Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 185 /ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 436.000,- ( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Tugas dan Wewenang BPSKyang berbunyi :Ayat(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atauMediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukanatas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;Ayat(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukanmerupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang ;Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara adalah melanggarketentuan hukum acara.

sengketa lagi dengan cara konsiliasi ataupun arbitrase karenamelanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.350/MPP/Kep/12/201 ;Bahwa oleh karenanya BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumen melanggarketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen No.350/MPP/Kep/12/201, maka Putusan BPSK Batu BaraNo.185/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015 cacat formil dan demi hukum harus dibatalkan ;II KEBERATAN KEDUA MENGENAT :MAJELIS BPSK BATU BARA SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAKMENERAPKAN

Dengan demikian kePutusan BPSK Batu bara No 185/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015sangat keliru karena tidak berdasarkan pada hukum positif, maka demi hukum harusdibatalkan ;Il KEBERATAN KETIGA MENGENAI :BPSK BATU BARA DALAM PUTUSAN NO.185/ARBITRASE/ BPSKBB/IV/2015MEMUTUS PERKARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA ;Bahwa BPSK Batu Bara pada Putusannya dalam perkara aquo pada point (5) menyatakan :Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi, denda dan penarikan.Selanjutnya pada point (7): "Menghukum Pelaku

Bahwa ternyata, atas penarikan Objek jaminan fidusia a quo, Termohon mengajukankeberatan kepada BPSK dan atas Putusan BPSK tersebut, Pemohon mengajukan Gugatanini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikan diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut :1. Apakah ada Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan Arbitrase BPSK yangsetelah dijatuhkan Putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu ? ;2.

Apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan olehpihak lawan setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ? dan ;3. Apakah Putusan Arbitrase BPSK diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ?

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn, tertanggal 19 Oktober 2023;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 038/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn, tanggal 10 Agustus 2023;- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan

275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

35/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Kwg

688/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang di sembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

BPSK Kota Medan ditanggal yang sama dengan penerimaan putusan, sehingga bagaimana mungkinPemohon dapat menghadiri karena pada faktanya Surat panggilan tersebuttidak pernah di kirimkan oleh BPSK Kota Medan, melainkan Pemohon sendiriyang mengambil Surat Panggilan tersebut setelan adanya putusan BPSK Aquo.Bahwa oleh karena sebenarnya ada itikad baik dari Pemohon untuk menghadiripada tanggal 19 Juli 2018, seyogyanya BPSK Kota Medan didalam Putusannyatidak menyatakan demikian seolah Pemohon tidak pernah

BPSK Melampaui Kewenangannya, danb.

Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Medan dalam perkara A quo di ambil dari hasil tiou muslihat;7. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Medan dalam perkara A quo telah melampaui kewenangannya;8. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Medan dalam perkara A quo ketika memeriksa dan mengadili tidak sesuaidengan ketentuan perundangundangan;9. Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Medan No.

Bahwa BPSK dalam menjatuhkan putusannya dalam bagian menginattelah menyebutkan dasar hukum yang digunakan BPSK Kota Medandalam mengadili perkara tersebut adalan UU Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dam Kepmen Perindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001;2.

MENGADILI

Dalam eksepsi ;

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 004/G/BPSK.Kabsi/V/2021, tertanggal 25 Juni 2021 ;
3. Menyatakan Badan Mediasi dan

33/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Cbd

17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg

Nomor. 350/MPP/KEP/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen menyatakan sebagai berikut :Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumenapabila :b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;5.

Ad Hoc sehinggaputusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota LubuklinggauNo.003/P.ARBITRASE/BPSKLLG/II/2021 tanggal O5 Mei 2021 harusdibatalkan.

Tentang amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaLubuklinggau No.0031P.Arbitrase/BPSKLIg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021.1. Bahwa benar BPSK Kota Lubuklinggau telah membuat putusan atas perkarasengketa konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau dengan para pihak: Ernawati sebagai Pihak Pelapor/Penggugat; PT.Bank Mandiri Cabang Tugumulyo sebagai Terlapor Il /Tergugat ; Asuransi Jasa Indonesia sebagai Terlapor I/Tergugat II;2.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Lubuklinggautelah mengeluarkan putusan Nomor : 003/P.Arbitrase/BPSKLIg/III/2021 padatanggal 05 Mei 2021.2.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Lubuklinggau telah melakukan pemberitahuan Putusan tersebutkepada para pihak berdasarkan Surat BPSK No 005/140/BPSK/2021tanggal 10 Mei 2021 Prihal Penyampaian Penetapan Perkara SengketaKonsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau.3.

Arbitrase di BPSK KotaLubuklinggau merupakan bentuk pengakuan/persetujuan bahwaperselisihan sengketa konsumen antara Penggugat dan Para Tergugatdiselesaikan secara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau.Bahwa BPSK adalah Badan yang oleh aturan perundangundangan diberitugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaiansengketa konsumen.Bahwa pembentukan BPSK merupakan bentuk kewenangan atribusi yangmana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh pembuat UndangUndang sebagaimana diatur

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 050/Arbitrase/2018/BPSK-MDN tanggal 19 Juli 2018;
3. Menolak permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

663/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDANTIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUOBahwa dalam perkara a quo yang telah diputus oleh BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Putusan BPSK KotaMedan No.050/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 19 Juli 2018bukanlah kompetensi BPSK untuk memeriksa dan memutusnya karenahal tersebut sudah melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (ExceptioDeclanatoir) tentang kewenangan suatu lembaga peradilan untukmemeriksa dan memutus suatu perkara, dimana

Kota Medan melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidakberwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraaquo;2.Putusan Arbitrase BPSK telah melampaui kewenangan (abuse ofPower/Misbruik Van Recht) dan bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa dalam putusan BPSK a quo telah disebutkan dalampertimbangnya putusannya tersebut berjudul Persidangan Arbitrase.Hal demikian nyatanyata telah melampaui batas kewenangan BPSKdan nyata

Putusan Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota MedanNomor 050/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 19 Juli 2018;.

Putusan Arbitrase BPSK telah melampaui kKewenangan (abuse ofPower/Misbruik Van Recht) dan bertentangan dengan UndangUndang;Bahwa didalam Keberatannya halaman 5 bahagian 2 PemohonKeberatan telah mengemukakan :Bahwa dalam putusan BPSK aquo telah disebutkan dalampertimbangannya putusannya tersebut bernudul PersidanganArbitrase.

Bahwa BPSK dalam menjatuhkan putusannya dalam bagian menginattelah menyebutkan dasar hukum yang digunakan BPSK Kota Medandalam mengadili perkara tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dam Kepmen Perindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001;2.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor No.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 tanggal 20 Desember 202

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor tidak berwenang mengadili perkara antara Pemohon (dahulu Tergugat

) dan Termohon (dahulu Penggugat);

389/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbi

dan mengadili keberatanterhadap putusan BPSK kota bogor Nomor96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal 10 Desember 2020;IV.

Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan bukan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);Dengan demikian, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untukmengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kota Bogor danselanjutnya menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Kota BogorNo.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020.

BPSK KOTA BOGOR DALAMPUTUSAN Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 TANGGAL 20 DESEMBER2020, TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN DAN KEPASTIAN HUKUM.1.

Menerima dan Mengabulkan PERMOHONAN KEBERATAN Atas PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota BogorNo.96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember 2020 untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bogor Nomor : 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020 Tanggal 20 Desember2020;3. Menyatakan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota BogorTidak Berwenang mengadili perkara ini;4. Menyatakan, PEMOHON KEBERATAN merupakan Kreditur yangBeritikad baik;5.

Menolak Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Arbitrase BPSKKota Bogor Nomor: 96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal, 10 Desember2020 untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Bogor Nomor:96/Pts.BPSK/BPSK/X/2020, tanggal, 10 Desember 2020 untuk seluruhnya;3. Menyatakan BPSK Kota Bogor berwenang mengadili perkara a quo;4.

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 012/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn, tanggal 04 April 2024 yang dimohon keberatan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Termohon Keberatan (konsumen) untuk membayar

124/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Lbp

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Irwansyah;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1232/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 29 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus seribu rupiah);5.

935 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumputusannya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan: SehinggaMajelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini....dst;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo.

Maka dengandemikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadiliperkara a quo, oleh karenanya putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut harus dibatalkan;2.

Dengan demikian cukup beralasan putusanBPSK Kabupaten Batubara tersebut dibatalkan;Putusan BPSK Kabupaten Batubara salah menterapkan hukum danbertentangan dengan Undangundang Jaminan Fidusia.Bahwa Majelis BPSK Kab.

Nomor 935 k/Pdt.SusBPSK/2016d.3.pertimbangan hukum Majelis BPSK Kab.

Tentang Kapasitas dan Kwalitas Penggugat/Pengadu dalam perkaraa quo Tidak Jelas;Bahwa Majelis BPSK Kab. Batubara dalam putusannya halaman 16sampai dengan halaman 25 tentang pertimbangan hukumnya yangpada pokoknya melulu mempertimbangkan tentang kapasitas dankwalitas Termohon Keberatan/Termohon Kasasi selaku ahli warisKonsumen (in casu alm. Delyusmal) yang berhak mengajukangugatan/pengaduan a quo ke BPSK Kab.Batubara. Akan tetapiMajelis BPSK Kab.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan dari Pemohon ;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di BPSK Kota Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN ;
3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN tanggal 19 Juli 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

579/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

2014,sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;danENGKOS, bertempat tinggal di Gunung Batu RT/RW. 02/09 Desa KertaAngsara, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sebagai TurutTermohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadapputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/PMA/BPSK

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumimemiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen Nomor 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013;Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.SusBPSK/20142. Mengabulkan Permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;3.

/I/2013 tanggal 16Januari 2013, terdaftar dengan Register Nomor: 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18Januari 2013 antara Pemohon melawan Termohon, yang diputus berdasarkanPutusan Majelis Arbitrase Nomor: 005/PMA/BPSK/II/2013 pada tanggal 19Februari 2013;Bahwa atas Putusan Majelis Arbitrase Nomor 005/PMA/BPSK/II/2013 tertanggal19 Februari 2013 tersebut Pemohon sangat berkeberatan serta menyatakan menolakPutusan Arbitrase termaksud, karena telah tidak adil dengan salahmempertimbangkan dasar hukum dan

PERMA Nomor Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK jis.

oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi adalah sangat adil dansangatlah bijaksana sedangkan PutusanMajelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutusperkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.CJ. telah melakukan keberpihakan dalammenjatuhkan putusan.

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, tanggal 8Mei 2018 dalam Putusannya;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan Nomor : 041/Arbitrase/

350/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 932/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 16 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 463.000,- (Empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

:Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan ;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2)UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan ;Bahwa

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yangakan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatasadalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan ;.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenKewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah :1. Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :Halaman 20 Putusan Nomor 54/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapa.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisiliHalaman 21 Putusan Nomor 54/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapkonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 932/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 16 Maret 2017;3.

18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt

1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;2.

Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketakonsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangandimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diaturHalaman 4 dari 57 hal.Put.

Bara dan selanjutnya menyatakanmembatalkan Putusan BPSK No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017tanggal 27 April 2017;2.

Nomor 1501 K/Padt.SusBPSk/2017Kabupaten Batu) Bara dan selanjutnya menyatakanmembatalkan Putusan BPSK No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017Tanggal 27 April 2017;B.

Kabupaten Batu Bara No. 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 Tidak Cermat, Keliru,Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, Kemanfaatan danAtau Kepastian Hukum;1.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1918/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 861.000,- (Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Dalil pertimbanganhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak dapatdipergunakan untuk membatalkan perjanjian kredit (Vide: YurisprudensiMahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);Halaman 22 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank Mandiri(Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraianmenguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 01 Agustus 2016;Halaman 46 Putusan Nomor 31/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap11.

1055 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

tentang Pelaksanaan Tugas DanWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnyadisebut KEPMENPERINDAG) yang berbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen,apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSk;6.

Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili Pengaduan Tergugat, sehingga demikianPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut telahbertentangan dengan Pasal 45 ayat 2 Undang Undang PerlindunganKonsumen juncto Pasal 118 ayat 4 HIR juncto Pasal 20.11 Perjanjian,oleh sebab itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapatmembatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara, danatas wewenangnya memeriksa sendiri perkara ini;C.BPSK Pemerintah Kabupaten

Oleh sebab itu Putusan BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara yang menyatakan Pemohon tidak memberikan perjanjian (videhalaman 17), adalah sangat keliru;2.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor238/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, danMengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik,menyangkut Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4111500949 tanggal 4Mei 2015 adalah sah, mengikat dan memiliki Kekuatan hukum;3.

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dengan tegasmenyebutkan kewenangan BPSK adalah sebatas pemeriksaan dugaanpelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan konsumen4.

368 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian, BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

Batu Baradan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor1101/Arbitrase/BPSKBB/II/2016 tanggal 28 September 2016;5.

Nomor 368 k/Pdt.SusBPSk/2017Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau pada BPSK yang terdekat.7.

Namun, dalam perkara a quo BPSK Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatanterletak di Sigambal, Wiraswasta, bertempat tinggal di Purwosari,Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilan Hulu, KabupatenLabuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayahdomisili Termohon Keberatan ada BPSK yang terdekat yakni BPSKKabupaten Labuhanbatu. Namun, dalam perkara a quo kenapaTermohon Keberatan harus ke BPSK Kabupaten Batu Bara ???

(BPSk) terdekat.Halaman 47 dari 61 hal Put.