Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-09-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 K/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2014 — BOLLY A. PRABANTO, selaku pribadi dan/atau Komisaris Utama PT. DEA U-TRADE FUTURES VS MELLY, dkk.
99 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga karenanya sudah seharusnyaTurut Tergugat 1 dikeluarkan dari posisinya sebagai pihak dalamperkara ini;1.2 Bahwa Turut Tergugat 1 hanyalah badan usaha yang menjalankanfungsi pengaturan mandiri (Self Regulator Organization/SRO) denganmenjalankan tugas, kewajiban dan wewenang berdasarkan undangundang (vide Pasal 16, 17 dan 18 UndangUndang Nomor 32 Tahun1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi), antara lain untukmenyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untukkegiatan jual beli
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penuntut Umum: BENI PRIHATMO,SH Terdakwa: SUYOTO Bin KARSONO
426 — 29
  • kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpin berasal dari bahan baku kayu bulat yang sahdan di olah oleh industri primer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secaraself assessment melalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIGPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) sesualkompetensinya.halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2017/PN.Wng(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 26-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/PID/2020/PT JAP
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ELO HUBI Diwakili Oleh : Fatiatulo Lazira, S.H.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARY ASSO Diwakili Oleh : Fatiatulo Lazira, S.H.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUVINUS TAMBONOP Diwakili Oleh : Fatiatulo Lazira, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADRIANUS Y. TOMANA, SH.,MH
74 — 28
  • Akan tetapi judex factieseharusnya berpegang pada prinsip kehatihatian(precautionary principle)Halaman 24 Putusan Nomor 38/PID/2020/PT JAPsebagai sikap mawas diri atau self awareness yang dipengaruhi daridalam diri, dalam membacakan putusan a quo. Artinya para pihak telahmenyetujul hanya dilakukannya pembacaan identitas dan amar, namunjudex factie tetap berpedoman pada pasal 195 KUHAP jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 28-11-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGA RAKSA terhadap KURATOR PT. KS. TRADING INDONESIA (Dalam Pailit)
145 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dankepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Penjelasan Pasal 2 ayat 1Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan berdasarkan sistem self
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon:
ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
124 — 124
  • Hal ini merupakanpengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secara universal,yang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, Sseseorangtidak boleh dikatakan telah memenuhi unsurunsur Suatu tindak pidana hanyakarena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.TENTANG RELEVANSI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TECHNOPIA JAKARTA
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penelitian atas SPT TahunanPPh2008Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)tidak mengisi lampiran khusus 3A yaituPernyataan transaksi dalam hubungan istimewa.Bahwa dalam hal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)harusmengisi lampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapatmembuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transferkepada afiliasi yang telah dicantumkan secara self
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-06-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — PUTUT BAMBANG ADI ASMORO M e l a w a n PT. Bank Danamon ( Persero ) Tbk, dkk
28 — 5
  • bukti bukti suratberupa :IBuktiP1 berupa foto copy KTP Nik. 3515162911670002 atas namaPutut Bambang Adi Asmoro ;2BuktiP2 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 495 Tahun2009 , Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;3BuktiP3 berupa foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 0000132/PK/02320/1200/0312 tertanggal 15 Maret 2012 ;4BuktiP4 berupa foto copy surat tertanggal 2 Desember 2013 dariPutut Bambang Adi Asmoro ( Debitur ) ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/LH/2020/PN Plk
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.KRISTIANO, S.H
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
4.BERNARD E.K. PURBA, S.H.,M.H
Terdakwa:
SEFTIAN ARIADI Bin AHMAD JUNAIDI Alm
284 — 21
  • SELF! (buruh harian)serta yang membayar upah kepada karyawan tersebut adalah saksi danTerdakwa SEFTIAN ARIADI Bin AHMAD JUNAIDI (Alm);Bahwa untuk upah yang saksi dan Terdakwa SEFTIAN ARIADI BinAHMAD JUNAIDI (Alm) berikan kepada para karyawan yang bekerja diLokasi tambang Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kel. Tumbang Tahai Kec. BukitBatu Kota Palangka Raya Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TIEGA MANGGIS VS DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA, DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA (DIRJEN MINERBA), KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) - RI;
105 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganpenjelasan Pasal 9 ayat (1):.. dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerimamanfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuanjumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untukmenghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkansendin (self assesment),b.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
RONY SAHRONI
261 — 360
  • Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan~ sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).
    Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitunganHalaman 81 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckre benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.
    Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajiob Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ERRY ASYARI Bin ASMI MAKKA
285 — 100
  • dan Kantor Layanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.Pig.4)5)6)7)Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisniskantor cabang dan kantor layanan sesuai dengan kebijakanBNI.c) memastikan pelaksanaan self
    Kantor Layanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.Plg.5)6)7)8)a) membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisniskantor cabang dan kantor layanan sesuai dengan kebijakanBNI.c) memastikan pelaksanaan self
    Memastikanpelaksanaan self assement pada unitunit operasional berikutpelaporanya kepada BQA sesuai dengan ketentuan ;d. Memantau danmemastikan bahwa perbaikan / penyempurnaan temuan hasil audit(intern / ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana / saranperbaikan yang diberikan oleh auditor ;. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap pemimpin bidang pelayanannasabah dalam usaha :a. Penyediaan kebutuhan kas besar di kantor cabang dan kantorlayanansecara efeketif ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA
77 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalamhal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengisilampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan /menjelaskan bahwa penentuan harga transfer kepada afiliasiyang telah dicantumkan secara self assessment dalam formulirlampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar(arms length);Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1083/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT. TALUK KUANTAN PERKASA
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, makaPemohon Banding berkesimpulan bahwa penetapan kembali perhitunganBea Keluar melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP196/WBC.03/2011 tanggal 30 November 2011 adalah tidak tepat danbertentangan dengan prinsip kejujuran yang dianut dalam UU Kepabeananyang berdasarkan sistem self assessment.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juli 2014 — JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
66 — 46
  • ., berlaku juga ketentuan klasifikast MAJOR menunjukSE KP BRI NOSE: S.25DIR/DMR/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangRCSA (Risk Control Self Assesment), di mana temuan klasifikasi MAJOR,mulai dari berdampak tinggi yaitu nilainya di atas 0,1% s/d 0,3% daripendapatan unit kerja. Berarti berlaku juga konsep materialitas. Padapelaksanaan audit di Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 24-09-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.Btg
Tanggal 1 Juli 2014 — NY. GLADYS INGGRID TENGKER VS ANATJE SIGARLAKI, DKK
84 — 36
  • BankDanamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed Marked melalui suratnya nomor729/ALUSEMM/0713 tanggal 29 Juli 2013 ;i13.14.S,16.1%Zlbahwa atas permohonan lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan dari Tergugat VIIIselaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Tergugat Ix mengeluarkansurat nomor S143/WKN.16/KNL.01/2013 04 September 2013 tentangpenetapan jadwal lelang dan selanjutnya kreditur pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama fn casu Tergugat VIII) mengumumkan penjualan lelang dimaksudyaitu
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 09/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS
Tanggal 18 Maret 2016 — DRS.SYAHMINAL YONNIDARMA,MM BIN DAPUR TK SUTAN
147 — 72
  • Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik.d.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-09-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 215/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 31 Juli 2019 — MARTINUS GUNAWAN MELAWAN .BUDI CAHYONO 2.WIGIEG SASONGKO 3.RIMA NATA RANGA WUNGU 4.PT. KARYA ZIRANG UTAMA cabang Depok 5.PT tiarindo 6.PT ARTHA ASIA FINANCE 7.PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk 8.WIEGEG SASONGKO 9.RIMA NATI RANGA WUNGU 10.PT CLIPAN ASIA FINANCE
209 — 204
  • Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan ManufacturerDump Truck and Other Special Purpose special, yang menerimapemesanan untuk pembuatan Self Loader dari PT. Emi MerapiIndonesia dimana ketika itu Tergugat Rekonpensi menjabat sebagaiDirektur;3.2. Bahwa PT. Emi Merapi Indonesia (ketika itu Tergugat Rekonpensisebagai Direktur) telah meminta bantuan kepada PenggugatRekonpensi untuk dapat membantu memberikan dana talangan ataspemesanan atau pengadaan 3 (tiga) unit mobil Hino FL 260 JWkepada PT.
    Kerugian MaterilKehilangan dan/atau tidak mendapatkan keuntungan bila danatalangan sebesar Rp. 363.423.000, (tiga ratus enam puluh tiga jutaempat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) diinfestasikan ke bisnispembuatan Self Loader dengan nilai keuntungan 25% (dua puluhlima persen), terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengandiajukannya gugatan Rekonpensi aquo oleh PenggugatRekonpensi, yaitu selama 22 (dua puluh) bulan, yang perinciannyasebagai berikut:Modal dasar x 25%:Rp. 363.423.000 x 25% =
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-02-2012 — Upload : 01-04-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 690/Pid.B/2011/PN.MKT
Tanggal 15 Februari 2012 —
55 — 9
  • Bank persepsiYang telah ditunjuk Oleh Pemerintah.e Bahwa untuk wajib pajak untuk pelaporan pasal 25 wajib pajakmelaporkannya di Kantor Pelayan, Pajak madya Sidoarjo dan untuk21pasal 21,pasal 23 dan pasal 4, ayat 2 di Kantor Pajak PratamaMojokerto.Bahwa mekanisme suatu BPR melakukan kewajiban pembayaranpajak adalah wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya, kKemudianmenyetorkan sendiri dan melaporkan pajaknya tersebut sendirikekantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah( self
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penuntut Umum: BENI PRIHATMO,SH Terdakwa: TRIYANTO alias GOTREK Bin TUKIJAN
401 — 19
  • Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpin berasal dari bahan baku kayu bulat yang sahdan di olah oleh industri primer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secaraself assessment melalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIGPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) sesualkompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1543/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYABUMI AGROLANGGENG
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.Jelas artinya melaporkan asalusul atau sumber dari objekpajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan.Selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyebutkanbahwa:Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harusdilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukanuntuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.Bahwa dalam sistem self