Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Agama
Register : 23-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA KALIANDA Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Kla
Tanggal 12 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 9
  • dilakukan pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Klanomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 07-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 188/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 18 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 9
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 761/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
37 — 9
  • perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 586/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 12 Februari 2018 — TUMIYATI, dkk lawan PRIYONO
34 — 19
  • Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danPerbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat makaakan dilakukan upaya hukum perbuatan tindak pidana karena menyimpangdari tata cara hukum jual beli keperdataan secara Hukum dan Menghukumkepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa HM.No.230Luas 1445 M2,dan SHM.No.2525 Luas 1410 M2,.AN.Penggugat. kepadaPenggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atashak milik penggugat menyertai baik dari
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PA MAROS Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Mrs
Tanggal 22 Februari 2017 — perdata - pemohon
43 — 21
  • No. 4/Pdt.P/2017/PA Mrs.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 462/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1359/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah kontrakan, hingga akhirnya berpisah;4.
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 383/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
  • perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/dPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2013 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 571/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 25 Nopember 2014 — ABDULLAH THALIB,Cs >< PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN MOBIL OIL Inc. ( DAPEKAMI ),Cs
55 — 21
  • danbesaran uang pensiun/manfaat uang pensiun dan diberitahukan pula kepadakaryawan tersebut untuk menghitung dan mengecek bersamasama supayatidak ada kekeliruan dalam perhitungan ;Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran/manfaat uang pensiun karyawanyang pensiun menerima dan menanda tangani cek dan sekaligus menandatangani surat kesepakatan (STATEMENT LETTER) dan ditandatangani2(dua) orang saksi dari pihak DAPEKAMI;Menimbang, bahwa penandatanganan surat kesepakatan (STATEMENT LETTER)tersebut bukanlah penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 760/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 5
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 11-10-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 13-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 801/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
  • karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam sertaanak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan padausia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 06-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 368/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
29 — 4
  • halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayatHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 368/Padt.P/2019/MS.Sgi(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1550/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 14 Desember 2015 — RHOMA BIN SUKARMAN
28 — 3
  • rburupiah) Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti langsungdiamankan dan diawab ke Polreta Palembang gunapemeriksaan lebih lanjut ;Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa, terdakwa pernah di periksa di polisi sehubungandengan perkara terdaka ini ;e Bahwa, pada saat terdakwa di periksa di kantor polisi tidakada paksaan ataupun penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 557/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 03-12-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 188/Pdt.P/2018/PA.Sidrap
Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 10
  • lakilaki bernama Sariyanto binLasari tidak adahalangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 352/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 27 April 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 1
  • IkanMas Rt 024 Lk Ill Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras KotaBandar Lampung.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) namun beluk dikaruniahi anak.Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugatyang beralamat di Kecamatan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 20-02-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 996/Pid.B/2013/PN.Sda
Tanggal 20 Februari 2014 — ABD.CHODIR Bin KHOIRUMAN
26 — 2
  • unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang : Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 346/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
60 — 19
  • berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 330/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 25 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 4
  • perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganMs.Sperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 84/Pdt.P/2018/MS.BIR
Tanggal 5 Juni 2018 — PEMOHON I,II.
30 — 10
  • tanggal tanggal 23 September 1975 di Kantor Urusan AgamaKecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan