Copy Legalisir Surat Penyampaian Mekanisme dan Prosedur bantuan Hibah dan Sosial TA. 2013 Nomor : 421.6 / 682 / B.Sos / 2012 Tanggal 25 Januari 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;

Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460 / K.735 / 2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar;

Surat Rekomendasi Mohon Bansos

Fathurrakhman, MT beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;

Musyahrim, MM beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;

Tedja Susadya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur No Rekening 0011203706 tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;

Fathurrakhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar.Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari 2013yang ditandatangani oleh Drs. Musyahrim, MM beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar ;Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 849/3389/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yangditandatangani oleh Drs.

Namun dalam surat tersebut terdapatsalah pengetikan, dalam keputusan tersebut saksi ditulis sebagai PPTKHibah/ Bansos bagian kepemudaan dan kemasyarakatan tertukardengan sdr.

Kaltim tanggal 8 Oktober 2013, tanggal 7November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 30 November 2012dan tanggal 28 Febuari 2013 tentang Rekomendasi Mohon Bansos / HibahTahun 2013.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K. 687 / 2011 tentang Penunjukan SKPDyang diberikan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hibahdan Bansos Pemprov Kaltim.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K.714 / 2012 tentang pemberian DanaBantuan Hibah dari Pemprov.

Gubernur Kaltim No. 460 / K. 735 / 2013 tentang Tim VerifikasiPencairan Hibah dan Bansos Pemprov. Kaltim Tahun 2013.Kronologis pembuatan rekomendasi Disdik Prov.

Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor: 849/3170/VII/2012 Tanggal 07 November 2012 yangditandatangai oleh Drs. Fathurraknhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;5.6. Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor: 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari2013 yang ditandatangai oleh Drs.

2008 tanggal 04Juni 2008 tentang Penetapan Lokasi Pencetakan Sawah Kegiatan PengelolaanLahan dan Air Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2008 ;Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : 521.211/73/UM tanggal 02 Juni 2008kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandartentang Rekomendasi Pencetakan Sawah ;Surat Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Nomor : 521.211/436/DISTANNAK tanggal 12 Mei 2008 kepada Bupati Polewali Mandar tentang usulpencetakan sawah ;Skema pencairan dana Bansos

TA. 2008 Kegiatan Pencetakan Sawah ;Surat Perintah pencairan dana ;Surat perintah membayar ;Ringkasan surat Perjanjian Kerjasama ;Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komiotmen Dinas Pertanian DanPeternakan Kabupaten Polewali jmandar dengan para Ketua Kelompok SasaranPenerima Bansos Tahun Anggaran 2009 ;Data / SPJ kegiatan cetak sawah Bansos Tahun Anggaran 2008 ;Petunjuk teknis kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Polewali Mandar ;Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Social ;Hal. 17 dari 29 hal

tanggal04 Juni 2008 tentang Penetapan Lokasi Pencetakan Sawah KegiatanPengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran2008 ;5 Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : 521.211/73/UM tanggal 02 Juni 2008kepacia Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandartentang Rekomendasi Pencetakan Sawah ;6 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor : 521.211/436/DISTANNAK tanggal 12 Mei 2008 kepada Bupati Polewali Mandar tentangUsul Pencetakan Sawah ;7 Skema pencairan dana Bansos

TA.2008 Kegiatan pencetakan Sawah ;8 Surat Perintah pencairan dana ;9 Surat perintah membayar ;10 Ringkasan surat Perjanjian Kerjasama ;11 Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Dinas Pertanian DanPeternakan Kabupaten Polewali Mandar dengan para Ketua KelompokSasaran Penerima Bansos Tahun Anggaran 2009 ;12 Data/ SPJ kegiatan cetak sawah Bansos Tahun Anggaran 2008 ;13 Petunjuk teknis kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten PolewaliMandar ;14 Pedoman pengelolaan Dana Bantuan Sosial ;15 Fotokopi

Reproduksi Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 63 / KPTS / KANNAK / 2012. 34) 3 (tiga) Lembar SK ASLI Tim Teknis Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 53 / KPTS / KANNAK / 2012. 35) 2 (dua) Lembar SK ASLI Tim Pendamping Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 02 / KPTS / KTTH / 2012. 36) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos

Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04 / KTTH / 2012. 37) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH / 2012. 38) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH / 2012. 39) 1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani Tunas Harapan, nomor : 524.4

KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04/ KTTH /2012.37.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06/ KTTH /2012.38.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08/ KTTH /2012.39.1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok TaniTunas Harapan, nomor : 524.4 /315.a /Kannak /

RitaKusumaningrum membuat permohonan pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 kepada terdakwa Ir. H.Syapriadi, S.E.,M.Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KotaLubuklinggau melalui surat nomor: 04/KTTH/2012 tertanggal 01 Juni 2012, suratNomor: 06/KTTH/2012 tanggal 16 Juli 2012, dan surat nomor: 08/KTTH/2012tanggal 03 September 2012. Dari masingmasing surat tersebut terdakwa Ir. H.Syapriadi, S.E.

KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04 / KTTH /2012.37.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH /2012.38.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH /2012.12839.1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani TunasHarapan, nomor : 524.4 /315.a / Kannak

KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04/ KTTH /2012.37)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06/ KTTH /2012.16638)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08/ KTTH /2012.39)1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok TaniTunas Harapan, nomor : 524.4 /315.a / Kannak

KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04 /KTTH / 2012.17237)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH / 2012.38)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH / 2012.39)1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani TunasHarapan, nomor : 524.4 / 315.a/

kekerasanterhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkanbarang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukaluka,perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekirapukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Wali Nagari Persiapan IV Kotoyang beralamat di Batang Pareh Jorong V Koto Kenagarian Kinali KecamatanKinali Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud ingin menanyakan perihaljatah bantuan sosial (bansos

NegeriPasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 75/PID/2019/PTPDGBahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekirapukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Wali Nagari Persiapan IV Kotoyang beralamat di Batang Pareh Jorong V Koto Kenagarian Kinali KecamatanKinali Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud ingin menanyakan perihaljatah bantuan sosial (bansos

INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI/KERBAUBETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh)lembar; Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I; Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA(SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13102011, Nomor : 337563V /037/112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada: Para KelompokTani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos

jutarupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhuta rupiah), tertanggal 08 September 2011; Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III; Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dariBedahara Umum Negara, tanggal 25112011, Nomor : 345364V /037/ 112,Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada: Para Kelompok TaniTernak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos

secara lisan oleh team selanjutnya KepalaDinas peternakan, perikanan dan kelautan KabupatenKarangasem membuatkan Surat Rekomendasi ditunjukankepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, atasRekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan,perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebutKepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan SuratPenetapan Kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan SapiBetina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama KelompokTani ternak Pucang sari menerima Dana bansos

sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus jutalrupiah ) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari padatahun 2011 harus digunakan untuk Menyelamatkan sapi BaliBetina Produktif, pembuatan kandang sapi, pembelian Pakan,obatobatan dan untuk Jasa Pendamping KelompokKriteria SapiBali Bali Betina Produktif yang harus diselamatkan olehKelompok Tani ternak Pucang Sari atas Dana Bansos KegiatanPenyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima pada tahun2011 adalah sapi Bali Betina yang ada Rumah Potong

WAYAN KERTHYAbahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sarimenerima Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi Bali BetinaProduktif sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah )berdasarkan Proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari yangdiajukan oleh ketua Kelompok an.

., untuk pengajuan beberapaproposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasikemasyarakatan senilai Roe530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut :1. Yayasan AlHidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratustiga puluh juta rupiah);2.FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal danpencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara senilai Ro530.000.000,00 (lima ratus tiga puluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut.Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag.,M.Si., bersamasamadengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H. A. M.Adil Patu, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015proposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasikemasyarakatan senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut:1. Yayasan AlHidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratustiga puluh juta rupiah);2.FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal danpencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut.Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersamasamadengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir.

NoerhayatiAmirullah menyuruh Argqam Abdul Rahman untuk membuat proposalRuang Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah dengan anggaran Bansos yangdimohonkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah, bahwa saksi pernahmenanyakan kepada Terdakwa mengenai proposal tersebut melaluitelepon dan dijawab Terdakwa belum cair.

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian

Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dar 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.

