Ditemukan 293 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahun tshen tuhup tahuna tahan tjhun tshan tihun tuhun tashun tshin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. Mesra Prima Coal. Diwakili Oleh : R. LIAUNDY, SH.
Terbanding/Penggugat : PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Diwakili Oleh : ARJUNAWAN, SH., TITO SITUMORANG, SH. dan M. RIZAL RAMBE, SH.
185 — 49
  • akibat hukumnya,maka seharusnya tidak ada yang melakukan wanprestasi dalam perkaraa quo.DALAM REKONPENSI :Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukupmempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan mengabaikan faktahukum yang terdapat pada buktibukti yang diajukan Pembanding/dahuluTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, yang hanyamempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Terbanding/dahuluPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga melanggar asasimparsialitas (Pasal 29 UU No. 48 tshun
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-09-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 180 /Pid.B/2012/PN.Pare-Pare
Tanggal 31 Januari 2013 — Mahmud Spd Bin Kessa
49 — 17
  • Menyatakan terdakwa Mahmud SPD Bin Kessa terbukti bersalah pidana telahmelakukan tindak pidana Tanpa Ijin Dari Pimpinan Bank Indonesia MenghimpunDana Dari masyarakat dalam bentuk simpanan secara berlanjut sebagaimanadiancam dalam pasal 46 ayat(1) Undangundang no 7 tahun 1992 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 10 tshun 1998 tentang perbankan Jo pasal64 ayat 1 KUHP.2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 324/Pdt.G/2015/PN.Tng.
Tanggal 2 Maret 2016 — IDA FARIDA, SE, Dkk lawan PT. DELTA MEGA PERSADA, Dkk
30 — 7
  • sejak tahun2012 yang lalu ditempatkan di bagian spesialis permasalahan tanah ;Bahwa tanah yang di gugat Penggugat dalam perkara ini adalah tanah yangtermasuk dalam SHGB No. 44 dan 45 tshun 1997 saksi tidak tahu luas danbatasbatasnya ;Bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat , 9 bidang termasuk dalamSHGB No.44 tahun 1997 dan 12 bidang masuk dalam SHGB No.45 tahun1997 ;Bahwa tanah yang 9 bidang dengan luas 12 Ha tersebut dibeli Tergugat dari pihak ketiga, sebagian dari Alm.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-02-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2012/PN.JKT. SEL.
Tanggal 5 Nopember 2012 —
46 — 143
  • KTP sama dengan alamat tanah dan sudah tinggal di tanahtersebut selama + 30 Tahun;Dan benar syaratsyarat tersebut memang dilampirkan pada saatmeminta tanda tangan kepada saksi;e Bahwa saksi tahu status tanah tersebut dulunya adalah Verponding tshun 1963;e Bahwa benar yang membuat surat bukti T2 dan yang membawa kepada saksi untukdi tanda tangani saksi adalah H.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 26/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
187 — 194
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundangnomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tshun 2017 tentangmanajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;3.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 31/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat: ABDUL HARIS HABIBIE Tergugat: BUPATI BONE BOLANGO
159 — 72
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundangnomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf bperaturan pemerintah Nomor 11 tshun 2017 tentang manajemenPegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Fahrurrozi
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dukungan Biaya Pengiriman KirimanSimPATIzone ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pos Taman Fatahillah No. 3458/Pems1/1106 tanggal 20 Nopember 2006 Perihal Peneguhan BiayaNewsletter SimPATIzone Telkomsel.Foto copy surat Kanwil Pos IV Jabotabek No. 111/ Pemsar/II/O206tanggal O08 Februari 2006 Perihal Dukungan Biaya PembinaanNewsletter SimPATIzone ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pos Taman Fatahillah No. 207/Pemsar11/0106 tanggal 19 Januari 2006 Perihal Peneguhan Biaya PembinaanNewsletter SimPATIzone Telkomsel Tshun
    Dukungan Biaya Pengiriman KirimanSimPATIzone ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pos Taman Fatahillah No. 3458/Pems1/1106 tanggal 20 Nopember 2006 Perihal Peneguhan BiayaNewsletter SimPATIzone Telkomsel.Foto copy surat Kanwil Pos IV Jabotabek No. 111/ Pemsar/II/0206tanggal O08 Februari 2006 Perihal Dukungan Biaya PembinaanNewsletter SimPATIzone ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pos Taman Fatahillah No. 207/Pemsar11/0106 tanggal 19 Januari 2006 Perihal Peneguhan Biaya PembinaanNewsletter SimPATIzone Telkomsel Tshun
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 67/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Syamsul Bachri
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Dalimah
252 — 94
  • Dimanajikadikaitkan denganketentuan Upaya Administratif dalam UU No.5 Tshun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun2004. UU No.5 Tahun 1986 (Selanjutnya disebut2014 Tentang administrasi UUHalaman 7 dari 51 halaman/Putusan Nomor 67/G/2020/PTUN. KDINo.9 tahun 2004) dan UU No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UUNo.5 Tahun 1986 (Selanjutnya disebut UU No.51 Tahun 2009).
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama
Register : 15-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.KSG
Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 20
  • COTA er pid muss agaberitut * BUAMMAD FaARYRD ate, Labiae, Uinwr 2 Tahere MAL PAPE Peesmguan Lanicr 3 tshun it Phekyry1. Bales paca tenogal 11 Aovctier 2018 Macgguge ovr Toragt thatDero Cengen Kutpan Akin Gon) kamoy SACS PU Lshendicarkay) pulcean = Weck tae Spa iah = Late AcaresrCORP te Ertet, beta 2 earner Sn odan =A BhTUT Deel Ke a Ss Li yang telap.,4.
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-02-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 27/Pid.B/2012/PN.Parepare
Tanggal 7 Mei 2012 — UTOMO BIN H.MUHNI ISMAIL
101 — 15
  • ElnusaPetrofin Parepare Tshun 2010 sudah digunakan di tempat penyimpanankhusus dan saksi hanya mempunyai data pengajuan anggaran untukoperasional dan gaji karyawan periode Januari s/d Maret Tahun 2011.e Bahwa benar saksi pernah melakukan audit pada bulan Juni 2011 diPT.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1150/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 6 Januari 2016 — PEMOHON
14 — 3
  • dikabulkan.Bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Termohon/Penggugat rekonvensi berkesimpulan bahwagugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan cukup = alasanuntuk mengsbulkan tuntutan Penggugat rekonvensi untuk sebagianBahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka menurut ketentuan psssl 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undangundang nomor 50tahun 2009, perubahan kedus UndangUndsng Nomor 7 Tshun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 1 Juli 2013 — - LISANUDDIN
44 — 13
  • cektersebut adalah terdakwa Lisanuddin yang saksi ketahui ada tandatangan Pak Rajali;Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya mengapa yang menyerahkancek tersebut Aminuddin bukan Lisanuddin;Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.48.000.000, diruanganAminuddin yang pada waktu itu tidak ada yang melihat;Atas keterangan saksi yang telah didengar dimuka persidangan,terdakwa membenarkannya;5.Saksi Dra.NURSYAMSIAH : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lisanuddin sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu Usrusan Bansos Tshun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-07-2009 — Upload : 20-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/PID.SUS/2009
Tanggal 22 Juli 2009 — Drs. H.A. MUTTAQIEN, SH., MSi Bin CARMA HAERUDIN
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /GU/2007 tanpa tgl tshun 2007 berikut SP2DNo. 01664/GU/2007 tgl. 20 April 2007 senilai Rp 26.000.000, (duapuluh enam juta rupiah) ;1 (satu) bundel SPM No.0437/GU/2007 tgl 9 Mei 2007 berikut SP2D No.02262/GU/2007 tgl. 9 Mei 2007 senilai Rp 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah);1 (satu) bundel SPM No.
