932 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1234/PG/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 30September 2015, Perihal Panggilan Persidangan Pimpinan PT. BankHalaman 1 dari 39 hal Putusan Nomor 932 K/Pdt.SusBPSK/2016Danamon Indonesia, Tok Unit DSP Pasar Indrapura, pada hariRabu/Tanggal 7 Oktober 2015;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 389/PGARBI/BPSK/BB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Unit DSPPasar Indrapura, pada hari Selasa/Tanggal 27 Oktober 2015;c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 461/PGARBIl/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 12 November 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT.

Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikandalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 9 Februari 2016 padahalaman 16 s/d 21 yaitu:1.Salinan/Fotocopy Kuitansi Pembayaran Angsuran setiap Perbulannya oleh Ranjitsing kepada PT.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015, tanggal 9Februari 2016;3.

528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Tentang persidangan arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksaoleh Arbiter tunggal:3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili penyelesaiansengketa konsumen dengan prosedur Arbitrase, BPSK KotaMedan telah melakukan persidangan pertama pada tanggal 21Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohon semula Konsumen,dan Pemohon semula Pelaku Usaha Il, yang dalampersidangan tersebut diperiksa oleh HM. Dharma Bakti Nst,S.E., S.H., M.H., selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan;4.

., sehingga oleh karenanya PutusanNomor 02/BPSK/MDN/2014 adalah putusan jelas sangatkeliru. dalam penerapan hukum karena dengan sengajamelanggar ketentuanketentuan yang telah diatur dalamhukum acara BPSK; karenanya Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 telah cacat secara hukum dan haruslah dibatalkanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;b. Tentang kesalahan Arbiter dalam mengutip pendapat saksi ahi(Bambang Lukito);8.

diberi Hakyang sama dalam melakukan pembelaan dalam SidangArbitrase di BPSK, sehingga Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 dinyatakan sebagai Putusan yang cacat secarahukum oleh karenanya patutlah dimintakan pembatalan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;d.

yang diajukan olehPemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;Menyatakan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014tertanggal 11 Februari 2014 adalah bertentangan dengan hukum yangberlaku;Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014tertanggal 11 Februari 2014;Menyatakan bahwa Hj.

Tentang persidangan Arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksaoleh ArbiterTunggal;1.Bahwa benar BPSK Kota Medan telah melakukan persidanganpertama pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohondan Pemohon maupun Turut Termohon yang dalam persidangantersebut diperiksa oleH H.M.Dharma Bakti Nst.SE, SH,MH selakuArbiter pada BPSK Kota Medan;.

161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;2.

Putusan BPSK Nomor804/Pts/Js.III/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 21 September 2016;.

pada BPSK yang terdekat;3) Namun, dalam perkara a quo BPSK Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatan terletakdi Dusun VI, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayah domisili TermohonKeberatan ada BPSK yang terdekat.

Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkanHalaman 26 dari 37 hal. Put.

Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 30 dari 37 hal.

551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

tentangPerlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapbkan oleh Menteri

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan MahkamahAgung R. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBBA//2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanHalaman 11 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK yang menyatakanbahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara aquo Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo.

Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolakmenyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidakHalaman 16 dari 36 hal Put.

818 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam waktu 14 hari konsumen dan pelakuusaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolakputusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusanBPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakkeputusan BPSK dibacakan. berdasarkan uraian eksepsi di atas makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;B.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perihalnya adalah Keberatan AtasPutusan BPSK Nomor 025/PTS ARB/BPSKA/I/201 ;Kemudian Penggugat mengatakan dalam posita gugatannya bersama iniPenggugat mengajukan gugatan pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSK/VI/2015 akan tetapi Penggugat didalam petitumgugatannya tidak ada meminta pembatalan Putusan BPSK Nomor025/PTSARB/BPSKA/I/2015 tersebut;Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.SusBPSk/20152.

) Kota Batam;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Majelis Hakim BPSK telah mengeluarkanPutusan Nomor 025/PTSARB/BPSKA/I/2015 yang amar putusannya adalah:1) Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;Halaman 9 dari 20 Hal.

dasar sengketa dalam perkara a quo adalah Perjanjian Kredit Nomor02PKKPR/255/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan telah diajukan sertadipertimbangkan dalam Putusan BPSK dimaksud hal mana dapat dilinat padaHalaman 13 dari 20 Hal.

menolakpermohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatanbukan merupakan kewenangan BPSK.