;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS;Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansosdalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidaksesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30Desember 2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis,karena belanja hibah dan bansos tidak dibahas dan tidak diajukansebagaimana

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanamanbibit pisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran danasesuai tepat sasaran, tidak ada unsur monopoli,;Dimintai tanda

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Gprpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesualtepat

penanganan Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan saksi tidak membantah karena datatersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidak membantah karenadata tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

19kurang lebih Rp 99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidakmembantah karena data tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saatanggaran belum cair dimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlahRp 100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bantuan beras (bansos

No. 2862 K/PID.SUS/201813)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)Surat Nomor 170/DK.UMKM/2/X1/2013 tanggal 28 November 2013perinal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap :Surat Nomor 42/DK.UMKM/BARANURI/2/II/2014 tanggal 19Februari 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan DanaTahap Il yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKMKabupaten Ende;Surat/KUD/BARANURI Nomor 15/DK.UMKM/BARANURI/II/2014tanggal 1/7 Februari 2014 perihal Permohonan RekomendasiPencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis

Koperasidan UMKM Kabupaten Ende;Surat Nomor 318/DK.UMKM/2/VIII/2014 tanggal 08 September2014 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap Ill yangditujukan kepada Ketua KUD Baranuri Kabupaten Ende;Berita Acara Rapat Anggota KUD Baranuri dan Daftar Hadir RapatAnggota dalam keadaan kosong tanggalnya;Permohonan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu PelaksanaanNomor 09/CV.TCT/E/X1I/2013 tanggal 14 Desember 2013;Dokumen Addendum tentang Perpanjangan Jangka WaktuPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana

denganketentuan hukum administrasi negara, adalah telah tepat di mana pertimbangan hukumnya halaman 93 alinea 2 adalah sebagai berikut : ".............disposisi Bupati tersebut mempunyai makna bahwa Bupati sebagai atasantelah memerintahkan kepada aparat bawahannya, terutama dalam hal iniadalah kepala BPKD yang memang mempunyai tugas dan wewenang memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaankeuangan Daerah Kabupaten Garut, terutama dalam hal ini untuk mencairkanDana bantuan sosial (Bansos

Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd menyerahkan kepada pihak yang tidakberhak menerima, kepada Anggota DPRD Kabupaten Garut, yaitu saksiDikdik Darmika, SE., M.M dan Barman Sachyana SE., M.M ;Sesuai fakta persidangan tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali secara bersama dengan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepadaDikdik Darmika dan kepada Barman Sachyana.Hal. 25 dari 35 hal. Put.

Bahwa berdasarkan keterangan di depan persidangan dan saksisaksi ter12.sebut, Pemohon PK sama sekali tidak mengetahui dan/atau memerintahkanagar uang bansos diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, melainkan ternyata atas perintah Erlan oleh Enjang Rusdiat dengandibantu Tina Agustin dan lis Suhati uang Bantuan Sosial diserahkan kepadaBarman Sachyana, Dikdik Darmika dan Tedi Rohendi.Bahwa dengan tidak adanya bukti menyerahkan uang secara bersamasama dan/atau tidak mengetahui dan/atau

Sedangkan perbuatan Enjang Rusdiat disamping menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sudah menjaditugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran, juga melakukan perbuatanlainnya yang nyatanyata salah yaitu menyerahkan uang bansos kepadaDikdik Darmika, Tedi Rohendi dan Barman sachyana yang selanjutnya olehDikdik Darmika, Tedi Rohendi, Asep Kurnia Hamdani dan Barman Sachyanauang bansos tersebut dipotong sehingga tidak utun sampai kepada Pemohon.Apakah mungkin menyimpulkan adanya hubungan kausal

Tindakan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepada DikdikDarmika, Tedi Rohendi dan Barman Sachyana bukan kepada Pemohonyang namanya tercantum dalam proposal.b. Tindakan Dikdik Darmika, Tedi Rohendi, Barman Sachyana dan AsepKurnia Hamdani yang telah memotong uang bansos untuk kepentinganpribadi.Kedua faktor pada hurup a dan b itulah yang nyatanyata mempunyaihubungan kausal dengan kerugian keuangan negara.

SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian KesraSekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi denganterdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batampada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuandana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil darikoordinasi yang dilakukan saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta terdakwa JAMIAT untukmelakukan pengumpulan amprahamprah yang telah ditandatangani olehsetiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima danainsentif yang sesuai dengan arahan saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadapLaporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yangtelah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQkecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran,walaupun saksi ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprahtersebut tidak memenuhi persyaratan ; Bahwa selanjutnya saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi denganbagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran danpada akhirnya saksi ABD.

dan calon Lokasi ( CPCL ) penerima bantuan penanggulangan Padi Puso ( BP3) Kabupaten Indramayu pada Tanggal 10 Oktober 2011 ;

S.Pt.MMmeminta dana tersebut untuk dicairkan dan diberikan kepada dirinya gunakeperluan kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial,sehingga Terdakwa ABDULLAH, SE mengeluarkan kwitansi penerimaansejumlah uang yang bersumber dari anggaran belanja bansos yang tidakdirencanakan sejumlah 21 (dua puluh satu) kwitansi dan menyerahkan danatersebut secara tunai kepada Kepala Badan M. AYYUB Y. S.Pt.MM dengantotal sebesar Rp. 7.280.000.000,, dengan rincian sebagai berikut :1.

