Selanjutnya terdakwa memberitahu saksiKIRNO yang merupakan Kepala desa Clapar, Kec.Karanggayam Kab.Kebumen, kemudian saksi KIRNO mengajak temanteman KepalaDesa lainya Yall : Membuat proposal pengajuan dana Bantuan Sosial ( Bansos )bidang Keagamaan dan Pendidikan dari Propinsi Jawa Tengahyang diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah melaluiBupati Kebumen dan dilampiri dengan 2 ( dua ) buah kwitansikosong yang telah ditandatangani serta telah distempel olehbendahara kegiatan panitia pembangunan

Setelahbertemu mereka diberitahu kalau Bansos untuk Pembangunan TPQAl Amin Desa Joho Kec.Adimulyo turun sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dan Bansos untuk pembangunan TPQMiftachul Huda Metode Qiroati Madurejo Kec.Puring turun sebesarRp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ), namun yangditerimakan kepada saksi SURATMAN dane saksi WIRYOSUPARNO masingmasing hanya sebesar Rp.5.000.000, ( limajuta rupiah ).

SUPARYONO dan terdakwa ; c2nnc nnn nnn rnc cce nnn> Untuk pembangunan TPQ Ar Rohman dan pembangunan Masjid ArRohman Desa Clapar, Kec.Karanggayam ; Bahwa sekitar bulan Juli 2008, saksi SUKIRNO Bin HADI WIJAYAselaku Kepala Desa Clapar dihubungi oleh terdakwa disuruhdatang ke BPD Jateng Cabang Pembantu Karanganyar Kebumenuntuk mencairkan dana bansos pembangunan TPQ Ar Rohmandan pembangunan Masjid Ar Rohman Desa Clapar,Kec.Karanggayam.

KebUMEN ; nnn nn nnn nnnn ne neem nc nnnn mene ne nnn nonnnsBahwa setelah terkumpul 8 ( delapan ) Kepala Desa tersebut,terdakwa memberitahukan kepada masingmasing Kepala Desatersebut mengenai persyaratan untuk mendapatkan dana bantuansosial sebagaimana yang telah saksi UNTUNG SUPARYONOsampaikan kepada terdakwa yaitu : > Membuat proposal pengajuan dana Bantuan Sosial ( Bansos )bidang Keagamaan dan Pendidikan dari Propinsi Jawa Tengahyang diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah melaluiBupati

Setelahbertemu mereka diberitahu kalau Bansos untuk Pembangunan TPQAl Amin Desa Joho Kec.Adimulyo turun sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah ) dan Bansos untuk pembangunan TPQMiftachul Huda Metode Qiroati Madurejo Kec.Puring turun sebesarRp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ), namun yangditerimakan kepada saksi SURATMAN dan saksi WIRYOSUPARNO masingmasing hanya sebesar Rp.5.000.000, ( limajuta rupiah ).

Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; 7. SK PPK (asli) ; 8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; 9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; b. SPM (asli) ; c. SPP (asli) ; d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan : - RUK ; - SPK ; - Rekening Kelompok ; - CPCL ; 10.

Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; SK PPK (asli) ; SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; 2222222 222 = =~b. SPM (asli) ; 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnc.

AZIS CHOIRUS menaungi ke 43Kelompok Tani berdasarkan pada Pedoman pengelolaan Bansos bidang PerkebunanKementrian Pertanian No.83/Permitan/OT.140/8/2013 Hal 7 Bab II poin E berbunyipengembangan kelembagaan agar menjadi menjadi kelembagaan Formal berbadan Hukumlembaga Koperasi,lembaga Usaha dan Keuangan Mikro Agrebisnis dengan manejemenProvisional dan Mandiri di Juklak Hal 18 Bab III Poin C Kreteria No.1 Petani bersediadalam Kelompok dan Menjadi Anggota Koperasi.

Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; 14614710.11.12.13.14.15.16.17.18.SK PPK (asli) ; 222222 o nnn anna nnn nnn nnn nnn ennaSK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asli) ; 722222 $22 222 n nnnb. SPM (asli) ; 222 222 on nnn nnn nnn nnn nnnc. SPP (asli) ; 22222 22222 222 d.

Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy) ; SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ; SK PPK (asli) ; 229222 20 n nn nena nnn nnn nn nnn nn ncn nn nnnSK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ; Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani ; a. SP2D (asl) ; b. SPM (asli) ; 27222 $222 2 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnc. SPP (asli) ; 2222222 2d.

Penyelidikan & Penyidikan Pada Tipikor Polres Asahan20Saat Penyelidikan & Penyidikan pada Tipikor Polres Asahan Sumatera Utara sayainformasikan bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Hibah/Bansos dalamperkara ini semuanya diatur oleh para CALO yang terdiri dari :1. Rahmad Aminsyah, SHi (terdakwa dengan berkas terpisah) adalah CALO yangberdomisil di Kisaran, Kab. Asahan Sumatera Utara2.

Pemberkasan Oleh Pidsus Kejari Kisaran :Saat proses kelengkapan berkas di Kejari Kisaran saya sampaikan kembali kepada KasiPidsus Kejari Kisaran Robertson Pakpahan, SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum(JPU) bahwa proses pengajuan, pencairan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LP)bantuan hibah/bansos dalam perkara ini semuanya diatur dan dikerjakan oleh paraCALO tersebut, yaitu Rahmad Aminsyah, SHi, Rinaldi Amri, SIP, Adil Sirait dan Adi.JPU (Robertson Pakpahan, SH.MH) mengatakan akan mendesak pihak Tipikor

Bahkan Jaksa/PenuntutUmum Robertson Pakpahan, SH.MH mengajak dan beberapa kali menawarkan kepadasaya untuk menjadi JUSTICE COLLABORATOR pada kasus Hibah/Bansos dariHal. 21 dari 30 hal. Put. No. 48 K/Pid.Sus/201422Pemprov.

FaktaFakta PersidanganPada proses persidangan beberapa kali saya kemukakan kepada Majelis Hakim TipikorPengadilan Negeri Medan mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada JaksaPenuntut Umum untuk menghadirkan para CALO yang DPO tersebut untuk didengarketerangannya dan ditetapkan sebagai tersangka karena merekalah sebenarnya yanglebih banyak menikmati uang Bantuan Hibah/Bansos terse but.

Khusus TA. 2009 Bantuan Hibah/Bansos Pemprov. Sumut kepadaLembaga penerima di Kab./Kota se Sumatera Utara diakui secara lisan oleh Saksi AhliDarwin Napitupulu dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Utara pada saat memintapenjelasan saya diruangan Tipikor Polres Asahan, mengatakan bahwa Hasil InvestigasiBPKP terhadap lembaga penerima Bantuan Hibah/Bansos Pemprov.

Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah. Surat Perjanjian Kerjasama (SPk). Hasil Penilaian Verifikasi RUKK. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK). Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK). Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani.

SITORUS ini lah orangyang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dankemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaanborongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetaksawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antaraketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksi K.

mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknisserta admnistrastif dalam rangka pelaksanaan ;Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui olehterdakwa Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPHKecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan danaTahap 1)Rp100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiribantuan sosial (Permohonan Pencairan sebesarHulu melalui surat Nomor : 001/KTTH/X/2013 dengan dilampiri dokumenRincian Penggunaan Dana Bansos

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.Halaman 21 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRb.

SITORUS ini lah orangyang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dankemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaanborongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetaksawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alimantara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRI dengan saksiK.

Usulan Hibah Bansos sekurangkurangnya berisi :a. Latar belakang ;Maksud dan Tujuan ;Waktu Pelaksanaan ;Rencana Penggunaan hibah atau sasaran program / kegiatan ;e. Rencana Anggaran Biaya.3. Usulan hibah secara tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani.2.

dalamwilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ; Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohonbantuan sosial di Kab.

dalamwilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohonbantuan sosial di Kab.

40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos

ha) 1.250 kg 10.000 12.500.0003 Pembelian Kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain :a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (

Sitorus ini lan orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos

kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,

-(seratus lima puluh juta rupiah); 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana

Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000

Haruna kepada saksi tidak sesuai denganperuntukannya yang mana dana tersebut adalah dana Bansos seharusnya digunakanuntuk Bansos juga ;Dana bantuan sosial itu diperuntukan untuk organisasi kemasyarakatan, bantuanoperasional sekolah ;Dana 4 milyar lebih yang dicairkan oleh saksi berasal dari dana bansos, dari danapersediaan, honor guru dan belum dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi sampaidiberhentikan sebagai Bendahara Pengluaran pada Akhir Agustus 2010 ;Saksi tidak tahu bahwa Rusdan T.

pada itemoperasional sekolah dan honor guru ;Bahwa posisi keuangan pada bulan Agustus 2010 saldonya senilai Rp.4.619.562.484 dengan rincian tunjangan bendahara senilai Rp.232.000.000, Bansos kepada organisasi kemsyarakatan senilai Rp.400.680.0000, Bansos kepada kelompok masyarakat senilai Rp.1.584.000.000, pajak senilai Rp. 600.000.000. dan uang persediaan senilai Rp.843.000.000.Bahwa danadana tersebut masuk dalam mata anggaran Bantuan Sosial ;Saldo kas keuangan senilai Rp. 4.619.562.484 namun uang

Bupati maupun kepada Bupati terpilih ;Bahwa Saksi selama menjadi Bupati sudah lupa apakah pernah membuat SuratKeputusan mengenai penggunaan dana Bansos ;Bahwa untuk anggaran Bantuan Sosial bagian keuangan yang melakukanpengelolaannya ;Bahwa mekanisme untuk dana bansos harus melalui proposal yang diatas Rp.5.000.000.

Haruna mengajukan ijinberobat sehingga terjadi kekosongan jabatan sehingga saksi mengangkat seorangPelaksana Tugas ;Bahwa Prosedur pencairan dana bansos melalui proposal yang telah disetujui ;Bawa Saksi tidak pernah melakukan evaluasi terhadap realisasi dana bansos karenaapabila menyangkut urusan anggaran adalah urusan Sekretaris Daerah;Saksi tahu ada pemeriksaan BPK untuk triwulan pertama namun untuk triwulankedua saksi tidak tahu karena sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati ;APBD 2010 ditetapkan

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan DaerahHalmahera Timur yang diangkat oleh Bupati ;Bahwa pada saat Saksi mengundurkan diri Saksi tidak melakukan serah terimajabatan dengan Terdakwa ;Bahwa untuk dana Bansos sekitar kurang lebih Rp. 22.000.000.000. (dua puluhdua milyar rupiah) ;Bahwa mengenai uang Rp. 250.000.000.

.-----17. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.----------18. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal 09 Agustus 2012 beserta lampirannya.----------19.

Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 2011.---------20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 1 Maret 2012 beserta lampirannya.---Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Buleleng. ------21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 37.A Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Buleleng.---------22.

8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 29722 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cree nn nnn nn nn nnn nnnnene16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS

SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O09 Agustus 2012 besertaTAIN IP ANN Ya). ===992 se em teeter eceenennteemi2018)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat Perintah

2012tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 272222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnne16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS

SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O9 Agustus 2012 besertalampiranny 2a. 22 nn nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nen neces nen nne18)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

merupakan ketua Rukun Tangga menurut persepsi dariterdakwa tidak pernah di usahakan untuk mendapatkan bantuan BLT(Bantuan Langsung Tunai) atau bantuan sosial lainya, dan puncak emosi dariterdakwa adalah sekira pertengahan bulan November tahun 2014 ketika parapenerima BLT setelah dicairkan kemudian diminta keiklasanya oleh KorbanSdr.HARJOWINTONO uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)dengan tujuan setelah terkumpul uang tersebut akan dibagikan kepadawarga yang tidak terdaftar sebagai penerima Bansos

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmdidaftarkan sebagai penerima bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai)yang karena korban pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dilingkunganpelaku.

