Ditemukan 1850 data
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
10 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNASIONAL
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ; PT. MULTI SENTRA WAHANA ASURANSI
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4) ; vs. UD. TRI STAR ;
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
SURYA BARUTAMA MANDIRI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
9 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. UNIBUTTONINDO PERDANA
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Kasasi/TergugatMahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :OBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan
No. 113 PK/TUN/200911.mengajukan keberatan atas anjuran tersebut pada KepaniteraanPanitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Daerah (P4D) di Bandung ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah ( P4D ) diBandung telah memeriksa dan mengeluarkan keputusan yang dituangkandalam Putusan Nomor 567/PTS.225/BPPKD tertanggal 27 Mei 2003 yangamar putusannya sebagai berikut :I. Menolak Permohonan Izin Pengusaha PT.
Neko Indonesia, maka Penggugatmengajukan banding pada Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat (P4P) di Jakarta ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakartakemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1689/1377/32581X/PHK/92003 yang amamya sebagai berikut :I. Memberikan izin kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik TeknologiGobel Industri Compleks, Jalan Teuku Umar Km. 29 Cibitung, Bekasiuntuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAPTA UNGGUL PALU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
VI/9 Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2005;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, SH.,2. Wurdayani, SH., 3. Djoko Mursito, SH., 4. Mochamad Alimuddin,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Gumono, SH., 7. Masjkur, 8. RozaWenny Rokib, SH., 9. Sumiati, Sm.Hk., 10. Sunarto, SH., 11. HanifaL.,SE., 12.
Suryatmono, SH., semuanya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Oktober 2005;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonHal. 1 dari 9 hal. Put.
Tri Astuti, sehingga lahirlah SuratAnjuran No. 567/01 .532/VII/R/2003 (Bukti Surat P3) tersebut yang karenatidak mendapat titik temu dari dan antara kedua belah pihak sehinggaperkaranya diteruskan ke Panitia Penyelesaian Perburuhan DaerahPropinsi Sulawesi Tengah (P4D) No. 69/52/1 7/03/XXIII/PHK/2004 tanggal3 Juli 2004 (Bukti Surat P4) yang juga karena Penggugat menolak SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah Propinsi SulawesiTengah tersebut maka Penggugat mengajukan banding ke PanitiaPenyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Tergugat sesuaikeputusannya (Bukti Surat P1);.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat No. 2195/2370/3012/XXIII/PHK/122004 tanggal 27 Desember 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Putusan Baru yangberisi : Memberikan ijin kepada PT. Sapta Unggul Palu untuk memPHKPekerja Sdri. Tri Astuti tersebut terhitung tanggal 31 Maret 2004dengan memberi uang pisah sebesar Rp. 500.000,;4.
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SURYA JAYA BHAKTI
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUMAH SAKIT HAJI DARJAD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
tanggal 6 April 2004 dan tanggal 7 April 2004 karyawanPenggugat sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan Tergugatmelakukan aksi mogok kerja di dalam lingkungan Penggugat, sehinggakaryawan Penggugat yang telah berakhir masa kontraknya tanggal 6 April 2004tidak dilanjutkan kontrak kerjanya lagi, sedang karyawan Penggugat yangmelakukan aksi mogok kerja dan berakhir masa kontrak kerjanya tanggal 3 Juni2004 dianggap mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat ;bahwa sehubungan dengan perselisinan perburuhan
Dengan demikian,seharusnya Tergugat dalam memutuskan perselisihnan perburuhan yang terjadiantara Penggugat dengan Karyawan Penggugat tetap didasarkan padaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 7 April 2003 dan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu tanggal 6 Juni 2003 ;bahwa Tergugat telah keliru menilai bahwa kesalahan yang dilakukanoleh Karyawan Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja pada saat jamkerja dan di dalam lingkungan Penggugat adalah belum termasuk kesalahanberat.
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
14 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR MULIA ITA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dk
Bahwa jelas petitum yang diajukan dan diminta olehPenggugat menjadi siasia, karena lembaga P4Ptersebut telah dinyatakan bubar dengan berlakunyaUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, dan semuaperselisihan perburuhan telah diselesaikan olehPengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehinggadengan demikian adalah suatu hal yang mustahildan tidak ada dasar hukumnya memerintahkansuatu perintah atau kewajiban kepada badan ataulembaga yang tidak lagi berwenang dan telahdinyatakan bubar;10.Bahwa cacat hukum berikutnya
berpendapat:1819Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak terdapatkekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa Novum PK1, PK2 dan PK3 tidak bisa menggugurkan putusanJudex Juris, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Irwan Saputra Ak,dkk ( 9 orang) adalah sesuai dengan bukti yang telah diajukan olehPenggugat / Pengusaha pada persidangan pada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu :a. Bukti pembayaran uang pesangon sesuai UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 yang langsung dikompensasikan dengan sisa hutangpara pekerja;Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 33 K/TUN/2011b. Bukti pembayaran uang pesangon dan gaji untuk karyawan yangtidak mempunyai hutang (Sdr.
Bahwa permasalahan Penggugat dengan Pekerja saudara IrwanSaputra, Ak, dkk ( 9 orang ) diatas selanjutnya Kantor SudinakertransKodya Jakarta Selatan telah memberikan perantaraannya, namundemikian antara Penggugat dan Pekerja tidak tercapai kata sepakat,yang selanjutnya perkara ini dilimpahkan kepada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta ;10.Bahwa kemudian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)DKI Jakarta telan memutuskan perkara tersebut pada tanggal 19 Juli2004
Bahwa dengan diputuskannya perkara tersebut oleh PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta pada tanggal 19Juli 2004 dengan Putusan Nomor .471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004,maka Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Jakarta dengansuratnya tanggal 21 Pebruari 2005 dengan disertai memori Banding danselanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat telahmemeriksa dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan PutusanHal
No. 33 K/TUN/201112.Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor.625/401 /723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 (Bukti P 1 );Bahwa Penggugat telah menerima Putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perouruhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005tanggal 18 Mei 2005 yang amar putusnya sebagai berikut :Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta No.471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004 tanggal 19 Juli 2004 sehingga menjadi sebagai berikut :Menyatakan
Pelaksanaan Putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan ;1113.14.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasPesangon yang diajukan oleh pekerja Irwan Saputra, AK, dkk ( 9 orang)berdasarkan
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Harberindo Indah bahwa kami Penggugatsejak tanggal 18 April 1992 s/d 20 Desember 1997 sudah bekerjadiperusahaannya dengan demikian kami Fajar Afrizal dkk sangatberhak mendapat perlindungan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)berdasarkan Undangundang No. 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang No. 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;.
Per. 0O6/MEN/1985 Tentangperlindungan Tenaga Harian Lepas Pasal 3 ;yang apabila terjadi PHK seperti yang dialaminya maka berhakpenyelesaiannya mendapat perlindungan Undangundang No. 22Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan danUndangundang No. 12 Tahun 1964 Tentang PemutusanHubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;Hal mana dibuktikan dengan jelas ketika awalnya Fajar Afrizal maubekerja di PT> Harberindo Indah tidak ada permohonan Kemitraaanatau persiapan kerja sama, melainkan pad abulan
56 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR
perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 30 UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
No. 18 K/TUN/2006MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2006 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung,SH.