Ditemukan 4287 data
52 — 49
TergugatIVtersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Eksepsieksepsi tersebutharuslah ditolak untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalahPara Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanpa sepengetahuan dan seijinPara Penggugat, Tergugatl, Tergugatll, TergugatlIl dan TergugatIV menguasaisebahagian tanah Para Penggugat yaitu di sebelah barat dan sebelah selatanyang
111 — 12
Bahwa dengan berbedanya batas batas dan ukuran tanah dalam surat gugatan11.12.13.Penggugat dengan tanah yang dijual oleh Tergugat II, II, V, VI, VII kepadaTergugat VII khususnya terhadap ukuran tanah sebelah timur dan sebelah selatanyang sangat signifikan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya ; Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengedepankan, mengupayakan dalil faktayang tidak sesuai dengan alasan alasan yang tidak berkaitan
282 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa meskipun Pengacara Robert JeffreyLumempouw dalam eksepsinya tidak menunjuk lebihlanjut Prejudicieel geschil jenis mana yang dimaksuddari dua jenis Prejudicieel geschil (berdasarkan SEMANomor 4 Tahun 1980), namun argumentasi ini padaakhirnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakimdengan memasukan perkara ini dalam questionprejudicielle au jugement'. artinya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK WAJIBMENANGGUHKAN PERKARA PIDANA, hinggakeluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
101 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut merupakan Audit yang sifatnya untuk tujuantertentu, sementara Audit / Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalahaudit reguler yang sifatnya rutin di setiap Tahun Anggaran sehinggasifatnya hanyalah untuk Pemeriksaan Kinerja;Bahwa dengan demikian seharusnya Hasil Audit (Pemeriksaan) dari BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang dipergunakan sebagai bahanpertimbangan dalam menyusun putusan, bukan hasil pemeriksaan yangdilakukan BPK;Bahwa karena Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatanyang
BANGKIT ARI MURTI
Tergugat:
1.DIDON HARTONO
2.PRABOWO TRIANANTO
3.TITIN SUMARNI
126 — 35
Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.Bahwa perbuatan TERGUGAT (DIDON HARTONO), TERGUGAT II(PRABOWO TRIANANTO), dan TERGUGAT III (TITIN SUMARNI)yangtelah tidak mematuhi Perjanjian dengan PENGGUGAT, yaitu dengantidakmelaksanakan kewajibandantanggung jawabnyamelaksanakanmenyelesaikan pembangunan rumah Cluster di DIDON TOWN HOUSE6 di Jalan Salak Raya, Pamulang, Tangerang Selatanyang merupakanhak dari PENGGUGAT, sebagaimana PERJANJIAN PENGIKATAN JUALBELI TANAH DAN BANGUNAN, NAMA PROYEK
PT. PELAIHARI CIPTA LAKSANA
Tergugat:
1.BUPATI TANAH LAUT
2.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
462 — 483
City Mall tidak pernah mengajukan upaya administrasiKeberatanKepada Tergugat II selakuPejabat Pemerintah pembuat keputusandan/atau tindakan, melainkan PT.Pelaihari City Mall mengajukan Suratkeberatan kepada Bupati Tanah laut dengan Surat Nomot 017/PCLUM/IX/2020 pada tanggal O07 September 2020, serta Banding kepadaGubernur Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat nomor 018/PCLUM/IX/2020 pada tanggal 21 September 2020.Bahwa Penggugat dalammengajukan upaya banding administratif ke Gubernur Kalimantan Selatanyang
304 — 153
Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penasehat Hukum mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadappembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutnnya, dan atastanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwatelah pula menaggapai secara lesan menayatakan tetap pada pembelannya;Menimbang, bahwa
253 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaikonsekuensi logisnya, seharusnya Judex Juns pada tingkat kasasimemperbaiki putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa perkara aquo pada tingkat pertama yangmenyatakan bahwa Mohamad Yusuf Purnawarman bukanlah Direkturyang berwenang bertindak untuk dan atas nama Turut TermohonPeninjauan Kembali Karena dalil tersebut terbukti sangat keliru dantidak berdasar sama sekali:Lagipula seandainya pun pada saat itu Termohon PeninjauanKembali dapat menunjukkan bukti asli dari Akta
180 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, ParaPenggugat mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 64 hal.
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
100 — 24
Hercules, RT.002 RW.007 Kel/DesaLandasan Ulin Timur, Kec.Landasan Ulin,Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatanyang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.Melawan :1. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk yang berkedudukan diJakarta dengan alamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan Jl. Dr. IdeAnak Agung Gde Kav. 5.5 5.6 Jakarta 12950, yang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I.2.
93 — 38
Bahwa terhadap surat bukti berupa Surat Keterangan Nomor: K/118/V/Ka/Pm.00/2015/BNNP yang dikeluarkan oleh BadanNarkotika Nasional Repubik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatanyang diberikan kewenangan sesuai Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni2008 yaitu hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa hasilnya tidakdiketemukan bahan Narkotika (Negatif) atau tidak ditemukanbahan narkotika (bukti terlampir) pada nota pembelaan ini.
PT. TRIBARATA SEJATI
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
491 — 510
mendalilkan pada pokoknyaEksepsi Kompetensi Absolut yang TERGUGAT dan Il ajukan dalam perkara aquo pada prinsipnya merujuk pada substansi permasalahan yang pada intinyamerupakan permasalahan keperdataan yang mana pokok permasalahan yaitumengenai keabsahan RUPS Luar biasa yang mengakibatkan perubahansusunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT TRIBHARATA SEJATIyang dituangkan ke dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Desember 2016 yang dibuatoleh Notaris Heny Junaidi, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Tangerang Selatanyang
250 — 245
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatanyang dalam hal ini diwakili oleh sesuai dengan jabatannya yang namanamanya tersebut di bawah ini:1) SEHATNO SAMIADOEN, Jabatan sebagai Direktur YLPKK2) TUTIK ANI RAHMAWATI, jabatan sebagai Divisi Pengaduan YLPKK3) RAHMAD SUSILO, jabatan sebagai Pimpinan YLPKK LampungTengah.Dan sebagaimana diuraikan dalam :1) Akta Pendirian Nomor 201 tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat olehNotaris Henny Rupiyanti SH, berkedudukan di Kota Banjarmasin,2) Yang
62 — 12
Formulir permohonan pinjaman PD BKK Tegal Barat Cabang Tegal Selatanyang dibuat oleh petugas dibagian kredit yang ditanda tanganni oleh suami /istri pemohon kredit .3. Formulir Survey Kredit PD BKK Tegal Barat Cabang Tegal Selatan danPenilaian Agunan yang dibuat oleh petugas dibagian kredit dan ditandatanganni oleh Surveyor atau pelaksana kredit .4.
191 — 54
menurut hukum, yakni AktaPerjanjian Jual Beli No 6 tanggal 4 juni 2009 yang dibuat dihadapan NotarisHERLIENA, SH sehingga sudahlah layak jika INTERVENIENT dalamkonvensi/PENGGUGAT dalam rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa INTERVENIENT dalam20konvensi/PENGGUGAT dalam rekonvensi adalah pemilik kapal kayu yangterbuat dari kayu ulin yang berada di J Raya Batulicin, Tanah Merah RTO010 RW002 Kel Batulicin Kec Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatanyang
PT. Asuransi Jasaraharja Putera
Tergugat:
1.PT. Bintang Manunggal Pratama
2.Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia
394 — 429
Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili dan memutus dengan pertimbanganasas ex aeguo et bono dalam rangka memenuhi asas keadilan,sedangkan rangkaian pemeriksaan perkara dilandaskan ataspenipuan tipu muslihat dari Termohon maka akan berdampak padamaraknya objek pertanggungan yang kurang layak untukmendapatkan keuntungan atas pengajuan klaim asuransi dikemudian hari.
VERA Binti UMAR
Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
2.SURYO BAMBANG SULISTO,
3.ADITSATRYA SURYO SULISTO,
4.AMIR HAMZAH,
5.NURHAYATI
6.SOEWANDI,
7.SYARIKA BRALINI SURYO SULISTO,
8.SUMIYATI,
9.SANUSI BATONG
10.SATRIA BATONG,
11.SAYUTI BATONG
12.WAWAN SUHARDI BATONG,
13.AGUNG WAHYU PRASETYO,
14.KATMO alias NGATINO
15.WITRININGSIH,
16.NARAYA SURYO SULISTO,
17.ARTENAS DECKY UKAKALE,
18.WARYO
19.RASAM,
20.BAGIO SISWOYO
21.SAMHARI,
22.PARTINI
23.LURAH KELURAHAN KEBAGUSAN
348 — 238
penggugat konvensi yangterletak di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan; Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat MajelisHukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili danmemberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang padaprinsip keadilan, Kebenaran dan rasa kemanusiaan;Apa bila Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
205 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastianhukum ;Bahwa ternyata bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas DaerahKabupaten Musi Banyuasin Dengan Kabupaten Musi Rawas UtaraProvinsi Sumatera Selatan, ternyata telah menimbulkan keresahansosial serta protes dari semua pejabat Pemerintahan serta pelbagailapisan masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatanyang
83 — 60
Aceh Selatanyang terdakwa beli adalah seluas20.439 M (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi)sebagaimana tercantum dalam 27 (dua puluh tujuh) Akta Jual Beli (AJB) yangditerbitkan oleh Kecamatan Labuhanhaji yaitu oleh saksi Suhasmi, Sos.,MMBin Harun selaku Camat Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan tertanggal 29 April2010 dengan rincian sebagai berikut : No. No. Akta Jual Beli Nama Tanah Masyarakat yangTanggal 29 April Pemilik dibeli saksi Kafrawi.
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
99 — 10
., saksiM.Syukri Alobana dan saksi Ogy Ahmad Rosady, SH. yang masingmasing merupakan Petugas Kepolisian Resort Tangerang Selatanyang sebelumnya telah menerima informasi yang layak dipercayamelakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, selanjutnya kedua saksimembawa terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dandari dalam lemari baju terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kardus berwarna coklat yang didalamnya berisikandaun (narkotika
Kemudian pada hariSenin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib., saksiM.Syukri Aloana dan saksi Ogy Ahmad Rosady, SH. yang masingmasing merupakan Petugas Kepolisian Resort Tangerang Selatanyang sebelumnya telah menerima informasi yang layak dipercayamelakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, selanjutnya kedua saksimembawa terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dandari dalam lemari baju terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1(satu)
Kemudian pada hariSenin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib., saksiM.Syukri Alobana dan saksi Ogy Ahmad Rosady, SH. yang masingmasing merupakan Petugas Kepolisian Resort Tangerang Selatanyang sebelumnya telah menerima informasi yang layak dipercayamelakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, selanjutnya kedua saksimembawa terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan dandari dalam lemari baju terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1(satu)