Ditemukan 2225 data
126 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan",bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: Denganberpegang teguh pada oprinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai bernkut meningkatkan penerapan prinsip self
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
68 — 35
Adapun bentukdan tujuan kredit sebagai tertuang dalam Pasal 3 perjanjian tersebutadalah berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembelian 12 unit kendaraantransportasi dengan perincian sebagai berikut :a. 3 unit Big Bus Mercedes Benz Type OH1526 59 seat Rp. 4.488.000.000,b. 4 Unit Big Bus Mercedes Benz type OH1526 47 seat Rp. 5.960.000.000,c. 2 Unit Medium Bus Mitsubishi type FE 84G 29 seat Rp. 1.420.000.000.d. 3 Unit paket commuter DX, Isuzu type NKR 55 Rp. 1.230.000.000.TOTAL Rp. 13.098.000.000,Self
4996 — 10864
menafsirkan melaksanakan UndangUndangsedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan dengan UndangUndang, satusatunya cara yang paling aman adalah dengan caracara yang ketidak tahu,SOP atau peraturan pimpinan misalnya ;Bahwa engenai UndangUndang No. 28 tahun 1999, difinisi PenyelenggaraNegara dalam UndangUndang No. 28 tahun 1999 itu sama artinya dengandifinisi pejabat publik antikorupsi pada artikel 2 ;Bahwa di dalam sistem hukum kita dalam retivikasi ada 2 sistem yangdipakai, hukum International yang disebut Self
Emplimenting Regulation danNon Self Emplimenting Regulation, Indonesia menganut Non SelfEmplimenting Regulation, manakala kita retivikasi itu tidak mutatis mutandissebagai hukum Nasional, karena kebiasaan kita ada yang namanyaEmplemeting Registration, ada UndangUndang tentang pengesahan,begitu ada UndangUndang tentang pengesahan lalu karena UndangUndang itu menyangkut UndangUndang yang lain yang sudah berlaku,maka diperlukan perubahan dalam UndangUndang itu, itu hukum positif,kalau itu sudah dirubah
mengenai conflict of interest, sehingga secara strukturUndangUndang KPK sendiri mustahil diterjemahkan bahwa kolegial kolektifharus dan wajib 5 ;Bahwa lembaga independen di negara lain pun menggunakan kolegialkolektif metode pengambilan keputusannya mayoritas sederhana, miripdengan legislatif asembling ;Bahwa seharusnya lembaga negara independen, pekerjanya pun harusindependen, maka karyawan lembaga independen harusnya bukan pegawainegeri sipil ;Bahwa ada satu ciri lembaga independen yang bersifat self
regulatory body,artinya bisa mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak menyalahi aturanperundangundangan yang diberikan kepadanya, dan dianggap sebagaidiskresi lembaga independen, namun sayangnya konsep self regulatorybody belum dapat dilaksanakan secara maksimal di lembaga independenyang ada di Indonesia ;Bahwa dalam kondisi pimpinan KPK tidak ada 5 orang, berlaku prinsipkuorum, walaupun tidak diatur dalam UndangUndang KPK, namun dapatdiatur oleh peraturan KPK, menurut ahli Sewajarnya kuorum adalah
LYDIA ASTUTI, SH
Terdakwa:
ZANCHO ZUZUKY Als UKI Bin SABRI Alm
66 — 32
Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incriminationyaitu seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yangakan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukansaksi adcharge untuk menguatkan atau mendukung bantahan Terdakwa ,sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan saksi saksi fakta yangdiajukan Penuntut Umum untuk membuktikan apakah Terdakwa dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukannya
JOHANSEN C.HUTABARAT
Terdakwa:
RIFKAN RIFAIS alias RIFKAN
424 — 47
Pendistribusiandan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu melalui penyalur denganmenggunakan fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (SelfPropelled Oil Barge) Tug boat) yang dimiliki atau dikuasai Badan Usaha PelaksanaP3JBT (Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/BBMBersubsidi) atau dari Terminal (Depot) BBM langsung ke konsumen kapal transportasilaut melalui fasilitas pengangkutan (moda transportasi truk tangki SPOB (Self PropelledOil Barge) Tug boat)
61 — 55
Kamisan Hamzah, luas 4.120 m2,yang keduanya terletak di Desa Jerukgulung, Kecamatan Dempet,Kabupaten Demak ; on nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn d) Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangRincian Kewajiban Debitur a.n.
46 — 11
rekomendasi dari BNN Provinsi Kepulauan BangkaBelitung No; B/344/ XII/2012 /BNNPBABEL yang pada pokoknya terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika sebaiknya di rehabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk daripadaterdakwa dipenjara bertahuntahun justru tidak bisa menyembuhkan terdakwa dariketergantungan narkotika karena pola fikirnya tidak akan berubah bahkan dapatmenyebakan depresi dan menyebabkan bunuh diri ;Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan victimology, mengklasifikasikanpecandu narkotika sebagai self
318 — 302
Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan Standing Inctruction yang diketahui Pertamina/ bouwheerbahwa segala pembayaran yang merupakan penerimaan PBS akan disalurkanke rekening yang telah ditentukan di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut
Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak ;Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah menyerahkan
laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPKNo.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk CBCJakarta Thamrin oleh debitur cq.
Bank Mandiri (Persero) Tbk ;Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity ;Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documents againstpayment atau melalui sistem transfer ;Telah
laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing ;eBahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 dan selanjutnyaditindaklanjuti serta dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) seluruhnyaharus dipenuhi dan diserahkan kepada PT.
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cukai yangditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan undangundang ini.Pasal 16 UndangUndang Kepabeanan dan Penjelasan Umum Pasal16 menentukan pada pokoknya antara lain:Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barangimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalamwaktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self
Terbanding/Tergugat : PT PASIFIK SAINTIFINDO
76 — 347
Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihHalaman 20 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI 39.menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduktersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (il) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iil) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (Satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service
135 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya nilainilai filosofi, ide yang mendasarihukum tidak tertulis patut dipertimbangkan bagi perkembanganmasyarakat;Eugene Ehrlich mengatakan: The center of gravity of legaldevelopment lies not in legislation, nor in juristic science, nor inJudicial decision, but in society it self.
62 — 20
RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalamberita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksisendiri ;Bahwa saksi menjabat di Bank Danamon sebagai RBPH (RegionalBusiness Partner Head Self Employee Mass Market) ;Bahwa saksi bertugas untuk wilayah timur dan kantornya di Semarang
Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed Mass Market KantorPusat PT.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlie Woentoro, SEyang menjabat sebagai Regional Business Partner Head Self Employee MassMarket (RBPH SEMM) Wilayah Timur menyatakan bahwa dalam dokumenyang ada di PT.
Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed MassMarket Kantor Pusat PT.
sebanyak 7 (tujuh) debitur, Unit Nongkojajar sebanyak 2(dua) debitur, Unit Kebonagung sebanyak 2 (dua) debitur dan UnitKejapanan sebanyak 1 (satu) debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendirian antara lain sebagai berikut :226Terdakwa sebagai Cluster Credit Officer (CCO) Bank Danamon ClusterPasuruan telah tidak mengindahkan job description sebagaimanadiuraikan dalam Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal 19Januari 2010 yang dibuat oleh Self
132 — 42
Roni Atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, MAIRINI selaku AOkembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH Bin ABDULLAH danTERDAKWA bahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karenadebitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun TERDAKWA tetap memerintahkan Mairini agarmemprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah dibawah tekanan, setelahuang dicairkan
Bank AcehCabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, AccountOfficer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebuttidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti,tidak adanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salahpenggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatan
Arizky Caf (Nurul Akbari) adalah :Dana kredit digunakan untuk pembelian toko ;Pemberian kredit tidak sesuai dengan reting ketentuan Bank yang berlaku;AO telah menjelaskan kepada Kabag kredit komersial dan pimpinan cabangbahwa tidak dapat memproses kredit karena debitur suami/istri (Terafiliasi) dantidak memiliki self Financing yang mencukupi ;AO dalam melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;e Debitur UD. Aceh Jaya Motor (M.
33 — 3
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa perihal putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidakberdasar, Tergugat memohon kepada Hakim Majelis agarmempertimbangkan pada asas semua manusia sama kedudukannya didepan hukum/persamaan memperoleh perlindungan hukum ( The rule ofLaw); Hakim Majelis haruslah mendengarkan para pihak secaraseimbang sebelum memutuskan putusannya (Audit et Atteram),Pemeriksaan yang tidak berpihak dan memberatkan salah satu pihak(Fair Rial/Self
H. EDY SUKARTONO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMOND INDONESIA TBK di Jakarta melalui cabangnya di PS Probolinggo
2.INDRA SAPUTRA
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jember
103 — 12
Divisi Self EmployedMass Market dan Sdr. Eko Aryadi Prasetyoaji, Asset Liquidation UnitManager, berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A6 Jalan MT. Haryono,Kota Malang, sesuai Surat Permohonan Lelang No.
90 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
life), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yangtak merenggut hak tersebut, negara harus menjamin hak setiap oranguntuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana;b. dalam prinsip hakhak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang takterenggutkan (non derogable right), tak boleh dicabut dalam keadaanapapun, pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalamkeadaan perang, apalagi dalam keadaan damai;c. hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in it self
321 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
PadahalPollycarpus memberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagaiterpidana atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsehingga seharusnya tidak lagi memiliki kKepentingan untuk melindungidirinya dari self Incrimination;Bahwa tidak adanya konitribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu penyebab dibebaskannyaMuchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan hinggasampai saat ini tidak lagi terlihat adanya upaya konkrit untuk mengusutpelaku
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon' Peninjauan Kembali yangmerupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenaitransaksitransaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa untuk membenarkan koreksinya.
73 — 38
,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.
kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self