Kwitansi tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah).Sedangkan sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 703.000.000, (tujuh ratus tigajuta rupiah) oleh Terdakwa ABDULLAH, SE disimpannya ke rekeningBendahara sedangkan dana sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) olehTerdakwa ABDULLAH, SE disimpan tunai dalam brangkas Bendahara.Bahwa pada kenyataanya Dana Bansos Yang Tidak Direncanakan TA 2016yang telah dicairkan olehTerdakwa ABDULLAH, SE dan diberikan kepadaKepala Badan M.

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2015dokumen kepemilikan senjata api anggota DPRD ~ sebesarRp1.200.000.000,00;Pada saat penyerahan cek CB 639906 sebesar Rp19.700.000.000,00tersebut Terdakwa, Khairudin, S.P., bin Syahruji Hadis dan saudari Siti Aidi(Bendahara Bansos) menandatangani bukti kas tanpa Nomor sebesarRp19.700.000.000,00, cek tersebut kemudian diterima oleh Khairudin, S.P.

Nomor 26 PK/Pid.Sus/201554) Surat tanda setoran uang tunai Rp950.000.000,00 terkait pengembalianDana Bansos untuk GBD;55) Buku Band 12 bulan Juli dan Desember 2005;)56)Buku Band 12 bulan Juli Agustus 2006;57)Barang bukti tambahan:a.Tambahan pengembalian Saksi Hermain D yang terdiri dari : 1. SuratTanda Setoran (STS) tanggal 19 Desember 2008 sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 2.

BASRAN YUNUS, M.M.,) menyampaikan bahwadana Bansos pada APBD Perubahan tahun 2005 belum cair, namunSaksi Drs. Samsuri Aspar tetap meminta bantuan kepada Terdakwamaupun Saksi Hj. Siti Aidi, S.Sos., M.M., agar supaya dibantu untukmemberikan panjar terlebih dahulu kepada Saksi Boyke Andre Norizaselaku Koordinator alat band untuk 18 grup band di 18 kecamatan yangtelah ditunjuknya;Bahwa terkait dengan hal tersebut, Terdakwa H. BASRAN YUNUSdengan Saksi Hj.

BASRAN YUNUS, M.M., menyampaikankepada Saksi Setia Budi bahwa ke2 (dua) permohonan tersebut belumdianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2005, sehingga belum dapatmembantu, Saksi Setia Budi tetap mendesak dengan alasanpermohonanpermohonan ini sangat mendesak sekali, sehinggabermaksud meminjam dana talangan dari Dana Bansos nanti akandimasukkan dan dianggarkan dalam ABT (APBD Perubahan) 2005Hal. 105 dari 113 hal. Put.

Dan, peranan Terdakwa Drs.Samsuri Aspar terbukti pula, yakni : memberikan disposisi danperintah yang dijadikan dasar dicairkannya dana bantuan sosial(Bansos) tersebut, hanya dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat)tahun.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1015/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1848/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank Jabar Cabang Utama Bandung nomorrekening : 001 023357 100 atas nama SMAN 8 (Drs. Dhana SuryanaYasin) Bandung tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.200.000.000,00.(2) SMAN 18 Bandung :a.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1017/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1849/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank BNI Bandung nomor rekening : 0073633824 atas nama SMAN 18 Bandung (Dra. Epon Kurniasih) tanggal29 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.(3) SMAN 19 Bandung :a.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/1016/BTL/Bansos/Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957.1/1850/Keu/2008tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp.250.000.000,00.d. Ditransfer ke rekening Bank Jabar Cabang Utama Bandung nomorrekening : 001 0020247648 atas nama SMAN 19 Bandung (Drs.Warya Zakarilya, M.Pd.) tanggal 28 Mei 2008 sebesarRp.250.000.000,00.(4) SMAN 22 Bandung :a.

