Ditemukan 501 data
488 — 333
Surat pernyataan PengelolaanLingkungan Hidup (SPPL), b. Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLdan UPL), c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yangHalaman 21 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Bigterdiri dari: 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA), 2) Dokumen AnalisisDampak Lingkungan Hidup (ANDAL), 3) Dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan Hidup (RPL).
PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLdan UPL) adalah suatu dokumen untuk mengelola dampak lingkunganhidup bagi suatu perusahaan yang akan direncanakan, dimanakegiatannya tidak menimbulkan dampak penting terhadap komponenlingkungan hidup;Bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah suatu dokumen untukmengelola dampak lingkungan hidup bagi suatu perusahaan yang akandirencanakan, dimana kegiatannya dapat menimbulkan dampak pentingterhadap komponen lingkungan hidup;Bahwa dokumen SPPL
ASNADI HIDAYAT TAWULO,SH
Terdakwa:
HARTINAH Alias MAMA ALDI Binti USMAN
81 — 10
20.18.5.47.40112 tanggal 13maret 2015;3) Surat izin usaha perdagangan Nomor 104/KPMTSP /SIUP PO/l1/2015 tanggal 13 maret 2015;Halaman 15 dari Halaman 37 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Enr4) Surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan perdagangankabupaten Enrekang Nomor: 510/324/Perindag/VIl / 2020Tentang persetujuan perpanjangan Surat Izin tempat Usaha(SITU) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);5) Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ( SPPL
)Nomor296/SPPL / DI DLH / VII / 2020 Tanggal 29 Juli 2020;c.
32 — 10
tentang IzinGangguan dan selanjutnya disebut Izin, serta SIPD sebagaimana diaturdalam Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Galian C;e Bahwa untuk memperoleh IG dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintupemohon harus mengisi dan menanda tangani permohonan izingangguan, surat rekomendasi dari camat, bukti status tempat usaha/tanah,fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab usaha, fotocopy KTP tetanggayang bersebelahan, pas photo, Akta Pendirian Usaha, SPPL
Terbanding/Terdakwa : ZULKIFLI HAMLI Bin H. HAMLI
54 — 27
1 (satu) lembar nota pembelian;
- 3 (tiga) tandan buah segar kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor : 570/11/Pem-Kec-KLK/2016, dikeluarkan di Long Kali pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha: 0609220024531;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL
15 — 2
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal, 23 Desember2015 No.2239/SPPl/Pen.Pid/2015/PN.LbpPB sejak tanggal 23Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapiperkara ini;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23November 2014, No. 2181/Pid.B/2012/PN.Lbptentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim, tanggal 25 November 2014, No.2181/Pid.B/2012/PN.Lbp,tentang penetapan
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam PersidanganPengadilan Negeri Raba Bima yang di jadikan bahan pertimbangan hukumHakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang diambil ahli oleh HakimPengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan dalam perkara iniadalah tidak sah dan tidak bisa menjamin kebenaran dari nilai kesaksiannyadan hal lain yang menjadi bahan pertimbangan tidak benarnya keterangansaksi saksi yang di ajukan adalah keterangan saksi saksi yang di ajukanTermohon Kasasi sangat bertentangan dengan surat bukti pembayaranpajak (SPPL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ROMY AFFANDI TARIGAN
Terbanding/Penuntut Umum II : SABRINA OCTAVIA NASUTION, S.H
345 — 29
Persetujuanoprinsifpemda mengenai lokasi untuk pembangunan pasilitas dan sarana, Jaminankecukupan dana, dan (2) Persaratan Teknis berupa Studi kelayakanpendahulian, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, Rencanaproduk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tanda nomorkendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/ Bukuuji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologi daerahdan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL
1109 — 1295
.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September
H.TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CAS MIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL
Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIAdengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaanhunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation AgreementHousing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNo.14/DII/31/SPPL
Suryana (Direktur Utama) PT.ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor:14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 20171 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.
Suryana (Direktur Utama) PT.ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor:14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.
GUNTUR SITUMORANG
Tergugat:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN
230 — 118
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).Pasal 22 yang menyatakan bahwa:(1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratansebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) meliputi:d. = fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badanusaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);e. fotokopi NPWP;f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau peranjianpenggunaan bangunan; dang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);C.
