Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela sell selfi seli sele selo
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2017 — LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA LAWAN 1.PT. GLOBAL ARTHA FUTURES disingkat GAF 2.Wawan Trisnawan, Direktur Utama PT.Global Artha Futures 3.Yanny Juhendi, Direktur PT.Global Artha Futures 4.Ahmad Fadholi,SE 5.Sofi Suryanti 6.Dena Ardyan Mohammad DAN 1.Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi BAPEBTI 2.PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk 3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
155 — 96
  • Layer pertamapengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dan layer keduadalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.Bahwa berdasarkan butir 9 Gugatan, Penggugat telah melakukanproses pengaduan kepada Tergugat yang merupakan pihak pertamayang berwenang menangani pengaduan dalam industri PerdaganganBerjangka Komoditi.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : CEDRUS INVESTMENTS LTD Diwakili Oleh : FALAKI KARTONO MUHAMMAD SH
Terbanding/Tergugat IV : Tata Artha Group
Terbanding/Tergugat II : PT. Standard Chartered Bank
Terbanding/Tergugat III : Harun Abidin
Terbanding/Tergugat I : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri
258 — 370
  • Bahwa gugatan a quo ditujukan pertama kali kepada Tergugat yaitu suatu lembaga Self Regulatory Organization (SRO) dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang padapokoknya bertugas sebagai PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEIl) dan merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.23. Pertama kali membaca gugatan a quo, nama Tergugat barudisebutsebut Penggugat di halaman 10 gugatan, itupun bagianakhir dari butir 5 Posita ;24.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 10-03-2014 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 15 Juni 2015 — IRFAL FEBRIYANTO; SARIFIN ; TASLIM; EKO HANDOKO; UGIANTO, DKK; L A W A N; PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
144 — 65
  • Bahwa berdasarkan KBLI, Kategori/Kode 47111 mencakup usaha perdaganganeceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan sertapembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan).Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan sepertiperabot rumah tangga, mainan anakanak, kosmetik dan pakaian. Misalnyasupermarket atau minimarket;.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 85/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 8 Agustus 2019 — DIANA ROSALINA HALIM melawan PT. HITAKARA, dkk
294 — 164
  • PT.TrinityInterlink (Tergugat IV) seperti diuraikan di atas dimana pemberian pinjamandilakukan secara tidak fair, tidak transparan, tanpa memberitahukankepada Penggugat selaku Komisaris dan pemegang saham perseroan;maka itu adalah bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan duty ofcare and loyalty dari Direksi/Komisaris, Dan bahwa segala tindakanhukum yang dilakukan dengan berdasarkan conflict of interest itusemuanya ditujukan untuk merugikan Penggugat dan sematamatamenguntungkan diri sendiri (self
    Ratus Delapan PuluhSembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu) dan jumlah hutang dariPT.Trinity Interlink (Tergugat IV) sebesar Rp.48.861.521.000, (EmpatPuluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima RatusDua Puluh Satu Ribu Rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidakberdasar, dan tidak diketahui kepentingan dan peruntukkannya, sertabunga yang melampaui kewajaran yakni 18% (delapan belas persen)setahun; adalah jelasjelas tindakan yang merugikan Perusahaan karenadidasarkan atas self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1982 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan",Dalam pemerasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarHalaman 11 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan suratketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 28-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 84/Pdt.G/2016/PN MAK
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat:
1.LORENSIUS MATOTO
2.YOHANES PAULUS MATOTO
3.AGUSTINA SAU
Tergugat:
1.AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG
2.Direksi PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional
3.PIPPIANTI, SH
4.kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
122 — 56
  • BANK DANAMON INDONESIA Tbk yangberkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Pembantunya diDANAMON SIMPAN PINJAM SELF EMPLOYEE MASS MARKET(DSPSEMM) unit Rantepao yang beralamat di Jalan Baitora RukoPasar Bolu Blok B12 Rantepao Tana Toraja sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuranpembayaran 5 (lima) tahun (dari tahun 2008 sampai 2013) denganobyek agunan yakni SHM No. 12 Surat Ukur Nomor 09/ 1977 tanggal1711977 seluas 1.651 m2 yang terletak di Desa Bungin (sekarangKelurahan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — IWAN SETIAWAN Bin HAK. DAHLAN
100 — 13
  • kantor cabang dan kantorpelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdi bawahinya dalam rangka:e Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan Bisnis BNI;f Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengankebijakan BNI;Halaman 33 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.PlgMemastikan pelaksanaan Self
    optimal melalui pembentukan komitekomiteyang melibatkan kantor cabang dan kantor pelayanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanBisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
    kantor cabangHalaman 165 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Plgdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis KantorCabang dan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2017 —
135 — 78
  • dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakarena keterangannya, jika dalam berita acara mengatakan A dipersidangan dia mengatakan B, A ini tidak bisa dijadikan alat bukti ataudijadikan bukti untuk mengatakan bahwa yang di persidangan itu tidakbenar, tidak bisa kita menyatakan orang bersalah atau melanggarundangundang memenuhi unsur delik hanya karena didasarkan padaketerangannya sendiri.Bahwa Dalam konteks penerapan pasal 22, dalam konteks penerapanpasal 242 KUHP dengan melandaskan pada prinsip non self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 541/PDT.G.Intervensi /2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 10 Januari 2017 — Tan Kim Swee Agustine X Lam Toi Lai,Cs
595 — 185
  • Sehingga akhirnyaPenggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan samasekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari ParaTergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima emaildari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukan sebagaiberikut:we would like to inform you that my self along with Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (YenrielimHaryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (WerieliemHaryono
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Juli 2014 — Drs. MENNO DAVID TAIRAS
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 312 PK/Pid.Sus/2012tripleks, paku, cat kayu/tembok, seng gelombang/plat, kawat bendrat, tegelnamun untuk setiap MBR / orang menerima jenis dan jumlah yang berbeda ;Bahwa terdapat sebanyak 18 (delapan belas) MBR yang sama sekali tidakmenerima bantuan subsidi perumahan padahal terdaftar sebagai penerimadana subsidi, yaitu :ANSTOSEL MANDAALA ;MATHIAS LAOBANGUNG ;RICAHRD KILANTA ;ESTER KALANGIT ;FRANS LUMANU ;MARIANA CEMERLING DAME ;RITA TURERE ;SELF! AMBUI ;YULIEN MANGERONGKONDA ;10.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/PDT.G/2016/PN JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2016 — PT. RIAU AGRO MANDIRI >< PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
91 — 32
  • Setelahdiberikan plafond/fasilitas importir saat membuka L/C perusahaanharus mempunyai kemampuan Self financing/dana sendiri. MisalnyaImportir diberikan fasilitas katakan 100% maka perusahaan importerwajib menyetorkan 20 % ke bank sisanya yang 80% dipenuhi dariPlafond/fasilitas yang diberikan Bank dalam bentuk L/C.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 15-12-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 747/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 6 Maret 2017 — KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND PAJAK CQ . KANWIL DIRJEND PAJAK JKT PST CQ KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAMBIR DUA >< TN. JUNUS FADJAR AGUS CS
102 — 60
  • pajak2002 sebagai Komisaris dari PT TGSI.Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UndangUndang KUPsebagai berikut:"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Waijib Pajak digunakanuntuk melaporkan penghitungan danatau pembayaran pajak, objekpajak dar/atau bukan objek pajak, dar/atau harta dan kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkansistem self
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 193/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : AMIR RUSAMSI Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Pembanding/Penggugat II : SANTJE A UMBOH Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SENTUL CITY Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Terbanding/Tergugat IV : DESMAN SINAGA
Terbanding/Tergugat V : ASWIL ASROL
Terbanding/Tergugat VI : Hj NURLAILA
101 — 210
  • Denganberbagai fungsi dan aktivitas tersebut, kawasan Superblok disebutsebagai KOTA MANDIRI (self contained city).3. Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan sebagaimana telahdisampaikan dalam butir 1 dan 2 Jawan ini, antara Terlawan dengansetiap Pembeli termasuk Pelawan dan Pelawan II telah ditandatanganiPerjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep Township Management(pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang atau pihakyang ditunjuk oleh Pengembang).
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
PT TIGA PUTRA SENTOSA
Tergugat:
PT PASIFIK SAINTIFINDO
185 — 64
  • Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihmenyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduk tersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (ii) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iii) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service selama 1 (Satu) tahun;39.Bahwa barulan pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutangmenurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasiperpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. COTRANS ASIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
222 — 524 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengajuan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP59/PJ.07/2009 tanggal 16 Februari 2009;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya atas Keputusan TerbandingNomor KEP59/PJ.07/2009 tanggal 16 Februari 2009 dengan dasar seperti yangdijelaskan di bawah ini;a) Dasar Nomor Samika, Kidecrane dan Twinstar menyediakan jasa pelayarandan penghasilan yang terkait dengan jasa ini merupakan objek PPh Final Pasal15 dengan tarif sebesar 2,64% sesuai dengan KMK 417;Sistem Perhitungan/Pembayaran Pajak Sendiri (Self
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 258/Pid.B/LH/2020/PN Smr
Tanggal 9 April 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
GIYO Bin SOMODI KROMO
98 — 15
  • ke tujuanpengangkutan TPK antara/TPK industri/TPKKB/tujuan akhir, sedangkanSKSHHKO digunakan saat pengangkutan kayu olahan dari TPK industrike tujuan pengangkutan ; bahwa SKSHHKKB hanya diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PNBP sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 258/Pid.B.LH/2020/PN Smrbahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
82 — 377
  • danselanjutnya Mahkamah telah membentuk norma baru menjadirumusan berbunyi dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan,sehingga dengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawaimplikasi bahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Kka
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 66
  • Bahwa dapat Tergugat IIl sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebut yangdilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed Mass Market PT.Halaman 27 dari 63 Putusan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.KkaBank Danamon Indonesia Tbk.