Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 246/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq.Kantor Wilayah DJP Banten yang dalam hal ini: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan Ahmad Yani Nomor: 141, Serang, Banten, Kode Pos: 42118, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Hery Prasetyo Adji, SH. MM, 2) Chandra Ari Nofat, SH. 3) Devina Sagita Ratnaningtyas, SH. 4) Agus Budi Setiyawan, SE. MM. 5) Ikhsan Taufik, SH. MM. 6) Akhmad Fathoni, SH. 7) Waluyo, SE. ME. kesemuanya Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, Jalan A. Yani Nomor 141 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I Juga Terbanding; 2. PT. Bank Internasional Indonesia (persero) tbk. Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Pemuda %u2013 Surabaya Jalan Pemuda Nomor : 60-70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Poulce O. E Welang, 2) Riandi Arsiyono, 3) Dian Puspito Rini, 4) Auditya Saraswati Primadini, 5) Endro Leksono, 6) Bayu Dwi Putra, 7) Octaviano Erwinanto, 8) Diah Novita Wulandari, 9) Indri Sekar Mumpuni, 10) Ananda Pratiwi Kusuma Wardhani, kesemuanya karyawan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat III Juga Terbanding; Melawan Ardi Harijanto, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Alamat Jalan Pegirian Nomor 78-A RT 03 RW 011 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) R. Teguh Santoso, SH. Pengacara, beralamat di Jalan Kutisari VII Nomor 30, RT.005, RW.001, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 2) Agung Satryo Wibowo, SH, MM, CA. Pengacara beralamat di Perum Graha Indah Kav. E-19, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, sisebut Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat juga Terbanding; Dan 1. PT. Bank Central Asia (persero) Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Central Asia (Persero) Cabang Utama Veteran - Surabaya di Kantor Cabang Jalan Veteran Nomor 18-24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Dr. Sudiman Sidabukke, S.H. C.N., M.Hum. 2) Asih Marbawani, S.H, M.Hum. 3) RR. Tantie Supriatsi, S.H. M.H., 4) Rut Shebaria Butar Butar, S.H. M.Kn., 5) Bonar Parulian Sidabukke, S.H. G.Dip, LL.M, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, disebut sebagai Tergugat II; 2. PT. Bank Permata Pusat di Jakarta cq. PT. Bank Permata Cabang Pembantu Slompretan, Surabaya Jalan Slompretan Nomor 38-40 Surabaya, disebut sebagai Tergugat IV; 3. Setiyono, bertindak sebagai diri sendiri maupun Pemilik dan Penangung Jawab CV. Bina Niaga yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Bukit Permai Blok N Nomor : 03, Serang, Banten dan/atau setidak-tidaknya beralamat di wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai TERGUGAT V; Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Tergugat II, IV, V;
425328
  • Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakandimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang;d.
    Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memilikikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang;Halaman 50 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYBahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagaiberikut:(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan denganbenar, lengkap, dan jelas.....Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP mengatur sebagaiberikut:...Sementara
Putus : 25-09-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 25 September 2018 — SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
15571
  • Laboratorium : 1 Unit 101,160,000 101,160,000VIII PELAYANAN Streilisasi SentralA RUANG CUCI ALAT DAN RUANG PACKING.205 Spray Gun Air / Water, ( set of 8's different adaptors) 1 Unit 38,200,000 38,200,000206 Surgical Tool wash Sink double, 2400 x 600 x 910 mm 1 Unit 118,800,000 118,800,000207 Light Table , 2800 x 850 x 900 mm 1 Unit 151,133,333 151,133,333208 Packing Table, 2400 x 750 x 900 mm 1 Unit 90,800,000 90,800,000209 Closed Carriage Trolley 1 Unit 89,233,333 89,233,333B RUANG SIMPAN ALAT STERILE210 Self
Putus : 26-07-2016 — Upload : 17-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 76/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 26 Juli 2016 — 1.JEFRI CRISTIAN DANIEL 2.NANING YULIATI
183115
  • Jadi, seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, hal mana dalam ilmu pengetahuan hukumpidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan ;Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Para Terdakwamengatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakansurat keterangan palsu atau yang
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 920/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ISPAT INDO
