Ditemukan 206 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — DT. MUDA RAHMANSYAH VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMATERA UTARA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN., II. ROMULO ATAU ROMULO PANJAITAN;
46 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muda Rahmansyah terletak di Jalan Merdeka, DesaPerdagangan III/Il, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat a quobersifat individual karena tidak ditujukan kepada umunm, tetapiberujud dan nyatanyata secara tegas menyebut Sertifikat HakMilik yang dibatalkan itu adalah yang terdaftar atas namaPenggugat;Halaman 5 dari 35 halaman.
Register : 03-04-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Bdg Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 36
148 — 36
perjanjian pinjammeminjam, yang mana frasa Simpanan berartisejumlah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasilain atau anggotanya dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka,jadi jelas disini tidak ada hubungan pemberian kuasa antara penyimpandana (incasu PARA PENGGUGAT) dengan Koperasi Indosurya Cipta(Incasu TERGUGAT 1), karena Koperasi ISP tidak diberikan kKewenanganuntuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran menjadi tertarikCEK dan BILYET GIRO seperti halnya BANK UMUNM
Register : 22-09-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Blk Tanggal 1 Desember 2016 — Terdakwa I. MUHAMMAD JAMRI SAMAD Bin SAMAD, Terdakwa II. ASHARI KAHRIR, S.Sos.,M.Pd., Bin KAHRIR KAHAR,JPUSARWANTO, SH
103 — 22
103 — 22
JUMRI meskipuntelah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas permintaanPenuntut Umunm yang disetujui oleh para Terdakwa, maka keterangan SaksiFARDI ARYADI Bin MUH.
Register : 06-06-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 268/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST Tanggal 3 Desember 2014 — SUNESH RATTAN LADHARAM >< KAMLESH MOTIRAM KALWANI,Cs
306 — 100
306 — 100
SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN KARENA BERSIFAT UMUNM ; Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syaratsyarat untuk mengajukangugatan karena bersifat UMUM. Ini tidak diperkenakan, sebagaimana ditetapkandalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No.20) Pasal 199 ayat (1) Rechtsglement Buitengewesten (L.N. Tahun 1927 No. 227)dan Pasal 7 UndangUndang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N.
Register : 28-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 2090/Pid/2021/PT MDN Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GUNTUR SIRINGO RINGO Diwakili Oleh : HILMAN ARFANDI SIREGAR, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAULITA SARI SH
97 — 103
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAULITA SARI SH
97 — 103
SeratusDelapan Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran Penitipan Sementara SelamaTiga Bulan (25615 s/d 2592015), tertanggal 25 Juni 2015 ditandatanganioleh GUNTUR SIRINGORINGO dan HILDA OKTORA S. di atas meterai 6000dengan menyerahkan berupa 1 (satu) Iembar Surat Keterangan Ganti Rugiatas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak denganGUNTUR SIRINGORINGO sebagai pihak kell, tertanggal 6 Maret 2010,LALU JIKA UANG SEBESAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAHBERMASALAH SEBAGAIMANA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUNM
Register : 29-01-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 5/G/2014/PTUN.JBI Tanggal 16 Juli 2014 — PT. PERTAMINA EP melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, MUSRIYATI dan FACHRUDDIN
177 — 101
177 — 101
Tapisaksi tidak tahu, apakah pihak yang berbatasan itu diundang atau tidakoleh pemohon pengukuran;Bahwa pengukuran bidang tanah di lokasi sebagaimana dimaksudkandalam obyek sengketa, dilakukan secara umunm/global, danHalaman 39menyeluruh berdasarkan batasbatas yang ditunjukan olehPemohon; Bahwa saksi tidak mengetahui (lupa) berapa luas bidang tanah yangdiukur secara umum/globaltersebut;Bahwa baru setelahnya pembagian bidangbidang tanah dari hasilpengukuran global tersebut saksi kemudian membaginya
Register : 12-02-2014 — Putus : 02-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.B/2014/PN.MSH Tanggal 2 Mei 2014 — Jaksa Penuntut:
YULIA MISA LATUCONSINA,SH.