Usaha Pariswisata tanggal 21 februari 2006, fotocopy darifotocopy;Bukti P5 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/185Kel.Pd.J/VI/2016Tertanggal 22 Juni 2016 Yang Diterbitkan Untuk Dan Atas NamaGuntur Situmorang, fotocopy sesuai denganPutusan Pkr No 42/G/2017/PTUNSRG Hal 42 dari 65Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti P24Bukti P25.Bukti P25.Bukti P26Bukti P27Tanda Terima SPPL
370 — 12
tentang IzinGangguan dan selanjutnya disebut Izin, serta SIPD sebagaimana diaturdalam Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Galian C;Bahwa untuk memperoleh IG dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintupemohon harus mengisi dan menanda tangani permohonanizingangguan, surat rekomendasi dari camat, bukti status tempat usaha/tanah,fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab usaha, fotocopy KTP tetanggayang bersebelahan, pas photo, Akta Pendirian Usaha, SPPL
215 — 72
SPPL/174/V/2003. PerihalPenyerobotan juncto Surat Kepolisian Kota BesarPontianak tanggal 30 Juni 2003 Nomor B/198NI/2003.Perihal Pengiriman Laporan Polisi Nomor : Pol.LP/174/K.1/V/2003 Tanggal. 24 Mei 2003 (Sesuardengan ash) ; 6. Bukti P6 : Surat Pernyataan tanggal. 26 Juni 2003(Sesuatidengan ash) ; 7. Bukti P7 : Surat Kematian atas nama Bujang Mattar Nomor :474.3/03/ Pem tanggal 10 Januari 2004. (Sesuaidenganasit) ; 8.
TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terdakwa:
M YADI ALIAS ADI BIN MUHAMMAD YUSUF
366 — 5
Persetujuanprinsifpemda mengenai lokasi untuk pembangunan pasilitas dan sarana, Jaminankecukupan dana, dan (2) Persaratan Teknis berupa Studi kelayakanpendahulian, Jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, Rencanaproduk, standar dan mutu produk yang diangkut, STNK (Surat tanda nomorkendaraan) nama badan usaha atau dengan perjanjian sewa, Buku KIR/ Bukuuji berkala, Surat keterangan kalibrasi alat ukur/ uji Tera (Balai metrologi daerahdan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup (SPPL
Terbanding/Terdakwa : MANATAP OMPUSUNGGU ALIAS KELUHAN ARITONANG ALIAS PAK GERAL
78 — 35
FC KTPb).FC NIBCc) Izin Lokasi dari OOSd).FC Izin Lingkungan dari OSSe).Dokumen Lingkungan (Surat pernyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan/upaya pengelolaanlingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup/SPPL/UKLUP)f).Pas Photo 3x4 berwar3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan4. TGD (Tanda Daftar Gudang)5.
490 — 75
KAMSA;Bahwa oli bekas tersebut berasal dari oli bekas orangorang yang datang kebengkel saksi untuk mengganti oli kKendaraan bermotor baik oli mesin, oligarden ataupun oli porsneling;Bahwa sebagai bengkel service dang anti oli, saksi memiliki Izin gangguang,Surat Persetujuan Penanaman Modal, Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP)MIKRO dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) untukmenjalankan usaha tersebut;Bahwa selain H.
Terbanding/Tergugat : NASYAH WIDIANITA, BSC
Terbanding/Turut Tergugat : DINAS LINGKUNGAN HIDUP SURAKARTA
64 — 44
Foto kopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atauizin lingkungan bagi yang wajio Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pengamatan Lingkungan (UKLUPL)2. Foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi yangwajib memilikinya3. Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)4. Rekomendasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Teknis5. Sertifikat Klasifikasi Bengkel6. Surat Izin Gangguan atau (HO)4.
48 — 19
Bahwa sejak bulan Maret 2015 Penggugat VIItidak lagi menerima upah.Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia(SPPl), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XIV2006 tertanggal 20Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan.Hal 4 dari 40 Hal Put.No.62/Pdt.SusPHI/2016/PN.
Surat Kuasa Khusus Para Penggugat mengandung cacat hukum,dikarenakan kuasa hukum Para Penggugat yang merupakan PengurusHal 34 dari 40 Hal Put.No.62/Pdt.SusPHI/2016/PN.JktPstOrganisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) tidak dapat mewakili ParaPenggugat karena Para Penggugat adalah anggota Serikat PekerjaProfesional Indonesia (SPPl) yang berafiliasi dengan OPSI, sedangkan OPSItelah membuat Serikat Pekerja di Tergugat Il yaitu Serikat Pekerja IstanaDadap (SPID), sehingga bagaimana mungkin OPSI menggunakan
BRAM DHANJAYA
Terdakwa:
AGUS SUYANTO S.T Bin MOH DJAINUR
319 — 35
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.Mijy(Satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluhsatu ribu rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan sejak 19 Maret 2018 danselesai 10 Mei 2018 dimana terdakwa selaku kontraktor telah melakukanpengurugan masjid tersebut menggunakan tanah galian dari lokasipembangunan wahana wisata watu dakon resort;Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha atau kegiatan tanpamemiliki UKL UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup), SPPL
Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN.MjyBahwa saksi merupakan Kepala Seksi Perencanaan dan PengelolaanLingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Madiun sejak tahun 2017dengan tugas diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan dokumenlingkungan hidup yang diajukan oleh pemohon dan melaksanakankegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;Bahwa dokumen lingkungan hidup yang dapat diajukan ke DinasLingkungan hidup diantaranya UKL UPL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPPL
1.FAKHRURRAZI LUBIS AMD
2.AISYAH
3.LILIS KARTINI
4.NURAISYAH
5.ASEP ABDUL MAJID
6.USUP
7.AGUS ROHIMAN
8.UNDANG SALIM
9.EMUS
10.KOKO SUNTORO
11.DADANG SUPRIATNA
12.ADANG SUTIAWAN
13.KUNDANG
14.APONG
15.WIWI
16.YADI SUPRIADI
17.NIA KURNIASIH
18.NENDA
19.LILI ZUBAEDAH
20.AI ISMAIL
21.TUTI HENDRIANI
Tergugat:
WALIKOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
PT. GAMETRAKO TUNGGAL
208 — 96
. : 660/1SPPL/LH/2017, tertanggal 2 Januari 2018,perihal Rekomendasi SPPL, yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;Bahwa, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PemerintahKota Tasikmalaya, menerbitkan surat No. : 640 /112/TB, tertanggal 12Januari 2018, perihal Pemeriksan Teknis Kajian Struktur, yang ditujukankepada Kepala DPMPTSP ; Bahwa, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Pemerintah Kota Tasikmalaya, sebelum menerbitkan Izin MendirikanBangunan atas nama PT
1743/Sekretariat, Dinas Komunikasi danInformatika, tertanggal 08 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Rekomendasi Ketinggian Bangunan, No. : B/89207/05/1/LanudWir., Pangkalan TNI AU Wiriadinataj KomandoOperasi TNI Angkatan Udara I, tertanggal 21 Desember 2017(sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Keterangan Hasil Kajian Survey Lapangan, Team Survey Lapangan Lanud Wiriadinata, Kawasan Keselamatan OperasiPenerbangan, tertanggal 21 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fhotocopy Rekomendasi SPPL
18 — 3
Penuntut Umum tanggal O09 Juni 2016, Nomor: Print92/N.2.22.7/Epp.2/06/2016,sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal28 Juni 2016;Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 17 Juni 2016,Nomor.1251/SPPV/Pen.Pid /2016/PN.Lbp/PB; Sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;D:Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal Oktober2016, Nomor.1251/SPPl/Pen.Pid /2016/PN.Lbp/PB; Sejaktanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa
Heri Antoni, SH
Terdakwa:
Ridwan Arif Als Iwan Bin H.Makmun
369 — 36
(IPR) atau izin usaha pertambangankhusus (IUPkK);Bahwa menurut ahli syarat untuk memiliki IUP Operasi Produksi adalahtelah memiliki persetujuan wilayah pertambnagan dari Dinas PenanamanModal dan pelayan terpadu satu pintu Provinsi dan telah memiliki IUPEksplorasi, Surat permohonan dari yang bersangkatan ditambah materai,menyampaikan laporan akhir eksplorasi, laporan studi kelayakan rencanareklamasi, rencana pasca tambang dan rencana kerja anggaran biaya,salinan dokumen lingkungan hidup seperti SPPL