8064 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberitahukandalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktupemeriksaan, akan tetapi apabila memberitahukannya ataumengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehinggamembuat Terbanding tidak mungkin menghitung besarnyajumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlahpajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya,maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yangsemula belum terungkap;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP2000 tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem self
Register : 24-03-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pwk
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Gogo Nugraha, SH
2.HENDIKO MEISAN P, SH
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
CAHYA AGUNG GUMILAR
11826
  • diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai (Dirjen Bea dan Cukai) kepada Pengguna Jasa kepabenan yangtelan melakukan Registrasi Kepabeanan melalui registrasi.insw.go.id.Sedangkan NIB berlaku sebagai pengganti TDP, API & Akses Kepabeanansbg Eksportir & Importir yang diperoleh melalui Online Single Submissionpada tautan tautan oss.go.id;b) PIBPIB dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean denganmenghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka imporyang harus dibayar(self
Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 85/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 8 Agustus 2019 — DIANA ROSALINA HALIM melawan PT. HITAKARA, dkk
294164
  • PT.TrinityInterlink (Tergugat IV) seperti diuraikan di atas dimana pemberian pinjamandilakukan secara tidak fair, tidak transparan, tanpa memberitahukankepada Penggugat selaku Komisaris dan pemegang saham perseroan;maka itu adalah bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan duty ofcare and loyalty dari Direksi/Komisaris, Dan bahwa segala tindakanhukum yang dilakukan dengan berdasarkan conflict of interest itusemuanya ditujukan untuk merugikan Penggugat dan sematamatamenguntungkan diri sendiri (self
    Ratus Delapan PuluhSembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu) dan jumlah hutang dariPT.Trinity Interlink (Tergugat IV) sebesar Rp.48.861.521.000, (EmpatPuluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima RatusDua Puluh Satu Ribu Rupiah), hal ini merupakan sesuatu yang tidakberdasar, dan tidak diketahui kepentingan dan peruntukkannya, sertabunga yang melampaui kewajaran yakni 18% (delapan belas persen)setahun; adalah jelasjelas tindakan yang merugikan Perusahaan karenadidasarkan atas self
Register : 09-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - ARIATY Br. SEMBIRING
5815
  • Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain Latar Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah.v Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS.
    Self Timer : 2 or 10second. Dilengkapi Flash Internal.Y Pilihan Mode Flashminimal yang tersedia:Auto, Manual on/off,Slow Synchro.v Tersedia Koneksi kePC beserta aplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.Pengadaan Kain LatarY Kain latar 2 Colour.o Biru.o Merah. Tanpa sambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.Pengadaan Genset 7KVA, ATS System DieselSilentv Waterproof Minimum : output 7KVA.v Include ATS. Dilengkapi AMF danPanel Control.
    Self Timer : 2 or 10second.
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2017 — LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA LAWAN 1.PT. GLOBAL ARTHA FUTURES disingkat GAF 2.Wawan Trisnawan, Direktur Utama PT.Global Artha Futures 3.Yanny Juhendi, Direktur PT.Global Artha Futures 4.Ahmad Fadholi,SE 5.Sofi Suryanti 6.Dena Ardyan Mohammad DAN 1.Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi BAPEBTI 2.PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk 3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
15596
  • Layer pertamapengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga KliringBerjangka sebagai Self Regulatory Organization (SRO) dan layer keduadalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.Bahwa berdasarkan butir 9 Gugatan, Penggugat telah melakukanproses pengaduan kepada Tergugat yang merupakan pihak pertamayang berwenang menangani pengaduan dalam industri PerdaganganBerjangka Komoditi.
Register : 22-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : CEDRUS INVESTMENTS LTD Diwakili Oleh : FALAKI KARTONO MUHAMMAD SH
Terbanding/Tergugat IV : Tata Artha Group
Terbanding/Tergugat II : PT. Standard Chartered Bank
Terbanding/Tergugat III : Harun Abidin
Terbanding/Tergugat I : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia cq Badan Reserse Kriminal Polri
258370
  • Bahwa gugatan a quo ditujukan pertama kali kepada Tergugat yaitu suatu lembaga Self Regulatory Organization (SRO) dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang padapokoknya bertugas sebagai PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEIl) dan merupakan Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.23. Pertama kali membaca gugatan a quo, nama Tergugat barudisebutsebut Penggugat di halaman 10 gugatan, itupun bagianakhir dari butir 5 Posita ;24.