Pengadilan PA TANGGAMUS Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0369/Pdt.G/2020/PA.Tgm
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 54
  • Kab.Tanggamus selanjutnya disebut sebagai PenggugatXII;14, Lina Mariana Binti Hairudin, Umur 36 tshun, agama Islam, pekerjaanMengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Pekon Gedung AgungKec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;15. Wawan Bin Hairudin, Umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Pekon Muara Dua Kec. Pulau PanggungKab.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
SENDRA FERNANDO SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD NOOR
80 — 51
  • Pemerintah Desa Anjir Seberang Pasar1 tarik tunai sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) tanggal 07 Februari 2023
  • (Copy) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Anjir Seberang Pasar I Tshun Anggaran 2021
  • (Copy) 1 (satu) bundel Setoran Pengembalian Kepala Desa Mawardi (Slip Bank Kalsel)
  • (Copy) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 7/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
666 — 582
  • YKBangunan Gedung, Pasal 5 ayat (2) (4) (12) Peraturan Bupati GunungkidulNomor 50 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tshun 2012 tentang Bangunan Gedung,Peraturan Daerah Kab.Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Recana TataRuang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20102030, dan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum, asasKemanfaatan, asas Kecermatan, asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang,dan asas Keterbukaan;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 07-05-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.Sus/2011/PN.Mdo
Tanggal 30 April 2012 — Maxi Donald Gahung,SE.MM
90 — 16
  • A.O Supit,STM selaku penanggungjawab kegiatan saksi telah menandatangani kontrak kerja/SDK untukpengadaan barang dan subsidi Proyek Peningkatan ManajemenPendidikan Tinggi UKIT Tomohon tshun anggaran 2003 dan 2004.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
223 — 95
  • Bahwa dalam kaitannya dengan wewenang BPK yangmempunyai wewenang menyatakan ada atau tidak ada kerugiankeuangan negara, maka berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar MA Tshun 2016 menjelaskan bahwa adabagian A (6) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwaInstansi yang Berwenang Menyatakan Ada Tidaknya KerugianKeuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangankonstitusioanl sedangkan instansi lainnya sepertiBPKP/Inspektorat/ SKPD
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 11-07-2023 — Putus : 15-11-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk
Tanggal 15 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
YONA PRILLIA KARLINASARI, S.H
Terdakwa:
TUBAGUS DANA NATADIPRAJA, M.Pd Bin TUBAGUS DADANG HAMIDI
104 — 72
  • Triwulan I Tahun Anggaran 2019 Desa Karya Tunggal;
  • Fotocopy Dokumen Pengajuan Dana Desa (DD) 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Karya tunggal;
  • Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dana Desa (DD) 40 % Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Karya Tunggal;
  • Asli Dokumen Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) 25 % Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Karya Tunggal;
  • Fotocopy Laporan Realisasi dan Capaian Output Alokasi Dana Desa (ADD) 25% Triwulan II Tshun
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 118/ Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2018 — 1. JULIANA SOPLANIT/TUPAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Kilang, 2 Juli 1948 / 68 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. SIMON PETRUS SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 29 Pebruari 1972 / 44 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH, M. TAHA LATAR, SH.MH, HELMY SULILATU, SH.MH, JACOBIS SIAHAYA, SH, EMMY ODE BACO, SH.MH, MELKY I. SUPUSEPA, SH, ANASTASIA E. PATTIASINA, SH, IRMAWATY BELLA, SH.MH, OSVALDO A.Y. SEBA, SH dan ALFRED HERENAUW, SH, kesemuanya adalah Advokad / Asisten Advokad yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR dan REKAN di Jalan Halong Atas Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kecamatan Baguala Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 551/2017 tanggal 24 Juli 2017; 3. JOHANA RACHEL SOPLANIT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 5 September 1970 / 46 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon. Disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN : 1. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY MORTON FARFAR, SH, HENDRIK R. HERWAWAN, SH, FRANKY SAPARDI, SH, NURHAYATI HATALA, SH, M. SALEH LUMAELA, SH.MH, RYAN J. ENGKO, SH.MH, DAVID WATUTAMA, SH, JERROLD I.D. LEASSA, SH, MAGDALENA A.A.TRONA,SH, ELLY M. L. A. S. FARFAR, SH dan RESNA HUKOM, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon KPKNL Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-41 Tahun 2017 tanggal 05 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 775/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DERMAGA LANTAMAL XI MALUKU, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, RITA AKOLLO, SH.MH, MAGGIE PARERA,SH.MH dan NURLITA TEHUAYO, SH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-097/S/1/Gp/2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 723/2017, tanggal 05 Oktober 2017. Disebut sebagai TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), beralamat di Jalan Ir. Putuhena, Teluk Ambon, Rumah Tiga, Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YULI NURYANTI, SH.MM, ANDE AKHMAD SANUSI, SH.M.Sc, HIZRIANA SOLIKHAH, SH, DENY R. SETIAWAN, SH, STANLEY C.H.TUAPATTINAJA, ST.MT, KRISNA PRAMUDITA, SH.MH, GUSTA ARDIANTO, SH.MH, RENTHA NATALIA PARDEDE, SH.MH, RIZKI WAHYU, S.P,SH.MH, SUGENG PAMBUDI, SH, DENNI