PUTUSANNomor 235/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediamandi Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, KabupatenBanggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempatkediaman di Desa Baka, Kecamatan

PUTUSANNomor 67/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Iburumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bungawon,Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagaiPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

ataudipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

/PN.Ptsdibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf bhanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupakayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulatyang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin ; Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka (38) PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yangselanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil HutanKayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu:1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Logo VLegal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga SertifikasiVLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat url eSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut:a.eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Modul Employee Self Service;berikut quota 79,5 mandays untuk 33 item Customization dan 12item Enhancement.Masa Garansi/Jaminan dari TERGUGAT ini berlaku selama 1 (Satu)tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (UserAcceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbuktitelah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1angka 1.4. dan angka 1.5.

Sedangkan untuk modul Travel Management dan modulEmployee Self Service tidak pernah dilakukan pengujian (testing).Dari 4 (empat) modul yang akan diuji, hanya modul Personal Datadan modul Benefit & Loan saja yang benarbenar diuji dan hasilnyadiberi catatan accept with notes.Fakta TERRGUGAT gagal membangun dan menyediakan LinovHRsystem, yaitu :a) Implementasi Modul Organization Structure dan Personnel Kondisi modul Curicullum Vitae tidak bisa diklik.

Kebutuhan Hexindo mengenai loan and benefit belum adamenunya di dalam sistem, kebutuhan tersebut adalahHousing loan menjadi 3 action mutasi, yaitu mutasi single,mutasi family, mutasi tanoa family menggunakan modul loan.f) Implementasi Modul ESS Tidak pernah dilakukan User Accepting Testing atasEmployee Self Service, baik UAT untuk ESS admin maupununtuk ESS dari sisi karyawan.Catatan kegagalan system tersebut telah berkalikali dikeluhkan(Komplain/Teguran) dan disampaikan oleh user Penggugat kepadaTim

PelaksanaanPenerbitan Ketetapan Pajak.". bahwa SPT Masa PPN Juli 2008 yang dilaporkan oleh Pemohon Bandingpada tanggal 20 Agustus 2008 sesuai BPS Nomor: S00044680/PPN1107/WPJ.07/KP.0603/2008 dengan status SPT LebihBayar Rp 20.358.529.481, yang dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya (Agustus 2008) dan tidak ada pembetulan atas SPT MasaPPN Masa Juli 2008 merupakan SPT Masa PPN yang dilaporkan dandiakui sendiri oleh Pemohon Banding sesuai dengan sistem pemungutanpajak yang dianut di Indonesia yaitu sistem Self

Dalamsistem Self Assessment maka wewenang untuk menentukan besarnyapajak terutang ada pada Pemohon Banding sendiri dan PemohonBanding bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkansendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur danhanya mengawasi.bahwa dengan demikian, fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPNbagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan sarana untuk melaporkandan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBMyang terutang dalam suatu Masa Pajak

kemudianterdakwa =s yang berada dibelakang boncengantersebut berhasil merebut dan menarik talihandphone saksi SELFI hingga putus , sehinggahandphone tersebut lepas dari kalungan lehernyakemudian terdakwa bawa kabur dan melarikan dirikearah barat ;> Bahwa terdakwa lakukan setelah handphonetersebut berhasil terdakwa bawa kabur kemudianteman terdakwa AGUS alias OPLOS = menyuruhmengeluarkan sebilah clurit yang ditaruh didalamtasnya untuk menakut = nakuti saksi SELFIapabila mengejarnya, kemudian saksi SELF

112mengejar laju sepeda motor AGUS alias OPLOSkemudian clurit tersebut terdakwa acung acungkan kearah SELFI dan akhirnya saksi SELF!

adalah berdasarkan atas adanya permintaan28dari PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self EmployedMass Market in casu Terlawan II sesuai dengan suratnyaNomor:03/SP/LELANG/2010 = tanggal 11. januari 2010 sihailPermohonan Lelang.. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, pihak penjual(Terlawan Il) telah menyampaikan persyaratan persyaratanlelang, karenanya dalil dalil Para Pelawan padaperlawanannya adalah tidak beralasan sama sekali dan harusditolak..

Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara aquo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PTBank Danamon Indonesia,Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan II sebagai pemegang HakTanggungan, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6Undangundang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungandinyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obiek Hak Tanggungan afas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum

Divisi Self Employed Mass MarketNomor:03/SP/LELANG/2010 hal Permohonan Lelang;Diberi tanda T.III 3 ;Foto copy dari foto kopynya Sertifikat Hak TanggunganNo.657/2008 tanggal 3 April 2008 ;Diberi tanda T.IIl 4a ;Foto copy dari foto copynya Akta Pemberian HakTanggungan No.131/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;Diberi tanda T.III 4b ;Foto copy dari foto copynya Surat PT Bank DanamonIndonesia Tbk.

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Surat PT.BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market(SEMM) Nomor:03/SP/Lelang/2010 tanggal 1 Januari 2010tentang Rincian Kewajiban DebiturDiberi tanda T.III 7 ;12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor : 03/SP/LELANG/2010 tanggal 11 Januari 2010 PerihalLimit Lelang ;3Diberi tanda T.III 8 ;13.

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT.Bank DanamonIndonesia, Tbk.Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Nomor :C.3 03/SP/LELANG/2010 tanggal 18 Januari 2010 halPemberitahuan Lelang ;Dibei tanda T. IIl 11 ;16. Foto copy sesuai dengan alsinya Pengumuman Lelangpertama melalui slebaran tanggal 20 Januari 2010 ;Diberi tanda T.III 12a ;17.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

Dandisamping itu kayu bulat maupun kayu olahan tersebut pada saat diangkutharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessmentmelalui aplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebutSIPUHH.

TERHADAP PUTUSAN POKOK PERKARA.1.Judex facti telah melebihi kewenangannya dan keliru dalammenerapkan sistem self assessment yang dianut dalam sistemhukum Perpajakan Nasional.1. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 16menyatakan :1... Tergugat bukan melaksanakan kontrol dengan baik namunmenghitung sendiri dengan mengabaikan penghitungan yangdilakukan Penggugat .....

Bahwa judex facti telah keliru di dalam menerapkan sistem selfassessment karena judex facti di dalam memberikan pertimbanganhukumnya tidak didasari oleh ketentuan perundangundangan dalamsistem hukum perpajakan nasional yang saat ini belaku.Menurut sistem Self Assessment, Wajib Pajak memang dipercayapenuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiriHal7 dari 13 hal. Put. No. 263 K/Pdt//2006kewajiban perpajakannya.

;Bahwa seandainya sejak wal laporan SPT Masabulanan tersebut sudah dipertanyakan/ditegur sudahpasti Pemohon Banding segera bereaksi dan segeradapat memenuhi kewajibannya tersebut;Bahwa logikanya tidak mungkin Pemohon Banding akanbermasa bodoh dengan tidak memenuhi' kewajibantersebut karena akan berakibat fatal seperti saatint yang bisa membuat Pemohon Banding bangkrut;Bahwa alasan dari Aparat KPP Gorontalo karenaperpajakan menganut Sistem Self Assesment, dianggapsemua Waj ib Pajak mengetahui Undang

No.31 B/PK/PJK 200728kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usahadilakukan untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak"Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)dalam self assesment system merupakankewajiban dari Wajib Pajak itu sendiri dannantinya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)atas permohonan dari Wajib Pajak tersebutmenerbitkan Nomor Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (NPPKP) sepanjang telah memenuhiTaatbestand yaitu peristiwa perbuatan hukumyang dapat dikenakan pajak.Jadi Wajib Pajak berstatus

Selain itu,sesuai dengan prinsip self assesment system,Wajid Pajak diharapkan aktif untuk mencariinformasi akan hak dan kewajibannya sebagaiWajib Pajak, terlebih lagi Wajib Pajak sudahdiberikan Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor : KEP257/WPJ.13/KP. 0203/2001sejak tanggal 20 April 2001.Anggapan Wajib Pajak bahwa kurangnya sosialisasdari KPP Gorontalo bertentangan dengan kenyataanyang ada, dimana penjualan Wajib Pajak kepadaBadan Pemungut telah dipungut PPNnya oleh BadanPemungut.

Perseroan Terbatas berkedudukan di Taman Krisna Permai No. 12,Tegal Jaya, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yangHalaman 3 Putusan No. 24/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Sbyberlaku di Negara Republik Indonesia, dimana TERMOHON PKPU merupakanPerusahaan yang bergerak dibidang pembangunan kawasa perumahan (realestate);Bahwa untuk keperluan Pelunasan utang eksisting dan pembiayaan kemballatas penggunaan dana sendiri (Self

Tabanan; (Bukti P2)Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dalam perkembangannyaPEMOHON PKPU telah memberikan Fasilitas Kredit/Utang kepadaTERMOHON PKPU antara lain pembiayaan kembali atas penggunaan danasendiri (Self Financing) untuk pembangunan proyek, yang mana berdasarkanPasal 2 Butir 2.1 Akta perjanjian kredit No. 41 tertanggal 20 Mei 2016,Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU, FasilitasKredit sebesar Rp. 120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar rupiah);Bahwa

BPR Indra Candra.Bahwa selanjutnya karena Termohon PKPU membutuhkan dana yangcukup besar untuk memenuhi kewajiban kepada Konsumen dan terjadikesulitan pembayaran pinjaman kepada 8 (delapan) Bank dan 1 (satu)Koperasi tersebut diatas, maka Termohon PKPU I mencari penyandangdana untuk pelunasan atas Hutang Eksisting dan pembiayaan kembaliatas penggunaan dana sendiri (Self financing) untuk pembangunanproyek, dan yang dapat menTake Over utang Termohon PKPU tersebutdan selanjutnya Termohon PKPU I mengajukan

(Bukti TI3) yang menyetujuimemberikan Fasilitas Kredit Sampai dengan sejumlah Rp.120.000.000.000, (Seratus dua puluh milyar rupiah) yang akan digunakanuntuk pelunasan Hutang Eksisting dan pembiayaan kembali ataspenggunaan dana sendiri (Self financing) untuk membangun proyek, yangtertuang dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 41, Tanggal 20 Mei2016 yang dibuat dihadapan Gusti Kade Oka, SH, Notaris di Tabanan.

pajak meskipun saat itu Terbanding telan melakukanpemeriksaan karena PPN Masukan yang Pemohon Banding ungkapkan didalam SPT PPN Masa Pajak Januari, Mei, September, dan November 2009Pembetulan 1 tidaklah ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan,melainkan Pemohon Banding ungkapkan sendiri secara suka rela.Disamping itu, menurut pendapat Pemohon Banding pengkreditan PPNMasukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tidak menimbulkan adanyakerugian bagi Negara;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan prinsip self

Jombang ;e Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelaminperempuan yang dilahirkan di Blitar pada tanggal : 12 Juli 2010, diberi nama :SELF!

kelurahan Wonokriyo,Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalamPengadilan Negeri Kebumen, telah tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiatau) = menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuktanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula adanya laporahdu@brkal imasyatakat bahwa ada Orang yang mencurigakan pada waktu = dan tempatHal SCT TE Fal CPUs SA No BAP EPE: SELF

danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena bahwa in casu mengenai rentang waktuantara PEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

Kemudian sebetulnya kelemahan dari regulasiPNBP adalah tidak seclear dari regulasi pajak yang jelas adalah self assesment danapabila apa yang tidak disampaikan oleh wajib pajak merupakan pelanggaran dankemudian ditemukan data, karena tidak mungkin diperiksa kalau tidak ada temuan.Kementerian juga sebenarnya punya pemeriksa sendiri dan untuk PNBP disiniBPKP juga mempunyai tim untuk optimalisasi, dan bisa berkalikali diperiksa,dimana letak kepastian hukumnya, bukankah undangundang itu menjaminkepastian

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Didalam PNBP memang tidak disebutkan self assessment atau Officeassessment atau with holding, hanya dalam aturannya dikenal ada PNBP yangdibayar oleh wajib bayar sendiri dan ada yang dihitungkan oleh Pemerintah, itujenisnya berbedabeda. Hanya di analogkan, kalau dihitung sendirisendiri olehwajib bayar adalah self assessment, sementara yang dihitung oleh petugas dariinstansi pemungut ini yang disebut official assessment.

assesment dimintauntuk menyampaikan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan self assesmentPT.

Dalam PermenKominfo Nomor 19 Tahun 2010 ini diatur bahwa harus dilakukan self assesment 1bulan sebelum jatuh tempo, pada bulan April kita sudah meminta agar dapatbertemu dengan Pihak PT. Moratel dan kita sudah ketemu dan sudah dilakukankoreksi dan sebelumnya kita sudah menyampaikan setelah membayar secara selfassesment, agar menyerahkan laporan keuangan secara lengkap sebagai dasar kitamelihat perhitungan mereka.

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal daripemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPLPKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai rentang waktu antaraPEB dengan Perkiraan Keberangkatan Kapal yang didalilkan olehTerbanding adalah bertentangan dengan prinsip Self

PUTUSANNomor 193/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Jalan GunungLatimojong, Kelurahan Mangkio Baru, KecamatanLuwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 41 tahun, agama

Bahwa selain namanama tersebut di atas tidak ada lagi ahli warislainnya dari almarhum Mohamed bin Ajan (Bin Self);6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian sesuai ketentuanhukum faraid Islam yaitu menentukan siapasiapa yang menjadi ahiwarisnya;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk memberikan putusan :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.