Ditemukan 410 data
1.ZILZALIANA, SH.
2.Umar Assegaf, SH
3.KARDONO, SH
Terdakwa:
TAZWIR, S.HUT Bin MUHAMMAD IBRAHIM
129 — 50
GRAFIK SEINIDO PRATAMA dengan surat pengantar Nomor : 18/SPH/GSP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant
- 1 (satu) examplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT. KARYA VETERAN MANDIRI dengan surat pengantar Nomor :23/SPH/KVM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Panawaran pekerjaan pengadaan Attaractant.
- 1 (satu) examplar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Panawaran PT.
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
233 — 145
Bahwa, dari uraianuraian tersebut diatas jelaslah bahwa RIPH diberikanpada tanggal 25 Oktober 2012, dimana masa berlaku RIPH adalah 23Oktober 2013 s/d 23 Desember 2012;Bahwa, berdasarkan RIPH tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012Pemohon mengajukan permohonan surat SPI Nomor 024/GSP/X/2012tanggal 31 Oktober 2012 kepada Kementerian Perdagangan, dimanaSPI tersebut diterbitkan Kementerian Perdagangan sesuai dengansuratnya Nomor 04.PI55.12.0100 tanggal 14 Nopember 2012 yangberlaku sampai dengan 14 Febuari
91 — 12
NegeriBanjarmasin Nomor : 62/PersitTPK/IX/2015/PN.Bjm tanggal 04 September2015, berupa :1 (satu) buahbuku besar agenda Surat Keluar Tahun 2014dan Surat Masuk Tahun 2013 Dinas Kelautan Dan Perikanan KabupatenKotabaru, Dikembalikan kepada Dinas kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru melalui Saksi Bahrudin.4.32.Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 72/PersitTPK/2015/PN.Bjm tanggal 17 September2015, berupa :1)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak (GSP
45 — 8
NegeriBanjarmasin Nomor : 62/PersitTPK/IX/2015/PN.Bjm tanggal 04 September2015, berupa :1 (satu) buahbuku besar agenda Surat Keluar Tahun 2014dan Surat Masuk Tahun 2013 Dinas Kelautan Dan Perikanan KabupatenKotabaru, Dikembalikan kepada Dinas kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru melalui Saksi Bahrudin.4.32.Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 72/PersitTPK/2015/PN.Bjm tanggal 17 September2015, berupa :1)1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pajak (GSP
144 — 25
Nov.2011.183. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo.106633/TU/PDSP/2011, Tg.31 Okt.2011.184. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak, No.020.01111.00000016, Tg.31 Okt. 2011.1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh, Tg. 31Okt. 2011.185. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (GSP) PPN, Tg. 31 Okt.2011.186. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran (Uang Muka)No.106632/TU/PDSP/2011 Tg.31 Okt 2011.187. 1 (satu) lembar Asli RECEIPT No.REC7527/UUSJDPII/X/11,Tg.31 Okt.2011.188
134 — 26
;e 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran Pajak (GSP) PPh 25jumlah pembayaran Rp.749.222.464.. ; 1 set Fotocopy legalisir Surat setoran pajak (SSP) PPH 29jumlah pembayaran Rp.5.419.860.095,. ;e 1 lembar Fotocopy legalisir Surat keterangan fiskal no.SKFNon Bursa00024/WPUJ.19/KP.0303/2011 tgl.952011;e 1 lembar Fotocopy legalisir Tanda terima SPT tahunan 29April 2011;211. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat PenawaranAdministrasi dan Teknis Paket Pekerjaan "Pendataan dan PemetaanPendidikan" PT.
510 — 232
Selanjutnya PT MTU mengambil 40% saham milik PT PPS, PT WASmenjual sebagian sahamnya, yaitu 11% ke PT IPG dan 18% ke PT LMS,lalu GSP diambil 5% WAS dan MTU 5% sehingga susunan terakhir WAS26%, MTU 45%, IPG 11%, LMS 18%; Kewajiban Pihak Pertama atau PT WAS yang utama adalah menjaminbahwa lahanlahan Blok B2, B3, B78 dan C7 tersebut tidak ada masalah;Kewajiban utama PT MTU, PT IPG dan PT LMS adalah yang utamaadalah mendanai pembangunan proyek di lahanlahan Blok B2, B3, B78dan C7 yang dikerjasamakan
136 — 137
Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN ASLI LAPORAN TIM PEMERIKSA ATAS INDIKASI KEHILANGAN BARANG DI GBB NABARUA DAN GSP SAMABUSA KANSILOG NABIRE SUBDIVRE BIAK DIVISI REGIONAL PAPUA & PABAR TANGGAL 12 OKTOBER 2019 DAN SP TIM STOK OPNAME & REKONSILIASI DI GBB NABARUA & GSP SAMABUSA;2. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN FOTOCOPY LHA KANWIL PAPUA & PABAR (HASIL AUDIT ANTI FRAUD) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL SPI TANGGAL 19 NOVEMBER 2019;3. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN ASLI LAPORAN HASIL SERTIJAB
ALIH TUGAS PEMIMPIN KANTOR CABANG PEMBANTU NABIRE KANTOR CABANG PAPUA DAN PAPUA BARAT GBB NABARUA DAN GBB/GSP SAMABUSA OLEH TIM INVENTARISASI DAN KAS/STOK OPNAME KANTOR CABANG PEMBANTU NABIRE KANTOR WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TANGGAL 9 JANUARI 2020;4. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN ASLI DATA PENGADAAN KANSILOG NABIRE MELALUI SATKER DAN MITRA KERJA PENGADAAN (MKP) 2017 DAN 2018;5. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN FOTOCOPY INPRES NOMOR 5 TAHUN 2015;6. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN ASLI SOP PENGADAAN BERAS DAN
Nabire Subdrive Biak Divre Papua dan Papua Barat;115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Stok Opname beras tanggal 14 April 2018;116. 1 (satu) lembar Foto copy Laporan Persedian Fisik Harian tanggal 14 April 2016 ;117. 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekapitulasi Realisasi Pelayanan D.O (GD2K).118. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Opname persediaan Barang (BER.IS)119. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Operasional dan Stok Fisik Beras GBB Nabarua, Samabusa/GSP
Terbanding/Penuntut Umum I : Moh. Helmi Syarif
Terbanding/Penuntut Umum II : Putra Iskandar
Terbanding/Penuntut Umum III : Achmad Husin Madya
Terbanding/Penuntut Umum IV : Ramaditya Virgiyansyah
Terbanding/Penuntut Umum V : Ni Nengah Gina Saraswati
Terbanding/Penuntut Umum VI : Ahmad Ali Fikri Pandela
Terbanding/Penuntut Umum VII : Rudi Dwi Prastyono
Terbanding/Penuntut Umum VIII : Mochamad Irmansyah
773 — 331
PM - Toll- Achmad Alfi.pdf
308 — 126
dokumen Tim Pengelola Operasional Menteri Tahun2008 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari :2 (dua) lembar asli Honorarium Tim Pengelola OperasionalMenteri Tahun 2008 Departemen Kebudayaan dan PariwisataNomor : SK.41/OT.001/Sekjen/DKP/2008 Bulan Jan s.d Maret2008 sebesar Rp. 40.507.500,00 (empat puluh juta lima ratus tujuhribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada bulan Maret 2008oleh Pembuat Daftar an ANA DEWI SUHADA beserta 1 (satu)lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (GSP