Unsur/ Rukun wakaf sesuai UU wakaf no 41 tahun 2004 pasal 6,telah terpenuhi yaitu: adanya wakif (H.Imam Mukti); adanya nazhir ( seluruh keluarga H.

Imam Mukti yang mengelolaharta wakaf);Halaman 3 dari 57 halaman adanya harta benda wakaf (Sebuah bangunan mushalla danSebidang Tanah Kering/ Darat kosong di halaman mushalla); adanya Ikrar Wakaf (H Imam Mukti berikrar wakaf terhadap duaharta tak bergerak miliknya dan disepakati seluruh keluarganya); peruntukan harta wakaf yang jelas (Sebuah bangunan mushallauntuk beribadah dan sebidang Tanah Kering/ Darat kosong dihalaman mushalla, untuk dijadikan madrasah di masa mendatang)jangka waktu wakaf yang

/24 Ru, yang telah diikrarkan wakaf oleh H.

mengikrarkan wakaf, yaitu H.

Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c.

Putusan Nomor 6211/Pat.G/2018/PA.SbyMenyatakan Wakaf yang dilakukan Almarhum Sukemi/Soekemi bersamaahli warisnya (Wakif) kepada Penggugat II (Wauguf alaih) terhadap obyeksengketa adalah Sah atau mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum yang timbul setelah wakaf tersebut dibuat,ditandatangani dan diserahkan ;Menyatakan Para Penggugat yang diwakili Penggugat berhak untukmengelola, mengurus dan memanfaatkan obyek sengketa untuk lembagapendidikan sebagai sumber dana untuk merawat dan

Moch.Malar, beragama Islam (orang tua Tergugat 1), yang maksud dan tujuanWakaf tersebut agar diatas tanah wakaf dapat didirikan dan dibangunsekolah madrasah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber danamerawat dan pengembangan Masjid Al Mustajaabah sesudah diambilbiaya operasioanal sekolah madrasah tersebut dengan motto sekolahmadrasah diibaratkan sawah / ladang dan Masjib Al Mustajaabahsebagai lumbungnya ;> Bahwa secara hukum, proses Wakaf atas tanah kosong seluas +336 m2 milik Almarhum Sukemi

3) PP No. 42 tahun 2006, yang layak dan patut mohon Kepada Yth, MajelisHakim pemeriksa perkara a quo Menyatakan Wakaf yang dilakukanAlmarhum Sukemi/Soekemi bersama ahli warisnya (Wakif) kepadaPenggugat II (Mauquf alaih) terhadap obyek sengketa adalah Sah ataumempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum yangtimbul setelah wakaf tersebut dibuat, ditandatangani dan diserahkan ;22.

Sebab jika benar telah terjadiperistiwa hukum terkait wakaf, maka menjadi sebuah keharusan dan wajibhukumnya bagi Para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya untukmembuktikan dalil tersebut. Jika memang benar berkaitan dengan wakafpasti terdapat bukti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dan dikeluarkan olehPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang berada diwilayah hukum dari KUATegalsari Surabaya.Dalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara1.

tanah tersebut dan pernahmembaca surat wakaf tersebut, yang saksi ingat tanah tersebutdipergunakan untuk sekolahan dan hasilnya diperuntukkan untukmasjid akan tetapi saya tidak tahu surat tersebut sekarang ada dimana;Bahwa tidak tahu jarak antara Masjid dengan tanah yang di wakafkandan yang saksi tahu tanah wakaf berada di sebelah timur Masjid AlMustajabah;Bahwa seingat saksi almarhum Sukemi / Soekemi menyerahkan wakaftanah tersebut pada tahun 1977;Him. 52 dari 71 him.

PUTUSANNomor 503/Pdt.G/2016/PA.CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara WAKAF, antara :Nama Pemohon, umur 71 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXKmelawanNama Tergugat, umur 41 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di dahulu diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ternyatasusunan kepengurusannya tidak sama dengan yang diajukan dalam SuratNomor 02/ BPYAH/V1/2014 tanggal 20 juni 2014, jadi dalam hal ini perludicermati yang menjadi objek dari gugatan ini adalah Surat KeputusanNomor 02/BWI/BALI/NZ/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentangpergantian Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Hikmah Denpasar olehPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bali untuk periode 2015 2020dan bukan Surat Nomor 02/BPYAH/VI/2014 tanggal 20 juni 2014, olehkarena itulah selain Pembanding/Penggugat

menggugat Imam BudijonoPembanding/Penggugat juga menggugat Kantor Urusan Agama DenpasarTimur, Kementian Agama Kota Denpasar dan Perwakilan Badan WakafIndonesia Propinsi Bali, adapun dalam kaitan atas terbitnya SuratKeputusan Nomor 02/BWI/BALI/NZ/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentangpergantian Nazhir Tanah Wakaf Masjid Al Hikmah Denpasar olehPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bali untuk periode 2015 2020,Imam Budiono secara sepihak berperan atas terbitnya SK BWI tersebutdiatas yang kini menjadi

Suprapto dan H.M Soeyono sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquo hal ini dikarenakan kedua orang tersebut tidak mempunyaiandil atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 02/BWI/BALI/NZ/2015 tanggal9 Desember 2015 tentang pergantian Nazhir Tanah Wakaf Masjid AlHikmah Denpasar oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Baliuntuk periode 20152020, yang kini menjadi objek sengketa.Him. 8 dari 25 hlm put.no 89/Pdt.G/2018/PTA.Mtr9.

Masjid Al Hikmah Denpasar olehPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bali untuk periode 20152020,justru dalam hal ini seharusnya menurut hemat kami pihak yang digugatdan dijadikan Tergugat sebenarnya bisa hanya satu saja yaitu PerwakilanBWI Propinsi Bali yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat IV, sebagailembaga yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/BWI/BALI/NZ/2015Him. 10 dari 25 hlm put.no 89/Padt.G/2018/PTA.Mtr12.13.tanggal 9 Desember 2015 tentang pergantian Nazhir Tanah Wakaf MasjidAl

Jadi dalamhal ini perlu dicermati yang menjadi objek dari gugatan ini adalah SuratKeputusan Nomor 02/BWI/BALI/NZ/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentangpergantian Nazhir Tanah Wakaf Mesjid Al Hikmah Denpasar olehPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bali untuk periode 20152020dan bukan surat Nomor 02/BPYAH/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014"see tusmmmemee vee , Kalau demikian apa yang menjadi dasar Para Pembandingmengajukan gugatan dan mengajukan memori banding sudah semakinkabur, semakin tidak jelas

tentang Wakaf, yang juga tercantum dalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 42tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor: 41 tahun2004 tentang Wakaf;Bahwa berdasarkan Akta lkrar Wakaf PPAIW Kecamatan DenpasarBarat tanggal: 6 Syawal 1411 H/ 20 Mei 1991 Nomer: W2/009/K4Tahun 1991, yang bertindak sebagai wakif adalah AlmarhumMUHAMAD TAMHID WIDODO alias M.T.

WIDODO;Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) Undangundang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang juga tercantumdalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor: 41tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa lIkrar Wakaf adalahpernyataan kehendak Wakif (dalam hal ini Almarhum MUHAMADTAMHID WIDODO alias M.T.

WIDODO) yang diucapkan secara lisandan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor: 41tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan, bahwa Wakaf yang telahdikrarkan tidak dapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf(PPAIW) Kecamatan Denpasar Barat tanggal 20 Mei 1991 bertepatandengan tanggal 6 Syawal 1411 Hijriyah, Sertifikat Hak Milik No.1279/Wakaf Desa Ubung, Gambar Situasi Tgl. 3031991, No.1790

sebagaimana tertuang dalam Surat KeputusanPerwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar Nomor: 05/ BWI.DPS/ NZ/ Il/ 2018 tentang Pergantian Nazhir Wakaf Masjid DarussalamUbung Denpasar tertanggal 14 Februari 2018 tersebut tanpa adanyaDokumen Asili Sertifikat No. 1279/Wakaf Desa Ubung tersebut;Bahwa oleh karena, Penggugat sebagai Ketua Nazhir, berdasarkanSurat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota DenpasarNomor: 05/BWI.DPS/NZ/II/2018 tentang Pergantian Nazhir WakafMasjid Darussalam Ubung

Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;Cc. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d.

PUTUSANNomor 422/Pdt.G/2019/PTA.Sby.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan wakaf antara :Yayasan Masjid AlMustajaabah Surabaya, suatu badan hukum yayasanyang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia,berkedudukan di Kota Surabaya, yang beralamat kantordi Jalan Pandegiling Tengah Nomor 19 RT.007.RW.007,

Nomor6211/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 14 Agustus 2019, berita acara sidang, buktibukti dan suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat, surat kuasakhusus Para Tergugat dan Surat Kuasa Khusus Para Turut Tergugat, ternyatatelah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsurkekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara wakaf

Wakaf, f. Zakat, g. Infaq,h. Shadagoh, dan i. Ekonomi Syariah, sedangkan dalam perkara ini membahastentang keberadaan 2 (dua) Yayasan yang berbeda, yaitu antara YayasanMasjid AlMustajaabah Surabaya yang mengelolah Masjid MustajaabahHal. 6 dari 10 hal. Put.

secara langsung maupun tidak langsung terkait peristiwa wakafantara Para Penggugatdan Para Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat, yangdiwakafkan oleh Wakif berupa sebidang tanah yang terletak di JalanPandegiling Tengah Nomor 15 Surabaya adalah merupakan bagian dari totalkeseluruhan luasan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan(HPL) Nomor 1/K Kelurahan Tegalsari Seluas + 187.720 M2, atas nama milikdari Pemerintah Kota Surabaya;Menimbang, bahwa apabila peristiwa wakaf

SUKAMTO S.Ag. selaku KetuaPutusan Pembatalan Wakaf PA Wonosari (dicabut) 1Pimpinan Daerah Muhammadiyah KabupatenGunungkidul yang beralamat di Jl.

Bahwa agar tercapainya standar akreditasi sekolah dan adanya keamanan dankenyaman anak didik maka Penggugat menukar tanah wakaf tersebut dengan tanah wakaf di lokasi yang baru yang lebih luas dan lebih aman; Bahwa pada tahun 2009 Penggugat mewakafkan lagi sebidang tanah kepadaYayasan Muhammadiyah sebagai pengganti terhadap tanah wakaf yangterdahulu, sebagai lokasi yang baru untuk kegiatan belajar dan mengajar TKABA Piyaman VI, yang terletak di Padukuhan Ngerboh IT Rt. 03 Rw. 05 DesaPiyaman Kecamatan

kegiatan belajar dan mengajar Taman KanakKanak TK ABA PiyamanVI atas swadaya masyarakat dan bantuan dari Penggugat; Bahwa saat ini kegiatan belajar mengajar TK ABA Piyaman VI saat ini telahpindah ketempat wakaf yang baru; Bahwa tempat kegiatan belajar mengajar TK ABA Piyaman VI yang lama(wakaf yang terdahulu) saat ini tidak dipergunakan; 10.Bahwa Penggugat hendak membatalkan Wakaf sebidang tanah yang terletak diPadukuhan Ngerboh IT Rt. 03 Rw. 05 Desa Piyaman Kecamatan WonosariKabupaten Gunungkidul

,dengan ukuran 9 x 9 meter (81 m2), yang diwakafkankepada Yayasan Muhammadiyah untuk tempat kegiatan belajar dan mengajarTaman KanakKanak TK ABA Piyaman VI dengan Akta Ikrar Wakaf No.W27005/01/1994 tanggal 31 Maret 1994, dan dengan Sertifikat No.13.02.08.12.1.00519 tanggal 12 Desember 1994 digantikan dengan sebidangtanah dengan ukuran 10 m x 10 m(100 m2 ), dengan Akta Ikrar Wakaf No:W.2/03/01/2009 tanggal 28 Juli 2009 dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor:13.02.08.12.8.00004, tanggal 15 Januari 2010

Meterai : Rp6.000.Jumlah : Rp301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah)Putusan Pembatalan Wakaf PA Wonosari (dicabut) 7

Sri RahminiSumianti telah meninggal dunia, maka sesuai dengan yang bertindak untukmewakili kKepentingan Nazir selanjutnya adalah TERGUGAT sebagaimanatermuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. K.20/BA.2/201/1X/1994yang dicatatkan oleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan AgamaKecamatan Cimanggis;9. Bahwa PARA PENGGUGAT menegaskan tentang keberatannya ataspemberian wakaf yang dilakukan secara sepihak oleh Ny.

Dengan kata lain perbuatan pemberian wakaf yangdilakukan oleh Ny. Sri Rahmini Sumianti bertentangan dengan ketentuanPasal 15 UndangUndang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;10.

Bahwa oleh karena obyek wakaf tersebut bukan milik pribadi dari wakifNy. Sri Rahmini Sumianti, melainkan harta peninggalan atau harta warisyang belum dibagi dari almarhumah Sumarni Rachman dimana tidak pernahdipindahtangankan kepada pihak manapun, sedangkan pemberian wakafHalaman 5 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA.Dpkatas obyek wakaf dilakukan oleh wakif Ny.

Sri Rahmini Soemianti sebagaimana ikrarwakaf tertanggal 16 September 1994 adalah tidak sah dan cacat hukumkarena pemberian wakaf tersebut dilakukan dengan tidak sempurnaterhadap obyek wakaf yang masih merupakan harta peninggalan atauharta waris (boedel waris) yang belum dibagi;12.

Menyatakan demi hukum tidak sah dan batal Ikrar Wakaf yangdilakukan oleh wakif Ny.

SalinanPENETAPANNomor 10/Pdt.G/2019/PA.Ckr28 Vee :a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Pembatalan AktaIkrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir pada tingkat pertama, dalampersidangan Hakim Majelis telan menjatuhkan penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara:Penggugat, , Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT , Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan,tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat ;TERGUGAT, Umur 45

BahwasetelahPenggugat periksa berkas persyaratan permohonanAkta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir, maka pada tanggal 14Desember 2017, Penggugat memerintahkan kepada Pegawai pengelolaAdministrasi Wakaf Bapak Adri Surya Darmo, S.Ag untuk melakukanSurvey ke tanah yang akan di wakafkan tersebut;5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Penggugat memintaTergugat dan Tergugat II untuk melaksanakan Ikrar Wakaf di KUAKecamatan Setu.

Bahwasetelah dibacakannya Ikrar Wakaf, maka Penggugat membuatAkta Ikrar Wakaf (W.2) Nomor KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 danPengesahan Nadzir (W.5) Nomor KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017;1. Bahwa belakangan diketahui Tergugat sebagai Wakif adalah bukanPemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kp.

Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undangundang No. 41 tahun 2004tentang Wakaf dijelaskan Wakif adalah Pemilik Sah Harta Benda Wakaf.Sedangkan Tergugat bukanlah pemilik Sah Harta Benda yang diWakafkan sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala DesaTamanrahayu;3.

Bahwa karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalamkepemilikan Tanah Wakaf yang dimaksud pada point 2, maka Penggugatbermaksud membatalkan Akta Ikrar Wakaf NomorKUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) NomorKUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 yang telah di keluarkan oleh Penggugatselaku PPAIW Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.

Bahwa tindakan Tergugat1 yang mewakafkan Objek Sengketa telahsesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf, sebagaimana ditegaskan dalam : Pasal 2 : Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 8 ayat (1) : Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakafa9 5 apabila memenuhi persyaratan :dewasa;berakal sehat;tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; danpemilik sah harta benda wakaf.11.

Bahwa Wakaf yang diberikan oleh Tergugat1 kepada Tergugat2 dan12.Tergugat3 belum dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, dan untuk menguatkanpembuktian bahwa Objek Sengketa telah diwakafkan secara hukumsyariah, Tergugat1 telah membuat Surat Keterangan Wakaf yangdiketahui oleh Kepala Desa Sakra Selatan, dan Camat Sakra;Bahwa pemberian Akta Ikrar Wakaf belum dapat dibuatkan denganalasanalasan sebagai berikut :1)2)bukti hak atas Objek Sengketa masih tercatat atas nama MAMIQPUTRADI sehingga harus ada persetujuan

mendalilkan tentang hak kepemilikan, dengandemikian maka pemeriksaan perkara pasti tentang bukti hak;Bahwa apabila mengacu pada UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004tentang Wakaf maka Objek Sengketa belum sah sebagai tanah wakaf,dan belum terdaftar sebagai Objek pendaftaran Tanah Wakaf sesuaiketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa pemeriksaan tentang alat bukti hak, tidak ada dalam pencerahanPenggugat, dengan demikian maka perkara a quo tidak termasuk

lanjut, majelishakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang dilayangkanoleh Tergugat berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan wakaf;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal apakah perkarapembatalan wakaf itu menjadi Kewenangan Pengadilan agama atau tidak ?

;Menimbang, bahwa jika yang digugat adalah masalah wakaf makayang mesti ada dalam gugatan (posita dan petitum) menggambarkan adanyarukun dan atau syarat (unsurunsur) dari wakaf yang tidak terpenuhi ataudilanggar sehingga wakaf tersebut harus dibatalkan, apakah tidak terpenuhiunsur wakaf itu pada pewakif, nazir atau pada hal lain yang menyebabkanwakaf itu tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makamajelis hakim menyatakan gugatan Penggugat eror in persona karenaHim 21 dari 24

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi

Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
Menyatakan bahwa Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Membatalkan wakaf atas tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan Malikul

Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
Sebelah barat dengan tanah Zainun ;

Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan

Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
Mememerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;

Pembanding/Penggugat : Basyariah binti Hasan
Terbanding/Tergugat I : Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat II : Hamdan
Terbanding/Tergugat III : Tjut Hamzah
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Lhong Raya
Terbanding/Tergugat V : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Ppaiw
Terbanding/Tergugat VI : Kantor departemen agama kota banda aceh
Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Terbanding/Tergugat VIII : Marzuki Mubin
Terbanding/Tergugat IX : Jalaluddin

Akantetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapatmenjelaskan mengenai asalusul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapapewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagimana ikrar wakaf danperuntukan tanah wakaf yang dinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugatpun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatastanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelasperuntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf padaumumnya;.

Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telahbertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanahyang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat IIselaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf DesaLhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor PertanahanHal 6 dari 33 hal.

Sehingga wakaf maupunikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.(APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidakmemenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.

Nomor 1 Tahun 1991) ;Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi Wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c.Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e.

Peruntukan harta benda wakaf dan f.Jangka waktu wakaf,Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsurunsur wakaf tersebutsifatnya adalah komulatif bukan alternative, artinya wakaf dikatakan sahapabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalamPasal 6 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Penggugatmendalilkan tanah sengketa seluas +400 m?

Persil 84 dengan luas awalnya 2130 m² dengan adanya perluasan menjadi 3030 m² Leter C No. 30 Persil No. 47 b S.II sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:

hokum wakaf maka harus menggunakan hartabenda miliknya yang secara sah.

di wilayahKecamatan Tambun Selatan telah menerbitkan akta ikrar wakaf atas tanahtersebut dan akta ikrar wakaf tersebut terbit sudah sesuai denganketentuan dan peraturan yang berlaku karena persyaratan atas terbitnyaakta ikrar wakaf telah terpenuhi, sehingga akta ikrar wakaf NomorKK.10.16.06/W.2/ 25/1/2013 tanggal 21 Januari 2013, dinyatakan sah danberlaku.

Ikrar Wakaf(PPAIW) dan 2 (dua) orang saksi, bahwa pada Faktanya Wakifmembawa Salinan Ikrar wakaf untuk di tandatangani oleh para Pihakyakni Saksisaksi yang terdapat salinan Ikarar Wakaf Nomor.KK/10.16.

1 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 6, dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah jikamemenuhi unsurunsur wakaf antara lain ada Wakif, Nadzir, harta/objekwakef, ikrar wakaf, tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa jika unsurunsur wakaf tersebut dihubungkandengan gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugattidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai siapa saja yangmenjadi Nadzir dalam peristiwa wakaf sebagaimana yang digugat olehPenggugat, padahal Nadzir adalah unsur

Hayati denganAhmad Kholid Dawam, M.Hum dan peruntukan wakaef tersebut adalahuntuk rumah Ibadah dan pendidikan pesantren;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini majelis hakim akanpertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa unsurunsur yang harus ada dalamsuatu wakaf adalah Wakif, Nadzir, harta/objek wakaf, ikrar wakaf,tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;Menimbang, bahwa jika unsurunsur tersebut di hubungkan

SUPARDIYO Diwakili Oleh : Ardian Angga
Terbanding/Tergugat II : DIAN PANSURI Diwakili Oleh : Ardian Angga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGELARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN PAGELARAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PRINGSEWU

melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan TurutTergugat , untuk kepentingan legalitas atas tanah wakaf, akan tetapi padatanggal 27 April 2016 secara sepihak Tergugat menolak keinginanPenggugat agar harta benda wakaf dibuatkan Akta Ikrar Wakaf, denganalasan sudah 8 tahun tanah yang menjadi objek sengketa aquo diwakafkan,Penggugat tidak pernah melakukan inisiatif untuk segera melakukan ikrarwakaf di hadapan turut Tergugat 1, padahal Tergugat menantikan itikad baikPenggugat untuk segera membuat

Akta Ikrar Wakaf, kKemudian Tergugat 1membatalkan Surat Penyerahan Wakaf kepada Penggugat, dengan bukti dipersidangan Tergugat mengajukan bukti T.24 berupa Surat Pembatalan SuratPenyerahan Wakaf tanah dan surat yang dibatalkan pada bukti T.24 adalahHal.7 dari 14 hal.

benda wakaf dari Tergugat selaku wakif;Bahwa perbuatan hukum wakaf yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5)dan Pasal 6, UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 dihubungkan denganbukti P.9, P. 10, P.11, P.12 dan bukti T. 24, maka unsur wakaf telah terpenuhi,yaitu sebagai berikut:.

Wakif, pemberi wakaf (Supardiyo) Tergugat I;. Nazhir, Pengurus wakaf (Penggugat) Yayasan Majelis alTurots alIslami);Harta Benda Wakaf yaitu sebidang tanah persawahan yang terletak diPamenang RT. 003, RW. 001, Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran,Kabupaten Pringsewu;. Ikrar wakaf, yaitu Surat Pernyataan Wakaf Tergugat kepada Kailani Umar,bukti P.12;.

Tentang apakah harta benda wakaf yang telah diwakafkan wakif perseorangantelah sejalan dengan ketentun Pasal 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan Harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, dan jugabenda tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa,dan ternyata di dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikanbahwa harta benda wakaf yang menjadi objek sengketa merupakan hartabenda wakaf yang dimiliki

Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 1997 masehi bertepatan dengan tanggal22 Rabiul Akhir 1418 hijriyah dibuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan petugasHal 1 dari Hal 8 Put. No. 0366/Pdt.G/2015/PA.Mtr.Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dengan No. W.2a/K/21/1997 dan penggugatmerupakan Pewakif sekaligus Nadzirnya.3. Bahwa, sesuai salinan Ikrar Wakaf No.

Sebidang tanah wakaf seluas 3.000 m? sesuai Persil No. 24.a, terletakdi Desa Subak Jelateng, Kecamatan Narmada, Kabupaten LombokBarat, dengan batas :Utara : Sawah H. Darwis.Timur : Tanah Kubur Ketapang.Selatan : Sawah Halil.Barat : Sawah Haji Darwis.Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa.4. Bahwa, sejak diwakafkan pada tahun 1997, tanah wakaf tersebut dikeloladan dikerjakan oleh anak almarhum H. Moh. Husni yang bernama H.

Oleh karena itu) para tergugat wajibmengembalikan tanah wakaf serta wajib pula membayar ganti rugi hasilpanen yang semestinya diperoleh selama 8 (delapan tahun, yang kalaudiperhitungkan hasil panen dalam 1(satu) tahun sebesar Rp.20.000.000,(dua uluh juta rupiah) = Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah).Bahwa, dengan tanah wakaf objek sengketa saat ini dalam kondisi rusakberat, maka para tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kondisi tanahwakaf objek sengketa tersebut seperti sediakala,

Menetapkan penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.4. Menetapkan H. Moh. Husni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni1963.5. Menetapkan penggugat telah mewakafkan tanah wakaf/objek sengketasebagaimana posita pada point 4 untuk keperluan Masjid BaiturrahimPejarakan.6. Menetapkan tanah wakaf/objek sengketa sebagaimana posita pada point4 adalah tanah wakaf Masjid Baiturrahim Pejarakan.7.

Tidak jelas status penggugat dalam kasus sengketa tanah wakaf objeksengketa, yakni antara penggugat, Pewakif, Nadzir, pengurus MasjidBaeturrahim, dan pengelola objek sengketa.2. Tidak jelas alasan perpindahan tangan objek sengketa dari penggugatsebagai Pewakif, Nadzir dan pengelola ke tangan para tergugat.3.

Menyatakan wakaf tanggal 15 Januari 1973 M. (bertepatan tanggal 10Dzulhijjah 1392 H.) dari ayah Tergugat (H. Muhammad Dahlan) kepadaPanitia Pembangunan Gedung Pesantren Islam/Datuk Ribandang KalukuBodoa, Kecamatan Tallo, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat selaku KetuaUmum sebagai Penerima Wakaf adalah sah ;3. Menyatakan wakaf tanggal 1 Maret 1973 M. (26 Muharram 1393 H.) dariTergugat Il (H. Muh.

adalah sah atau tidak sah perbuatan pemberian wakaf berupatanah yang kini terbangun gedung SD, SMP dan SMA Datuk Ribandang,sehingga secara hukum judex facti berkompoten secara absolut memeriksadan memutuskan perkara ini.Bahwa adapun caranya Tergugat selaku ahli waris Wakif dan Tergugat IlWakif sendiri menyatakan pemberian wakaf berupa tanah adalah batal lalumengusir penerima wakaf karena penerima wakaf juga sebagai PengurusYayasan Pesantren Islam Datuk Ribandang, dengan itu tadi menyebarkanfitnah

No. 522 K/AG/2008objek wakaf baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Penggugatsematamata pemberian wakaf oleh Wakifnya dianggap tidak sah alasannyakarena ada niat H. Muhammad Thahir almarhum untuk memiliki secarapribadi (inilah dianggap oleh Penggugat sebagai fitnah besar).Sekali lagi cara Tergugat dan Il menyatakan pemberian wakaf berupatanah tersebut adalah dianggap tidak sah beralasan karena ada maksuddan tujuan H.

tidak sah pemberian wakaf berupa tanah tersebut di atas.

sekolah di atas tanah wakaf demi kepentinganuang (duitnya) hanya dengan alasan fitnah besar, maka judex factiberkempoten secara mutlak mengadili serta memutuskan perkara wakaf ini,Hal. 12 dari 14 hal.

PEMERINTAH RI Cq Kementerian Agama RI Cq Badan Wakaf IndonesiaPusat Cq Badan Wakaf Indonesia Provinsi AcehCq Badan Wakaf Indonesia Kabupaten AcehTengah berkedudukan di Aceh Tengah, dahulusebagal Tegugat XII, sekarang Terbanding XII ;Mahkamah Syariyah Aceh tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua Surat yang berhubungan denganperkara inl ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 0080/Pdt.G/2015/MSTkntanggal 31

No 33 /Pdt.G/2017/MSAcehMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca danmemperhatikan cara pembuatannya tidak dilengkapi dengan surat keterangandari Kepala Desa/Lurah sebagaimana maksud dari Buku II tersebut di atas danjuga bunyi dari Surat Kuasa tanggal 28 April 2000 tersebut dibuat bukan untukkeperluan Pembatalan Wakaf, akan tetapi untuk keperluan meminta FatwaWaris dari harta peninggalan Almarhum Abu Bakar Bintang kepada PengadilanAgama (tanpa menyebutkan Pengadilan Agama yang dituju), maka