Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
15191174
  • Disitu diatur salah satunya misalnya ketika adapermohonan perubahan Anggaran Dasar maka wajib dilihat ijin dari instansiterkait, itu harus divalidasi karena ijin terkait tambang itu tidak sembarangan,karena ini Sumber daya alam maka jjin dari Dirjem Minerba terlebih dahulu,apakah mau menjual saham, mau membeli saham, mau mengganti direksi,sesuai aturan harus jin Dirjen Minerba terlebin dahulu, di Permen ESDMNomor 7 Tahun 2020 ketika ijin ada baru kemudian di proses badan hukumnyake Dirjen AHU dan
Register : 28-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 18/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDRA ABDI P. SINAGA, SH
2.BAYU KUSUMA NUGROHO, S.H.
3.BUDI MURWANTO S.H
Terdakwa:
NOVELIUS YUDHI HARDI ALIAS YUDI ANAK DARI BUJANG SAPARUDIN
148111
  • Seriang yang persyaratannya tidakterpenuhi yaitu kKekurangan Risalah A, SK Pemberian Hak dan saksi jugatidak memeriksa berkas permohonan hak tentang warkah tersebut ;Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN PtsBahwa saksi tidak ingat petugas yang berwenang menyimpan arsip suratukur/gambar ukur, buku tanah dan warkah tanag di kantor pertanahanKabupaten Kapuas Hulu ;Bahwa arsip arsip tersebut diatas bias any ditempatkan diruangan khusuyang tidak bias sembarangan orang bias mengambil kecuali
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN SDA
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
16341
  • melanggar undangundang pidana.Hukum pidana tidak mengatur normanya sendiri melainkan berasal darinorma hukum lain, karena itu dalam menginterpretasikan normanormarumusan delik hukum pidana harus menggunakan doktrindoktrin lain.Hukum pada suatu saat akan menjadi penjamin utama terhadap kebebasandan kesejahteraan umat manusia, tetapi Suatu ketika hukum pidana itu akanmenjadi pengancam utama terhadap kebebasan umat manusia jikaHalaman 45 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdadigunakan secara sembarangan
Register : 12-09-2012 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Oktober 2013 — DAVID M.L TOBING, S.H. M.KN. Lawan 1. PT PLN (PERSERO). 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
127156
  • terdapat satu klausulapun yang menyebutkanTergugat mengatur, menetapkan,menerima, atau bahkan mengalihkanbiaya administrasi untuk ditanggung oleh konsumen.e Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, justru Tergugat memberikan biaya kepada Bank/Pos berupa Collection Fee atas jasapenerimaan pembayaran tagihan listrik, yang merupakan konsekuensilogis dan hal yang lumrah apabila seseorang yang telah menikmatifasilitas jasa Bank, dikenakan biaya atas jasa tersebut.e Terlebih pihak Bank / Pos tidak sembarangan
Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/MIL/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — KAREL KORA OBERT ROMPIS
14676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 234 K/MIL/2015Sehubungan dengan fakta hukum tersebut yang sudah dituangkan dalamputusan Pengadilan Negeri Tondano yaitu saksi Karel Kora ObertRompis (sekarang menjadi Terdakwa militer) yang menyuruh praja untukberenang, maka tidak bisa sembarangan untuk mengesampingkan begitusaja seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Militer dalam putusannya,jikalau Majelis Hakim Militer ingin mengesampingkan fakta hukumtersebut seharusnya Majelis Hakim menguraikan alasanalasannya darisisi hukum pembuktian
Register : 04-06-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Krw
Tanggal 13 April 2011 — HAGUS SUANTO LAWAN 1. SDR. SUGANDA / TAN TEK GWAN 2. Sdr. UCU 3. KEPALA SATPOL PP KARAWANG 4. BUPATI KARAWANG
421137
  • Bahwa tindakan Tergugat yang menuduh secara Sembarangan, Sadar,Sengaja, Sepihak, Tidak Sah, Tanpa Hak, Tanpa Dasar Hukum, MelawanHak dan Melawan Hukum serta Tanpa disertai Buktibukti yuridis danSaksi Yang Sah bahwa Penggugat telah melakukan "Penyerobotan TanahTergugat dan Menutup Jalan Akses Warga" yang ditujukan denganmaksud Nyatanyata Menyerang NAMA BAIK dan/atau KEHORMATAN12Penggugat telah pula menimbulkan PERASAAN MALU danDIPERMALUKAN bagi Penggugat ;Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat
Register : 09-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 2835/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
KASIM GINTING
16372
  • Tidak lagi bertegur sapadengan Bapak Uda, anak kos di dalam surat perjanjian tersebut adalahkarena Anak korban tidak sopan dengan Bapak uda dan anak kos dimanaAnak korban suka pecicilan yaitu suka menyandar di badan anak kos dandi badan Bapak Uda dan suka memegang badan anak kos dan badanBapa Uda; Bahwa maksud dari kalimat pada poin ke 2 (dua) dalam suratperjanjian tersebut berupa Tidak lagi tertawa sembarangan kepadaSiapapun adalah supaya Anak korban tidak lagi asalsal/sembaranganngomong; Bahwa
Register : 02-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 29-K/PM.I-01/AD/IV/2020
Tanggal 15 April 2020 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Agrin Anggara
20085
  • itu (dalam hal ininarkotika) baru ada pada seseorang(sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undangundang yang membolehkan untuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukumberarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan kewajiban hukumnya,kemudian yang dimaksud dengan Menggunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahuibahwa obat yang mengandung Methamfethaminetersebut bukanlah atau setidaknya tidak untukdikonsumsi secara sembarangan
Register : 15-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 30/Pid.B/2021/PN Tmt
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Muh. Syukur, SH.
2.Fatmawaty S. Khali, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H.
Terdakwa:
1.Yonas Lamalay
2.Dwi Mefta Hulhudi, SP
3.Rukmin Arsyad Alias Muni
4.Rahman Karim Alias Rahman
9978
  • kembali tanpa harus dilakukanpenanaman ulang;Bahwa Saksi mengetahuinya sebab 3 (tiga) hari sebelum peristiwapembajakan tersebut Saksi melihat sudah ada pemasangan papanperingatan yang bertuliskan tanah ini milik Hangga Arsjad dipatok didalam lahan tebu tersebut;Bahwa Saksi melaporkan ke pimpinan dan arahan dari pimpinan agarpatok tersebut dibiarkan saja, yang penting mereka tidak merusaktanaman tebu di lahan tersebut;Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN TmtBahwa Saksi tidak mau bertindak sembarangan
Register : 06-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 111-K/PM.II-09/AD/IV/2015
Tanggal 16 Juni 2015 — Nama Lengkap : HARYONO. SH Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 575396 J a b a t a n : WadansatlakhartibDenpomIII/3 Cirebon (Sekarang Pama Pomdam III/Slw) K e s a t u a n : Denpom III/3-Cirebon. sekarang Pomdam III/Slw
82162
  • Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukanoleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebutbukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak bolehdigunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan olehyang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
Register : 05-07-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 31/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 10 Desember 2021 — Penggugat:
Carles Camra
Tergugat:
Bupati Solok
436483
  • Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepalaDesa; atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.Bupati atau Walikota tidak bisa sembarangan dan aroganmelakukan pencopotan Kepala Desa, karena adaaturannya.Bupati dan Walikota boleh melakukan pemberhentiansementara Kepala Desa karena :Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.PDG1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepaladesa.2. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.3.
Register : 10-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
21246
  • ;Bahwa dari kami yang bersertifikasi dan yang berkualifaiv untukmengambil barang dari container tidak sembarangan ada caranya secaraStatistik sehingga kalau dibandingkan dulu secara inspeksion siapa yangdatang pada kami tidak mungkin satu dalam satu container ada 23 sampelyang datang ke kami kalau kami meminta mengambil sampel sendirihalaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN. Jkt.
Register : 16-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 17 Januari 2019 — - TANTI WIDYANA - PT.BNI LIFE INSURANCE PUSAT - 2. PT.BNI LIFE INSURANCE CABANG MOJOKERTO
525194
  • DAN MEMBERIKANDATA KESEHATAN YANG TIDAK BENAR, hal ini merupakan hakkeperdataan dari PARA TERGUGAT yang dilindungi oleh peraturanperundangundangan perasuransi, serta adalah hal yang sangatmengadaada bila PENGGUGAT menuntut sesuatu. yangsesungguhnya tidak berhak, hal ini malah menunjukkan semenamenanya PENGGUGAT sebab TERGUGAT sebagai suatu anakperusahaan BUMN yang tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan, tidak dapat sembarangan memberikan klaim atau apapunitu apabila tidak sesuai dengan
Register : 03-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
TOMY HARDIANTO Als TOMI
5430
  • ;Bahwa apabila hendak melakukan pengisian uang di mesin ATM BankMandiri tersebut, kunci gembok jeruji ruangan CCTV tersebut tidakdiserahkan kepada petugas pengisian mesin ATM dan ruangan CCTVtersebut tidak boleh dibuka atau diakses sembarangan tanpa adanyaarahan..;Bahwa kunci ruangan CCTV tersebut disimpan di ruangan kunci yang tidaksecara bebas dikeluarkan karena harus menggunakan sidik jari sebagaiakses untuk membuka ruangan tersebut dan harus melalui registrasi.
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
14515
  • Udaramenegaskan :Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab atas kerugian terhadap :a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau lukaluka;b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;e. keterlambatan angkutan udara; danf. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.Halaman 23 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Padt.G/2016/PN.LBPBahwa dengan demikian Tergugat Il tidak dapat secara sembarangan
    Jadi tidak bisa diambil oleh sembarangan pihak yang tidakberkepentingan. Lagi pula kargo tersebut bukanlah milik Penggugat,.Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kargotersebut merupakan barang / kargo Penggugat yang tidak dapat diambil olehPenggugat adalah sangat mengadaada. Disinilah Penggugat berkapasitasHalaman 56 dari 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Padt.G/2016/PN.LBPganda dalam dalilnya dimana mengaku sebagai pemilik barang dan juga mitrausaha Lini Il.13.
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. NUSANTARA diwakili Oleh HO HANDOKO PURWITO
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
15659
  • Salah satunya adalah mewakilkan dengan sembarangan. Melaksanakan kewenangan bukan atas dirinya, tidak pas dengankewenangannya, atau bahkan itu kewenangannya, tetapi tidak samadengan kewenangannya yang lain.Halaman 64 of 126 Halaman, Putusan Nomor: 37/G/2019/PTUN.SMD Bisa jadi sehingga menimbulkan kehendak mencampuradukanwewenang, tidak jelas.
Register : 14-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 60-K/PM.III-12/AD/II/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
WAHYU IRNA IWAN
4111
  • Oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumiIndonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasukdalam Program Ekstra Ordinary Crime, yaitu Kejahatan yangharus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luarbiasa.Bahwa penyalagunaan menyimpan munisi didalam rumahTerdakwa akan dapat membahayakan orang yang adadisekitarnya apalagi dalam menyimpan munisi tersebut tidakdisimpan secara rapi /ditaruh di sembarangan tempatsehingga tidak menutup kemungkinan munisi tersebut akandi buat mainmain
Register : 08-03-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Ckr
Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
36314
  • Uang itu kami belikan kacamata 3 pes.Mengingat itu kacamata alergi/kacamata khusus yang tidak bisa beli di tokooptik sembarangan dan harus beli di toko optic khusus di Pasar Senenmakanya harus selalu punya stok di rumah.Sejak kami pulang ke rumah bersama kami di Cikarang Juni 2015, suamijika kangen sama kami saya yang membelikan tiket pesawatnya, kuranglebin sebanyak 10X ke Cikarang.Jika sedang pulang ke Cikarang kamihidup layaknya suami istri.Pernah saya mencoba tawarkan kepada suami saya di depan
Register : 22-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Plg
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
SIGIT SUBIANTORO, SH
Terdakwa:
MASRI Als MATSRI BIN ASWAN.
505
  • saksi agar menuju ke terminal Karyajaya, dan didepan terminal kamiberhenti, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) juga berhenti denganjarak antara Kami 100 meter, dan juga didepan terminal tersebut ada juga mobilToyota Avanza warna hitam, selanjutnya saksi melihat terdakwa menelponseseorang, yang terdengar terdakwa mengatakan kami sudah didepan terminalKaryajaya dekat alunalun, dan mobil yang kami gunakan warna hitam No.Pol BE5251 (plat nomor yang diucapkan oleh terdakwa hanya ucapan sembarangan
Register : 04-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 170/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2019 — Pemohon:
Triviyanto Widiyadi
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kemenkeu RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara
295651
  • Kemudian Penegakan Hukum Pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan dimana DJP tidak serta merta bisa mempidanakan orang harus ada pemicunya berupa IDLP (Informasi Data Laporan Pengaduan) dimana dilakukan pengembangan dan analisis apakah benar yang diperiksa mengandung tindak pidana atau tidak. Kalau mengandung dugaan tindak pidana maka DJP mempunyai kewenangan untuk malakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan.