Ditemukan 2230 data
425 — 328
Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang;d.
Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memilikikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Halaman 50 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYBahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagaiberikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan denganbenar, lengkap, dan jelas.....Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP mengatur sebagaiberikut:...Sementara
155 — 71
Laboratorium : 1 Unit 101,160,000 101,160,000VIII PELAYANAN Streilisasi SentralA RUANG CUCI ALAT DAN RUANG PACKING.205 Spray Gun Air / Water, ( set of 8's different adaptors) 1 Unit 38,200,000 38,200,000206 Surgical Tool wash Sink double, 2400 x 600 x 910 mm 1 Unit 118,800,000 118,800,000207 Light Table , 2800 x 850 x 900 mm 1 Unit 151,133,333 151,133,333208 Packing Table, 2400 x 750 x 900 mm 1 Unit 90,800,000 90,800,000209 Closed Carriage Trolley 1 Unit 89,233,333 89,233,333B RUANG SIMPAN ALAT STERILE210 Self
183 — 115
Jadi, seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmu pengetahuan hukumpidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Para Terdakwamengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakansurat keterangan palsu atau yang
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
memberitahukandalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktupemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya ataumengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehinggamembuat Terbanding tidak mungkin menghitung besarnyajumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlahpajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya,maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yangsemula belum terungkap;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP2000 tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem self
1.Gogo Nugraha, SH
2.HENDIKO MEISAN P, SH
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
CAHYA AGUNG GUMILAR
118 — 26
diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai (Dirjen Bea dan Cukai) kepada Pengguna Jasa kepabenan yangtelan melakukan Registrasi Kepabeanan melalui registrasi.insw.go.id.Sedangkan NIB berlaku sebagai pengganti TDP, API & Akses Kepabeanansbg Eksportir & Importir yang diperoleh melalui Online Single Submissionpada tautan tautan oss.go.id;b) PIBPIB dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean denganmenghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka imporyang harus dibayar(self
294 — 164
PT.TrinityInterlink (Tergugat IV) seperti diuraikan di atas dimana pemberian pinjamandilakukan secara tidak fair, tidak transparan, tanpa memberitahukankepada Penggugat selaku Komisaris dan pemegang saham perseroan;maka itu adalah bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan duty ofcare and loyalty dari Direksi/Komisaris, Dan bahwa segala tindakanhukum yang dilakukan dengan berdasarkan conflict of interest itusemuanya ditujukan untuk merugikan Penggugat dan sematamatamenguntungkan diri sendiri (self
Ratus Delapan PuluhSembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu) dan jumlah hutang dariPT.Trinity Interlink (Tergugat IV) sebesar Rp.48.861.521.000, (EmpatPuluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima RatusDua Puluh Satu Ribu Rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidakberdasar, dan tidak diketahui kepentingan dan peruntukkannya, sertabunga yang melampaui kewajaran yakni 18% (delapan belas persen)setahun; adalah jelasjelas tindakan yang merugikan Perusahaan karenadidasarkan atas self
58 — 15
Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain Latar Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah.v Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS.
Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain LatarY Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah. Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS. Dilengkapi AMF danPanel Control.
Self Timer : 2 or 10second.
155 — 96
Layer pertamapengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dan layer keduadalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.Bahwa berdasarkan butir 9 Gugatan, Penggugat telah melakukanproses pengaduan kepada Tergugat yang merupakan pihak pertamayang berwenang menangani pengaduan dalam industri PerdaganganBerjangka Komoditi.
Terbanding/Tergugat IV : Tata Artha Group
Terbanding/Tergugat II : PT. Standard Chartered Bank
Terbanding/Tergugat III : Harun Abidin
Terbanding/Tergugat I : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri
258 — 370
Bahwa gugatan a quo ditujukan pertama kali kepada Tergugat yaitu suatu lembaga Self Regulatory Organization (SRO) dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang padapokoknya bertugas sebagai PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEIl) dan merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.23. Pertama kali membaca gugatan a quo, nama Tergugat barudisebutsebut Penggugat di halaman 10 gugatan, itupun bagianakhir dari butir 5 Posita ;24.
144 — 65
Bahwa berdasarkan KBLI, Kategori/Kode 47111 mencakup usaha perdaganganeceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan sertapembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan).Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan sepertiperabot rumah tangga, mainan anakanak, kosmetik dan pakaian. Misalnyasupermarket atau minimarket;.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan",Dalam pemerasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarHalaman 11 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan suratketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
1.LORENSIUS MATOTO
2.YOHANES PAULUS MATOTO
3.AGUSTINA SAU
Tergugat:
1.AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG
2.Direksi PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional
3.PIPPIANTI, SH
4.kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
122 — 56
BANK DANAMON INDONESIA Tbk yangberkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Pembantunya diDANAMON SIMPAN PINJAM SELF EMPLOYEE MASS MARKET(DSPSEMM) unit Rantepao yang beralamat di Jalan Baitora RukoPasar Bolu Blok B12 Rantepao Tana Toraja sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuranpembayaran 5 (lima) tahun (dari tahun 2008 sampai 2013) denganobyek agunan yakni SHM No. 12 Surat Ukur Nomor 09/ 1977 tanggal1711977 seluas 1.651 m2 yang terletak di Desa Bungin (sekarangKelurahan
99 — 13
kantor cabang dan kantorpelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdi bawahinya dalam rangka:e Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan Bisnis BNI;f Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengankebijakan BNI;Halaman 33 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.PlgMemastikan pelaksanaan Self
optimal melalui pembentukan komitekomiteyang melibatkan kantor cabang dan kantor pelayanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanBisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
kantor cabangHalaman 165 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Plgdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis KantorCabang dan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
135 — 78
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakarena keterangannya, jika dalam berita acara mengatakan A dipersidangan dia mengatakan B, A ini tidak bisa dijadikan alat bukti ataudijadikan bukti untuk mengatakan bahwa yang di persidangan itu tidakbenar, tidak bisa kita menyatakan orang bersalah atau melanggarundangundang memenuhi unsur delik hanya karena didasarkan padaketerangannya sendiri.Bahwa Dalam konteks penerapan pasal 22, dalam konteks penerapanpasal 242 KUHP dengan melandaskan pada prinsip non self
595 — 185
Sehingga akhirnyaPenggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan samasekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari ParaTergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima emaildari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukan sebagaiberikut:we would like to inform you that my self along with Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (YenrielimHaryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (WerieliemHaryono
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 312 PK/Pid.Sus/2012tripleks, paku, cat kayu/tembok, seng gelombang/plat, kawat bendrat, tegelnamun untuk setiap MBR / orang menerima jenis dan jumlah yang berbeda ;Bahwa terdapat sebanyak 18 (delapan belas) MBR yang sama sekali tidakmenerima bantuan subsidi perumahan padahal terdaftar sebagai penerimadana subsidi, yaitu :ANSTOSEL MANDAALA ;MATHIAS LAOBANGUNG ;RICAHRD KILANTA ;ESTER KALANGIT ;FRANS LUMANU ;MARIANA CEMERLING DAME ;RITA TURERE ;SELF! AMBUI ;YULIEN MANGERONGKONDA ;10.
PT TIGA PUTRA SENTOSA
Tergugat:
PT PASIFIK SAINTIFINDO
185 — 64
Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihmenyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduk tersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (ii) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iii) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service selama 1 (Satu) tahun;39.Bahwa barulan pada
1.ROBBY RAHDITIO DHARMA, S.H.
2.SUDIARSO, S.T., S.H.
Terdakwa:
1.HARTAWAN Als WIK Bin BAHRUDIN
2.FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI
140 — 34
Dalam teori hukum pidana, asasini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidakmemberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di mukapersidangan;Menimbang bahwa Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwatidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukankepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dansetelah itu pemeriksaan dilanjutkan, hal ini berarti terdakwa diperbolehkan untuktidak menjawab atau menolak
210 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai pengakuanbersalah yang memberatkan dirinya telah Bertentangan denganprinsip non self incrimination, yang diatur dalam, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternationalConvenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik), dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndangNomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;107.
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self