Ditemukan 521 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-03-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. KASIM SANTOSO, 2. BEBEN YULIANTO, 3. M. MITAHUDIN, 4. RASTONO vs PT. GLOPAC INDONESIA
6666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Glopac Indonesia adalah perseroaan dengan jenis usahaIndustri memproduksi barang jadi berupa pembungkus kemasan makanan danminuman berbahan baku dasar karton (Paper Cup, Food Boxes).
Register : 03-10-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 255/Pid.B/2018/PN TNR
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NASRULLAH SYAM, SH. MH
Terdakwa:
Ir. YUSNADI Bin Alm MARIMAN
9723
  • International Nabucco Resort nomor : 02.393.723.8727.000;d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroaan Terbatas Nomor :17.04.1.92.00254, tanggal 23 Juli 2013 dikeluarkan oleh BPPTPemkab Berau;e) Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 503 / 014 / BPPT IV / PAR/Vil / 2013, tanggal 22 Juli 2013 dikeluarkan oleh BPPT PemkabBerau.f) Surat lin Tempat Usaha / jin Gangguan (SITU) nomor : 503 / BPPT /ITU / 625 / VII / 2013, tanggal 11 Juli 2013 dikeluarkan oleh BPPTPemkab Berau;g) Surat lin Usaha Perdagangan
Upload : 22-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 151/PDT/2020/PT DPS
PUTU GEDE SEDANA, melawan 1. MADE WIDANA, S.E, , dkk
7029
  • Bahwa PT Arta Sedana Retailindo, adalah suatu perseroaan yangmengambil alin asset dan inventaris PT Hardys Group dari BankMuamalat Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa;. Bahwa pada Akta Nomor : 7 tanggal 18 Januari 2017 jelas dan terangdinyatakan susunan pengurus Direktur Utama adalah Agoes PrasetyoAdhie, Direktur Operasional Wayan Gede Suci, Komisaris Utama PutuGede Sedana, Komisaris Made Dian Dwiyanti,.
Register : 25-05-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 07-07-2023
Putusan PN REMBANG Nomor 49/Pid.B/2023/PN Rbg
Tanggal 6 Juli 2023 — Penuntut Umum:
DIMAZ ATMADI BRATA ANANDIYANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
HADI ABD KADIR ASSEGAF bin (alm) ABDUL KADIR ASSEGAF
9119
  • sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah Akta pendirian Perseroaan
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE;
10853 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sequis Life dan sesuai UU no 17 tahun 2000 tentangperubahan ketiga atas UU no 7 tahun 1983 pasal 4 ayat 3f yang menyatakanbahwa "Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah dividen atau bagianlaba yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas sebagai wajib pajakdalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badanusaha yang didirikan dan bertempat dan berkedudukan di Indonesia dengarsyarat:1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan2.
Register : 04-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 501/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 28 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Dr. I Made Putera Pratistha Diwakili Oleh : Dr. I Made Putera Pratistha
Terbanding/Tergugat : PT ASURANSI SINAR MAS
Terbanding/Turut Tergugat I : PT DEMETA TELNET
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Abdul Haris
11373
  • DEMETA TELNET, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang perubahan Dasarnyatelah disesuaikan dengan UndangUndang No.40 Tahun 2007tentang Perseroaan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No.2 tertanggal 12 Januari 2005 dibuat di hadapan Drs.
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN.Kds
Tanggal 5 Oktober 2015 —
3524
  • proses pendistribusianpupuk bersubsidi dari produsen ke distributor kepenyalur sampai petani atau kelompok tanisebagai konsumen terakhir;= Distributor : adalah perusahan perorangan ataubadan usaha, baik berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenuntuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalampartai besar di wilayah tanggung jawab untukdijual kepada petani/kelompok tani lalui pengeceryang ditujuknya sesuai RDKK= Pengecer Resmi adalah perseroaan
Register : 23-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 130/Pid.B/2015/PN.Kds.
Tanggal 28 September 2015 — SULURI Bin PASELAN
7319
  • pendistribusian pupuk bersubsidi dariprodusen ke distributor ke penyalur sampai petani atau kelompok tanisebagai konsumen terakhir;> Distributor : adalah perusahan perorangan atau badan usaha, baikberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk olehprodusen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran danpenjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawab untuk dijual kepada petani/kelompok tani lalui pengecer yangditujuknya sesuai RDKK> Pengecer Resmi adalah perseroaan
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 51/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Tergugat II : Hans Johan Oei,
Terbanding/Penggugat : Irwan Gani
Turut Terbanding/Tergugat I : PT Masterindo Sarana Teknik dh PT Masterindo Aerator Engineering
11143
  • Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sumir hanyamelihat pada kenyataan bahwa Tergugat II tidak pernah menyampaikan samasekali Laporan Tahunan Perseroaan.