586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

membuat keputusan. sehingga, berdasarkan faktafakta dan dasardasar hukum tersebut, mohon Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016.Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Melebihi Wewenang YangDiperbolehkan Hukum (Ulira Vires):Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara telah mengadili danmemutus dengan melebihi apa yang menjadi Kewenangannya

(ultra vires).BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa konsumentermasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

Olehkarenanya Putusan BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015Tanggal 28 Januari 2016 telah melebihi wewenang dan apa yangdiperbolehkan hukum (ultra vires) sehingga tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan;Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara YangTidak Benar Dan Tidak Berdasarkan Hukum:Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil pada butir11 halaman 2 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016 yang mengatakan

BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28Januari 2016 yang mengatakan ...Pelaku Usaha telah melepaskan haknyauntuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Kab.

Nomor407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28 Januari 2016;Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbanganhukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir 7 halaman 5 PutusanArbitrase BPSK Nomor 407/PTS/ARBITRASE/BPSKBB/X/2015 Tanggal 28Januari 2016 yang mengatakan ...artinya harus ada Penyelesaian ataukeputusan oleh BPSK, apalagi konsumen telah memilih Penyelesaiansengketa aquo melalui jalur arbitrase... karena pada kenyataannyaHalaman 12 dari 25 hal.

1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa Konsumenapabila:(b) Permohonan gugatan bukan kewenangan BPSk;Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara;a.

Bahwa BPSK seolaholah telah bertindak sebagai suatu lembagaperadilan umum yang dapat menilai Isi dari perjanjian kredit yang dibuatantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan. BPSK menilailangkah hukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL Medan;d. Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salah langkah dalammemutus perkara;e.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kKewenanganmengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal 11 November 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), menyatakan:a.

ARJUNA FINANCE untuk sebagian;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KAB. SUMEDANG No. 16/PK/IX/2016 Tanggal 23 Desember 2016;- Menolak Gugatan Keberatan selebihnya;MENGADILI SENDIRI- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KAB.

1/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN SNG

Polisi : E 9888 HB; BPKB atas nama : WARKINA; Putusan No.1/Pdt SUS/BPSK/2017/PN.Sng Hal. 4 dari 49 Hal. No.

Tentang duduk perkara Putusan Majelis Arbiter BPSK KabupatenSumedang halaman 2 alinea ke1:pahwa, Penggugat Surat Pengaduannya tertanggal 5 September 2016yang telah terdaftar di Sekretariat BPSK, Nomor : 016/PK/IX/2016tanggal 5 September 2016...dst...13.2.

KabupatenSumedang yang PENGGUGAT kutip pada poin 13.1 di atas yang pada Putusan No.1 /Pdt SUS/BPSK/2017/PN.Sng Hal. 13 dari 49 Hal.14.2.pokoknya terkait FAKTA bahwa surat pengaduan TERGUGAT diterimadan terdaftar di sekretariat BPSK Kabupaten Sumedang tanggal 5September 2016, hal mana FAKTAnya bahwa Putusan BPSK KabupatenSumedang diselesaikan, diputus dan/atau dibacakan pada tanggal 23Desember 2016, sehingga Majelis Arbiter BPSK Kabupaten Sumedangdalam mendapatkan, meneliti, memeriksa dan memutus

, dan hal ini telah menjadipertimbangan dari Majelis Hakim BPSK Kab.

Materei Rp. 6.000, +Jumlah Rp. 298.000, Putusan No.1 /Pdt SUS/BPSK/2017/PN.Sng Hal. 48 dari 49 Hal.(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah); Putusan No.1 /Pdt SUS/BPSK/2017/PN.Sng Hal. 49 dari 49 Hal.

313 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dandasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara NomorHalaman 12 dari 50 hal Put. Nomor 313 K/Pdt.SusBPSK/2017739/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 19 September 2016.;D.Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 739/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016tanggal 19 September 2016 cacat hukum;3.

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 739/Arbitrase/BPSK/BB/VII/2016 tanggal 19 September 2016;F. Pemohon Keberatan tidak hadir panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara;5.

Nomor 313 K/Pdt.SusBPSK/2017Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor739/Arbitrase/BPSK/ BB/VII/2016 tanggal 19 September 2016;Il.

PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 39 dari 50 hal Put.

lingkunganperadilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

1081 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara telahberbuat di luar batas kewenangan dan telah diberikan Surat Peringatan dariKementrian Perdagangan cq.

perkara yang dimohonkan oleh Termohon/konsumenkepada BPSK Kabupaten Batu Bara;.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubaratidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;2. Menyatakan prosedur proses penyelesaian sengketa konsumen di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor542/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, adalah cacathukum;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 542/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal30 Agustus 2016 tersebut;4.

Nomor 1081 K/Pdt.SusBPSk/2017Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataanPembatalan

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

58 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Majelis Hakim BPSK Kota Padang lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;. Tentang Putusan BPSK Kota Padang 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 melebihi jangka waktu pemeriksaan perkara;1.

Tentang Putusan BPSK Kota Padang 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016yang melebihi kKewenangannya (ultra petita non cognoscitur);1.Bahwa Putusan putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 secara nyata merupakan putusan yang bersifatultra petita non cognoscitur sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat(2) dan ayat (3) RBg, yang mana Majelis BPSK Kota Padangmemberikan amar putusan yang melebihi kewenangan dari yangdiamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa

waktu pemeriksaan perkara;(2) Kekliruan subjek Penggugat pada laporan pengaduan dengan subjekPenggugat pada Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016;(3) Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 yang melebihi kewenangannya (ultra petita non coqnoscitur);(4) Pertimbangan Putusan BPSK Kota Padang tersebut mengenaipenutupan asuransi jiwa dan kepada perusahaan asuransi mana akanditutup merupakan keputusan Alm.

Putusan BPSK Kota Padang untuk menyatakan Lunas Hutang an. AlmYulis Wandri adalah jauh dari rasa keadilan;a. Bahwa Majelis BPSK Kota Padang dalam Putusannya Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 tanggal yang menghukum PemohonKasasi untuk menyatakan lunas hutang Sdr. Alm.

Putusan BPSK Kota Padang melebihi batas kewenangannya (ultra petitanon cognoscitur);a. Bahwa Putusan BPSK Kota Padang Nomor 15/PTS/BPSKPDG/ARBT/VII/2016 secara nyata merupakan putusan yang bersifat ultrapetita non cognoscitur sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2)dan ayat (3) RBg, yang mana Majelis BPSK Kota Padangmemberikan amar putusan yang melebihi kewenangan dari yangHalaman 19 dari 22 hal. Put.

368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2013Menimbang, bahwa Tuntutan Mobil/Immateril sebesar Rp500.000.000.oleh Konsumen adalah bukan wewenang BPSK, maka Majelis menolaknya;Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap alasan pertimbanganmaupun terhadap Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan dalam perkara ini, karena alasan pertimbangan danPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Ketentuan hukum atau salahdalam menerapkan

hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, serta memutus perkara melebihi atau melampaui batas wewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medandalam memberikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Medan yang berbunyi "Menyatakan bahwa UndangUndang PerlindunganKonsumen tertanggal 10 Agustus 2006 yang diperbuat oleh Pelaku Usahadengan Konsumen adalah Klausula Baku/Perjanjian Baku yang dilarang olehUndangUndang

putusan BPSK, Mahkamah Agung RepublikIndanesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2006 tentang tats cara pengajuan Keberatan Terhadap putusan BPSK, yangdikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2006;Hal. 17 dari 28 hal Put.

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2013surat kepada Kepala Badan PenyelesaianKonsumen (BPSK) Kota Medan agarmengirimkan putusan BPSK dan berkas perkaranamun sampai saat ini putusan BPSK dan berkasperkara yang dimaksud tersebut tidak dikirimkanke Pengadilan Negeri Medan;a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2006 telah dinyatakan bahwa pemeriksaankeberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkasperkara, bahwa atas dasar itu Pengadilan Negeri Medan memikikewenangan untuk meminta putusan BPSK dan Berkas Perkarakepada Badan Penyelesaian Konsumen.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 535/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Mei 2016 ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : Nomor : 535/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Mei 2016 ;4.

PEMERIKSAAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATUBARA ATASPENGADUAN TERMOHON KEBERATAN TELAH MELEWATI TENGGANGWAKTU.. Bahwa Termohon Keberatan selaku Debitur mengajukan Pengaduan SengketaKonsumen sebagaimana diuraikan pada Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara disebutkan pada tanggal 25 Nopember2015 ;.

Tentang Tanggang waktu Mengajukan Permohonan Keberatan TelahKadaluarsa (Melampaui Batas) .Termohon Keberatan ada mengajukan keberatan dengan Cara Arbitrase Ke BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Indera Pura Batu Bara pada tanggal 25November 2015 di karenakan adanya permasalahan sengketa konsumen dengan PT.Adira Multi Finance, Tok dahulu sebagai PenggugatBahwa kemudian setelah BPSK memeriksa kelengkapan Administrasi GugatanTermohon Keberatan Tersebut, lalu BPSK pada tanggal 29 Desember 2015

Lalu selanjutnya Konsumentelah memilin Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase pada tanggal 20Januari 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUPK No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 32 Kepmenperindag Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016 BPSK telah mengadakanpersidangan pertama tanggal 29 Maret 2016 kembali diadakan persidangan keduaoleh BPSK, akan tetapi baik persidangan pertama maupun persidangan

Pasal 3Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2006 menyatakanPelaku Usaha dan Konsumenm Terhadap Keputusan BPSK dapat mengajukanKEBERATAN Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selambatlambatnya dalam waktu 14 hari jam kerja terhitung sejak Keputusan BPSKdiberitahukan ;Bahwa terhadap Putusan BPSK tersebut telah diberitahukan Melalui Kantor PosIndera Pura kepada Pelaku Usaha dan Konsumen pada tanggal 02 Mei 2016,sehingga pada tanggal 16 Mei 2016 Putusan BPSK tersebut telah berkekuatanHukum

tersebut dapat mempersimpangkan UndangUndang yang bersifat Umum ;Bahwa Kemudian setelah Termohon Keberatan mengajukan Gugatan/Pengaduannyakepada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) maka selanjutnya BPSK telahmenjalankan tugas dan wewenangnya yaitu dengan memanggil Termohon Keberatandan juga Pemohon Keberatan agar mengikuti jalannya perisdangan, akan tetapimeskipun Pemohon Keberatan telah dipanggil secara Resmi dan patut oleh BPSK,Pemohon Keberatan tidak juga mau menghadiri persidangan tersebut, sehinggasesuai

642 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 642 K/Padt.SusBPSK/201712.Bahwa dengan demikian, sudah jelas dan terang bahwaterdapatpelanggaran formil yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara, yaitupelanggaran Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/12/2001,mengenai persetujuan para pihak dalam melakukan penyelesaian sengketakonsumen oleh BPSK, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya MajelisHakim Pengadilan Negeri Kisaran membatalkan Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 134/Arb/BPSKBB/X/2016 tertanggal 1 November 2016yang dimohonkan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 134/PTSArb/ARBITRASE/BPSKBB/X/2016tanggal 1 November 2016;3.

Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden RepublikIndonsesia Nomor: 18 tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK KabupatenBatu Bara yang menyebutkan Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK ditempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat*;Halaman 14 dari 17 hal. Put.

Nomor 642 K/Pdt.SusBPSK/2017Dalam perkara a quo Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilihBPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahuluTermohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSKditempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanyaPemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara.Mengingat Pasal 2 Keputusan Persiden Nomor.18 tahun 2010 tentangpembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK KabupatenBatu Bara adalah BPSK terdekat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 tentangPembentukkan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2) nyamenyatakan bahwa setiap Konsumen yang dirugikan atau abhiwarisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempatdomisili Konsumen atau BPSK yang terdekat;Juncto Pasal 43 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diaturdalam keputusan ini diatur lebih lanjut olen Ketua BPSK;Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian

3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kkn

Menyatakan putusan majelis BPSK Kota Palangka Raya yangmemeriksa perkara ini untuk menjadi alat bukti bagi penegak hukumlainnya ;Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.SusBPSkK/2018/PN Kkn11. Memerintahkan kepada Panitera BPSK Kota Palangka Raya untukmengirimkan salinan putusan kepada tempat kediaman Penggugatdan Tergugat ;12.

