Ditemukan 2225 data
Pembanding/Penggugat II : Erni Tahir Diwakili Oleh : ANHAR, SH
Terbanding/Tergugat II : Nasri
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq PT Bank Danamon Cabang Kendari. Cq PT. Bank Danamon Cabang Kolaka. Cq PT Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Ps. Sentral Dawi-dawi Pomalaa
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari
105 — 61
Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tok.
224 — 60
ldentitasPerusahaan, Nomor Invoice, tanggal, Judul Invoice, tanda tangan Supplier,Cap Perusahaan.Bahwa fungsi invoice adalah Sebagai dasar penghitungan bea masukInvoice diterbitkan sesuai kesepakatanInvoice bisa berubah sesuai kesepakatan terhadap keadaan tertentu sepertiadanya salah barang, salah kualitas barang, kuantitas barang.Nilai pabean sesuai harga transaksi yang sebenarnya atau seharusnyadibayar.Bahwa kualitas barang di invoice tidak bisa dirubahBahwa perhitungan bea masuk menggunakan prinsip Self
Sistempembayaran Bea masuk impor adalah Self Assesment yaitu importermengisi sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan system elektronikpelayanan pabean. Bahwabesarnya pungutan pabean tergantung pada besarnya transaksi danditaginkan dalam bentuk Billing yang harus dibayar oleh importer sebelumdilakukan pengeluaran barang dari pelabuhan.
melakukan pembayaran lunas, dan oleh karenanya menjadikan tidak adakesalahan lagi pada diri Terdakw,untuk itu Demi hukum terdakwa harusdibebaskan.Menimbang, terhadap persoalan tersebut Majelis dipertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 144 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg Bahwa pada prinsipnya ketentuan kepabeanan telah memberi berbagaifasilitas dan kKemudahan bagi pengguna jasa kepabeanan (termasuk importir)diantaranya memberi kemudahan bagi importir untuk menghitung sendiri nilaipungut Pabean (self
397 — 317
Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self assessment, yaitu memberikan kepercayaan kepada WajibPajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan;6.
249 — 495
DalamOpening disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakirmengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:"we have informally mention to Mr SRS Suroso about the forthcoming shipment totally 450MT and the pi ice at US$ 11,00/KTT.SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self.
SRS to becovered by the generous offer made by Executive D to WillySebastian in our meeting of 11 October. hope...it will helpneconsiderably in our attempts to secure a further order this yea".Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005,Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yangmeminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US$300.000 yang menyebutkan:"About money... saw my self Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request
538 — 221
Pada saatmenyerahkan dokumen pada prinsipnya dokumen tersebut harusbenar, declare.Bahwa Indonesia menganut system self assessment mulai tahun 1983,karena system self assessment maka masyarakat pengguna jasa iniharus men declare kepada Negara dalam hal ini Bea Cukai, Bahwabenar apa yang di declare dalam dokumen adalah benar sesuai denganbarang yang akan di ekspor atau yang akan di impor, kalau hal itu tidakbenar maka ada sanksinya dan Bea Cukai menganut dua macam sanksiyaitu sanksi administrative
226 — 153
Putusan No.150/Pid.B/2016/PN SmnSesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan Self Assessment dijelaskan bahwa SPTadalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaankewajiban pajaknya.
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPTadalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh WajibPajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dimana tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self AssessmentSelf Assessment itu. sendiri dimaksudkan bahwa hak untukmendaftarkan diri, melaporkan usaha, menghitung,memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajibanperpajakan sepenuhnya diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkanUndangUndang.Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang
Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.Undangundang Nomor 8 Jahun 1983 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009merupakan salah satu dasar hukumpajak tidak langsung yang berlakudi Indonesia.
91 — 12
menajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkankantor cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehinggaberjalan dan berfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinyadalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsisecara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
secaraoptimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantor cabangdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.Memastikan pelaksanaan Self
214 — 96
melakukan konseling dan ataupemeriksaan terhadap kejiwaan terhadap seorang Perempuan yangbernama Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA di tempat saksi praktik Padahari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 dan hari minggu tanggal 10 Februari2013 sekitar jam 10.00 WIB dan hasil sementara konseling tersebutbahwa Sdri.ULFA THAZKYA KANOSA mempunyai potensi intelektualHalaman 36 dari 51 Putusan No. 161/Pid.Sus/2014/PN.Smdyang baik dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas sertamemiliki halhal yang harus meningkatkan self
440 — 292
JULIANI CITRA INDAH FEBRIAN, DINDAFITRI NURLAILA, MUHAMMAD HERI SETYAWAN, MUHAMMAD HAQINNAZILI, UNIK KHOTIMAH, AGUS SUSILO, dan bahkan membenarkanketerangan SaksiSaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang manaketerangan mereka dirasa Terdakwa menguntungkan bagi Terdakwa serta padaPage 39 of 53 Putusan 46/Pid.Sus/2019/PN Dmksaat penyampaian keterangan Terdakwa, Terdakwa masih bersikap tidakpernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban NURUL FITRIYANI;Menimbang, bahwa sebagaimana asas non self
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP a quo beban pembuktian tersebut adapada Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan diajukan dan didengarnyaketerangan Saksi Mahkota dimana keterangannya satu sama lain salingberbeda sehingga dalam perkara ini telah membuktikan Jaksa PenuntutUmum tidak cukup bukti, dan lebih ironisnya dengan menghadirkanSaksi Mahkota sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum raguragu dalammembuktikan kesalahan Terdakwa ;Penggunaan Saksi Mahkota dalam hal ini bertentangan dan melanggarasas non self
278 — 93
Jadi, 29 pemegang saham masingmasinghanya boleh memiliki satu saham ; Bahwa betul BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta sebagai lembaga bursabertindak sebagai Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa EfekIndonesia di Pasar Modal; Bahwa PT. Jalatama Artha Berjangka itu Perusahaan Pialang Berjangka,kalau BBJ itu Bursanya. Jadi bursa itu kan SRO, dia memiliki anggotabursa dimana anggota bursa itu adalah Pedagang Berjangka danPerusahaan Pialang Berjangka.
237 — 22
Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalilyang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwadalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya dimuka persidangan, maka hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajardilakukan oleh terdakwa sehingga pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana diketahuidengan sistem self assessment, SPT yang dilaporkan olehWajib Pajak harus dianggap benar sampai kemudiandibuktikan salah oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (4)UndangUndang KUP yang menyatakan bahwa Besarnyapajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajakdalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakanapabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimanadimaksud
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
HAMDAN Als HAMDAN IS Bin ISMAIL
201 — 55
ulir12m 17 93.500.00 1.589.500.00Besi 06 mm polos 12 11 25.000 275.000mKawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 1 1.100.000 1.100.00060 x 120Jendela Panel 1 daun 1 500.000 500.00060 x 60Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 12 52.000 624.000330.45Self drining screw dia 343 375.00 1.28.6246X20 mm (trus screw)Self
12 m 11 25.000 275.000Kawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 60 x 120 1 600000 600.000Jendela Panel 1 daun 60 x 60 1 300.000 300.000Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00 Halaman 52 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Tpg Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 330.45 12 52.000 624.000Self drining screw dia 6X20 mm 343 375.00 1.28.624(trus screw)Self
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
149 — 76
Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehinggadengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawa implikasibahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self Implementing padadasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yangtidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga
88 — 30
Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasalpasal 44, 48, 51 ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an actdoes not constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen strafzonder schuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang
249 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self
keterangan lain yang bersumber dari PutusanKasasi Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
152 — 100
tumbuh dilahan masyarakat;Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas dikantor Kehutanan Prop.Sultra;Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil darilahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumenya adalah dibuatoleh masyarakat itu sendiri (Self
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
51 — 42
proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kKebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perludilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalampemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau azaspresumption of innocence, non self