    ;Menimbang bahwa perbuatan Penggugat menggugat Tergugat (Perseroaan Terbatas) dengan alasan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum adalah hal yang tidak logis, karena Penggugat adalah komisarisdalam perusahaan tersebut. Komisaris yang mempunyai kewenanganHalaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 51/Pdt/2021/PT.DKIpengawasan adalah bagian yang tak terpisah dengan organ lainnya yangmenentukan arah, jalan tidaknya perusahaan menuju perolehan keuntunganbersama.
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
269129
  • Tahun 2009, Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroaan , tertanggal 28 April2009;2. BuktiT2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU27064.AH.01.02. Tahun 2009, TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan, tertanggal 18 Juni 2009; 3. Bukti T3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta PernyataanKeputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.
    Tahun 2009, Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroaan , tertanggal 28 April2009;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU27064.AH.01.02. Tahun 2009, TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan, tertanggal 18 Juni 2009;Foto copy sesuai dengan aslinya Akta PernyataanHalaman 39 dari 83 hal. Putusan No .94/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTKeputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
Terbanding/Tergugat I : MENTERI KEUANGAN QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET PERSERO
281171
  • PPA adalah perusahaan perseroaan (Persero) yang didirikanberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroaan di BidangPengelolaan Aset("PP No. 10 Tahun 2004"), dengan Akta Pendirian No. 7, tanggal 27 Februari 2004, yang dibuat di hadapan LennyJanis Ishak, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat KeputusanNo.
    Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang PendirianPerusahaan Perseroaan di Bidang Pengelolaan Aset;5. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran BPPN;6. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.06/2006 tentangPengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional Oleh PT PerusahaanPengelola Aset (Persero) ("PMK No. 32 Tahun 2006"); Serta7.
Putus : 16-08-2011 — Upload : 10-01-2012
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 238/Pid.B/2011/PN.BB
Tanggal 16 Agustus 2011 — I: ZACKY YULIANSYAH dan terdakwa II: SYAFRULLAH HASAN ISMAIL
115146
  • Walaupunkedudukan terdakwa II dalam perseroaan sebagai komisaris utama,akan tetapi kenyataannya proyek perumahan yang berkaitan denganPT SNK ditangani seluruhnya oleh terdakwa Il.
    Secara tegas disebutkan dalamakta notariil tersebut tentang tanggung jawab dan kedudukanterdakwa sebagai direktur utama di perseroaan.
Register : 13-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 150/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
TEUKU ISKANDAR MARKAM, S.E.
Tergugat:
1.BAMBANG WIWEKO, S.H,. M.H.,
2.VALERY SARUMPAET, S.H.,
3.NICOLSON RODNEY PHILIP
13459
  • perbuatan hukum Tergugat I.Kedudukan Tergugat dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat adalahsebagai Notaris yang menjalani Jabatannya; Sesuai dengan UndangUndang yang berlaku (UndangUndang Nomor 30 tahun 2004, tentangJabatan Notaris Juncto UndangUndang Nomor 2 tahun 2014); Dankedudukan/fungsi/tugas/jabatan Tergugat dalam pembuatan Akta BeritaAcara tersebut adalah hanya bertugas mencatat Hasil Keputusan Rapatyang dihasilkan/diputusakan oleh para pemegang saham seuai denganmekanisme dan aturan dalam perseroaan
    dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat adalah sebagai Notaris yangmenjalani Jabatannya, hal ini sudah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku(UndangUndang Nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris junctoUndangUndang Nomor 2 tahun 2014), sehingga menurut Majelis Hakim bahwakedudukan/fungsi/tugas/jabatan Tergugat dalam pembuatan Akta Berita Acaratersebut adalah hanya bertugas mencatat WHasil Keputusan Rapat yangdihasilkan/diputuskan oleh para pemegang saham seuai dengan mekanisme danaturan dalam Perseroaan
Register : 24-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN SUBANG Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN SNG
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
AZAM AKHMAD AKHSYA S.H.
