Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Serda Achmad Basyuny Praka Palatansa
81 — 37
  • Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur tentang pengajuan suratLapbangpri yaitu dari satuan yang bersangkutan mengirimkan surat Lapbangpriyang ditujukan kepada Danrem 044/Gapo dengan lampiran Skep kumplin atauKeputusan Dilmil, surat keluar tahanan, surat sangsi administrasi dan dapen,setelah dikirim ke Danrem 044/Gapo kemudian staf Intelrem 044/Gapo membuatsurat Lapbangpri yang ditujukan ke Pangdam II/Swj U.b. Asinteldam U/Swjdisertai lampirannya.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-04-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Prap/2016/PN.Dps
Tanggal 19 April 2016 — I MADE DAPIR melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI
1180 — 825
  • Bahwa Dengan penghilangan klausula tersebut berakibat sangatmerugikan PEMOHON/PELAPOR karena tidak adanya batas waktupembayaran oleh pembeli dan tidak ada sangsi hukum yang tegas JjikaPembeli wanprestasi (tidak mampu membayar kewajibannya).
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
77 — 42
  • Bahwa Tergugat III dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatunkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggar PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan.2.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
Hj. Puji Lestari, A.Md. Rad
164 — 163
  • yang tidak mengandung unsur tindak pidana.Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsin danKPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti.Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenanganya kepada instansi yang berwenang.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan pemilihan umum.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sangsi
Pengadilan PN KUALA SIMPANG
Register : 17-02-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.KSP
Tanggal 19 Agustus 2011 —
47 — 11
  • Seharusnya 45meter persegi, ternyata meleblhi 45 meter persegi.Bahwa Pasal 5 butir 2 pada Surat Perjanjlan Kerja (SPK) No. 021/MJP/SPK/III/2010 tanggal29 Maret 2010 telah menegaskan tentang sangsi yang dapat dikenakan terhadapPENGGUGAT apabila melanggar syaratsyarat dan ketentuan sebagalmana disebutkan dalampasal tersebut yaitu "Material Ibahan sesuai dengan standar spesitikasi yang ditentukan dalamRKS dan addendumnya serta sesui dengan gambar kerja."
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 10-01-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 1/G/2011/PTUN.MTR
Tanggal 18 Mei 2011 — LALU SUKARMAN vs KEPALA DESA BAGIK PAYUNG
75 — 34
  • Putih tiga jadi total keseluruhansejumlah Rp. 13.000.000 ( Tiga belas jutaBahwa saksi mengatakan dalam pengajuan kelompok ada nama nama Anggotanya terlampirkan dan tidak ada disebutkanPenggugat sebagai Penanggung jawab ; Bahwa saksi mengatakan mengenai tuinggakan tersebut sudahdintayakan kepada Ketua Kelompok Perempuan tersebut danIsterinya menjawab sudah diserahkan ke PenggugatKatanya) 3 22 eee ee re ee ee ee ee eeeBahwa saksi. mengatakan terhadap Kelompok yang mempunyaitunggakan akan dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 25-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/MIL/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — EDITIA RAHMAN, S.ST.Han
147 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena Terlambatcuti merupakan pelanggaran berat dengan sangsi administrasi pengurangan nilaikepribadian 5 (lima) angka, sedangkan nilai kepribadian Terdakwa tiap bulanselalu cenderung naik dari 772,019 (Desember) 776,992 (Januari) 781,396(Pebruari) 786.269 (Maret) sebagaimana Bukti T7 berupa Daftar NilaiKepribadian Taruna Ton M7 Resimen Taruna ;G Sehingga bagaimana mungkin Judex Facti bisa menyatakan bahwaTerdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi I pada tanggal 2 Januari2010 sekira pukul
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 493/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
WAHYULITA binti ALI MUDIN
122 — 88
  • UtrMenimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur Melawanhukum (wederrechtelijk) adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorangpelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturanperundang undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan/kelayakan)atau bertentangan dengan hak orang lain yang dapat dikenai sangsi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 13-05-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pdt/2008
Tanggal 13 Mei 2009 — SIA CAHYONO PURNOMO BOEDIONO, SIA WYDIASTUTI BOEDIONO, DKK ; PT. DHARMALA INTILAND ; TIRTA MULYADI
119 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbuka dan tidakmelaporkan hak/asetnya yang menjadi obyek sengketaketika menyampaikan pernyataan pendaftaran kepadaBAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia), makaPenggugat dapat dikenakan sangsi pidana berdasarkanPasal 107 UndangUndang No. 8 Tahun 1995 tentang PasarModal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), serta dapatdigugat secara perdata oleh pihak pihak yang dirugikanakibat pernyataan yang tidak benar dan
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 03-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — Oditur:
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Methu Salak Lena Ferreiora
84 — 54
  • oleh karena Terdakwa tidak memiliki amunisi untukdijual dan sangat tergiur dengan hasil yang akan didapatapabila bisa mendapatkan amuni untuk dijual dari Saksi ,maka Terdakwapun bersedia untuk menjualkan amunisitajam kaliber 5,56 mm dari Saksi sebagai BintaraPanjaga Gudang Senjata Brigif 20/20/IJK/3 Kostrad,Terdakwa menyadari bahwa sebenarnya perbuatan ituHal 43 dari 51 hal Putusan Nomor : 10K/PM.III19/AD/I/2020salah dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum serta tahuakibat yang akan ditimbulkan dan sangsi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-08-2015 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 4 Agustus 2015 — - MOH. CHIDIR LASIMPALA
109 — 13
  • Mengawassi tahapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Boalemo ;2 Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu ;3 Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyenggaraan pemilu yang tidakmengandung unsur tindak pidana ;4 Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten Boalemo ;5 Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada yangberwenang ;6 Menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — A. SUSI YULIANI KREMER VS I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG., IV. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SURABAYA;
102 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka oleh karenanya hal tersebut didasarkan pula sebagaimanaketentuanketentuan konversi UUPA Nomor 5/1960; Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA :Pasal 1 Ayat 1: Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulaiberlakunya UndangUndang ini sejak saat tersebut menjadi Hak Milik;UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960, menyebutkan:Penguasaan dan Penggunaan tanah tanpa adanya landasan Alas haknya(illegal) tidak dibenarkan bahkan diancam dengan Sangsi Pidana;KEPRES Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PokokPokok KebijaksanaanDalam
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 927/Pdt.G/2016/PN.Tng.
Tanggal 5 Juli 2017 — MILA CHRISTIANA lawan PT. Griya Citra Lestari, Dkk
139 — 294
  • melakukanperbaikan jalan (fasiitas umum) di area perumahan GRIYACIBOGO LESTARI dansekitarnya, sehingga sebagianketidaknyamanan yang menjadi tuntutan konsumen sudahdipenuhi;BUKAN TERGUGAT dengan uangnya sendiri, melakukanpembayaran bungadansebagian kewajiban(hutang)pokok GCL kepada TURUT TEGUGAT1, sehinggakonsumen sampai saat ini dapat terhidar dari sita jaminan olehTURUT TERGUGAT1 (berdasarkan ketentuan, apabila GCLgagal membayar kewajiban membayar bunga selama 3bulanberturutturut, dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-09-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 27/PDT.G/2015/PN TNG
Tanggal 2 September 2015 — LAILI ANITA, S.Pd Lawan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI, YPLP PGRI BANTEN, YPLP PGRI KOTA TANGERANG SELATAN, PGRI CABANG KECAMATAN SERPONG, SMP PGRI 35 SERPONG dan DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
99 — 17
  • Tng.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan buktibuktiPenggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perobuatan Melawan Hukumterhadap Penggugat karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudahsesuail dengan prosedur didalam memberikan sangsi kepada Penggugat sebagaiAparatur Sipil Negara dan Penggugat sendiri sampai dengan saat ini masihberstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih aktif menerima gaji setiap bulannya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2013 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 775/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 14 Maret 2013 — HENRI SATRIA LIM melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA, Tegalsari Cs
313 — 77
  • Bahwa sesuai ketentuan UU RI No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan pada 36 A ayat(1) telah tersebut ; Pegawai Pajak (dalam hal ini Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Tegalsari)tersebut baik karena kelalaiannya maupun karena dengan sengaja menghitung ataumenetapkan pajak (dalam hal ini pajak PPNnya Penggugat untuk masa / untuk tahun2009) yang tidak sesuai dengan ketentuan Undangundang perpajakan yang berlaku,dikenai sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 13-06-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pdt.Sus-KIP/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)/PT PELINDO II VS S.M. HASAN SAMAN
171 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti T6);Termohon sangat prihatin dengan sikap pada kalimat halaman 6 dari gugatanPemohon tersebut karena apabila dua poin tersebut di atas benar terjadi makaakan berakibat terjadinya pelanggaran pidana dari Undang Undang Kearsipandengan sangsi yang berat;Pemohon menyatakan pada halaman 6 gugatannya bahwa bukti bukti Tergugatyang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Pusat tidakmempunyai kekuatan pembuktian, pernyataan ini sangat tidak profesionalsebagai Pengacara dan Pemegang Kuasa
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 11-12-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PA BATAM Nomor 1644/Pdt.G/2013/PA.BTM
Tanggal 20 Mei 2014 — Penggugat vs Tergugat
43 — 12
  • Kebenaran inisungguh sangat di sangsi kan mengingat Ima kemungkinan mempunyai dendamsocial akibat di pecat oleh Pengugat. Mengenai memarahi anak, saksi tidakmengetahui keseluruhan permasalahan tersebut dimana saksi hanya melihatPengugat memarahi anaknya. Dan seharusnya ini tidak di besar besarkan karenaKembali ke reflik sebelumnya, memarahi, menegur anak adalah suatu bentukkepedulian orang tua untuk menunjukan salah dan benar atas sikap anak anaktersebut.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 05-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Maziyah, SH
Terdakwa:
TEGUH BASUKI bin TARLAM
393 — 326
  • Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut, kedua anggota tersebut tidakmenerima sangsi karena tidak ditemukan pelanggaran. Bahwa selama berdinas terhadap kedua anggota tersebut tidak adacatatan hitam ataupun pelanggaran disiplin ataupun pidana.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan ahli sebagai berikut :1.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 27-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 75/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 27 Oktober 2016 — - EMIR FAISAL - PT. PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI HILIR (PT.PDPDE HILIR) , DKK
107 — 64
  • lisanataupun tertulis, Para Pihak dengan sengaja bersepakat salingmengikatkan diri, dimana didalam perikatan tersebut para pihak memilikihak dan kewajiban yang harus dipenuhi nya dimana kewajiban untukmemenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338KUH Perdata yang menyatakan Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihakmerupakan Undangundang bagi mereka, oleh karena berlaku sebagaiundangundang tentu Pihak yang berjanji memenuhi prestasinya danharus melaksanakannya sebaliknya akan ada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.; Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th., vs. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., dkk
176 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demianus Ice, M.Th.dikenai sangsi disiplin Gereja, sebagaimana tuduhan dan dalil ParaTermohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sampaidengan XXV.