diterimaBPSK Kota Palangka Raya tanggal 02 November 2018, serta tanggal 07November 2018, dan diterima oleh BPSK Kota Palangka Raya tanggal07 November 2018, dengan demikian Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor:13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY, tanggal 12 November 2018 agardinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa, dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPalangka Raya Nomor : 13/Pdt.Sus/PTS/XI/2018/BPSK PKY, tanggal 12November 2018 yang

BPSK dapat menolak untuk menyelesaikansengketa tersebut, dan BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa tersebut apabila :a.

Bahwa oleh karena di BPSK Kota Palangka Raya telah dilakukanpenyelesaian sengketa secara musyawarah antara Pemohon Keberatandengan Termohon Keberatan, maka terbaca jelas bahwa di BPSK PalangkaRaya telah dijalankan pasal 12 angka 2 Perjanjian Konsumen tersebut.Selanjutnya oleh karena dalam musyawarah tersebut tidak tercapaikesepakatan damai, maka para pihak telah sepakat menyerahkanpenyelesaiannya kepada BPSK untuk memutuskannya dan atas hal ininantinya akan Termohon Keberatan buktikan pada saat acara

PRY tanggal 12November 2018, diberi tanda T1;Foto copy Surat Penetapan Majelis BPSK Kota Palangka Raya No.18/BPSKPLK/SPM/XI/2018, Tentang Penetapan Ketua dan AnggotaMajelis Hakim dan Panitera BPSK, diberi tanda T2;Foto copy Berita Acara Sidang Nomor 13/Pdt.Sus/Reg/22X/2018 Tanggal29 Oktober 2018, diberi tanda T3 ;Foto copy Daftar Hadir Sidang BPSK Kota Palangkaq Raya tanggal 29Oktober 2018, diberi tanda T4 ;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Padt.SusBPSK/2018/PN Kkn5.

46/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No.159/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 30 September 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

)Kabupaten Batu bara.Menimbang bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketaKonsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku usaha.Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu bara (BPSK) akan mempertimbangkandan meneliti aaakah Konsumen dan pelaku

Page 14Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis

Sehingga putusan BPSK Putusan perkara perdata No. 128/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap.

Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai UndangUndangbukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampauikewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukanpemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk kedalam ranah keperdataan.Namun, apabila perkara a quo diperiksa dan ditelaah dari sisi hukumdengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukanpelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara

berupa penetapan ganti rugi sebesarbesarnya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki Kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui Kewenangannya Putusan perkara perdata No. 128/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

1037 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undangundangbukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampauikewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukanpemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk kedalam ranah keperdataan;Namun, apabila perkara a quo diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum yangbenar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggarankewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, yaituPengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara

Dengan demikian BPSK Batu Baratelah terbukti melampaui kewenangannya sehingga Putusan BPSKbatubara tersebut (objek sengketa) telah cacat formil, tidak mempunyaikekuatan hukum sama sekali, dan batal demi hukum;Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatanke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh TermohonKeberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atautanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur)memeriksa dan memutus

BPSK Batubara telah melampaui kKewenangannya sebagaimana dalamamar putusannya yang membatalkan permintaan lelang oleh PelakuUsaha dan menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut;14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakanpada intinya sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyiHalaman 20 dari 43 hal.

Haltersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSk;Pasal 6 tersebut di atas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturanmateriil.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara, Nomor65/Arbitrase/BPSKBB/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

1076 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam Perjanjian Kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikansengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf

rugi sebesarbesarnya Rp200.000.000,(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum olehkarena BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangan tersebut, dengandemikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kKewenangannya danmelanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkanPutusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telahcacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, danmenyebabkan

BPSk) Pasal 36 ayat 3 yang menyebutkan:Halaman 20 dari 43 hal.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 22 Agustus 2016 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.

577 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatanuntuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili PengaduanTermohon Keberatan dengan

Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019:Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 6 hal.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduanTermohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019:4.

mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2019 dankontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dihubungkan denganpertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK