kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Putusan No.49/Padt.G/2021/PA.DpsMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, makapermohonan cerai

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., selaku PenuntutUmum dan Terdakwa menghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bin.

olsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leoJ cussing) SII!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

ybArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :iy Lal Cet y ( GMAN col) gull, pill aly Logign

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

., sebagai Hakim Ketua , Chahyan UunPryatna,S.H, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.

., M.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN Bin

Tasrih, S.E. selaku PaniteraPengganti dengan hadirnya Harwanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Batu Licin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn DANARDONO, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MHPANITERA PENGGANTIA.M. TASRIH, SE

menarikkemaslahatan.Hal 12 dari 16 Hal Prittiegan No 393/Pat G/2020/PA DneMenimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesual dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih

M TASRIH, SE PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiA.M TASRIH, SE.

TASRIH,S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengandihadiri AGUNG WIBOWO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicindan dihadapan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGOTA HAKIM KETUAANDI AHKAM JAYADI, S.H. AGUSTA GUNAWAN, S.H.DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN. Bln.Form0 1/SOP/00 1/HKM/2015

Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal82 ayat (2 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) serta Pasal 22 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

Putusan Nomor 067/Pdt.G/2015/PA.KtlPerma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalamhukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai Tasrih bi ihsan atau berceraidengan baikbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam AlQuranSurat AlBagarah

tujuan perkawinan adalah untukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugatdan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbulsikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkanPenggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganyadengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif tasrih

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan Putusantersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh HakimAnggota, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri Rusnen Heldawati, S.H. Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H. Christina Endarwati,S.H., M.H.,Halaman 11 dari 12Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN.

,M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHalaman 12 dari 12Putusan Nomor 47/Pid.Sus /2019/PN. Bin.

TASRIH,SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh AGUNGWBOWO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta di hadapanterdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ANDI AHKAM JAYADI, SH. FERDI, SH. DEVITA WSNU WARDHANI, SH.PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE. Hal. : 15 dari 15. Putusan Perkara Pidana Biasa Nomor : 412 / Pid.Sus / 2015 / PN Bin

sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidaklagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

Dalam hal inirumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan

yaArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabig dalamkKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbuny)i :ay leol cuariig) OMI sl (ila pid!

PA.PlhPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

pihak keluarga, dan Majlis hakim Pengadilan Agama Bantulsudah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak,sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dan pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, tetapiupaya tersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, perceraiandipandang lebih baik , untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebihmaslahat, yaitu; Tasrih

uleArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHalaman 14 dari 17 putusan Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

oleh fakta dan tidak berhasilnya MajelisHakim merukunkan kembali' para pihak yang bersengketa sebagaisuami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo1 Tahun 1974 secara yuridis gugatandiceraikan dengan Tergugat harusoleh karena19 huruf (f)116 hurufMenimbang, bahwaterbukti sesuai dengan PasalNomor 9 Tahun 1975 serta Pasalsesual1989 yangIslam, sedang usaha perdamaianUndang Undang Nomor 7 TahunUndang Undang NomorTahun 2009 dantidakPeraturanberhasil,tasrih

pecah ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telahterbukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006juncto Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih