bercerai, dan sebaliknyajuga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suamiisteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribaditidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor : tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya Tasrih

Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat IbnuSina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyiArtinya :Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetapkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dancememperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan

Dalam keadaanseperti ini Al Quran Surat AlBaqoroh ayat 229 mengisyaratkan :Artinya : Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yangmaruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Oleh karena alternatif pertama imsak bil maruf atau mempertahankan perkawinan dengancara yang maruf sudah tidak mungkin lagi, maka alternatif kedua Tasrih bi iksan ataumenceraikan dengan cara yang baik merupakan jalan keluar yang terbaik.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

suami isteriharus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;2 22220022 n2 one c ec cecenne eeeMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

TASRIH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri olehNONIE ERVINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabarudan Terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdTRI WAHYUDI, SH AKHMAD JAINI, SH. MHTtdLILIEK FITRI HANDAYANI, SHPanitera Pengganti,TtdAHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE

SH, dan HARRY GINANJAR, SH masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas, dan dengandibantu oleh A.M TASRIH, SE, sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kotabaru, dan dengan dihadiri oleh ENGGAR DIANRUHURI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, danterdakwa.HAKIM KETUA MAJELISt.t.dAKHMAD JAINI, SH.

SHPANITERA PENGGANTIt.t.d1314A.M TASRIH, SE.

menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:4g Lael) Gulidlld Bye Vy dae Legin sai al ob Glial glArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan taliikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai denganPasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 danPasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

., M.H. danALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MIFTAHUL JANNAH,Halaman 14 dari 15.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERA PENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 152/Pid.B/2017/PN Blin

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo cuasiig) BSI sl (gully pil ol) Login god

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

UlsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganHal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG1819(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M. TASRIH, S.E.)

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:45 jliol Clic ld d390 Vo aire login 2293 pS ub calisl ylsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

PlihPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Luli ld d590 Vo aire login 2293 J Wb calisl wsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz Il halaman 208 yang berbunyi

PlihPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukumdan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohondikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugattelah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

diceraikan denganTergugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrinhukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskantali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai tasrih