Ditemukan 3093 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bppk bp3k bpk bps bsk
Penelusuran terkait : - bpsk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 15-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — SETIAWATY MARDALENA VS PT SEMANGAT PANCA BERSAUDARA
121 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Nomor 163 K/Pdt.SusBPSK/2017Penggugat untuk meneruskan akad kredit dengan Tergugat terhadap objektanah di Villa Bogor Indah 6, Blok C 7/14 type Briya;Bahwa hasil putusan dari BPSK tersebut ternyata sudah in kracht (telahmempunyai kekuatan hukum tetap), hal ini terbukti terhadap putusantersebut pihak BPSK telah mengeluarkan surat pengantar yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor101/BPSK/X/2016 yang isinya Permohonan Eksekusi Pelaksanaan PutusanBPSK Nomor 25/Pts.BPSK/BPSK
    Nomor25/Pdt.Pts.BPSK/BPSK/VIII/2016 01 September 2016 dan atas putusan dariBPSK tersebut pihak Termohon Kasasi mengajukan upaya hukum keberatan diPengadilan Negeri Cibinong, dan ternyata di dalam putusan Hakim PengadilanNegeri Cibinong tersebut pada dasarnya Pengadilan Negeri Cibinong tidakberwenang atau melampui batas wewenangnya, karena mengingat bahwaPutusan BPSK Nomor 25/Pdt.Pts.BPSK/BPSK/VIII/2016 01 September 2016Halaman 9 dari 37 hal Put.
    ) Kota Bogor yang didalam putusannya pada intinya mengharuskan pihakTermohon Kasasi untuk secepatnya akad kredit dengan pihak Pemohon Kasasiterhadap objek tanah di Villa Bogor Indah 6, Blok C 7/14 type Briya;Bahwa hasil putusan dari BPSK tersebut ternyata sudah in kracht (telahmempunyai kekuatan hukum tetap), hal ini terbukti terhadap putusan tersebutpihak BPSK telah mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Bogor dengan Nomor 106/BPSK/X1I/2016 tertanggal 3November
    Nomor 163 K/Pdt.SusBPSK/2017menerima panggilan sidang berikutnya dan menurut Penggugat sendiribahwa putusan BPSK telah menyalahi aturan....dan seterusnya;Bahwa, terhadap dalil Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat tersebut, Pemohon Keberatan dahulu TermohonKeberatan/Penggugat tolak, karena putusan dari BPSK Nomor25/Pts.BPSK/BPSK/VIII/2016 sudah tepat dan benar dengan pertimbangansebagaimana yang diuraikan di dalam putusan BPSK salah satunya adalahmengenai ketentuan Pasal 36 ayat 3 Keputusan
    TermohonKeberatan/Penggugat tolak, karena putusan dari BPSK Nomor25/Pts.BPSK/BPSK/VIII/2016 sudah tepat dan benar dengan pertimbangansebagaimana yang diuraikan di dalam putusan BPSK salah satunya adalahmengenai ketentuan Pasal 36 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 karena berdasarkan faktadipersidangan terbukti bahwa Majelis Hakim BPSK sudah memanggilsecara patut sebanyak 3 kali namun PT Semangat Panca Bersaudara tidakhadir maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — ARPAN HARAHAP VS KOPERASI SIMPAN PINJAM–SAHABAT MITRA SEJATI CABANG SIBUHUAN
112 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 449 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    atau perselisihan hukum di bidang hukumperdata, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).
    Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), pada Pasal5 Ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)b.
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 9 dari 29 hal.Put.
    BPSk) terdekat;d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara;e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, keputusan mencantumkan irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini; Bahwa pengajuan permohonan parate eksekusi melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan
    Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-04-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk VS Hj. MARYAM
115 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 251 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Ujang Budi Irianto;D.Bahwa faktanya Majelis BPSK Kabupaten Karawang tetapHalaman 14 dari 36 hal.Put.
    ), yang merupakan suatu upaya hukum atas suatuputusan BPSK, hal mana atas keberatan putusan BPSK hanya dapatdiajukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
    Upaya hukum berupapengajuan keberatan di Pengadilan Negeri merupakan satusatunyaupaya hukum atas putusan BPSK oleh karenanya Judex Facti wajibmencermati Pokok Perkaranya, tidak hanya terkait dengan prosesualyang tidak menyentuh Pokok Perkara;Bahwa Judex Facti telah menghilangkan kesempatan pada Penggugat(dahulu Termohon di BPSK, kini Pemohon Kasasi) untuk mencarikeadilan atas putusan BPSK.
    Sehingga apabila perkara a quodiarahkan atau dialinkan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohondi BPSK/Tergugat) kepada ranah persengketaan konsumen yangdiperiksa oleh BPSK maka hal tersebut tidak tepat sebab BPSK bukansuatu badan yang memahami secara mendalam terkait dengan duniaperbankan yang kompleks.
    hukum danupaya hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (sebelumnyaPemohon di BPSK/Tergugat);33.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-10-2016 — Upload : 01-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KISARAN VS SUGIARTO
69 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 740 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    (BPSK) dan bersesuain dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Pasal 54 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Menteri Perindutriandan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) pada Pasal 36 butir 3 yang menyebutkan:Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, makaHalaman 9 dari 41 hal Put.
    Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusannyaNomor 146/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 15 April 2016 telah melebihikewenangannya dalam memutus (ultra vires) dimana mengacu padaKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 juncto Pasal 12ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a.
    Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara a quo;6). Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 146/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 15 April 2016;7).
    Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: keberatan diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usahaatau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);b.
    Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nyamenyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 25 Februari 2016;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-08-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — SUYANTO VS KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI
105 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 693 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang BPSK, diatur bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalahHalaman 19 dari 35 hal.
    atau perselisihan hukum dibidang hukum perdata, bukan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu. Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danHalaman 21 dari 35 hal. Put.
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1.
    BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
ROSALI SAID VS PT BANK DANAMON INDONESIA
78 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 955 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo.
    Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara tidak berwenang memeriksa dan memutus pengaduan Konsumen/Pengadu karena BPSK Kabupaten Batu Bara bukan BPSK yang terdekat daritempat tinggal Konsumen/Pengadu, melainkan BPSK yang terdekatseharusnya adalah BPSK Pekanbaru.
    Nomor 955 kK/Pdt.SusBPSK/2017saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terbentuk BPSK, sehinggasecara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;.
    Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yangdiperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang UndangNomor 8 Tahun 1999....
    Nomor 955 K/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 419/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 13 April 2016;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA c.q. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR PUSAT c.q. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR WILAYAH MAKASSAR c.q. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG TAMALANREA VS M. RABBANY KHALID
103 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    upaya bagipelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima Putusan BPSk.
    BPSK Maros hanyamenitikberatkan pada kepentingan pribadi Konsumen/Termohonsemata.
    Maros) tergabung sebagai anggotadalam BPSK Kabupaten Maros.
    konsumen diterima BPSK;Adapun ketentuan perihal batas waktu penyelesaian tersebut tidaksesuai dengan kinerja BPSK Kabupaten Maros dalam menyelesaikansengketa antara Pemohon dan Termohon.
    dalam putusan BPSK dalam perkara a quo;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT BCA FINANCE CABANG SURABAYA VS M. SURYADI
121 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 942 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Tentang Putusan BPSK;Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormatsependapat dengan Termohon Keberatan untuk menyatakan Majelis BPSKKabupaten Probolinggo tidak memahami hukum sehingga salah didalammenerapkan hukum, sehingga Putusan BPSK Kabupaten ProbolinggoNomor 031.AK/BPSK/426/111/2015 tanggal 9 November 2015 tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Adapunkesalahankesalahan Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo dimaksuddiantaranya adalah sebagai berikut:A.
