Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
137 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 482 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20151.Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/20153/7.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015PT.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015sendiri.
    Putusan Nomor 482 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 287 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 287 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :MOH ZEIN MUSTAFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta TempatTinggal Jl.
    Taman Puspa RayaBlok D No. 10 (Komp Perumahan Citra Raya), berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 184/SKK/35.78.14/V1I/2013 tanggal 03 Juni 2013Halaman dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20142.1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jl.Tambak Langon I/18 RT.001, RW.002, Kel. Tambak Langon, Kec.Asemrowo, Kota Surabaya ;2. H. MAS SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan SwastaTempat Tinggal Jl.
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dan pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/20145).
    Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tanda Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2003/ P18 Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014 PTUN.Sby tanggal 03 Januari 2013; 19. Foto Copy bermaterai cukup, yakni : Diberi tandaSalinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/P19B/2013/PTTUN.Sby tanggal 21 Mei 2013 jo. Putusan Nomor 60/G/2003/PTUN.Sby tanggal tanggal 03 Januari 2013;20.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS vs. KOBIT BIN KALAM
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 353 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DK vs. Hi. SAID LATURUA, S.E
118 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 353 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak PakaiNomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M?
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Indonesia/TNI AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakanperbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepadaPenggugat buktinya adalah :9.1.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.10.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.pertanian masyarakat. oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patutdibatalkan demi hukum;:12.
    Putusan Nomor 353 K/TUN/2013.Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambonmenggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atastanah yang termasuk dalam objek perkara ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2012
Tanggal 21 September 2012 — LESTARIA Br. GINTING VS ERNAWATY Br. BUKIT dan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 320 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTARIA Br.
    Ginting bukanistri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin BangunHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012101022.
    Masmin Bangun yakni:Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201226261011Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor = 1427/1005/06/TK/2006, atasnama Masmin Bangun (Bukti T1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas namaLestaria Br.
    Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122828PTUNMdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keteranganbahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201232Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ................00005 Rp. 6.000, ttd.2, Redaksi .................0005 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3 Administrasi ............... Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 32
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 261 K/TUN/2010
    Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
    Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
    Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
    Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
    Nomor 261 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA vs. BUPATI BULUNGAN
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2008
Tanggal 28 September 2012 —
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — Nyonya LILIS LIMSA, ; Ny. NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA VS. PT. ARRTU AGRO NUSANTARA, DK
112 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 K/TUN/2010
    No.21 K/TUN/2010bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugatyang dengan sewenangwenang telah menerbitkan objek sengketaperkara a quo, yaitu dengan alasan yang dicaricari, dan adalah faktanyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan dalamwaktu. yang hampir bersamaan dengan pendirian PT.
    No.21 K/TUN/2010selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah objeksengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak cq.
    No.21 K/TUN/2010maupun materiil untuk dituangkan dalam putusan yang dijadikandasar memutus suatu perkara, oleh karena itu mohon agar putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibatalkan ;.
    No.21 K/TUN/2010dst ..... sampai dengan halaman 11 putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dst. ......
    No.21 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
159 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263/K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — ROMINAH MUSLIHAT; NENENG AL MISYKAH, ACEP FURQON, dkk.,; LURAH PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 263/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
136 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 131 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 11-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), PT. TEXMACO JAYA Tbk., diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKAR, ;SISCA BASALAMA
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 K/TUN/2006
    No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
    No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
    No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
    No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
    No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
120 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 165 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/20154.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Kembali telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengeluarkansebuah Keputusan TUN yang mana permasalahan tersebut bukanlahpermasalahan keperdataan.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/201554.55.56.57.tersebut tidak pernah diterima oleh Sudiyanto dan Ny.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015Vi.f.
    Putusan Nomor 165 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — PT. DUTA SUMBER NABATI, ; KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
90 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2008
    No. 129 K/TUN/2008.Khusus Nomor.
    No. 129 K/TUN/2008.6.10.Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
    No. 129 K/TUN/2008.Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS.32/PUPNC.10.01/2006 tertanggal6 Maret 2006 ;4.
    No. 129 K/TUN/2008.14.15.Dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Arifin P.
    No. 129 K/TUN/2008.Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 129 K/TUN/2008.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2007
Tanggal 22 Juli 2009 — Ir. ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 – P),
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2007
    No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
    No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
    No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
    No. 239 K /TUN/ 2007