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Kbmtersebut akan dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerimaBansos, akan tetapi setelah uang tersebut terkumpul dan oleh Korban Sadr.HARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisinan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat

Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN.KbmHARJOWINTONO kemudian dibagikan kepada orang yang tidak terdaftarsebagai penerima Bansos ternyata terdakwa juga tetap tidak kebagianpadahal menurut terdakwa ada orang yang lebih mampu kebagian Uangyang bersumber dari penyisihan Bansos tersebut.Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan kebencian dan rasa dendamyang sangat besar, Rasa dendam terdakwa tidak bisa terbendung olehterdakwa sendiri hingga kemudian terdakwa berniat menghabisi KorbanSdr.HARJOWINTONO agar

melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secaraserta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlahdana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakandana Bansos

legislative yang mempunyaitugas bersamasama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBDProvinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD PropinsiKalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya danabantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukandan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telahmenggunakan dana Bansos

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangseharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dengan cara :1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan dan triwulan Il padatanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah), dan2.

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangdialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.** Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewanpembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak olehSekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hinggatahun 2008.

Lotim dan pelapor sendiriadalah orang pelit karena didasari pelapor memiliki kepentingan terkaitpencairan dana bansos yang membutuhkan tanda tangan Pjs.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan saat itu Pjs. Bupati Lombok Timur tidak maumenanda tangani dokumen tersebut sehingga bertempat di kantorDinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur dan di depan orangbanyak Ir.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan dan masih didalam proses saat itu Pjs. BupatiLombok Timur belum bisa menanda tangani dokumen tersebutsehingga bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten LombokTimur dan di depan orang banyak Ir.

: 67/SPK-PS/X/2012;

Indra Development Sultra;

Konawe Selatan;

Indra DevelopmentSultra;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) KementrianPrasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok TaniSamaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Prov. SultraTA. 2012;Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos) KementrianPrasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan Sawah Baru Kelompok TaniSamaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh) Ha. Desa Lambandia Kec.Basala Satuan Kerja Dinas Pertanian Kab.

Konawe Selatan;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani AnggaloLulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA.2012;Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012 Kelompok Tani polewaliDesa Langgowala Kec. Kolono Kab.

Indra Development Sultra;58 Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan SawahBaru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Desa Silea Kec. KolonoKab. Konawe Selatan Prov. Sultra TA. 2012;Hal. 46 dari 60 hal. Putusan No. 09/Tipikor/2015/PT.KDI59 Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial (Bansos)Kementrian Prasarana Dan Sarana Pertanian Percetakan SawahBaru Kelompok Tani Samaturu TA. 2012 Volume 70 (Tuju Puluh)Ha.

Konawe Selatan;73 Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012Kelompok Tani Anggalo Lulua Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. KonaweSelatan Sulawesi Tenggara TA. 2012;74 Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Akhir Bantuan Sosial(Bansos) Kementrian PSP Percetakan Sawah Baru TA. 2012Kelompok Tani polewali Desa Langgowala Kec. Kolono Kab.Konawe Selatan Sulawesi Tenggara TA. 2012.Dikembalikan Ke Dinas Pertanian Kab.

Saksi SITTI SARINI ADNAN, S.Sos di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;e Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupaHalaman 70 dari 134 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2017.

Haltim adalah mengarsipkan suratsurat masukdan suratsurat keluar ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana bansos berupa honorimam dan pendeta dari dinas sosial tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai penyaluran honorimam dan pendeta di kab.

/PN Tte.Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para imam dan pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi bekerja pada dinas sosial Kab.

ADNAN FIHIR, S.Sos di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi pada tahun 2013 adalah Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kab.

M.Si di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.

Bersamasama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibahdari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasarpenetapan Bansos Hibah pada rancangan KUAPPAS dan RAPBD ;b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala BapedaKabupaten Subangyang diperintahkan oleh Pimpinan di Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Subang;(Bagian Keempat angka 5.5.2.

Bersamasama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibahdari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasarpenetapan Bansos Hibah pada rancangan KUAPPAS dan RAPBD ;b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala BapedaKabupaten Subang yang diperintahkan oleh Pimpinan di Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Subang;(Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 902/KEP.199DPPKAD/2014);Dan perbuatan Terdakwa ENDANG JUHARYA, S.

Bersamasama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibahdari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasarpenetapan Bansos Hibah pada rancangan KUAPPAS dan RAPBD ;b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala BapedaKabupaten Subangyang diperintahkan oleh Pimpinan di Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Subang;(Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor902/ KEP.199DPPKAD/2014):Hal. 23 dari 177 hal. Put.

