Ditemukan 18032 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dipa Pt belimbing sriwijaya Ppk sungai dan pantai snvt pelaksanaan jaringan sumber air sumatera iv Pt. gunung intan vs pejabat pembuat komitmen (ppk) satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi kalimantan timur; Pt. citraprasasti konsorindo vs kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gianyar / pengguna anggaran / pejabat pembuat komitmen (ppk);; Cv. safarnah jaya utama vs pejabat pembuat komitmen (ppk) dinas perumahan dan kawasan permukiman pemerintah kabupaten kutai timur; Pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan motor tempel 15 pk.dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi sulawesi utara vs cv. trigil; I. pt. sena sanjaya makmur sejahtera. Ii. pt. inti rimba persada vs pejabat pembuat komitmen (ppk) unit penyelenggara pelabuhan daerah ii;; Pt. spectratama perkasa vs pejabat pembuat komitmen (ppk) pekerjaan lanjutan pembangunan gedung rumah pusat jantung terpadu (pjt) rsup dr. m. djamil padang; Pt. cahaya tunggal abadi vs pejabat pembuat komitmen (ppk) 2.2 provinsi sumatera barat satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi sumatera barat; Pejabat pembuat komitmen (ppk) perservasi jalan sp. panam-sp Kayu ara (pekanbaru) dinas pekerjaan umum dan penata ruang provinsi riau vs pt. kurnia indah dwiaji;;
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 10/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
57 — 12
  • Penggugat:
    DIAN MARNI, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2022 — INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
231 — 1079
  • INTI RIMBA PERSADA (KSO)
    Tergugat:
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
    yang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan
    dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan
    boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada
    agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!
    pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 6/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
FITRAH WAHYUDI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
67 — 8
  • Penggugat:
    FITRAH WAHYUDI
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BKL
Tanggal 7 Desember 2020 — BELIMBING SRIWIJAYA
Termohon:
PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
255 — 89
  • BELIMBING SRIWIJAYA
    Termohon:
    PPK Irigasi dan Rawa I Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
    PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang Wajib melaksanakanRapat Persiapan Penyedia dengan ketentuan paling lambat3 hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)diterima oleh PPK.40.12. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahPejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara HasilPemilihan (BAHP).
    Bahwa tindakan PPK melakukan on the spot untuk mengecekkebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan sebagai salah satu syaratmutlak penyedia pemenang tender yang tidak benar tersebut dilakukanoleh PPK berdasarkan Lampiran Permen PUPR No.7 Tahun 2019 StandarDokumen Pemilihan secara Elektronik Buku D.
    Air ManjutoKabupaten Mukomuko Tahun Anggran 2020;e Bahwa tindakan PPK melakukan on the spot untuk mengecekkebenaran dokumen perjanjian sewa peralatan sebagai salah satusyarat mutlak penyedia pemenang tender yang tidak benar tersebutdilakukan oleh PPK berdasarkan Lampiran Permen PUPR No.7Tahun 2019 Standar Dokumen Pemilihan secara Elektronik Buku D.Metode tender, Pasca Kualifikasi, satu file, sistem harga terendah,kontrak harga satuan Bab III IKP Poin 40.16;e Selanjutnya PPK menyampaikan surat kepada
    terdapatpenolakan dari PPK atas BAHP hasil dari POKJA;Bahwa Saksi mengetahui pada saat PPK menolak itu dalam tahap setelahPPK telah melaksanakan Rapat Pra penunjukkan, didalam Rapat Prapenunjukkan itu terdapat pointpoint yang memang sudah dipenuhi PT.Belimbing Sriwijaya, namun proses penolakkan yang dilaksanakan oleh PPKmelihat dari BAHP yang disampaikan, jadi disana terhadap dalam pointpointBAHP bukan didalam Pra SPPBJ PPK menolak dalam hal BAHP;Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 1/P/FP
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
42 — 8
  • Penggugat:
    NOVERA EKA PUTRA
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
31 — 9
  • Penggugat:
    DIAN MARNI, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2021 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 Desember 2021 — PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
291 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT DUTA KARYA ADHITAMA VS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANTANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, DKK
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
75 — 11
  • Penggugat:
    DIAN MARNI, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PTUN PALU TUN Tender
Register : 03-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 9/G/2023/PTUN.PL
Tanggal 16 Agustus 2023 — GLOBAL SARANA KONSTRUKSI VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan air minum bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten banggai kepulauan DKK
94 — 0
  • GLOBAL SARANA KONSTRUKSI VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan air minum bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten banggai kepulauan DKK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/TF/2021/PTUN_JKT
Tanggal 9 Februari 2022 — INTI RIMBA PERSADA (KSO)
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
237 — 178
  • INTI RIMBA PERSADA (KSO)
    Tergugat:
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH II
    yang belanja, dulunyaitu yang berkontrak Pengguna Anggaran, setelah adanya perubahan Perpreskarena Pengguna Anggaran pekerjaannya banyak, maka diubah sampaisekarang ini muncul yang namanya PPK, jadi hubungan hukumnya PA ituperencanaan umum, PPK yang berbelanja dan berkontrak, sedangkan Pokjaterkait pemilinan;Bahwa ketika sudah ditetapbkan Pemenang kemudian di serahkan dari Pokjake PPK, mestinya PPK memiliki kKewajiban untuk menerbitkan SPPBJ, kalautidak menerbitkan SPPBJ maka PPK ini telah melakukan
    dari PPK kepada Penyedia jasa sebagai Pemenang lelang,Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTkecuali pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, sebelumnya semua hubunganhukum dengan Pokja;Bahwa setelah Pokja menyerahkan berita acara hasil pemiihan kepada PPKdan PPK meminta kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang karenasuatu alasan, selain itu apakah ada kewajiban dari PPK, menurut Ahlinormatif tidak ada, tapi kita Kembali ke asas;Dari Pokja ada kewajiban untuk memberitahukan
    boleh, tetapi karena ada keraguan dari PPK,maka ayo kita buktikan bersama nanti bagaimana hasilnya apakah kerjanyaPokja benar atau tidak;Bahwa terkait dengan penolakanpenolakan yang dilakukan PPK kepadaPokja bahwa hubungan hukumnya Penyedia tidak tahu mengenai hal itu,bagaimana Penyedia tahu jika suratsurat dari PPK ke Pokja ditindaklanjutijika itu tidak diberitahu, misal evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada
    agamanya, padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ketika ada penolakan dari PPK terhadap hasil pemilinan dari Pokja,PPK meminta untuk dilakukan evaluasi ulang, hasil penolakan sudahdiserahkan kepada Pokja, tetapi dari Pemenang ini tidak dikabari, apakahada kewajiban PPK menyampaikan hasil penolakan itu kepada calonPemenang ini, menurut Ahli PPK wajib menyampaikan kepada Pokja tetap!
    pengadaan ini dihentikan adalah PPK, eksekusilah PPK baru Pokja bisa mengeksekusi bahwa tender tersebut dibatalkanatau gagal;Bahwa tidak ada hubungan PPK ke Penyedia secara langsung di tahap inimelainkan Pokja;Bahwa normatifnya dari Pokja menyampaikan ke Penyedia terkait keadaanini atas dasar kebijakan PPK dulu karena alasan waktu tidak cukup dan hallainnya, baru Pokja menindaklanjutinya;Bahwa yang menjadi acuan dalam PPK melakukan penolakan terhadap hasilPokja kalau subyek PPK dengan KPA itu sama
Pengadilan PN MUARA ENIM Perdata
Register : 17-10-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Mre
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Pemkab PALI
2.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3.Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
68 — 5
  • Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :

    1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
    2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
    3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
    4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
    5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/
    2015 tanggal 19 Oktober 2015;
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
    >
  • Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

    • Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

    3.

    Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :

    1. Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    2. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    3. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
    9. Nomor : 140/16
    /SPMK/PPK/BPMPD/2015,
  • Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
  • Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015,

    • Adalah sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya;

    4.

Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 13-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 337/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 6 Maret 2024 — Dinas Kesehatan Pemkot SBY Selaku PPK
2.PT BKM Jaya Wijaya
26 — 12
  • Dinas Kesehatan Pemkot SBY Selaku PPK
    2.PT BKM Jaya Wijaya
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 191/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 September 2022 — MH
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
37 — 15
  • MH
    Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
43 — 19
  • Penggugat:
    NOVERA EKA PUTRA
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PN SENGETI Perdata
Register : 04-06-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 01-07-2024
Putusan PN SENGETI Nomor 3/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi – Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah IIPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi – Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
9 — 0
  • Pemohon:
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah IIPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Jambi Betung I pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 21-06-2024 — Putus : 12-07-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 423/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 12 Juli 2024 — Pembanding/Penggugat : SUPARDI ALIAS MULAWI Diwakili Oleh : SUMARJADI
Terbanding/Tergugat I : JAMALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : SUPIYATI
Terbanding/Tergugat III : Panitia TOL/PPK
13 — 24
  • Pembanding/Penggugat : SUPARDI ALIAS MULAWI Diwakili Oleh : SUMARJADI
    Terbanding/Tergugat I : JAMALUDDIN
    Terbanding/Tergugat II : SUPIYATI
    Terbanding/Tergugat III : Panitia TOL/PPK
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata Wanprestasi
Register : 13-04-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 9/Pdt.G/2020/PN LBB
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
NOVERA EKA PUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
55 — 2
  • Penggugat:
    NOVERA EKA PUTRA
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 7 Agustus 2020 — Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
48 — 31
  • Penggugat:
    JASMAN SUTAN SYAHRIL
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
    ESAPengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan memutus perkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan sederhana antara:Jasman Sutan Syahril, lahir di Payakumbuh, tanggal 29 Juli 1955,beralamat di Surau Ladang, jorong Lubuk Sao,kenagarian Tanjung Sani, kecamatan Tanjung Raya,kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LawanPemerintah Kabupaten Agam cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum &Tata Ruang Kabupaten Agam cq Pejabat PembuatKomitmen (PPK
    ) Kegiatan Pembangunan Jalan danJembatan Perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanjuang Ramudiak,jorong Rambai, nagari Koto Malintang, yangberalamat di Jalan Koto Padang Baru, jorong Surabayo,nagari Lubuk Basung, kecamatan Lubuk Basung,kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, dalam hal inimenunjuk Irman, S.T., Kepala Bidang Cipta Karyaselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangCipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum & TataRuang Kabupaten Agam, berdasarkan Surat PerintahTugas
    AriKarya, berdasarkan Akta Notaris Sri Husniati Najmi, S.H., Nomor 08 tanggal 3Januari 2008, bertindak sebagai pihak penyedia barang/jasa dalam KontrakSurat Perintah Kerja (GPK) Nomor: 3.1.18.9/SPK/BKK/DPUTRAG/2018 tanggal6 Agustus 2018, sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, bagiandari Pemerintah Kabupaten Agam, badan hukum publik yang memiliki hak dankewajiban untuk bertindak atas namanya sendiri, hal mana sesuai denganketentuan
    2018 adalah sahdan mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf i joPasal 57 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serah terima pekerjaan merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan kontrak, yang mana serah terima baru akan dilakukanapabila pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen) selesai sesuai denganketentuan yang termuat dalam kontrak, setelah diadakan pemeriksaan olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK
    ) terhadap hasil pekerjaan itu, dan diakhiridengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima oleh PPK dan PenyediaBarang/Jasa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1, Bukti P2 dan pengakuanTergugat, Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai denganjangka waktu yang ditentukan dalam Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor: 3.1.18.9/SPK/BKK/DPUTRAG/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yaitu 90Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Padt.G.S/2020/PN Lbb(Sembilan puluh)
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 11/B/2024/PT.TUN.PLG
Tanggal 30 April 2024 — OLAN PUTRA Diwakili Oleh : Jecky Haryanto SH
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Bengkulu Selatan
33 — 21
  • OLAN PUTRA Diwakili Oleh : Jecky Haryanto SH
    Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Bengkulu Selatan
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN LBB
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
JASMAN SUTAN SYAHRIL
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
29 — 9
  • Penggugat:
    JASMAN SUTAN SYAHRIL
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
    ARY KARYA dengan alamatJorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani,Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan UmumDan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung kantor(Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPembangunan Kantor Walinagari Sungai TanangKecamatan, Banuhampu Kabupaten Agam.Selanjutnya mohon disebut Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
    tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugattelah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban untukmelakukan perbuatan berupa membayar kegiatan yang telah dilaksanakan olehPenggugat sebagaimana dalam Perjanjian Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor :3.3.18.1/SPKBKKP/DPUTRAG/2018 tanggal4 September 2018;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, untuk Penggugat hadirsendiri, sedangkan untuk tergugat hadir Pejabat Pembuat Komitmen (PPK