WIHASTAMA, SH.M.Si, LIN HIDAYAH NAWIR, SH, JANTJE THENU, SH dan ALEXANDER PESULIMA, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional IX (MALUKU DAN MALUKU UTARA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKS/Bb.16/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 676/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya memberikan kuasa kepada : AGUS SIRAIT, SH, FACHRIZAL, SH, J. PATTIPEILOHY, SH.MH, MOREEYN PALYAMA,SH dan MERCY G de LIMA, SH.MH, semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku yang beralamat di Jl. Sultan Hairun No. 6 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Surat Kuasa Substitusi) Nomor SKK-096/S/1/Gp/2/09/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon Nomor : 773/2017, tanggal 02 Oktober 2017 Disebut sebagai TERGUGAT III; 4. JHONNY de QUELJOE alias SIONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Dr. Setiabudi Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANTHONI HATANE, SH.MH dan RUBY LOPULALAN, SH, keduanya Advokad pada LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES beralamat / berkedudukan di Jl. Cenderawasih No. 18 Soya Kecil Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 519/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. JANES TANISIWA, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Karaoke Bos Kao, Pintu Hijau Depan SD Wayame. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 570/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT V; 6. Ny. DENI TRINJE SEIPATIRATU (Ahli Waris almarhum JANJE SIPAKOLY), Pekerjaan : Swasta, Alamat Negeri Tawiri RT.005/RW.003 Kecamatan Teluk Ambon (Hotel Maluku) Depan Polsek Bandara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MARKUS MANUHUTU, SH adalah Advokad / Konsultan Hukum, Alamat Jl. Pohon Mangga RT.002/RW.06 Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 520/2017 tanggal 10 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AHLI WARIS KHOMARO SAPUTRA yakni HERNY SAYOGO dan CAESAR BORIS KHOMARO, Pekerjaan : Swasta, Alamat Rumah Kopi Pangkalan, Jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/LO.BT/07/17 tanggal 24 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 581/2017 tanggal 1 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. MARLON LONTOH, Pekerjaan : Swasta, Alamat Jalan PHB. RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEREK LOUPATTY, SH, FRANS G.F. LOUPATTY, SH dan JACK LOURENS V. KASTANYA, SH., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office SYARIFUDDIN SINAGA, SH – DEREK LOUPATTY, SH dan PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXVI.B Nomor 58 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 553/2017 tanggal 24 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. PEMERINTAH NEGERI TAWIRI, Alamat : Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT IX; 10. JACOB NIKOLAS TUHULERUW, Alamat : Negeri Tawiri RT.003/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH, Advokad dan Penasehat Hukum pada Law Office BENHUR TASIDJAWA, SH and PARTNERS (Lawyer & Legal Consultan), beralamat di Desa Suli Kecamatan Salahutu Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LO.BT/08/17 tanggal 07 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 599/2017 tanggal 7 Agustus 2017. Disebut sebagai TERGUGAT X; 11. JOSEP TUHULERUW, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.001 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, SH.MH, Advokad dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Adari Lt. 1 Kompleks Mesjid Raya AL FATAH Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ADV.MK/SKK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 571/2017 tanggal 28 Juli 2017. Disebut sebagai TERGUGAT XI; 12. BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : OKTOVIANUS ALFONS, SH, FERDINAND B. SOUKOTTA, Aptnh, SH, WILLEM O. LOPPIES, S. Sos, DAVE A.H. POOEROE, SH, BELDYSON AKOLLO, S.ST dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2148/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 628/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/81/VIII/2917, tanggal 11 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 684/2017 tanggal 28 Agustus 2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor 2541/Sk-81.71/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 650/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII; 13. LANTAMAL IX AMBON, Alamat : Jalan Laksamana LE HALONG, Kecamatan Baguala Kota Ambon. Disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; Dan 1. ELKIOPAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Tawiri, 28 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Alamat : Negeri Tawiri RT.001/RW.004 Kecamatan Teluk Ambon – Kota Ambon; 2. THOMAS SOPLANIT, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Mata Jalan Pasar Lams RT.001/RW.004 Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOURITS LATUMETEN, SH, LA ODE ABDUL MUKMIN, SH dan NOKE PHILIPS PATIRADJAWANE, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad Mourits Latumeten, SH & Rekan yang berkedudukan di Kantor Batu Gajah Bawah No.4 RT.003/RW.01 Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 25/KA.MI/SK/Pdt.G-Int/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 609/2017 tanggal 9 Agustus 2017, disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
580 — 499
  • dengan aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.VII37;Foto copy Gambar Situasi Nomor 654/1997, yang telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T.VII38;Halaman 108 dari 180 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Amb39.40.41.42.Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Tawiri, tanggal 8 Agustus 1997,yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di beri meteraisecukupnya dan di beri tanda T.VII39;Foto copy Putusan landraad L.A.B Nomor 43 tshun