Register : 10-03-2014 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 15 Juni 2015 — IRFAL FEBRIYANTO; SARIFIN ; TASLIM; EKO HANDOKO; UGIANTO, DKK; L A W A N; PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
14465
  • Bahwa berdasarkan KBLI, Kategori/Kode 47111 mencakup usaha perdaganganeceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan sertapembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan).Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan sepertiperabot rumah tangga, mainan anakanak, kosmetik dan pakaian. Misalnyasupermarket atau minimarket;.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1982 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V;
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan",Dalam pemerasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarHalaman 11 dari 81 halaman .Putusan Nomor 1982/B/PK/PJK/2017berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan suratketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 28-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 84/Pdt.G/2016/PN MAK
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat:
1.LORENSIUS MATOTO
2.YOHANES PAULUS MATOTO
3.AGUSTINA SAU
Tergugat:
1.AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG
2.Direksi PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional
3.PIPPIANTI, SH
4.kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
12256
  • BANK DANAMON INDONESIA Tbk yangberkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Pembantunya diDANAMON SIMPAN PINJAM SELF EMPLOYEE MASS MARKET(DSPSEMM) unit Rantepao yang beralamat di Jalan Baitora RukoPasar Bolu Blok B12 Rantepao Tana Toraja sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuranpembayaran 5 (lima) tahun (dari tahun 2008 sampai 2013) denganobyek agunan yakni SHM No. 12 Surat Ukur Nomor 09/ 1977 tanggal1711977 seluas 1.651 m2 yang terletak di Desa Bungin (sekarangKelurahan
Register : 04-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — IWAN SETIAWAN Bin HAK. DAHLAN
9913
  • kantor cabang dan kantorpelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdi bawahinya dalam rangka:e Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampumeningkatkan Bisnis BNI;f Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengankebijakan BNI;Halaman 33 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.PlgMemastikan pelaksanaan Self
    optimal melalui pembentukan komitekomiteyang melibatkan kantor cabang dan kantor pelayanan secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.d Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalam rangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanBisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional BisnisKantor Cabang dan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
    kantor cabangHalaman 165 dari 217 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN.Plgdan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:a Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI.b Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis KantorCabang dan Kantor Layanan sesuai dengan kebijakan BNI.c Memastikan pelaksanaan Self
Register : 20-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Mei 2017 —
13578
  • dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakarena keterangannya, jika dalam berita acara mengatakan A dipersidangan dia mengatakan B, A ini tidak bisa dijadikan alat bukti ataudijadikan bukti untuk mengatakan bahwa yang di persidangan itu tidakbenar, tidak bisa kita menyatakan orang bersalah atau melanggarundangundang memenuhi unsur delik hanya karena didasarkan padaketerangannya sendiri.Bahwa Dalam konteks penerapan pasal 22, dalam konteks penerapanpasal 242 KUHP dengan melandaskan pada prinsip non self
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 541/PDT.G.Intervensi /2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 10 Januari 2017 — Tan Kim Swee Agustine X Lam Toi Lai,Cs
595185
  • Sehingga akhirnyaPenggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan samasekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari ParaTergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima emaildari Tergugat Ill yang pada pokoknya memberitahukan sebagaiberikut:we would like to inform you that my self along with Dai Ma(Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (YenrielimHaryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (WerieliemHaryono
Putus : 22-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Juli 2014 — Drs. MENNO DAVID TAIRAS
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 312 PK/Pid.Sus/2012tripleks, paku, cat kayu/tembok, seng gelombang/plat, kawat bendrat, tegelnamun untuk setiap MBR / orang menerima jenis dan jumlah yang berbeda ;Bahwa terdapat sebanyak 18 (delapan belas) MBR yang sama sekali tidakmenerima bantuan subsidi perumahan padahal terdaftar sebagai penerimadana subsidi, yaitu :ANSTOSEL MANDAALA ;MATHIAS LAOBANGUNG ;RICAHRD KILANTA ;ESTER KALANGIT ;FRANS LUMANU ;MARIANA CEMERLING DAME ;RITA TURERE ;SELF! AMBUI ;YULIEN MANGERONGKONDA ;10.
Register : 28-01-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
PT TIGA PUTRA SENTOSA
Tergugat:
PT PASIFIK SAINTIFINDO
18564
  • Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebihmenyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produkproduk tersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikanjaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu)tahun; (ii) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iii) Ketersediaansuku cadang atau spare part selama 1 (satu) tahun; (iv) Garansi sparepart; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi)Pemeliharaan self aftersale service selama 1 (Satu) tahun;39.Bahwa barulan pada
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 195/Pid.B/2019/PN BTA
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ROBBY RAHDITIO DHARMA, S.H.
2.SUDIARSO, S.T., S.H.
Terdakwa:
1.HARTAWAN Als WIK Bin BAHRUDIN
2.FANDI ASEP SAPUTRA Bin HELDAN ZILI
14034
  • Dalam teori hukum pidana, asasini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidakmemberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di mukapersidangan;Menimbang bahwa Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwatidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukankepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dansetelah itu pemeriksaan dilanjutkan, hal ini berarti terdakwa diperbolehkan untuktidak menjawab atau menolak
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
210142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan tindak pidana dalam Qanun mengenai pengakuanbersalah yang memberatkan dirinya telah Bertentangan denganprinsip non self incrimination, yang diatur dalam, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternationalConvenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik), dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UndangUndangNomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;107.
Putus : 10-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benarberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sertamelaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikansurat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self