    arbitrase, sehingga atas hal tersebut penentuan tata carapenyelesaian arbitrase secara sepihak oleh Majelis BPSK KabupatenProbolinggo, dimana didalam putusanpun tidak menyebutkan adanyakesepakatan didalam penyelesaian dengan menggunakan metodearbitrase;Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kabupaten Probolinggo telah salahdidalam menerapkan hukum, untuk itu patut bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili sendiri permohonan Keberatan ini untukmenyatakan Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo 031.AK/BPSK
    Keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangitelah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bwi., tanggal30 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:Menyatakan bahwa keberatan atas Putusan BPSK Probolinggo yangdiajukan oleh Pemohon dapat diterima;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Probolinggo Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015 tanggal 9 November 2015;Dan Dengan Mengadili Sendiri:1.Mengabulkan
    30 Maret 2016 juncto Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 031.AK/BPSK/426.111/2015,tanggal 9 November 2015;Halaman 21 dari 22 hal.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Agama Perceraian
Register : 28-11-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 167/PDT.G/2016/PN RAP
Tanggal 29 Maret 2017 — Perdata - YUNETTY FARIDA Lawan - KAPMIDIN SILALAHI
128 — 55
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK VS HARTATI NASUTION
146 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketakonsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atauarbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Pemohon Keberatan sendiri tidak pernah menyetujui terhadap prosespemeriksaan sengketa melalui arbitase di BPSK Kabupaten BatuBara, bahkan Pemohon Keberatan sudah pernah mencobamenyampaikan keberatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara dengancara:a.
    Pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon Keberatan menyampaikansurat keberatan yang ditujukan ke BPSK Kabupaten Batu Bara,namun sampai dengan saat ini BPSK Kabupaten Batu Bara tidakpernah memberikan tanggapan atau penjelasan apapun kepadaPemohon Keberatan dan bahkan tidak pernah menjadipertimbangan dalam putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor435/ARBITRASE/BPSKBB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan tersebut di atas, atastindakan yang dilakukan oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu
    Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kab.
    PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 41 ayat (3);23.Berpegang dari ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa parapihak (pelaku usaha atau konsumen) berhak untuk mengajukankeberatan terhadap suatu putusan BPSK dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, dalam haltidak ada keberatan dimaksud maka terhadap putusan BPSK tersebutmenjadi berkekuatan hukum tetap;24.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 02-11-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 155/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 5 Januari 2017 — Perdata - PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG RANTAUPRAPAT, Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 38-40 Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Lawan - MUHAMMAD NUR DALIMUNTHE
79 — 47
  • Makademi hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahHalaman 5 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKabupaten Batubara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili PengaduanTermohon Keberatan tersebut selaku Debitur ;C.TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKANKEWAJIBANNYA.1.
    Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiaop konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;.
    Menerima Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;Halaman 15 Putusan Nomor 155/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1390/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;3.
    Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatubara Tidak Berwenang Dalam Memeriksa Dan Mengadili PengaduanDebitur;2.
    Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-05-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO CABANG PEMATANG SIANTAR VS SANTY PURBA
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
    Madani Persero, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;Pemohon Kasasi;LawanSANTY PURBA, bertempat tinggal di Huta EmplasmenMarihat, Kelurahan Silampuyang, Kecamatan Siantar,Kabupaten Simalungun;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematangsiantartelah memberikan Putusan Nomor 503/93/BPSK
    Menyatakan secara hukum BPSK Kota Pematangsiantar tidak berwenangmengadili perkara a quo;4. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 503/93/BPSK/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;5.
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPematang Siantar Nomor 503/93/BPSK/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 483 k/Pdt.SusBPSK/20182.
    Bahwa pokok perkara dalam permohonan a quo adalah mengenaiputusan BPSK Kota Pematang Siantar, yang menurut Pemohon Kasasiadalah salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan;2. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Judex Facti memeriksa aspekformil dari permohonan a quo dan berpendapat pada pokoknya bahwapermohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima;3.
    Bahwa dalam permohonan a quo ternyata dalam posita Pemohon padapokoknya berisi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan BPSKKota Pematang Siantar, sedangkan dalam petitum Pemohon Kasasimeminta dibatalkannya putusan BPSK Batu Bara dengan nomor perkarayang sama dengan nomor perkara yang diurai pada bagian posita;Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 483 k/Pdt.SusBPSK/20186.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 21-03-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — WASINO VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG RANTAUPRAPAT
83 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 241 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    ) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa konsumen dan pelaku Usahaadalah dapat disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan jugamemenuhi kriteria sebagai konsumen dan pelaku usaha, maka dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian Sengketakonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti
    rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang akan maupun telahsah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutHalaman 14 dari 33 hal.
    Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.
    Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor149/Arbitrase/BPSKBB/I/2016 tanggal 27 September 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;3.
    ) tidak mempunyai kekuatanhukum ataupun membatalkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dapat dibenarkan.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 12-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 72/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 2 Agustus 2016 — Perdata - PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Lawan - ADY SUPARMAN
75 — 64
  • Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara nomor 529/ARBITRASE/BPSK-BB/XII/2015, tanggal 23 Juni 2016;4. Menolak gugatan/permohonan selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat (Termohon)/Penngugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara nomor : 535/PGARBl/JSIV/BPSK/BB/l/2016tertanggal 4 Januari 2016, perihal Panggilan Persidangan kepada PimpinanPT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk cabang Rantau Prapat, pada Hari Rabu/tanggal 11 Januari 2016c.
    patut dari BPSK PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA, dalam halini antara tanggal penerimaan panggilan dengan jadwal persidangan hanyakurang dari 1 hari saja, sedangkan untuk menuju kantor BPSK PEMERINTAHKABUPATEN BATU BARA diperlukan wakitu perjalanan + selama 6 jamHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP13.14.15.16.17.perjalanan.
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa menurut Undangundang Nomor :8 tahun 1999 Tentang Perlindungankonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:1.
    Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 529/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 23Juni 2016;4.
    Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;3. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara nomor529/ARBITRASE/BPSKBB/X1V/2015, tanggal 23 Juni 2016;4. Menolak gugatan/permohonan selain dan selebihnya;5. Menghukum Tergugat (Termohon)/Penngugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp. 341 .000.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Register : 31-03-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 10 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg
Tanggal 11 Mei 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. UNIT GARUDA CABANG LUBUKLINGGAU Selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN; LAWAN ENY PUJI LESTARI, Umur 45 tahun, beralamat di Jalan Silampari Komplek Graha A/25 RT.03, Kel. Simpang Periuk, Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau Selanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN;
129 — 75
  • MENGADILI- Menerima permohonan dari Tergugat/Pemohon keberatan;- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor: 09.PSK/BPSK-Llg/II/2016 tanggal 14 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima ;- Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat
    10 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg
    kompensasi atas timbulnya semuapembiayaan pada perkara ini;6 Menghukum pihak TERGUGAT untuk mencabutKlausula Baku pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) padapasal 8 angka pada prasa tunduk kepada peraturanperaturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akanditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijakanpemberian pinjaman;7 Menetapkan semua barang bukti administrasi berupacopycopy berkas perkara berikut lampiranlampirannyatetap menjadi dokumentasi pada arsip perkara di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
    ) KotaLubuklinggau;8 Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayarbiaya perkara kepada para pihak yang bersengketa;2 Bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan ini akan mengajukan Keberatanatasputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaLubuklinggau tertanggal 14 Maret 2016 yang salinanputusannya diterima olehPEMOHON KEBERATAN pada tanggal 18 Maret 2016, dan oleh karenapermohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah diaturdalam undangundang, maka permohonan keberatan
    ) Kota Lubuklinggau Nomor09PSK/BPSKLlg/II/2016 tanggal 18 Maret 2016, dan memohon agar Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuklinggau untuk membatalkan putusan BPSK Nomor Nomor09.PSK/BPSK Llg/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dariTergugat/Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkantentang formalitas permohonan keberatan yang diajukan oleh Tergugat/PemohonKeberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, apakah sudah
    Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketatersebut dan putusan BPSK Libuklinggau Nomor: 09.PSK/BPSK Llg/II/2016 tanggal 14Maret 2016haruslah dibatalkan, sehingga alasanalasan yang dikemukan oleh Tergugat/Pemohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Tergugat/PemohonKeberatan dikabulkan maka Penggugat/Termohon Keberatan dipihak yang kalah danharus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat ketentuan pasal 160 Rbg, Undangundang
    Nomor 8 Tahun 1999TentangPerlindungan Konsumen, Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentangTata CaraPengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen(BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Ir. (Insinyur) H. (Haji) YUSWENDA VS PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RASYID
110 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1303 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    V/2016 tertanggal 12 Mei 2016kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, yang padapokoknya menyampaikan perihal keterlambatan tersebut;b.
    Surat Panggilan ke2 tertanggal 09 Mei 2016 Nomor: 629/PG/ARBl/JSIIl/BPSKBB/V/2016 dimana BPSK Kabupaten Batu Bara memanggilPimpinan PT.
    Bahwa dalam UU Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal52 telah diatur Tentang dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK);6. Bahwa surat pernyataan keberatan tentang memilih Arbitrase diBadanPenyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.7.
    Hal ini samasaja melakukan pemeriksaan ulang yang telah dilakukan oleh BPSK;Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1303 K/Pdt.SusBPSK/2017Dalam petitumnya, Termohon Kasasi meminta Judex Facti untukmembatalkan Putusan BPSK Kab.
    atau larangan terhadapPemohon Kasasi melakukan upaya hukum di BPSK karena gugatan pemohondi realisasikan atas amanah UUPK Nomor 8 tahun 1999;Bahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — DEDY HERIANTO SITEPU VS P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
78 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    tentangPerlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapbkan oleh Menteri
    Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.b.
    Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan MahkamahAgung R. Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor250/Arbitrase /BPSKBBA//2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Baratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanHalaman 11 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr.
    Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK yang menyatakanbahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara aquo Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo.
    Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolakmenyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidakHalaman 16 dari 36 hal Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 24-02-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022
Tanggal 24 Februari 2022 — PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT. BII Finance Center), VS SAKHRONY
460 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 09-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — RANJIT SING VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 932 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1234/PG/BPSK/BB/IX/2015 tanggal 30September 2015, Perihal Panggilan Persidangan Pimpinan PT. BankHalaman 1 dari 39 hal Putusan Nomor 932 K/Pdt.SusBPSK/2016Danamon Indonesia, Tok Unit DSP Pasar Indrapura, pada hariRabu/Tanggal 7 Oktober 2015;b.
    Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 389/PGARBI/BPSK/BB/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Unit DSPPasar Indrapura, pada hari Selasa/Tanggal 27 Oktober 2015;c. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 461/PGARBIl/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 12 November 2015, Perihal PanggilanPersidangan Pimpinan PT.
    Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana diuraikandalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015 tanggal 9 Februari 2016 padahalaman 16 s/d 21 yaitu:1.Salinan/Fotocopy Kuitansi Pembayaran Angsuran setiap Perbulannya oleh Ranjitsing kepada PT.
    Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 369/BPSK/Arbitrase/BB/X/2015, tanggal 9Februari 2016;3.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 24-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg.
Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat (PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Cabang Lubuklinggau); Melawan Tergugat (EDI HERMANSYAH);
83 — 61
  • Cabang Lubuk Linggau;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Lubuklinggau No. Register 7.PSK/BPSK.Llg/II/2016 Tanggal 3 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
    7/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg.
    ) Kota Lubuk Linggau.7 Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayar biaya perkara kepada pihakyang bersangkutan.Bahwa Putusan Perkara Sengketa Konsumen No.Reg: 07.PSK/BPSK/Ilg/II/2016,tertanggal 03 Maret 2016. dalam perkara antara Edi Hermansyah selaku PENGGUGAT/KONSUMEN melawan PT.
    Penggugat/PemohonKeberatan (dahulu Tergugat) dalam surat permohonan keberatannya menyatakan menerimapemberitahuan putusan BPSK pada tanggal 3 Maret 2016, sedangkan menurut Bukti P1dan Bukti T7 putusan BPSK disampaikan kepada pihak Penggugat Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat) pada tanggal 7 Maret 2016 yang artinya bahwa permohonan keberatanyang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat) masih dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen
    );Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Lubuklinggau dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo,maka putusan BPSK Kota Lubuklinggau No.
    ini;Mengingat ketentuan pasal 160 Rbg, Undangundang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen, Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI.
    Cabang Lubuk Linggau;e Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota LubuklinggauNo.