Ditemukan 5493 data
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
55 — 0
Pemohon:
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
57 — 40
Pemohon:
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES PematangsiantarSilaban, S.H dan Fransiskus Silalahi, SH,Advokat atau penasehat Hukum, dari kantor Lembaga Bantuan HukumPejuang Keadilan (LBHPK), yang beralamat: di Jalan Musa Sinaga No.25,Pematangsimalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkanke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan RegisterNomor 192/L/SK/2018/PN Pms tertanggal 13 September 2018, selanjutnyadisebut PEMOHON; MelawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI
Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudahsesuai dengan posedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAPdan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana.Bahwa berdasarkan alasan alasan juridis yang diuraikan tersebut diatasmaka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untukmenolak dan mengesampingkan seluruh dalildalil dari Pemohon dan mohonkiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:1.
VERI SATRIA DILAPANGA,SH
Termohon:
KapolrI Cq. Kapolda Sulut Cq Kapolres Bolmong
49 — 8
Pemohon:
VERI SATRIA DILAPANGA,SH
Termohon:
KapolrI Cq. Kapolda Sulut Cq Kapolres Bolmong
Herman Mohamad alias Herman
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
83 — 0
Pemohon:
Herman Mohamad alias Herman
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
22 — 39
KAPOLRI. KAPOLDASU. KAPOLTABES MEDAN. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
212 — 0
., MH Selaku PEMOHON dan KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES GUNUNGSITOLI Cq KAPOLSEK TUHEMBRUA
KARMIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT,
13 — 0
Pemohon:
KARMIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT,
14 — 4
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
16 — 22
WASESO STvs1.KAPOLRI MARKAS BESAR POLRI2.KAPOLDA JAWA TENGAH3.KAPOLRESTA SURAKARTA MAPOLRESTA
KAPOLRI;d.a. Markas Besar POLRI di Jl. Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagal...................0ceceeeeeeeeeee eens TERGUGAT ;2. KAPOLDA Jawa Tengah;di Jl. Pahlawan, Semarang;Selanjutnya disebut sebagal....................:eceeeeeeeeeee ees TERGUGAT I;3. KAPOLRESTA Surakarta;d.a. MAPOLRESTA Surakarta Jl. Adisucipto, Surakarta;Selanjutnya disebut sebagal....................:ccceeeeeeeee ees TERGUGAT Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
27 — 0
Pemohon:
ALBERT KANG
Termohon:
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KAPOLDASU
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
8 — 0
Pemohon:
PT.PIPIT MUTIARA JAYA
Termohon:
KAPOLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA RESERSE KRIMINAL POLRI
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
63 — 12
CHAIRIL ANWAR
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI CQ.DIRESKRIMUM SUBDIT IV RENAKTA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
37 — 11
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
103 — 0
Pemohon:
LINDA MARYATI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK SELUMA
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
53 — 0
BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Sulut, Cq. Kapolres Kota Bitung
28 — 8
KAPOLRI CQ. KAPOLDA CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
8 — 0
Pemohon:
OMER BENNO AMBARITA
Termohon:
PEMERINTAH RI, KAPOLRI, KAPOLDASU, DIT RES KRIM MUM POLDASU,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
30 — 12
HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBIPerlu diketahui Pemohon bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan PerkaraPidana Di Lingkungan Polri telah dicabut dan dinyatakan tidakhalaman 43 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb11.berlaku lagi. Sejak berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun2012 tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana pada tanggal 25Juni 2012.Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan olehPemohon pada bagian Il.
85 — 14
KAPOLRI Cq. KAPOLREST PASURUAN
21 — 10
KAPOLRI cq. KAPOLDA SumSel cq. KAPOLTABES Palembang
KAPOLRI cq. KAPOLDASumSel cq. KAPOLTABES Palembang diPalembang. Selanjutnya disebut :Terbanding I semula TERGUGAT I;2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNGRI, cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL di Palembang cq.
jelaslahbahwa secara yuridis Majelis Hakim dalam perkara a quotidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo dan perkara a quo tidak termasuk dalamyurisdiksi pengadilan perdata.j Bahwa dalam pasal 1919 KUHPerdata :Jika seseorang telah dibebaskan dari tunduhan melakukan kejahatan ataupelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukansebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan gantirugi.1 Gugatan Error In Person :aBahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada Kapolri
Subyek hukum menurut Ilmu Hukum terdiri dari orang dan badan hukum,meliputi badan hukum privat dan badan hukum publik ;Menurut ilmu hukum, negara adalah badan hukum publik sedangkan presiden/pemerintahan lembaga penyelenggara negara lainnya seperti Kapolri adalah organyang menyelenggarakan kekuasaan negara sehingga menurut hukum yang harusdigugat oleh PENGGUGAT bukanlah organnya tetapi badan hukumnya yangdalam hal ini Negara Republik Indonesia ;Sedangkan bila suatu perusahaan yang akan di gugat,
Sebagaimanadiatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan anggarandasar dari suatu PT/badan hukum ;Berdasarkan hal itu TERGUGAT tersebut di atas, secara yuridis gugatanPENGGUGAT harus ditujukan kepada negara RI selaku Badan Hukum Publikbukan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolresta yang hanya sebagai organpenyelenggara negara.II DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalahmerupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat di pisahkan