Terdakwa:
DIDING ALS DING BIN DUDUNG
507
  • I.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang:Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam perumusan delik merujukpada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam dalamperumusan pasal pidana menunjuk pada orang yang perbuatannya memenuhirumusan delik dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(selanjutnya disingkat UU Narkotika) kata setiap orang ditujukan kepadaorang perseroaan
Putus : 23-06-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt.Sus/2009
Tanggal 23 Juni 2009 — PT. WINN APPLIANCE VS CV. CENTRAL GAS
272220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • APPLIANCE oleh Judex facti,telah merugikan Pemohon Kasasi, karena adanyakata/tulisan WINN pada Perseroaan PT. WINNAPPLIANCE, =menunjukkan adanya kaitan erat atauhubungan antara Merek dagang WINN dan WINN GASdengan nama perseroan PT. WINN APPLIANCE milik PemohonKasasi ;Dirubah /dihilangkan kata/tulisan WINN pada PT. WINNAPPLIANCE menjadi PT. APPLIANCE oleh Judex factimengakibatkan Judex Facti tidak melihat hubungan yangjelas antara Merek dagang WINN GAS dengan namaperseroaan PT.
Putus : 28-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/Pdt/2017
Tanggal 28 April 2017 — AGUSTINUS CAHYO UTOMO vs PASIRAN NOOR SYAMSU
6526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samate Suryatama Rp20.610.000,00 (duapuluh juta enam = ratus sepuluh ribu rupiah) 10.Bahwa sesuai dengan Pasal 5 butir 4 dan 5 dalam akta pendirian, jelas11.bahwa semua pemasukan (inbreng) dan persero adalah merupakanhutang perseroaan kepada yang bersangkutan.
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NARWOKO DANANG WIDODO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
8516
  • Kereta Api Indonesia ( Persero ), yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi Sangat jelas Tergugatsebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanah dan bangunan yangsekarang ditempati Penggugat, yang tercantum dalam Sertifikat HakPakai No. 43/ Kel.
    Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi PT Kereta Api Indonesia ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ),, jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi;7.
    Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api, selanjutnya pada tahun 1998ada pengalihan bentuk dari Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan( Persero ) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan
Putus : 08-11-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 61 /Pdt. G/2016/PN. Pwt
Tanggal 8 Nopember 2016 — DJOCHRA (Penggugat), PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PURWOKERTO ( tergugat I), KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA C.Q KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG C.Q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) PURWOKERTO (TergugatII), MENTERI NEGARA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA C.Q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH C.Q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BANYUMAS ( Turut Tergugat)
769
  • . == 2022 2222Dalam hal ini berkedudukan sebagai diri sendiri dan selaku PerseroKomanditer dari Perseroaan Komanditer CV PANCA DARMA,berkedudukan di Purwokerto, yang anggaran dasarnya dimuat dalamAkta Perseroaan Komanditer tertanggal 09031982 (sembilan marettahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor : 4, yang dibuatdihadapan Soetardjo Soemoatmodjo, Sarjana Hukum, Pada waktu ituNotaris di Purwokerto.Untuk selanjutnya mohon disebut sebagaiPENGGUGAT . = 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnMELAWAN :Nama
Register : 16-05-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 164/Pdt.G/2012/PN.Bks.
Tanggal 13 Agustus 2012 — AGUSTINUS CAHYO UTOMO sebagai Penggugat Melawan 1. PASIRAN NOOR SYAMSU sebagai Tergugat 2. Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat
9812
  • Putusan Perkara No. 164/Pdt.G/2012/PN.Bks 10.11.Bahwa sesuai dengan pasal 5 butir 4 dan 5 dalam akta pendirian, jelas bahwa semuapemasukan (inbreng) dan persero adalah merupakan hutang perseroaan kepada yangbersangkutan.Modal awal CV.Samate Suryatama adalah hutang perseroan,oleh karenaitu karena modal awal bersumber dari harta dan / uang Penggugat, maka sangatberalasan apabila Penggugat menuntut pembayaran hutanghutang tersebut kepadaTergugat.Bahwa Penggugat berdasarkan akta pendirian selain sebagai
Upload : 05-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/PDT.SUS/2010
1. MACROSERVE PTE. LTD, 2. PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA; PT. HIGH DESERT INDONESIA
10372 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 201 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.MACROSERVE PTE, LTD, suatu perseroaan menurutUndangUndang Negara Singapore, berkedudukan di Blk 211Henderson Road # 1003, Henderson Industrial Park,Singapore 159552 ;PT HARMONI DINAMIK INDONESIA, suatu perseroaanmenurut UndangUndang Negara Republik Indonesia, berkedudukan