Ditemukan 18076 data
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
180 — 0
SINAR AKBAR UTAMA
Tergugat:
KPA/PPK BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
39 — 15
MH
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
161 — 23
Adhitama Karya Mandiri
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi BPBJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)
126 — 2
Penggugat:
JANUDIN
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2.KPA/PPK BIDANG CIPTA KARYA (CK)
62 — 7
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta
80 — 88
Pemohon:
Dian Hardiansyah, ST, M,Sc (Eng ) (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II)
Termohon:
Drs. H. Jaka Sarwanta
195 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.
Nomor 121 PK/Pdt/2020Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu: Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015; Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015;Adalah
SPK Nomor 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp57.000.000 x90% 51,300,000;2. SPK Nomor 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;3. SPK Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 178.087.500;Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/20204. SPK Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp189.300.000 x90% 170.370.000;5. SPK Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;6. SPK Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp178.000.000 x90% 160.200.000;7.
SPK Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;8. SPK Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;9. SPK Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp197.875.000 x90% 176.287.500;10. SPK Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp185.300.000 x90% 166.770.000;11. SPK Nomor 140/42/SPMK/PPK/BPMPD/2015, Rp82.750.000 x90% 74.475.000;.
Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/31/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,B. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/35/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,C. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/39/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,D. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/40/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,E. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 140/26/SPK/PPK/BPMPD/2015,tanggal 19 Oktober 2015,F.
Nomor 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.
73 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULYADI ADE PERMANA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK-ANTASARI, dkk.
., Advokat dan Anggota Pos Bantuan HukumAdvokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di JalanAmpera Raya 133, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;Pemohon Kasasi;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qqKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINAMARGA qq PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOLDEPOKANTASARI, berkedudukan di Jalan PatiimuraNomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN, beralamatdi Graha Sucofindo Lantai 10, Jalan Raya Pasar MingguKavling
65 — 9
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I
54 — 24
Makkah
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Penataan Interior Gedung Rawat Inap Kelas I
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA
97 — 70
PUTRI MAHAKAM LESTARI diwakili oleh SAMSUAR ADI
Termohon:
PPK SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARADalam hal PA/KPA tidak memberikanpenetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan PokjaPemilihan ;Bahwa sesuai dengan batas waktu, Pemohon tidak menerima tembusanpenolakan dari KPA/PPK tentang hasil tender Pekerjaan PembangunanPelabuhan Penyeberangan Muara Tahap Ill yang telah menetapkanPemohon sebagai pemenang tender, sehingga Pemohon menganggapKPA/PPK menyetujui usulan Pokja ;Bahwa jika memperhatikan peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang PemenangTender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan MuaraTahap Ill, selanjutnya diberi tanda....Bukti P12 ;Halaman 12.Put.No.4/P/FP/2020/PTUN.MDN13.Fotokopi Surat PPK Satker Balai Pengelola Transportasi Darat WilayahIl Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.207/1/10/PPK>II/III/2020tanggal 9 Maret 2020 perihal Undangan Persiapan PenunjukanPenyedia Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda................cc0 Bukti P13 ;14.Fotokopi Salinan Putusan Fiktif Positif
rapat persiapan Penunjukan PenyediaBarang/Jasa adalah paling lambat (3) tiga hari kerja setelah berita acara hasilpemilinan diterima oleh PPK, dan Majelis Hakim tidak menemukan dalamaturan tersebut yang mengatur berapa lama PPK dapat menerbitkan SPPBJsetelah rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan,karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undangundang No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilaiwaktu yang diberikan untuk PPK melakukan
Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untukmelaksanakan kontrak;Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskanuntuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut;7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan.Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat PenandatangananKontrak tidak menyetujui hasil Pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikanpenolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertaidengan alasan dan bukti.
Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/PejabatPengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat hasilpemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilankeputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahtidak tercapai kesepakatan PA/KPA dapat memutuskan :a. Menyetujul penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,penawaran ulang atau tender ulang; ataub.
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I
10 — 8
Penggugat:
SUPARDI alias MULAWI
Tergugat:
ALI
Turut Tergugat:
Panitia Tol PPK berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia Tol Probowangi Seksi I
PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Pemkab PALI
2.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3.Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
72 — 7
Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Kerja yaitu :
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/
2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/16
- Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
- Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015,
>Adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3.
Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu :
/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Adalah sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya;
4.
Terbanding/Tergugat I : JAMALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : SUPIYATI
Terbanding/Tergugat III : Panitia TOL/PPK
20 — 31
Pembanding/Penggugat : SUPARDI ALIAS MULAWI Diwakili Oleh : SUMARJADI
Terbanding/Tergugat I : JAMALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : SUPIYATI
Terbanding/Tergugat III : Panitia TOL/PPK
66 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPK IRIGASI dan RAWA II SNVT MESUJI SEKAMPUNG BBWS AGUS HERU SUDARMANTO, DkDanMENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)
Terbanding/Penggugat : CV.Kita Loko
45 — 0
Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : MOH RAFLI
Terbanding/Penggugat : CV.Kita Loko
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
77 — 11
Penggugat:
DIAN MARNI, SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
129 — 130
PT Roberto Saut Jaya (Persero) ;1.Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,2.Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir Dan Perbaikan Sungai (PBPS)
Bastari, M.Eng,selaku PPK telah mengeluarkan surat yaitu) surat NomorKU.03.01/PPK PBPSSNVT PPSDACC/VII/2010/1256 tertanggal5 Juli 2010, yang merujuk pada Surat Tergugat 1(satu) / pada poin 2 tersebut diatas, ditujukan kepadadirektur PT ROBERTO SAUT JAYA yang pada pokoknya surattersebut perihal : pemberitahuan evaluasi ulangpelaksanaan pelelangan umum pasca kualifikasi jasaHalaman 117 dari 102. Halaman.
, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomorpenetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal18.25 Mei 2010, adalah sudah benar secara hukum, namunkarena berdasarkan surat Tergugat 1 (satu) No.
BUMINATA AJIl PERKASAmemenangkan proyek, sekalipun harga penawarannya lebihmahal dengan selisih harga miliaran rupiah (bukti P19);Bahwa pada akhirnya Tergugat 2 (dua) melalui pengumumanNo. 124/PAN/ PPK PBPSSNVT PPSDACC/IX/2010 tanggal 28September 2010, telah menerbitkan objek gugatan no 2yaitu Surat Penetapan No. KU.03.01/PPK =PBPS/SNVTPPSDACC/1X/1845 tanggal 28 September 2010, yangMENETAPKAN PT.
KU.03.01/PPK PBPS/SNVTPPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010, atas namapemenang PT.
KU.03.01/PPK PBPS/SNVTPPSDACC/1X/1845 tanggal 28 September 2010 tentangPenetapan PT.
111 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANA SURYA SEJAHTERA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAAN TRUCK URINOI 2 (DUA) UNIT DESA KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013;
., semuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat,Kurator & Pengurus LDN Ernst berkedudukan di Ruko Mega PeteronganJalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 April 2015;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAANTRUCK URINOIR 2 (DUA) UNIT DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARANTAHUN 2013, berkedudukan JI.
menerbitkan suratkeputusan objek sengketa yang berakibat tidak terbayarnya paketpekerjaan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memuat ketentuanketentuansebagai berikut:Pasal 93 Ayat (1) berbunyi:PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batasberakhirnya kontrak;a.1. berdasarkan penelitian PPK
Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakanHalaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 382 K/TUN/2015kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK hanya dapatmemutuskan kontrak apabila kepada penyedia barang / jasa telahdiberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh)hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya masa pekerjaan.
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121 tanggal 21Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;4.
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab X SyaratSyarat UmumKontrak (SSUK) Huruf B5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak poin 48perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK pada sub huruf (b) dan (c).Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas mengatur mekanismepemutusan kontrak yang harus ditaati oleh penyedia atau penggunabarang apabila hendak melakukan pemutusan kontrak dalam proseskegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVII Prov. Kalimantan Timur Dan Prov. Kalimantan Utara
141 — 53
Putri Mahakam Lestari
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVII Prov. Kalimantan Timur Dan Prov. Kalimantan Utara