tepatnya sekitar 300 meter setelah Gerbang Tol AngkeIl Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atausetidaktidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa danmengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam, karena melawan

pejabat.

atas nama Terdakwa KOHAR bin RUSLAN, besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakandi persidangan pada tanggal 11 Desember 2014, pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa KOHAR bin RUSLAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan

pejabat yangsedang melaksanakan tugas jabatan dan membawa senjata penikamsebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2)ke1 KUHP jo.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.666.000, (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapatditerima karena Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk mengadilisengketa yang melawan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah CamatKecamatan Loa Janan. Dan terhadap PT. Bukit Baiduri Energi dan PT.

Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tentang siapayang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;Menimbang, bahwa terhadap ketiga persengketaan tersebut Majelis Hakimmenguraikan dan mempertimbangkan sebagai berikut: Persengketaan PertamaMenimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa ...dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapatditerima karena Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang untuk mengadili sengketayang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Camat Kecamatan LoaJanan...

merasadirugikan dengan keputusan yang sudah diterimanya itu, maka TermohonKasasi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara,tetapi apabila batas waktu yang ditentukan oleh UndangUndang telah lewat,maka gugatan tidak dapat diajukan atau hanya menjadi gugur; Disini menjadi jelas dan terang bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalahyang menjadi objek sengketa adalah: Keputusan dan subjeksubjek yangbersengketa adalah orang atau badan yang menerima keputusan tersebut(sebagai Penggugat), melawan

Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkankeputusan dan yang mengumumkan atau memberikan keputusan tersebutkepada orang atau badan, (dalam posisi sebagai Tergugat);Bahwa Hakim telah terjebak oleh karena salah pengertiannya sendiri,sehingga Hakim tanpa sadar telah menyeret Pemohon Kasasi masuk dalamsengketa di atas; Bahwa padahal dalam eksepsi/jawaban Pemohon Kasasi, telah meminta agarTermohon Kasasi menyelesaikan permasalahannya dengan BadanPertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara Kefamenanu dulu

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa dalam pengertian sengketa tata usaha negaratersebut digambarkan bahwa objek dari sengketa tata usaha negara adalahkeputusan tata usaha negara dan subjeknya adalah orang atau badan hukumperdata melawan

pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tatausaha negara yang menimbulkan kerugian pada orang atau badan hukumperdata sebagai bentuk perobuatan melawan hukum yang dilakukan olehpemerintah (onrechtmatige overheid daad);Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan Para Penggugatternyata inti persoalan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah persoalansurat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat IV melainkan adalah perbuatanTergugat yang menguasai objek perkara dan mengajukan

Bumirejo sebagai Pemohon melawan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Batas JabarTegalSlawi Paket PejaganLosari sebagai Termohon dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegaltanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah :Apakah Putusan BANI Nomor 766/XII/ARBBANI/2015 tanggal 8 September2016 dapat dibatalkan dengan alasan dalam Berita Acara Serah TerimaKedua/Akhir Pekerjaan No. 01/BAFHO.PKT.2012/PJGLSR/PJBJTS/XII/2013tanggal 9 Desember

Penyabungan Utara Kab.Mandailing Natal olehkarena Terdawa ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dansebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada Pengadilan Negeri Medanberdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medanberwenang mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat, paksaandan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdawa denganCaracara sebagai berikut :Bahwa pada bulan Mei 2020 Kepala Desa Mompang Julu KacamatanPenyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan perangkatdesa membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa untuk Tahap ,dimana saat itu Terdawa .

Hal 23 dari 29halALIATOSMAN, Terdakwa IV HELDI RIZALDI Alias ZALDI Bin SYAFRIZAL,Terdakwa V REGI SAEPULLOH Bin SURYANA, tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengankekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnyayang sah yang dilakukan bersama sama yang menyebabkan orangmati dan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pertamadan dakwaan kesatu kedua;2.

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yangsedang menjalankan tugas yang sah3.

pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yangdilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitumelanggar Pertama Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AZWARI BinUSUP,terdakwa II.

BumirejoPT.Brantas Abipraya Jo sebagai Pemohon melawan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pelaksanaan Jalan Batas JabarTegalSlawi Paket BrebesTegal Bypass sebagaiTermohon dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal tanggal 24 Nopember2016;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah :1. Apakah Putusan BANI Nomor 765/XII/ARBBANI/2015 tanggal 4 Nopember2016 dapat dibatalkan dengan alasan : Bahwa Termohon/dh.

ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan danHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3344/Pid.B/2020/PN Mdnsebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada Pengadilan Negeri Medanberdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medanberwenang mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat, paksaandan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa denganCaracara sebagai berikut :Bahwa pada bulan Mei 2020 Kepala Desa Mompang Julu KacamatanPenyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan perangkatdesa membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa untuk Tahap ,dimana saat itu terdakwa .

Kutai Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sahatau orang yang menuruti kewajiban undangundang atau atas permintaanpejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap /II/I/2014/Reskrim tanggal 19 Januari 2013, saksi

dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara,merupakan tindakan hukum (rechtshandelingen) berdasarkan ketentuan hukumpublikkhususnya dalam ranah hukum agraria yakni mengacu pada ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut peraturanpelaksananya berdasarkan hirarki peraturan perundangundangan,yang sifatnya sepihak,individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata, bahwa sengketa a quo juga terjadi antara orang melawan

Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terhadap sengketa aquo dapat digolongkan dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa bilamana Majelis Hakim mencermati pokok permasalahansebagaimana .....Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2014/PTUN.Kdisebagaimana terurai dalam

Februari tahun 2017, bertempat di Lapangan Apel Kantor BupatiLingkungan Pemda pada Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabatyang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kenajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,diancam, karena melawan

pejabat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwaFirdaus bersamasama dengan PONCEK (belum tertangkap dan Daftar PencarianOrang), dengan cara sebagai berikut : Bermula pada sekira hari rabu tanggal 22 Februari 2017,terdakwa Firdausyang merupakan dari salah satu peserta unjuk rasa massa yang menolakpenghitungan suara pemilu calon bupati dan calon wakil bupati yangdilaksanakan oleh KPUD Kab.

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 49 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Penggugat, yakni Aris Mantong merupakan subjek hukumorang (natuurliike persoon), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata UsahaNegara (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari) yang menerbitkan objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa meskipun subjek yang bersengketa adalah antaraperorangan melawan

pejabat tata usaha negara dan objek sengketa telah memenuhikualifikasi KTUN sebagaimana telah diuraikan di atas, namun Majelis Hakimmemandang perlu untuk menilai lebih lanjut apakah esensi permasalahan dalamsengketa @ quo merupakan permasalahan yang timbul dalam lingkup hukumadministrasi negara atau hukum perdata.

Philip Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan; memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat; yang dilakukan oleh dua orang

Sidoarjo untuk melaksanakan tugasnya menurutMajelis Hakim bukanlah unsur pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, melainkanlebih tepat untuk menggambarkan perbuatan materiil untuk ketentuanpidana pasal 212 KUHP yaitu melawan pejabat/petugas yang sedangmenjalankan tugas;Bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum diuraikan, bahwaterdakwa mengancam akan melawan dengan kekerasan phisik; Tetapisetelah Majelis Hakim membaca dan menghubungkannya dengan hasilpemeriksaan penyidikan, ternyata dalam hasil pemeriksaan penyidikan

PenyabunganUtara Kab.Mandailing Natal oleh karena terdakwa ditahan diwilayah hukumPengadilan Negeri Medan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatpada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, makaPengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini dengan kekerasanatau. ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat yang sedangmenjalankan tugasyang sah atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,diancam karena melawan

pejabat, paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal211 dan 212 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatantersebut dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya karena KepalaDesa Mompang julu membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunal) Dana Desauntuk Tahap I, kepada masyarakat hanya sebesar

Soleman bin Slamet Nawen dan Terdakwa 2.Dedi Jaya bin Slamet Nawen tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersamasamaHalaman 34 dari 36, Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Slw.memaksa dan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yangsah yang mengakibatkan luka;Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa