PENETAPANNomor 18/Pdt.P/2020/PA.Ckromg yaastinl bs NWN mnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telan memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahyang diajukan oleh:Asmawi bin Sebi, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 Mei 1984, umur 35tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Kampung Bendungan RT 01 RW

Kantor Urusan AgamaKecamatan Tambun Utara;Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikahtersebut untuk pembuatan Akta kelahiran anak, Kartu Keluarga danadministrasi lainnya;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon dan Pemohon II mohonagar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:A,2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Asmawi bin Sebi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sunarto bin Ansori) terhadap Penggugat (Nastiyah alias Nastiah binti Suhebi alias Sebi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

No. 13/26/DPNPtanggal 30 Nopember 2011 sebagaimana perbaikan SEBI No.13/8/DPNP tangga 28 Maret 2011 jo Instruksi Presiden RI yang secarajelas tidak membenarkan/melarang TERGUGAT sebagai Bank Sentralmerangkapotoritas pengawasan bank memiliki otoritas, tugas dankewajiban, ketidak melakukan perbuatan atau tindakan serta tidakmenindaklanjuti kasus tindakan pelanggaran hukum dan kejahatanperbankan yang menjadi tanggung jawabnya, oleh SEBI No. 13/26/DPNPtanggal 30 Nopember2011dinyatakan secara tegas sebagai

Sikap TERGUGAT sebagaiBank Sentral merangkap otoritas pengawas bank yang selama +14 tahun tidakmelakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tanggung jawabnyaoleh SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember 2011 jo SEBI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 secara tegas disebut sebagaipelanggaran dan penyimpangan..Bahwa fakta kejadian di satu sisi, selama +14 Tahun TERGUGAT samasekali tidak menghiraukan, bersikap pembiaran serta menolak melakukantindak pemeriksaan audit forensik terhadap TERGUGAT Il atas

TERGUGAT wajib menerapkan prinsipkehatihatian/orudent banking principle dalam melaksanakan tugasselaku pengatur dan pengawas para pelaku perbankan di Indonesia.Pelanggran terhadap SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 Nopember2011 sebagai perbaikan SEBI No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011yang melarang TERGUGAT untuk tidak melakukan perbuatan atautindakan yang menjadi tanggung jawabnya.Bahwa praktek bank bersifat lelucon amat tidak lucu dan sangatkasar yang tidak pernah terjadi dalam praktek perbankan di

Kejadian mana menunjukkan secarajelas telah terjadinya pelanggaran atas Pasal 574 KUHPerdata jo Pasal 1angka 14 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan SEBI No.13/26/DPNP tanggal 30 Nopember 2011 perihal Perubahan atas SEBI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 serta prinsip perbankan yang sehat yangdilakukan oleh TERGUGAT Il.25.Bahwa perbuatan dan tingkah laku TERGUGAT Il telah pula melanggarPasal 49 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankanditegaskan sebagai berikut; Anggota Dewan

No. 13/26/DPNPtanggal 30 Nopember 2011 sebagai perbaikan dari SEBI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 yang telah merugikan haknasabah penyimpan dana cabang bank TERGUGAT Ill di Indonesia..

Tergugat tidak mematuhi SEBI No. 15/I/DPNP/ tanggal. 15Januari 2013 yang memberikan ancaman untuk penurunan sukubunga bank.Dalil tersebut adalah sangat mengadaada. Ketentuan mengenaiSuku Bunga Kredit adalah salah satu bagian dari Perjanjian Kredityang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat sebagaiDebitur dan Tergugat sebagai Kreditur, yang berlaku sebagai hukumbagi Penggugat dan Tergugat.

Apabila Calon Debitur sudahmenentukan akan menggunakan fasilitas kredit dari salah satu banktersebut, yang akan dituangkan kesepakatannya dalam suatuperjanjian kredit, hal ini tentu mengikat sebagai hukum bagi bankdan Debitur sebagai hukum, untuk dilaksanakan dengan itikad baik.Dengan demikian SEBI SBDK (sekarang SEOJK SBDK) adalahpedoman bagi Bank Umum untuk menentukan besarnya suku bungakredit.

Bahwa ketentuan mengenai besarnya Suku Bunga kreditbagi Bank Umum diatur dalam SEOJK SBDK dan pada saatPerjanjian Kredit ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diaturdalam SEBI SBDK. Dalam Gugatan ini Penggugat tidak melibatkanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia (Bl) selakuiregulator yang menerbitkan ketentuan SBDK, yang menjadiacuan perbankan dalam menentukan tingkat suku bunga bagiproduk kreditnya.

