Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2009
    No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
    No. 273 K/TUN/2009.3.
    No. 273 K/TUN/2009.11.
    No. 273 K/TUN/2009.a.6.
    No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK vs. TAN WIE AN
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 107 PK/TUN/2014
    Putusan Mahkamah Agung RI tanggalHalaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20148 Agustus 2002 No. 2122 K/Pdt/2001 jo.
    Citra Agung Prima;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/20141.
    ;B Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013 tanggal 27 Pebruari2014 terdapat kekeliruan dan kekilafan yang nyata dimana Putusan MahkamahAgung RI hanya meneruskan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan, padahal Putusan Putusan tersebut tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.C Bahwa seharusnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 38 K/TUN/2013tanggal 27 Pebruari 2014 haruslah bersifat produktif dalam memeriksa perkara aquo dan bukan
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 136 K/TUN/2013 tanggal2 Mei 2013 Pasal 7 pada pokoknya menyebutkan : Pihak kedua dengan ini menyatakan mencabut segala gugatan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan No. 566/Tanjung Mulia seluas kurang lebih 9.123 M2 yangterletak di Jalan Alumunium Raya sudut Jalan Perbatasan, Kelurahan TanjungMulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atas nama Perseroan Terbatas PT.
    bahwa tanah seluas kurang lebih 9.123 M2 tersebutHalaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 107 PK/TUN/2014adalah milik Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Dra. ATIFA HASYIM, vs KEPALA KANTOR WlLAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA, dkk
28 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2010
    Nomor 209 K/TUN/2010Surat Keputusan No.
    Nomor 209 K/TUN/20101:Bahwa Kepala Madrasah adalah merupakan tugas tambahan bagiseorang guru PNS dan bukan sebagai Jabatan struktural ataupunfungsional.
    Nomor 209 K/TUN/2010tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon Kasasi, dan tidak diketahuisiapa yang membawanya dan mengapa tidak sampai ;5.
    Nomor 209 K/TUN/2010masa tugas kedua sesuai dengan Pasal Pasal 5 ayat (2).
    Nomor 209 K/TUN/2010
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Putus : 28-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 9/G/2009/P.TUN Mdo
Tanggal 28 Mei 2009 — Penggugat DR. Hj. NUR ALBAR, Sp.PD Melawan Tergugat WALIKOTA GORONTALO
118 — 74
  • Abas, SH danRekan Jalan Rambutan KelurahanHuangobotu Kecamatan Dungingi KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 13 Pebruari 2009 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan =; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Manado tertanggal 09 Pebruari 2009,Nomor : 07/Pen.MH/TUN/2009/ P.TUN .Mdo tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-05-2015 — Putus : 31-07-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — HOLIDI VS I. Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA;
125 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 292 K/TUN/201510.ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Cipta Karya danTata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (bukan atas nama Plt.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/201520.26. Pasal 2, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perwali 37 Tahun 2012;dan;b.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/201540.kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2015perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot Surabaya diJalan Kenjeran 118 RT 06 RW 09, Kelurahan Tambakrejo.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2015yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — GUSTI SURYA DARMA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 348 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 348 K/TUN/20144 MARIOMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat Tinggal di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Gang Damai Nomor 21Rt.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Majelis Hakim telah memanggil pihak TNIAD dan meminta ditunjukan bukti alashak di atas tanah objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya Bp.
    Putusan Nomor 348 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. SS. EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ vs. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 448 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 448 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als. MUAD Bin Alm. H. ABDUL AZIZ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan MIS MiftahulUlum RT. 001, RW. 001 Ds.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,masih aktif.Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 penggugat menerima SURATKEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR Nomor175/80/SETDPRD/2013 Perihal : PEMBERHENTIAN HAKHAK ANGGOTADPRD KABUPATEN BANJAR,AN : MUADDIN.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/20145.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
    Putusan Nomor. 448K/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meteral............ Rp 6.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi .................. Rp 5.000,00Bs AGMINISUASH ss cick ves cis Rp489.000,00Jumlah ............ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor. 448K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DK VS Ir. H.FRENCY AMIN
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 327 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
    /1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — SYAMSIAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diOlak Kemang RT 07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Ibu RumahTangga;2 M.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/2014Kemang RT O07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1 RAMLI TAHA, S.H., M.H.;2 ADITHIYA DIAR, S.H.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201412 Bahwa Penggugat secara hukum merupakan ahli waris (alm). Syukur BinZaenal Abidin yang sah dan berhak atas tanah dengan luas + 60.000 M?yang terletak di Jalan Surya Dharma KM. 10, Kelurahan Kenali AsamBawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;13 Bahwa legalitas kepemilikan Penggugat terhadap warisan atas tanahdengan luas + 60.000 M?
