Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
158 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 padasaat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukankoreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasicadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008telah konsisten dengan tahuntahun sebelumnya dan sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, makakoreksi fiskal (self
Register : 10-08-2015 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt/2013/PN.Gsk Tanggal 2 Desember 2013 — MOH. NAHRUDIN ZAHIDI
MELAWAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/ BUPATI GRESIK
37 — 3
37 — 3
nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self
Register : 27-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Tng Tanggal 25 Juli 2019 — Pemohon:
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
111 — 27
NURLISTIYAWATI
Termohon:
Kepolisian Resort Tangerang Selatan
111 — 27
mendefinisikan diskresi bahwa: discretion is powerauthority conferred by law to action on the basic of judgement ofconscience, and its use is more than idea of morals than law yang dapatdiartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukanberdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebihmenekankan pertimbanganpertimbangan moral dari padapertimbangan hukum (Faal, 1991: 16).Menurut Alvina Treut Burrow dikatakan bahwa discretion adalah ability to choose wisely or to judge for our self
Register : 11-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
372 — 276
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
372 — 276
Oleh karena UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ahli Elektroniktidak mengatur secara tersendiri (Self authoritative regimes) tentangpengertian perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan, tetapi hanyamengatur sanksinya saja, serta media yang digunakan yaknimendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2077 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULHAERI HARAHAP
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksportir/PPJK mengajukan PEB secara self Assesment melaluidata elektronik (PDE) lalu barang yang akan diekspor dilakukanpenelitian Dokumen;Penelitian Dokumen dilakukan oleh System Aplikasi Pelayanandan/atau Pejabat Bea Cukai, setelah pemberitahuan pabeanekspor diajukan ke kantor pabean kemudian dilakukan penelitianterhadap Dokumen tersebut;Dokumen pelengkap pabean tersebut berupa Invoice danPacking List serta pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagaipemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor;Apabila
Register : 15-09-2014 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.GsK Tanggal 4 Desember 2013 — MOH. NAHRUDIN ZAHIDI
MELAWAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK/ BUPATI GRESIK,
111 — 21
111 — 21
nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
67 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN KALIANDA Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla Tanggal 12 Januari 2017 — - AGUNG HANDOKO Bin HARUN SOHAR
343 — 304
343 — 304
pembangunan umat yang berkelanjutandapat terlaksana;Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan para pemangkukepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup dan sumber daya alam, melalui integrasi dansinergi kegiatan lingkunganekonomisosial untuk mewujudkankemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan pembangunan yangberkelanjutan lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Majelis Ulama Indonesia;Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dengankonsep self
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- MUHAMMAD ADAMI OKTA
253 — 112
253 — 112
Sestama Bakamla tentangPermohonan Penyampaian KAK/ TOR APBNP BAKAMLA TA 2016.2 (dua) lembar fotokopi APBNP TA. 2016.2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan rincian penambahan anggarandengan total Ro1.876.163.847.000,1 (satu) bundel asli Rincian Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 beserta post it bertuliskan Matriks Semulamenjadi Self Blocking Rev.
Ill 2016 sesuai Inpres Penghematan/Pemotongan.3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Trilateral Meeting revisi RenjaBAKAMLA tanggal 1 September 2016.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Penelahaan Revisi PerubahanCatatan dalam Halaman IV DIPA (Self Blocking) Tahap Il BadanKeamanan Laut TA 2016 tanggal 9 September 2016.Hal 180 dari 201 Hal.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Nopember 2015 — YUMADRIS, S.E
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 109 PK/PID.SUS/2015menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.
SARAS PERKASA tidakmenyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2016 — Drs. SYAHMINAL YONNI DARMA, M.M bin DAPUR TK SUTAN
173 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;d.
Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;Hal. 15 dari 84 hal. Put. Nomor 1151 K/Pid.Sus/2016d.
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
TENGES TUERA
Tergugat:
1.HERI HALAA
2.ARIATI MAMONTO
72 — 11
Hukum adat yang menjiwai lahirnya UUPAmembawa perubahan dalam sistem peralihan hak atas tanah danHalaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Ktg.pendaftarannya yang diatur lebih lanjut (Self regulation) dalam PP Nomor10/1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo PP Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah yang menganut sistem negatif positif;Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya buku IlKUHPerdata oleh UUPA, termasuk adalah ketentuanketentuan mengenaidaluwarsa.
Register : 21-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 695/PDT/2020/PT DKI Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. JAKA GENI UNGGUL PERSADA
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
145 — 68
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat II : Otoritas Jasa Keuangan
145 — 68
sektor jasa keuangan, salah satunya di sektor perbankan;Bahwa Turut Tergugat Il merupakan lembaga yang diberikan kewenanganuntuk melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan.Pendekatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il dalam rangkapengaturan dan pengawasan diantaranya : Kebijakan prinsip kehatihatian bank (prudential banking) danHalaman 16 Putusan Nomor 695/Pdt/2020/PTDKI Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (Self
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 29-01-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN SELONG Nomor 20/Pid.B/2018/PN Sel Tanggal 2 April 2018 — M. IRJAN
100 — 106
100 — 106
HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Self. JAMI MALADI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;g. NURUL HIDAYATI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak 7,5 are;k. H.
Register : 24-01-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 11/Pid.B/2020/PN Mkd Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
117 — 21
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD DANANG NUR SETIA Als DOBLEH Bin ABU BAKAR ARIS
2.ANDIKA ANJAR IRAWAN Bin ACHSAN ZAENANTO
117 — 21
sebagai bagian tubuh lengan kiri Anak Saksi Korban FARISPRATAMA, sebagaimana keterangan Anak Saksi Korban FARIS PRATAMA;Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa tentang adanyapelaku lain yang bernama FANI alias PANDOM yang mengayunkan senjatatajam berupa sebilah gosir (golok sisir) dan mengenai bahu Anak Saksi FARISPRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim mempertimbangkanketerangan tersebut sebagai bentuk hak ingkar Terdakwa atau yang dalamdoktrin hukum pidana disebut dengan asas non self
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
169 — 123
169 — 123
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Register : 18-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Blt Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Ariana Nisaa Walker
2.Satriya Bima Hadiid Walker
Tergugat:
2.Komsyatun Heni Endah Mawarti
3.PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk
4.KPKNL Malang
5.Herdian Bayu Ferdianto
6.BPN Kab. Blitar
64 — 15
1.Ariana Nisaa Walker
2.Satriya Bima Hadiid Walker
Tergugat:
2.Komsyatun Heni Endah Mawarti
3.PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk
4.KPKNL Malang
5.Herdian Bayu Ferdianto
6.BPN Kab. Blitar
64 — 15
BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market in casu TergugatIl dalam perkara a quo.Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan ParaPenggugat tersebut juga dapat terlinat dari formulasi Gugatan yang tidaktersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidakmenggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya2. Eksepsi Gugatan Error In Persona.a.