Tergugat tidak mematuhi SEBI No. 15/I/DPNP/ tanggal 15Januari 2013, yang memberikan ancaman untuk penurunan Sukubunga bank.Yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365KUH Perdata adalah:tap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Sedangkan menurut Dr.

SEBI SBDK adalah pedoman bagi Bank Umumuntuk menentukan besarnya suku bunga kredit, termasuk bagi Tergugat.Dengan demikian perubahan suku bunga kredit a quo bukanlah suatuPerbuatan Melawan Hukum dan dalil tidak mematuhi SEBI SBDK adalahhal yang mengadaada, sehingga patut untuk dikesampingkan.5.

Nomor 3/10/2001 dan SEBI Nomor 5/32/DPNP beserta Lampirannya) atas kewajibankewajibannya dalammencairkan dana Pembanding/Penggugat (vide Pasal 1977 KUH Perdata).Oleh karena itu Putusan Judex Facti peradilan tingkat banding (i.c.Pengadilan Tinggi Jakarta) tanggal 13 September 2011 Nomor 94/Pdt/2011/PT.DKI yang menguatkan Putusan Judex Facti peradilan tingkat pertama(i.c.

Nomor 3/10/2001 dan SEBI Nomor 5/32/DPNP beserta Lampirannya) dinyatakansebagai berikut:Bahwa pada bagian konsideran Mengingat pada PBI Nomor5/21/PBI/2003 Jo. Nomor 3/10/2001 (vide bukti T.I18)dinyatakan sebagai berikut:Mengingat: 1. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 31, TambahanHal. 20 dari 38 hal. Put.

Nomor3/10/2001 dan SEBI Nomor 5/32/DPNP beserta Lampirannya)tersebut Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding berkewajiban untuk keterangan tambahan kepada TermohonKasasi Ill/Terbanding Il/Tergugat Il berkenaan denganTransaksi dimaksud, karena transaksi nilainya cukup besardiluar kelaziman transaksi Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding selama ini;Bahwa Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat tidakmemasukkan transaksi penarikan uang dari Rekening GiroHal. 28 dari 38 hal. Put.

Nomor3/10/2001 dan SEBI Nomor 5/32/DPNP beserta Lampirannya (videbukti T.I18);Bahwa berdasarkan hal tersebut dinubungkan antara satu denganlainnya, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pertimbanganhukum Judex Facti pada peradilan tingkat banding/PengadilanTinggi Jakarta dalam Putusannya tanggal 13 September 2011Nomor 94/Pdt/2011/PT.DKI, yang hanya mengambilalih dalipertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Judex Factiperadilan tingkat pertama (i.c.

Nomor 3/10/2001 dan SEBI Nomor5/32/DPNP beserta Lampirannya) atas kewajibankewajibannyadalam mencairkan dana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat(vide Pasal 1977 KUH Perdata) tersebut adalah merupakankesalahan dalam menerapakan hukum, dalam hal ini melanggarketentuan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan;Bahwa dengan demikian patut dan adil apabila Putusan JudexHal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2012Facti peradilan tingkat banding (i.c.

Agar perbankanIndonesia dapat berkembangan secara sehat dan mampubersaing dengan perbankan internasional, maka permodalanbank senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secarainternasional (vide angka 1 Penjelasan Umum SEBI Nomor26/1993). Selanjutnya sejalan dengan angka 1 di atas, kewajibanpenyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi semua bank(vide angka 5 Penjelasan Umum SEBI Nomor 26/1993);b.

Selanjutnya Modal Pelengkap terdiri atascadangancadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba,modal pinjaman serta pinjaman subordinasi (vide angka II bagian1 sub 1.2 SEBI Nomor 26/1993);d.

Di dalam bagian VI Sanksi disebutkan bahwa kewajiban bankmenyediakan minimum 8% modal minimum dan jika masih adamodal minimum yang kurang dari 8%, maka pemegang sahamdiminta untuk segera meningkatkan permodalan sehinggamemenuhi Pasal 1 SEBI Nomor 26/1993);3.

Berdasarkan uraian di atas, jelas diketahui bahwa SEBI Nomor26/1993 mengatur salah satunya mengenai modal minimum yangwajid pada bank sebesar 8% dan SKBI Nomor 28/1995 mengenaiklasifikasi sehat minimum bagi bank umum devisa dimana CAR nyaharus 9%.

Berdasarkan bagian Ill angka 1 sub 1.2 huruf c SEBI Nomor 26/1993 (vide bukti Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertamayang diberi tanda dengan Bukti T/T.I.II1), modal pinjaman akanmempunyai kedudukan yang sama dengan modal ketika terjadi rugimelebihi laba ditahan.

mengajukan permohonan KPRMultiguna, dimana secara umum pengenaan suku bunga KPRtersebut berlaku pula untuk calon Debitur Pembanding lainnya;Suku bunga KPR tersebut besarnya sudah ditentukan olehPembanding berdasarkan acuan/pedoman dari Bank IndonesiaHalaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJMselaku Regulator pada saat Terbanding mengajukan permohonankredit, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/1/DPNP tanggal 15Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga DasarKredit (SEBI

Argumentasi Pembanding DalamEksepsi (vide: Jawaban halaman 2 dan 3 huruf B maupun padaArgumentasi atas Premis Kedua di atas, telah dijelaskan bahwaPembanding dalam menentukan besaran suku bunga kredit bagi calonDebitur berpedoman pada SEBI SBDK (saat ini SEOJK SBDk);Sebagai instansi perbankan nasional tentu Pembanding tunduk padaBI/OJK selaku Regulator. Pada saat akan membuat suatu produk kredit,Pembanding juga tidak lepas dari Regulator.

Apakah Judex Factie sudah menganalisis estimasi premirisiko dari masingmasing Bank tersebut untuk menentukansuku bunga kredit yang adil bagi masingmasing Debitumyasesuai SEBI SBDK atau sekarang SEOQJK SBDK?;d. Bagaimana dengan ratusan Bank Umum lainnya yangberoperasi di seluruh Indonesia (menurut Statistik PerbankanIndonesia dari OJK per Juni 2018, jumlanh Bank Umum diIndonesia adalah 115) selain Pembanding?;e.

Judex Factietidak mempertimbangkan ketentuan SEBI SBDK atau sekarang SEOJKSBDK dan hanya mempertimbangkan alat bukti tertulis Terbandingsemata, padahal dalam Paragraf 2 Putusan halaman 25, Judex Factiejuga telah menolak semua alatalat bukti yang diajukan Terbanding untukdinyatakan sebagai sah dan berharga.

Besarnya Suku Bunga Kredit(termasuk KRR Multiguna) bagi Bank Umum yang memiliki produk KPRadalah merupakan kewenangan Bank Umum pemilik produk KPRtersebut (termasuk Pembanding), sebagaimana diatur dalam SEBI SBDKatau sekarang SEOJK SBDK di atas, dimana baik produk kreditnyamaupun pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh Bank Umum tersebut(termasuk Pembanding) kepada BI atau OJK selaku Regulator;Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT BJMDengan demikian penentuan besarnya nilai suku bunga

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Karwadi Bin Sebi) terhadap Penggugat (Rena Ririn Binti Bawi).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bono bin Saimun) kepada Penggugat (Sati binti Parto Sebi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sebi Yopan Yolanda bin Yayan S) terhadap Penggugat (Siti Julaeha binti Iding);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugatsejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);<

Ngedok RT. 001RW. 013, Kelurahan Wonosobo Barat,Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, sebagai Penggugat;melawanB Sbin M.S, Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan PensiunanPNS, pendidikan SMP, dahulu bertempattinggal di , Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, sekarang tidak diketahui bertempattinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaiTET QQ AL jnnnnnrseestite nse norinscmiiieerinacnnPengadilan Agata Ter Sebi tjs

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asmawi bin Sebi) dan Pemohon II (Endang Emasuri binti Sumarno) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;
4.

PENETAPANNomor 47/Pdt.P/2020/PA.Ckrasl activ)Hp aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahyang diajukan oleh:Asmawi bin Sebi, tanggal lahir 25 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal didepan Musolah Baiturohim Kampung Bendungan, RT 002

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ASmawi bin Sebi) danPemohon II (Endang Emasuri binti Sumarno) pada tanggal tanggal 25Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.CkrMaret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, KabupatenBekasi;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itukepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, KabupatenBekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;4.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Asmawi bin Sebi) danPemohon Il (Endang Emasuri binti Sumarno) yang dilaksanakan padatanggal 25 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanTambun Utara Kabupaten Bekasi ;3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannyake Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ;4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 316.000.

Duan dan Sebi dengan mahar berupa uang sebesarRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan denganpernikahan para Pemohon;Bahwa tidak ada halangan syari terhadap pernikahan para Pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Pemohon II belumpernah berceral;Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor ......

