Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125K/TUN/2003
Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SRI DADI PURIMULYO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
10 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Objek Gugatan:Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Tergugat (PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 04/2222/1639/XI/PHK/12000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Pemutusan HubunganKerja antara PT. Dan Liris Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol,Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Rahmad d/a Margohayu DalemanTulung Klaten;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2015ll. Dasar dan Alasan Gugatan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2008 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439K/TUN/2006
Tanggal 30 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNASIONAL
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNASIONAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291K/TUN/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; Singapore Mosquito Incense Coil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-06-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2007
Tanggal 2 Juni 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. VASTEX PRIMA INDUSTRIES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2006 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50K/TUN/2006
Tanggal 7 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ; PT. MULTI SENTRA WAHANA ASURANSI
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ; PT. MULTI SENTRA WAHANA ASURANSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578K/TUN/2005
Tanggal 11 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4) ; vs. UD. TRI STAR ;
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4) ; vs. UD. TRI STAR ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-05-2007 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183K/TUN/2006
Tanggal 25 Mei 2007 — SURYA BARUTAMA MANDIRI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURYA BARUTAMA MANDIRI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-07-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93K/TUN/2007
Tanggal 8 Juli 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. UNIBUTTONINDO PERDANA
9 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; vs. PT. UNIBUTTONINDO PERDANA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2009
Tanggal 15 September 2011 — PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
    Kasasi/TergugatMahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanMahkamah Agung RI Nomor 413 K/TUN/2004 tanggal 10 Mei 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :OBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan
    No. 113 PK/TUN/200911.mengajukan keberatan atas anjuran tersebut pada KepaniteraanPanitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Daerah (P4D) di Bandung ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah ( P4D ) diBandung telah memeriksa dan mengeluarkan keputusan yang dituangkandalam Putusan Nomor 567/PTS.225/BPPKD tertanggal 27 Mei 2003 yangamar putusannya sebagai berikut :I. Menolak Permohonan Izin Pengusaha PT.
    Neko Indonesia, maka Penggugatmengajukan banding pada Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat (P4P) di Jakarta ;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakartakemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1689/1377/32581X/PHK/92003 yang amamya sebagai berikut :I. Memberikan izin kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik TeknologiGobel Industri Compleks, Jalan Teuku Umar Km. 29 Cibitung, Bekasiuntuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-06-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381K/TUN/2005
Tanggal 14 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2007
Tanggal 17 Juni 2009 — SAPTA UNGGUL PALU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAPTA UNGGUL PALU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    VI/9 Palu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2005;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, SH.,2. Wurdayani, SH., 3. Djoko Mursito, SH., 4. Mochamad Alimuddin,SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Gumono, SH., 7. Masjkur, 8. RozaWenny Rokib, SH., 9. Sumiati, Sm.Hk., 10. Sunarto, SH., 11. HanifaL.,SE., 12.
    Suryatmono, SH., semuanya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Oktober 2005;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonHal. 1 dari 9 hal. Put.
    Tri Astuti, sehingga lahirlah SuratAnjuran No. 567/01 .532/VII/R/2003 (Bukti Surat P3) tersebut yang karenatidak mendapat titik temu dari dan antara kedua belah pihak sehinggaperkaranya diteruskan ke Panitia Penyelesaian Perburuhan DaerahPropinsi Sulawesi Tengah (P4D) No. 69/52/1 7/03/XXIII/PHK/2004 tanggal3 Juli 2004 (Bukti Surat P4) yang juga karena Penggugat menolak SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah Propinsi SulawesiTengah tersebut maka Penggugat mengajukan banding ke PanitiaPenyelesaian
    Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Tergugat sesuaikeputusannya (Bukti Surat P1);.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat/Tergugat No. 2195/2370/3012/XXIII/PHK/122004 tanggal 27 Desember 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Putusan Baru yangberisi : Memberikan ijin kepada PT. Sapta Unggul Palu untuk memPHKPekerja Sdri. Tri Astuti tersebut terhitung tanggal 31 Maret 2004dengan memberi uang pisah sebesar Rp. 500.000,;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494K/TUN/2005
Tanggal 13 Januari 2009 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SURYA JAYA BHAKTI
14 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. SURYA JAYA BHAKTI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330K/TUN/2003
Tanggal 20 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-08-2007 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67K/TUN/2007
Tanggal 14 Agustus 2007 — RUMAH SAKIT HAJI DARJAD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT HAJI DARJAD ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    tanggal 6 April 2004 dan tanggal 7 April 2004 karyawanPenggugat sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan Tergugatmelakukan aksi mogok kerja di dalam lingkungan Penggugat, sehinggakaryawan Penggugat yang telah berakhir masa kontraknya tanggal 6 April 2004tidak dilanjutkan kontrak kerjanya lagi, sedang karyawan Penggugat yangmelakukan aksi mogok kerja dan berakhir masa kontrak kerjanya tanggal 3 Juni2004 dianggap mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat ;bahwa sehubungan dengan perselisinan perburuhan
    Dengan demikian,seharusnya Tergugat dalam memutuskan perselisihnan perburuhan yang terjadiantara Penggugat dengan Karyawan Penggugat tetap didasarkan padaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 7 April 2003 dan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu tanggal 6 Juni 2003 ;bahwa Tergugat telah keliru menilai bahwa kesalahan yang dilakukanoleh Karyawan Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja pada saat jamkerja dan di dalam lingkungan Penggugat adalah belum termasuk kesalahanberat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88K/TUN/2001
Tanggal 26 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2012
Tanggal 12 September 2012 — SINAR MULIA ITA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dk
14 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SINAR MULIA ITA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dk
    Bahwa jelas petitum yang diajukan dan diminta olehPenggugat menjadi siasia, karena lembaga P4Ptersebut telah dinyatakan bubar dengan berlakunyaUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, dan semuaperselisihan perburuhan telah diselesaikan olehPengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehinggadengan demikian adalah suatu hal yang mustahildan tidak ada dasar hukumnya memerintahkansuatu perintah atau kewajiban kepada badan ataulembaga yang tidak lagi berwenang dan telahdinyatakan bubar;10.Bahwa cacat hukum berikutnya
    berpendapat:1819Bahwa putusan Judex Juris sudah tepat dan benar, karena tidak terdapatkekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa Novum PK1, PK2 dan PK3 tidak bisa menggugurkan putusanJudex Juris, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMBIAYAAN ARTHA NEGARA vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Irwan Saputra Ak,dkk ( 9 orang) adalah sesuai dengan bukti yang telah diajukan olehPenggugat / Pengusaha pada persidangan pada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta yaitu :a. Bukti pembayaran uang pesangon sesuai UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 yang langsung dikompensasikan dengan sisa hutangpara pekerja;Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 33 K/TUN/2011b. Bukti pembayaran uang pesangon dan gaji untuk karyawan yangtidak mempunyai hutang (Sdr.
    Bahwa permasalahan Penggugat dengan Pekerja saudara IrwanSaputra, Ak, dkk ( 9 orang ) diatas selanjutnya Kantor SudinakertransKodya Jakarta Selatan telah memberikan perantaraannya, namundemikian antara Penggugat dan Pekerja tidak tercapai kata sepakat,yang selanjutnya perkara ini dilimpahkan kepada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta ;10.Bahwa kemudian Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)DKI Jakarta telan memutuskan perkara tersebut pada tanggal 19 Juli2004
    Bahwa dengan diputuskannya perkara tersebut oleh PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta pada tanggal 19Juli 2004 dengan Putusan Nomor .471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004,maka Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Jakarta dengansuratnya tanggal 21 Pebruari 2005 dengan disertai memori Banding danselanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat telahmemeriksa dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan PutusanHal
    No. 33 K/TUN/201112.Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor.625/401 /723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 (Bukti P 1 );Bahwa Penggugat telah menerima Putusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perouruhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005tanggal 18 Mei 2005 yang amar putusnya sebagai berikut :Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta No.471/P100/14/IX/PHK/VIII/2004 tanggal 19 Juli 2004 sehingga menjadi sebagai berikut :Menyatakan
    Pelaksanaan Putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan ;1113.14.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihnan Perburuhan Pusat Nomor 625/401/723/IX/PHK/52005 tanggal 18 Mei 2005 karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegasPesangon yang diajukan oleh pekerja Irwan Saputra, AK, dkk ( 9 orang)berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2001
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
    Harberindo Indah bahwa kami Penggugatsejak tanggal 18 April 1992 s/d 20 Desember 1997 sudah bekerjadiperusahaannya dengan demikian kami Fajar Afrizal dkk sangatberhak mendapat perlindungan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)berdasarkan Undangundang No. 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang No. 12 Tahun1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;.
    Per. 0O6/MEN/1985 Tentangperlindungan Tenaga Harian Lepas Pasal 3 ;yang apabila terjadi PHK seperti yang dialaminya maka berhakpenyelesaiannya mendapat perlindungan Undangundang No. 22Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan danUndangundang No. 12 Tahun 1964 Tentang PemutusanHubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;Hal mana dibuktikan dengan jelas ketika awalnya Fajar Afrizal maubekerja di PT> Harberindo Indah tidak ada permohonan Kemitraaanatau persiapan kerja sama, melainkan pad abulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-03-2006 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2006
Tanggal 7 Maret 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR
56 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATOR
    perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 30 UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN
    No. 18 K/TUN/2006MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2006 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung,SH.