Ditemukan 11447 data
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
334 — 71
,
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai NasDem
Turut Tergugat:
2.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
4.Lidya Natalia Sartono,S.Pd.,M.Pd.,
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
191 — 55
Penggugat:
KOMI CANIAGO, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sumbar
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DPP PKB
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
183 — 68
Penggugat:
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DPP PKB
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB Provinsi Jawa Tengah
3.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Kota Pekalongan
241 — 11
339 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
180 — 70
Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
233 — 47
Penggugat:
HJ.MUTHMAINNAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.MAJELIS KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.KETUA DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SULAWESI BARAT
398 — 514
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (dpp Pan), tempatkedudukan JI. Daksa 1, Rt 7 Rw 1, Kelurahan Selong, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, KotaJakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Tergugat II;DENGAN SUSUNAN PERSIDANGAN MARDISON., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ; HARIYADL., SH.
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak
137 — 60
Penggugat:
ASTRA PEGAMA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Landak
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
143 — 38
Penggugat:
Jhonni allen marbun
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrat
2.Dewan Kehormatan Partai Demokrat
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
46 — 38
Penggugat:
LILY SAHOA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI SULAWESI UTARA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KAB KEPL TALAUD
4.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB KEPL TALAUD
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB KEPL TALAUD
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
234 — 684
Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA= ataumempermainkanMAHKAMAH PARTAI GOLKAR sebagai institusi peradilantertinggi dalam internal Partai Golkar.8.
Mengintruksikan DPD Partai Golkar Propinsi NTB (TERGUGAT 1)agar mengintruksikan PLT DPD Partai Golkar Kota Bima segeramelaksanakan MUSCAM PKPK se Kota Bima, dan selanjutnyamelaksanakan MUSDA Partai Golkar Kota Bima, sebagaimana isi amarputusan MAHKAMAH PARTAI GOLKAR Perkara Nomor :05/PIGOLKAR/X/2016 tanggal 12 Januari 2017.2.
Kota Bima dan/atau menyetujui penunjukan PLT DPD Partai GolkarKota Bima terhadap pengurus dan anggota Partai Golkar yang berada diDPD Partai Golkar Propinsi NTB yang mempunyai kecakapan dankemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukankonsolidasi dan melaksanakan MUSCAM Partai Golkar se Kota Bima, sertamelaksanakan MUSDA DPD Partai Golkar Kota Bima dalam rangkapencapaian target PANCA SUKSES khususnya sukses Konsolidasi,Rekonsiliasi, dan Transformasi Partai Golkar.10.
diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poliyik.Dalam pasal 32 mengatur bahwa :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
Yang disebutkan dalam pasal32 pada ayat 1 mengatur bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehInternal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai golkar,sehingga kalaupun penggugat tetap mendasarkan bahwa terhadap persolantersebut telah diputus dalam keputusan Mahkamah Partai namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar
Terbanding/Tergugat : DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA Diwakili Oleh : IDRUS MODLY, SH & REKAN
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Kehormatan DPRD kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Wali Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Gubernur Provinsi Riau
214 — 93
,MH & Rekan
Terbanding/Tergugat : DPC Partai Gerindra Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA Diwakili Oleh : IDRUS MODLY, SH & REKAN
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Kehormatan DPRD kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Wali Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat : Gubernur Provinsi Riau
erlan abidin
Tergugat:
ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
72 — 26
Penggugat:
erlan abidin
Tergugat:
ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
180 — 32
Penggugat:
DPW PPP Provinsi Sulawesi Tengah
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
2.Asmaul Hi Tawil Dg. Parebba
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
162 — 31
Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.Benhur George Watubun
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cq. Mahkamah Partai
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
2.Badan Pengawas Pemilu
3.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
IR.H.RIDWAN A.RACHMAN.MMTR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PAN
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PAN
189 — 59
88 — 0
1.Sidik Jafar, SE
2.Rudi Arifyanto
Tergugat:
Mahkamah Partai Golongan Karya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
288 — 0
Penggugat:
1.Sidik Jafar, SE
2.Rudi Arifyanto
Tergugat:
Mahkamah Partai Golongan Karya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
287 — 61
DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Eksepsi Para Turut Tergugat DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum; Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor : 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal
6 Pebruari 2017; Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 2016-2021; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.
MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25September 2017 mengandung cacat hukum;3. Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/PerMPDPPPPP tertanggal 25 September 2017;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor :0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017;5.
Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPWPPP/027/III/2017tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan MajelisPertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syarah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 20162021;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.