Duan dan Sebi dengan maharberupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayartunai, saksi tahu karena hadir dan menyaksikan pernikahannyatersebut;Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus Perawan;Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan denganpernikahan para Pemohon;Bahwa tidak ada halangan syari terhadap pernikahan para Pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Pemohon II belumpernah bercerai, Sampai sekarang telah dikaruniai 2

dimukapersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan SaifulAjamng bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan faktafaktasebagai berikut:e Bahwa benar Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 3 Juli 2008 di Kampung Kuta Sange, Kecamatan Terangun,Kabupaten Gayo Lues, dengan wali nikah adalah ayah kandung PemohonIl yang bernama Ali, yang sekaligus juga menikahkan Pemohon denganPemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama T.Duan dan Sebi

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Keysa Ananda Avril Lisa binti Wahyudi untuk menikah dengan calon suaminya bernamaSebi Endi Yunianto bin Tejodi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur di SEBI No.9/13/DASP tanggal 19 Juni2007:Bab II tentang Alasan dan Tata Cara Penatausahaan Penolakan Cek danatau Bilyet Giro Huruf d. Surat Pemberitahuan Pembekuan HakPenggunaan Cek dan atau Bilyet Giro (SPP);Angka 4.

SEBI Nomor9/13/DASP tertanggal 19Jun: 2007;Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2046 K/Padt/20157.

SEBI Nomor 9/13/DASPtertanggal 19 Juni 2007) dan kemudian pada periode yang telahditetapbkan telah menyampaikan identitas Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Penggugat kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalamDHN (vide Pasal 16 ayat (1) PBI Nomor 8/29/PBI/2006), sehinggaperbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;8. Bahwa dengan demikian telah terbukti Judex Facti telah salahmenerapkan hukum, karena telah terbukti PT.

tersebutdihapus dari Sistem;Bahwa dalil gugatan tersebut di atas tidak berdasar karena meskipunterdapat penyelesaian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, namunpenyelesaian tersebut hanya sebagai dasar untuk mengajukanpembatalan atas penolakan Bilyet Giro Kosong karena dananya telahtersedia, namun tidak menghindarkan Pemilik Rekening untukdikategorikan sebagai Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 8/29/PBI/2006 Juncto Ketentuan angka IX.1 SEBI

faktabahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah melakukan Penarikan Bilyet Giro Kosong;Judex Facti telah terbukti salah dalam menerapkan hukum denganmembuat norma baru, bahwa nasabah yang melakukan penarikanBilyet Giro Kosong menjadi seakanakan tidak pernah melakukanpenarikan Bilyet Giro Kosong apabila telah melakukan pembayarandalam waktu 7 (tujuh) hari, padahal tidak ada satu. ketentuanperaturanpun; baik dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupundalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat (Gutomo Setiadi bin Sebi) terhadap Penggugat (Jemitri binti Misiran);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 dibawah, upaya upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan olehBank adalah sebagai berikut :1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukanperubahan syarat syarat perjanjian kredit yang berhubungan denganJadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade periodatau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatanperkreditan denganmaksud/dalam rangkamembantuHalamandSdari15 PutusanNomor 36/PDT/2020/PT DPS18.19.nasabah/PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :a.

Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatupenyelamatan kredit.Halaman&dari15 PutusanNomor 36/PDT/2020/PT DPS5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGATmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tatacara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e.

SuratEdaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993untuk suatupenyelamatan kredit ;5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanandan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepadaPENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karenamenyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benarmenyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat(2) huruf e.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NUR PUJIONO Bin DJIMUN ) terhadap Penggugat (SRIANAH Alias SRIANA Binti SEBI );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Sebi dengan disaksikan oleh saudara dan kerabatHalaman 1 dari 10Penetapan Nomor 410/Padt.P/2017/MSTkndekat Pemohon antara lain yang bernama Samsul Bahri dan Syaprudinsebagai saksi dalam pernikahan;Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertaliannasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa, sewaktu menikah

Tengah, di bawah sumpahnya saksimemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, mereka adalahpasangan suami istri dan saksi yakin sekali Keduanya pasangan suamiistri sah karena saksi hadir sebagai saksi pada saat akad pernikahanmereka dahulu yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kampung PayaJeget Kecamatan Pegasing; Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandungPemohon II bernama Abdul Gani yang kemudian diwakilahkan kepadaTgk Sebi

Tengah, di bawah sumpahnya saksimemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II, mereka adalahpasangan suami istri dan saksi yakin sekali kKeduanya pasangan suamiistri sah karena saksi hadir sebagai saksi pada saat akad pernikahanmereka dahulu yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Kampung PayaJeget Kecamatan Pegasing; Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandungPemohon II bernama Abdul Gani yang kemudian diwakilahkan kepadaTgk Sebi

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUS SALIM Bin SEBI) terhadap Penggugat (TRI UTAMI Binti SUKARLAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);