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201425 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92bertindak tidak cermat, Tergugat tidak mempunyai data fisik atau datayuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, sehingga alas hak dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut tidak sesuai denganpemilik tanah sebenarnya.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201422MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSIAH, 2. M.FATHLI 3. M. HAVIS, 4. M. KAMAL FIKRI, 5. FAUZAN SUBRI tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
136 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111/PK/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BARITO UTARA vs. TITI PURWATI, DK
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111/PK/TUN/2012
    No. 111 PK/TUN/20121010Hutan Produksi (HP) dan di dalam areal TUPHHKHA PT Dasa Intiga seluas+ 2.357 Ha.
    No. 111 PK/TUN/201242ditetapkan kapan dan masa berlakunya surat tersebut, sehingga syaratformil ini tidak terpenuhi ;5.
    No. 111 PK/TUN/201246Tsdalam persidangan.
    No. 111 PK/TUN/2012Nomor 4 Tahun 2009 (UU PMB 2009) dan menggunakan format IUPsebagaimana terlampir ;2).
    * Apabila ada maka orang tersebut harus dipanggil (dalam pemeriksaanpersiapan) dan diikutsertakan dalam sengketa TUN tersebut.17. Apakah keputusan TUN (beschikking) itu benarbenar tidak adil?Onrechtmatig); dalam arti:a Bertentangan dengan ketentuan, perundangundangan yang berlaku?;b Ada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)?;c Ada larangan berbuat sewenangwenang (Willekeur);d Apakah semua kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik olehBadan/Pejabat TUN?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 —
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 185 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 185 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.H. DODI REZA ALEX, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Palembang, pekerjaanAnggota DPR RI Periode 20092014;H.
    Tergugat adalah Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin,merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.2.
    Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;2.
    Namun sampai hari ini, Tergugat tidak pernahHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012memperlihnatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPTtersebut;14.Bahwa Rapat Pleno yang diadakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus2011 mengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antaralain:14.1.
    Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.Halaman 37 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012383. Administrasi .......... Rp.489.000.Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075438
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — Hj. SULAMI binti KOESADI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 234 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 234 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Hj. SULAMI binti KOESADI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Cempedak, Nomor 20, RT.007/RW.004, KelurahanKepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pekerjaan iburumah tangga;Selanjutnya memberikan Kuasa kepada) MASHUDY HERMAWAN,S.H.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah anak dari Kusadi atau disebut juga Koesadi yangtelah meninggal dunia di Mojokerto pada tanggal 21 Mei 2003.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Pada saat pengukuran Penggugat tidak dimintai tanda tanganpersetujuan tanda batas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 bagian aPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 8 Tahun1961Pemohon sertifikat (Hudibjo) tidak mempunyai alat bukti yang kuat,dan tidak mempunyai suratsurat atau keterangan yangmemberikan petunjuk bahwa ia adalah benar pemilik tanah itu.Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Sentanan, Surat Ukur Nomor 38/1970 atas nama Hudibjo
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014maupun eksepsi Tergugat, tetapi langsung mempertimbangkan pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi: Hj.
    Putusan Nomor 234 K/TUN/2014Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2016
Tanggal 9 September 2016 — RICARDO BARUS vs. BUPATI KARO, DK
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 PK/TUN/2016
    PUTUSANNomor 96 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:RICARDO BARUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Wagimin No. 17Padang Mas, Kabanjahe, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. Kardiman B Manalu, S.H.;2. Ruslan Tanjung, S.H.;3. Masrizal, S.H.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 162/K/TUN/2015, Tanggal 12 Mei 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarangTermohon Peninjauan Kembali , Il dahulu Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/TergugatTergugat Il Intervensi dengan posita gugatan sebagaiberikut:A.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Jelas telah tumpang tindih dengan Buku Tanah Hak Milik No. 88 ;Bahwa tanah dan bangunan yang roboh tersebut tidak pernahdikuasai dan ditempati oleh sdr.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yangmenyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikanplang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untukmemudahkan pengawasan.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — BENNY A. KILAPONG, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. BENNY A. KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jatinegara Barat IV Dalam Nomor 12RT 008/RW 003, Kelurahan Bali Mester, KecamatanJatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,pekerjaan Pendeta;2. FIENCE KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan K.H. A.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor250/71.71600.13/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;ll. SELFIA DEASI FALENTIN KILAPONG,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di AsramaBrimob KS.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Eksepsi tenggang waktu;Eksepsi kewenangan absolut;Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;Eksepsi Para Penggugat tidak berkepentingan;a eeEksepsi objek gugatan tidak jelas;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor31/G/2018/PTUN.Mdo. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 44/B/2019/PTTUN Mks.;3.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — Ny. ANDRIANA MARIA, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
80 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 149 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 149 K/TUN/201511,12.13.14.15.Bahwa dalam Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor1930/Kelurahan Ledeng/2001 terbit tanggal 2 Februari 2001, Surat UkurNomor 48/Ledeng/2001 tanggal 17 Januari 2001 luas + 2.104 m?
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:A.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama sama sekali tidakmempertimbangkan mengenai isi dari Surat Laporan hasil Mediasi Tanahbekas Eigendom Verponding Nomor 4817 dan Eigendom VerpondingNomor 9582, terletak di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny.
    Putusan Nomor 149 K/TUN/2015Biaya biaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — HARRI SUSATIYO, S.Pd., vs GUBERNUR JAWA TENGAH,
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2011
    No. 65 K/TUN/201 111. Bahwa pertimbangan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaiberikut :a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dankeluarganya ;b.
    No. 65 K/TUN/201 1a.
    No. 65 K/TUN/201 1 Jika surat keputusan tersebut mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka seharusnya bagianmemutuskan menetapkan berbunyi Menjatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentiah tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil ;e.
    No. 65 K/TUN/201 1Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1. Meterai........ Rp. 6.000, tid.2. RedakSi..............:0068 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi........... Rp. 489.000,Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 65 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/TUN/2010
Tanggal 5 Agustus 2013 — Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, DKK vs. I. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 89 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 89 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :1 Drs. HARDJOKO HARDJO PRAWIRO, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Sultan Agung No.74Kota Kediri ;2 Drs.SSOEPRAWOTO,KewarganegaraanIndonesia,pekerjaanpensiunan, beralamat di Jalan Pandan No.08, KelurahanSukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;3. Drs.
    No. 89 K/TUN/2010sebagaimana terurai dalam faktafakta dan alasanalasan diajukannyagugatan ini oleh Para Penggugat, sebagai berikut :Bahwa, Para Penggugat adalah para Pembina Yayasan Pawyatan Daha,berkedudukan di Kediri, pada tanggal 08 Maret 2006, telah melaksanakanperubahan terhadap Akta No.14/78/11, tertanggal 22 November 1978, yangdibuat dihadapan W. Soetomo, SH.
    No. 89 K/TUN/201010.Bahwa, tindakan Tergugat dalam hal tetap memproses Akta No.66, tanpamenghormati proses peradilan yang sedang berjalan, merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik ;10.1.Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 41/PDT.G/2007/PN.Kdi., tanggal 30 Oktober 2007, maka semestinyaTergugat a quo sebelum melakukan pengesahan dan/atau sebelummenerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo perlu
    No. 89 K/TUN/201010perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan bahwa gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima ;Il.
    No. 89 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, vs. PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk
159 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 532 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaUsaha Nomor 14/Lahat Atas Nama PT.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014tidak memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPNo. 11/2010 ;12.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201425,26.pemilik hak diberikan PERINGATAN II untuk mengusahakan,menggunakan, dan memanfaatkan tanah HGU sesuai dengan keadaanatau sifat dan tujuan pemberian hak.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/201432.33.34.35.a. areal tanam = 1.586,32 Ha:b. perumahan = 3,32 Ha:c. Infrastruktur jalan = 54,84 Ha:d. Nursery/pembibitan =18 Ha;e. HCV/DAS = 308,67 Ha;f.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/2014