Bersamasama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibahdari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasarpenetapan Bansos Hibah pada rancangan KUAPPAS dan RAPBD ;b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala BapedaKabupaten Subang yang diperintahkan oleh Pimpinan di Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Subang;(Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor902/ KEP.199DPPKAD/2014):Dan perbuatan Terdakwa ENDANG JUHARYA, S.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017 Jumlah D 1.760.500 88.900.000 Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhuantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dansarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu denganKelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim

Suseno Adji (selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor: 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan + 50 Ha;b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK

Kamiden Sitorus Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/X1/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 68 dari 115 hal.

Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesarRp100.000.000, 00:114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013(tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing danLand Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha diKelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua KelompokTani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus.

Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/XI/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 111 dari 115 hal.

kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha) Halaman 5dari 94 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR 5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos

ke rumahmakan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tanibertemu dengan saksi RICARD,saksi P.TAMBUNAN dan terdakwakemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh saksiRICARD dan saksi P.TAMBUNAN bahwa terdakwa ini lah orang yangakan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudiandibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013,tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan boronganpekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos

jawab mengatur ,mengkoordinasikan dan memberiarahan teknis serta admnistrastif dalam rangka pelaksanaan;Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui olehsaksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPHKecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan danabantuan sosial (Permohonan PencairanRp100.000.000,0 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH KabupatenIndragiri Hulu melalui surat Nomor: 001/KTTH/X/2013 dengan dilampiriTahap 1) sebesardokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos

SusenoAdji(selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu),mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 522/SekrX1I/2013/753tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan +50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHk)

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBNTahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dariluasan keseluruhan + 50 Ha.;b.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

Jefri Siagian bukan milik Saksi JefriRonald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit Ill Tipikor PoldaPapua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian.SIK, BAP Saksi dibacakan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikanperkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaandana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Terdakwa yang telahmengetahui dari media massa bahwa Subdit Ill TipikorPolda Papua sedang menangani kasus dugaan TindakPidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKADKab.

Thomas Tigi di HotelNew Season Entrop Distrik Jayapura Selatan KotaJayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yangtelah mengetahui dari media massa bahwa Subdit IllTipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudianTerdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikanmasalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksiDrs.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barangkepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada masalah yang sedang ditangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsipengelolaan dana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013yang melibatkan Drs.

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XIX/GOR/08/2016tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasan dan klasifikasi LHPdengan tujuan tertentu dana bansos TA 20112012 Kab. BoneBolango (T.2), yang isinya antara lain:a.

kompetensi auditor, semuayang memiliki sertifikat audit dan mempunyai kemampuan dibidangkeuangan Negara, yakni auditor BPK, BPKP, auditor pemda atauinspektorat, yang paling penting tidak ada konflik intern;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan = ahlisebagaimana disebutkan diatas serta adanya Surat Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XX/GOR/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klasifikasi LHP dengan tujuan tertentu dana bansos

yang diberikan oleh Bupati;Bahwa saksi tahu mengenai bansos saat itu karena kami penerimabansos 2012 yang saat itu kami membentuk panitia dan saksi diangkatHal 34 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.sebagai bendahara dan Ketua Takmir membuat proposal lalu kamidiberikan dana sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun mesjid Nur Arkham,dengan ketua takmir adalah Yusrin Hulopi dan mesjid tersebut sangatbermanfaat bagi masyarakat;Bahwa

saksi tidak tahu tentang perkumpulan Jamper;Bahwa saksi dengar ada masalah praperadilan, LSM yang menggugattetapi nama LSM tersebut saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahu Hamim Pou sebagai tersangka karena Bansos tahun20112012 dan kedua tersangka lain setahu saksi adalah Pak Slametdan Ibu Yuliawati dan itu saksi hanya baca dikoran saja;Bahwa saksi tahu tentang kasus Hamim Pou yang di SP3kan tetapi itujuga saksi hanya baca dikoran dan hanya sekilas saja;Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa SP3 tersebut

Berdasarkan Surat BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi GorontaloNomor:107/S/XIX/GOR/08/ 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klarifikasi LHP Dengan Tujuan Tertentu Dana Bansos TA 20112012 Kab.Hal 52 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Bone Bolango, 2).

tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama
1 (satu) bulan;