Ditemukan 2284 data
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny
73 — 21
Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum padaBagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;7. M. SOFIAN HADI WIWAYA, S.H., Jabatan PelaksanaHalaman 2 , Putusan Nomor : 135/B/2017/PTTUNSBY.Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenLombok Barat; 2222222 nnn ene Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWANH. JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, KecamatanKuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat. Berdasarkan.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.
70 — 21
., tanggal 22 September 2014,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; 6 Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima melalui SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2014 ;Halaman 3 dari 5 Halaman No. 73/G/2014/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Nopember
238 — 0
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.LIMAR MARPAUNG, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum J, Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.HASYA ILMA ADHANA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan
133 — 66
gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian
SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.
Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian
122 — 82
.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya. ;202022 20. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatLDERSEANT FOUL gy mmm mmm mn nnn internePutusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 2 sampai 94PERKUMPULAN8.
MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan :Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 10.R.
.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;Selanjutnya disebut : TERGUGAT;DANPEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUKOSOWILANGON SURABAYA (P2SBPIOS), Badan Hukumperkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya TambakOsowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002, KelurahanTambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.dalam hal ini diwakili oleh : Putusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 3 sampai 941.
29 — 3
Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Djakarta padatanggal 21 April 1966 ;: Photo copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No.4895/FAA/50 atas nama WEN NIO, yang dikeluarkan oleh CamatTangerang, tertanggal 22 Mei 1980 ;: Photo copy Kartu Keluarga No. 3172011202097045 atas nama KepalaKeluarga : JO FAN SUN yang keluarkan oleh Lurah Tangerang,tertanggal 26 Maret 2013 ;: Photo copy Surat Kenal Lahir No. 1723/Pm.04/043.2/1980 atas namaLOA ONG NIO dan KWEE TJU KUP, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Hendrykris (Drs.Hendrykris, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Keuangan danPerlengkapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia), Edy Nugroho (EdiNugroho, S.Sos. Kepala Subbagian Pemanfaatan dan PenghapusanKementerian Pertanian Republik Indonesia), Posman (A. Posman Sianturi,S.H.
55 — 150
,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr. Sutomo 68, Jakarta, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RepublikIndonesia, bertempat tinggal Town House TanjungHim.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel.
38 — 10
NamaETIKPRASODJO,SH j swan NIP19690706 199803 Pangkat/Gol JabatanKepala SubBagian BantuanHukum padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 3. NamaARIF ROHMAN,SH 5 220222002= NIP19750531 200903 Pangkat/Gol Jabatan Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan padaBagian HukumSetda KabupatenBanyumas ; 4. NamaENY SRIYANI,SH; NIP Pangkat/Gol JabatanStaf pada BagianHukum SetdaKabupatenBanyumas ; 5.
38 — 11
Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
Terbanding/Tergugat : BUPATI JAYAPURA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.
128 — 54
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danPerundangUndangan Setda Kabupaten Jayapura;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura; Berdasarkan suratkuasa khusus Nomor: 180/57/SK/SET, tertanggal 25 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2. IZAK RANDI HIKOYABI, S.E, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal JI. BTN Sosial Sentani,RT/RW. 004/005, Kel.
SOBIRIN HARAHAP Dkk
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
246 — 126
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;3. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum SetditjenPHPL;4. Jovan Juliawan, S.H., M.PA, Staf Biro Hukum;5. Agus Warsito, S.H., M.H., Staf Setditjen PHPL;6.
85 — 33
., Jabatan Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Banyumas ; Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1 dari 10 halaman6.
125 — 74
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.
52 — 13
SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.
71 — 25
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; IGNATIUS HOTLAN H., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 22222 nn on nnn nn nnn nnnDJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222 ooo neon nn nn nnn nn nen ee nnnBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnnAHRUL
51 — 14
FARIKH, SH, MM, Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan;8.MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH, CN, Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada bagian hukum SetdaKabupaten Lamongan;JOKO NURSIYANTO, SH, MH, Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;MATALI, SH, Kepala Sub bagian Perundangundanganpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan; NIKMAH, SH, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padabagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan
69 — 31
Nip. 500105855 Penata MudaTingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala SubBagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demaksebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan BupatiDemak Nomor : 888/305/2009; Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah KabupatenDemak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan SuratNomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan HukumanDisiplin; 10.li.12.Bahwa dalam SK.