : 24-05-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 306/Pdt.G/2010/PA.Prob
Tanggal 7 Oktober 2010 — PEMOHON VS TERMOHON
121
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan
Register : 08-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MS MEUREUDU Nomor 160/Pdt.P/2020/MS.Mrd
Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
1048
  • Muhammaddengan Hanifah binti Basyah dan peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari
    permohonan Para Pemohon dan /egal standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa
Register : 21-06-2011 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44464/PP/M.XVI/15/2013
Tanggal 16 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13842
  • Penghasilan Bruto) sebesar US$94,869.00;bahwa koreksi atas pengurangan penghasilan bruto (Biaya Usaha) sebesar US$ 94,869.00terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari
    Penghasilan;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha)sebesar US$ 94,869.00 yang terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari