Ditemukan 516 data
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa memohon kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta, untukmemperhatikan dan mempertimbangkan pembuktian yang Terdakwa ajukandan mohon agar Mahkamah Agung RI di Jakarta kiranya berkenan melihatsecara adil seperti halnya yang telah dilakukan oleh Hakim Joko Waluyo,SH.Dalam pertimbangan perkara ini, yang mampu melihat keberadaanpenguatan kepala Desa Baruharjo (yang saat ini menjabat) sebagai satu halyang menegaskan tidak adanya kerugian dalam perkara ini ;.
52 — 8
Hari Sasangka, SH, MH dan Ahmad Rifai, SH.dalam Perbandingan HIR dengan RBG, Mandar maju, Cet. ,Bandung, 2005, hal. 105 106);Kaidah hukum yang dapat diketahui dari ketigayurisprudensi tersebut adalah bahwa suatu Surat Pernyataan(dalam hal ini Surat Pernyataan dari Almh.
228 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berita Acara Penyidikan Penyerahan Yang Diawasi atas nama Saksi : Nyoman Pica Antara, SH.Dalam pengembangan kasus a quo Terdakwa, sekarang PemohonKasasi membantu dan bekerja sama dengan penyidik Polda Bali untukmelakukan operasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery).
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan IX, Tahun 2002, Hal 23),hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkkamah Agung tanggal 28Januari 1976, Nomor 201 K/Sip/1974, dan Putusan Mahkamah Agungtanggal 2731975 Nomor 216 K/Sip/1974 dalam perkara HajiMohammad Nur lawan 1. Ny.Idjo, 2. Ridwan bin Soebah, 3. Asah binSoebah, 4.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bromo No. 19Malang dan pemegang SHGB No. 189/Lingkungan III telah terjadi perikatanjual beli atas Persil in litis pada tahun 1984; yang berarti telah ada hubunganhukum dimana kedua pihak telah melaksanakan isi perikatan tersebut yangdituangkan dalam Akta No. 71, 72 dan 73 masingmasing tanggal 05 Juni 1984dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaya, SH.Dalam hal ini hubungan hukum mengenai kepemilikan Persil di Jalan BromoNo. 19 Malang Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi perolehlangsung dengan
171 — 102
Yahya Harahap, SH.dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempatMei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapbkan dalamperjanjian timbal balik. Masingmasing dibebani kewajiban (obligation) untukmemenuhi prestasi secara timbal balik.
MUMUH MADYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYA WIGUNA Bin ARIF GUNAWAN
2.AZRIAL RIFQI MAULANA bin ARBET JATNIKA
63 — 10
P.A.F.Lamintang, SH.dalam bukunya dasardasar Hukum Pidana Indonesia (hal.354355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertianpengertian:Bertentangan dengan hukum Obyektif;Bertentangan dengan hak orang lain;Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2020/PN.
67 — 22
Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH.dalam bukunya berjudul delikdelik knusus kejahatan terhadap harta kekayaan,hal 47, bahwa mengenai bewuste samenwerking (kerjasama yang disadari)fisieke samenwerking (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikansebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkancukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut,mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
60 — 7
Shobing, SH.dalam perkara XXX/Pdt.G/2013/PA.JS yang pada pokoknya membenarkanbahwa TERGUGAT I telah mencabut pemberian kuasanya, bukti surat tersebutbermaterai cukup dan tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhitanggal dan diparaf serta diberi tanda T.12 ;Fotokopi dari kopi Surat Permohonan agar diberikan salinan Putusan perkaranyanomor XXX/Pdt.G/2013/PA.JS kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan tertanggal 29 April 2014, bukti surat tersebut bermaterai cukup dantanpa ada aslinya
69 — 17
Wiryono Prodjodikoro,SH.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia menyatakankesengajaan (opzet) terdiri dari tiga macam yaitu : a. Kesengajaan yangbersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, b. Kesengajaan secarakeinsyafan kepastian, c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;Menimbang, membukti perbuatan terdakwa dilakukan dengansengaja atau tidak, berkaitan erat dengan pembukitan unsur melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang telahterbukti.
38 — 26
Soepomo, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri, cetakan ke limabelas, Penerbit PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wiryono, SH.Dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" edisi kKedua halaman 30 menyatakan " tindak pidana korupsidigolongkan oleh undangundang aquo sebagai delik formil, denganHal. 29 dari 39 hal. Put.
ELY SUHARSA bin SISWANTO
Termohon:
ANDI NURFATWA, S. Ag. binti H. A. MAPPASORO
42 — 35
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata adalah merupakan pola pikirdan penafsiran yang keliru dalam memaknai pendapat hukumdimaksud di atas karena antara posita dan petitum yang diajukanoleh pemohon tidak ada pertentangan dan bahkan salingberhubungan dan mendukung.
74 — 34
Dan faktanya Surat KeputusanNo.1428/09.01.SKP tanggal 22, Agustus 2008 yangditerbitkan oleh Tergugat dalam rangka mematuhi' danmentaati putusan perkara Peninjauan Kembali yangdijatuhkan Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Desember2007 No.384 PK/Pdt/2007 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILI : Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali H.Djunaidi,SH.Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri danselaku kuasadari : 60b. Abdul Somad Bin H.Abdullah;c. B.
77 — 27
persidangan perkara ini, dianggaptelah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkandengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak KuasaTergugat I,11,IV,IX,XI,XIII,XIV telah mengajukan eksepsi dan olehkarena itu eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yangdiajukan pada jawaban pertama dari pihak Tergugat dan tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara yang berkenandengan syarat formil gugatan yang menurut Yahya Harahap,SH.Dalam
115 — 162
B,SH.dalam lampirannya No.urut 46. an. Saliman (Terdakwa).i. Bahwa zat Amphetamjne dan Methamphetamine terdaftar dalamlampiran Golongan No. urut 53 dan 61 lampiran UndangundangNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.j.
Karel Bangko,SH
Tergugat:
PT ADIRA DINAMIKA
162 — 91
sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:Dalam Konvensi :Dalam Eksepsi :Oo Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Sebagian ;o Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mewakili Penggugat di Persidangan ;Oo Menyatakan Yayasan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia PropinsiSulawesi Utara yang beralamat di Jl.Pomorow No. 60 Kelurahan BanjerLingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado Sulut belum mempunyaiLegal Standing untuk mewakili Karel Bangko, SH.Dalam
126 — 58
Lintong Oloan Siahaan, SH.dalam bukunya berjudul Prospek PTUN sebagai PranataPenyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, PercetakanNegara Tahun 2005, Halaman 182 menyebutkan bahwa unsur finalberarti keputusan pemerintah tersebut sudah dapat langsungmenimbulkan akibat hukum apabila dilaksanakan serta tidakmemerlukan persetujuan lagi dari atasan maupun instansisejajar ;Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, keputusanTergugat yang menstatus quo kan lahan Penggugat menurut56hemat Majelis Hakim, telah
116 — 54
cacat dan tidak berkekuatanhukum dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagai pemilikyang sah atas Objek sengketa ;Menimbang, bahwa atas materi gugatan dalam rekonvensi tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa dalil gugatan Konvensi haruslah mempunyai pertautan,hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatanRekonvensi ; Hubungan pertautan ini harus erat sehingga penyelesaiannya dapatdilakukan secara efektif dalam satu proses putusan (M.yahya harahap,SH.Dalam
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah tersebut adalah sekaligusmelanggar hukum dan melanggar asas kehatihatian menurut asasasasumum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ;Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Formal.Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkankeputusan haruslan cermat dalam memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua faktafakta yang relevan maupun kepentingan yangtersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semuapendapat pihakpihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, SH.Dalam