Terdakwa:
MAHDER ALI ROLOBESSY alias ONGEN
56 — 17
56 — 17
KPUD Kab.SBT adalah uangmilik Negara yang peruntukannya untuk pembayaran Honor PPSdan PPK pada Pemilu Legislatif daerah Kab.SBT ;Hal 36 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH37Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, makaMajelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsurunsur tindakpidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan penuntut umunm
Register : 14-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 184/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
1.YAATULO LAIA
2.TALIZIDUHU LAIA
3.FATIZIDUHU LAIA
4.KLETUS TALIWOLO'O LAWOLO
Tergugat:
KEPALA DESA TUHEGAFOA
160 — 99
1.YAATULO LAIA
2.TALIZIDUHU LAIA
3.FATIZIDUHU LAIA
4.KLETUS TALIWOLO'O LAWOLO
Tergugat:
KEPALA DESA TUHEGAFOA
160 — 99
87 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, makakeputusan Tergugat telah memenuhi unsur yang bersifat konkrit,individual dan final berdasarkan halhal berikut :3.1 Bersifat konkrit, artinya yang disebutkan dalam keputusanTergugat tidak abstrak, namun berwujud dan menyatakansecara tegas : Memberhentikan dengan hormat ParaPETRA 5, mmm ee3.2 Bersifat individual, artinya keputusan Tergugat secara tegasditujukan kepada Para Penggugat dan jelas perihalnya tidakditujukan kepada umunm
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS. Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT:
-Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM.
TERGUGAT:
-BUPATI BANGLI;
386 — 324
386 — 324
jabatan;Bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm
Register : 22-05-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 251/Pdt.G/2017/PA.YK Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 28
117 — 28
Oleh karena ituMENOLAK UNTUK SELURUHNYA MATERI GUGATAN PARAPENGGUGAT tersebut;Bahwa MENOLAK untuk seluruhnya terhadap dalil Posita Gugatan ParaPenggugat yang disebutkan dalam Bagian V Gugatannya (Vide Halaman19 s/d Halaman 20), karena semua dalil itu yang berhak mengadili danmemutus, BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA, akan tetapi merupakan HAK DAN KEWENANGAN padaPERADILAN UMUNM , karena materi Gugatan tersebut sudah memasukiHAK KEBENDAAN.
Olehkarena itu MENOLAK UNTUK SELURUHNYA MATERI GUGATAN PARAPENGGUGAT tersebut;Bahwa MENOLAK untuk seluruhnya terhadap dalil Posita Gugatan ParaPenggugat yang disebutkan dalam Bagian V Gugatannya (Vide Halaman19 s/d Halaman 20), karena semua dalil itu yang berhak mengadili danmemutus, BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA, akan tetapi merupakan HAK DAN KEWENANGAN padaPERADILAN UMUNM , karena materi Gugatan tersebut sudah memasukiHAK KEBENDAAN.
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016 Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
75 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersifat konkrit karena yang disebutkandalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak absrak, tetapi berujud dannyatanyata secara tegas menyebutkan tanah seluas 4.396,58 Ha yangterletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah Kabupaten LabuhanBatu, Provinsi Sumatera Utara ;Bahwa Sertifikat HGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013,sesuai Surat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukankepada umunm
Register : 18-01-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 16/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 24 Mei 2012 — Laurel Heydir, S.H., M.H;Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode Tahun 2012-2017
50 — 24
50 — 24
olehbadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku , yang bersifat konkret,individual, dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukm perdata ;Menimbang, bahwa pengertian Konkret artinya objek yang diputuskan dalamKeputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak , tetapi berwujud tertentu atau dapatditentukan dan bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak tidakditujukan untuk umunm
Register : 10-07-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 7 Januari 2016 — IMELDA DIENA FITRI;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.SILVIA ANDREA ARDI WIBOWO
47 — 29
47 — 29
menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ;Bahwa Tergugat jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.Sedangkan Keputusan Tergugat bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak,Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor: 155/G/2015/PTUN.JKT.melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Sertifikat HakMilik ;Keputusan Tergugat bersifat individual, karena Keputusan Tergugattersebut tidak ditujukan/diperuntukkan untuk umunm
Register : 15-09-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 39/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 24 Januari 2018 — BADARUDDIN MELAWAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK, PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG TANJUNG KURAS
87 — 30
87 — 30
2017sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu SerentakSeKabupaten Siak Tahun 2017 ;Bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objekgugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual, dan final denganalasan sebagai berikut:a) Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo bersifatkonkrit karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat 1dan Tergugat 2 tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;b) Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo bersifatIndividual karena tidak ditujukan kepada umunm
Upload : 13-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 83/ PDT/ 2016/ PT BTN 1. AYANAH binti AYUMI, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kp. Geradog RT 08/01, Desa Tegal Sari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
2. ELIS binti AYUMI, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di Kp.Kecok.RT 05/01,Desa Jeunjing-Cisoka-Kabupaten Tangerang keduanya adalah ahli waris dari Almarhum AYUMI bin DULOH berdasarkan keterangan waris tanggal 10 April 2014, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Samuel Kikilaitety,SH, pada Law Firm Samuel Kikilaitety, S.H. & Partners, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Bambu Betung IV No.10 RT 006.RW 05 Bojong Indah - Jakarta Barat 11740 berdasarkan surat kuasa khusus no.099/BDNG/G//III/2016 tanggal 10 Maret 2016 no.434/SK Pengacara/2016/PN.Tng untuk selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;
M E L A W A N
1. SUHERMAN, pekerjaan wiraswasta,bertempat tinggal di jalan Kp. Tapos RT.003/RW.001, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. SAâÃÂÃÂDIAH, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp Pete RT 002/RW 003 Kecamatan, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. M.NURDIN, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal Kp.Pete RT 002/ RW.003, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. NENENG, pekerjaan Ibu Rumah tangga,bertempat tinggal di Kp.Pabrik RT 005/RW 003, Kecamatan Tiga raksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberi Kuasa Hukum kepada Gimel Nainggolan, S.H., Iwan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum G.A& Partners beralamat kantor di Perum Permata Balaraja Blok D1 No. 06 Rt.10/Rw01 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten.Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2015,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 September 2015 No.1572/SK Pengacara/2015/PN.Tng;
5. CAMAT TIGA RAKSA, beralamat di jalan Aria Jaya Sentika Nomor 19 Tiga raksa, KabupatenTangerang, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada H.Deden Syuqkron, SH.,M.H., Amaliyah, S.H., Rina, S.H., M.H., Supriyanti, S.H., Para Advokat dari Law Office SYUQRON & PARTNERS, Advokat Mediator Kurator & Pengurus beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Moderland Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa No.590/31-KU.Trk/2016 tanggal 26 April 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No.739 tanggal 28 April 2016 selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V ;
36 — 18
36 — 18
Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangandibidang pemerintahan, ketenttaman dan Ketertiban umunm,pembangunan, pengembangan ekonomi dan Pendapatan Daerahdan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya ;i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan ;j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnyaterkaitdengan kegiatan pemerintahan kecamatan ;k.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/PDT.SUS/2010 ROBERT PARUHUM SIAHAAN, SH.; PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 466 K/Pdt.Sus/2010perkenankanlah Penggugat Rekonpensi menguraikan faktafakta yangterkait, yakni sebagai berikut :Bahwa, hingga bulan Mei 2007 Penggugat Rekonpensi menjabatsebagai Manager/ Department Head/ Kepala Bagian Personalia/Umunm/ Sekretariat;Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2007, Tergugat Rekonpensimengalihkan Jabatan Kepala Sekretariat kepada Sdr.
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 180/Pdt.G/2016/PN Wat P : SUMINTO (ahli waris WONGSO TARUNO, Alm)
T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon progo, dkk
143 — 41
143 — 41
obscuur libel berkaitan letak usaha tambak yangdikelola Penggugat diatas tanah Paku Alam Ground (PAG). tidak jelasbatasbatas yang disebutkan oleh Penggugat sedangkan lokasitersebut merupakan tanah milik Kadipaten Pakualaman dengan statusPaku Alam Ground (PAG) di Desa Palihan;EKSEPSITERGUGAT Il pada pokoknya sebagai berikut :Pengadilan tidak berwenang mengadili secara absolute (Kompetensiabsolute) oleh karena tuntutan/oermohonan keberatan ganti rugipengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umunm
Register : 29-05-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 403/Pid.Sus.LH/2017/PN.Smg Tanggal 6 Juli 2017 — SULKAN Bin NAM
434 — 34
434 — 34
Kayu jati yang sudah terpasangsebagian sebagai rangka atap gapura/gerbang pemakaman umunm, tidakdibawa dan serahkan ke Polsek Mijen sebagai barang bukti, melainkanmasih tetap berada di posisi asalnya yaitu teroasang di gapura masukpemakaman umum, mengingat lokasi RW.
Register : 28-11-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 26 April 2017 —
118 — 134
118 — 134
BAHWA PENGALOKASIAN LAHAN DI PULAU BATAM MENGACUPADA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM YANGBERSIFAT KHUSUS; BUKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 40TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNABANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH ADALAHPERATURAN YANG BERSIFAT UMUNM ;Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat sebelumnya,Tergugat selakupemegang hak pengelolaan atas tanahtanah dipulaubatam berwenang untuk menyerahkan bagianbagian daritanah Hak
Register : 24-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. Tanggal 28 Nopember 2016 — AHMAD ZUHRI NASUTION, SH
LAWAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN
43 — 15
43 — 15
Point suratsuratyang tercantum didalam surat Direktur SDM &UMUNM tersebut, pada sebahagian utama,tidak mendukungkesimpulan pertimbangan untuk dapat digunakan menerbitkankeputusan PHK kepada Penggugat.