dana aspirasi pada tahun 2012yang diberikan kepada TAPD adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabnatuna tersebut tidak pernah menerima usulan usulan anggota DPRD tersebut.Bahwa Badan perencanaan pembangunan daerah kab natuna tidak pernah membahasfisik maupun bansos aspirasi DPRD dikarenakan apabila aspirasi tersebut sifatnya fisikmaka usulan tersebut diserahkan oleh anggota DPRD kepada SKPD masing masingtergantung pada fisiknya sedangkan kalau bansos atau dana hibah dan dana subsididiserahkan

yang diberikan kepada anggota DPRD Kab Natuna yang manajumlah keseluruhan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah kepadaanggota DPRD Kab Natuna adalah saksi sudah lupa berapa jumlahnya dan yangmengatur mengenai dana bansos tersebut diatur dalam permendagri No 32 tahun2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan Hibah yang bersumber darianggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 22.Bahwa pada tahun 2012 organisasi GAPESTRA ada mengajukan proposal kepemerintah daerah Kab natuna untuk

yang diberikan oleh pemerintah daerah kab natunakepada penerima dana bansos bahwa pemerintah daerah tidak ada membuat timuntuk mengawasi tentang dana bansos tersebut.Bahwa proses dan prosedur untuk mendapatkan dana bansos tersebut daripemerintah daerah kab natuna pemohon atau yang mengajukan dana bansostersebut membuat proposal ke pemerintah daerah, setelah proposal tersebutdibuat lalu pemerintah daerah medlakukan Verifikasi terhadap dana yangdiajukan oleh pemilik proposal tersebut, apabila proposal

pada tahun 2012 pemerintah daerah kab natunaatau TAPD kab natuna ada menganggarkan dana bansos tetapi untukpenganggaran dana bansos kepada anggota DPRD Kab natuna saksi tidak tahuapakah TAPD ada menganggarkan dana bansos atau tidak yang diberikankepada anggota DPRD Kab Natuna dan ketentuan tersebut diatur dalampermendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah danbantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahpasal 22.Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun

2012 kelompok organisasi gapestraadamengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansos yang diajukanpemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD untuk pembahasan APBD kab natuna

bansos Jitut Jides tersebut ;Bahwa saksi dimintai tolong sekitar awal bulanJanuari 2012 ;Bahwa saksi ke Jakarta 4 kali ;97Selanjutnya atas keterangantidak keberatan ;2.

sebesar 50 juta untukjaringan irigasi / pondasi saluran, kemudian tahun2011 menerima lagi karena ada jaringan irigasi yangharus diperbaiki sepanjang 225 meter ;Bahwa saksi tidak mengajukan permohonanpembangunan jaringan irigasi tetapi saksi diberi olehKepala Desa ;Bahwa setekah ada pencairan dana bansos saksidimintai 15% , yang meminta Pak Sugeng (sebagaiKepala Kelurahan) Pak kalau sudah cairmenyisihkan 15% sekitar Rp.6.500.000, ;Bahwa penerimaan bansos tersebut saksi tidakmengajukan proposal ;Bahwa

Banjarnegara ;Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi , tolongkalau uang yang dikumpulkan itu untuk diberikankepada yang mengusahakan bansos keluar ;Bahwa saksi membuat proposal sendiri denganmencontoh yang lain dengan meminta contoh keDinas Pertanian ( PPL ) Kab. Banjarnegara ;125Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;12.

Saksi : SUKARSO,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik , dan benar di BAP tanda tangan dan parafsaksi, dan saksi memberikan keterangan yangsebenarbenarnya;Bahwa saksi PNS sebagai ketua Kelompok Tani Tani Makmur Semampir, pernah ada kegiatan JitutJides dengan menerima bansos dari Dinas PertanianKab.

Azis adalahbendahara dari Partai P3 ;Bahwa saksi pada waktu ke kantor Dinas PetanianBanjarnegara belum tahu yang namanya pak EdiYus, dan saksi baru tahu setelah ada sambutan dariPak Edi Yus;Bahwa setahu saksi bahwa penyerahan uang tersebutada yang ke Pak Priyo dan ada juga yang ke PakLuthfi ;Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan bansos,saksi hanya ditawari oleh Edi Yus lalu disuruhmengumpulkan data, nama dan alamat ;Bahwa di Desa Gumawang hanya ada satukelompok tani yang mendapat bansos, yaitukelompok

sebagai Anggota selaku Tim Tehnis Bansos kegiatanpengembangan jaringan irigasi JITUT JIDES Kab.

Banjarnegara padaDinas Pertanian yaitu pak SairanBahwa di dalam Team Tehnis tidak ada saling koordinasi ;Bahwa pada saat itu pernah datang kelompok tani datang di ruang kerjapak Widiyanto, yang saat itu pak Sairan menjadi staf ;Bahwa saksi kenal dengan Pak Ediyus dan pernah bertemu sejakperistiwa muncul;Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya bansos sejumlah 50 juta sampai60 juta rupiah ;101Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakada tanggapan dan benar ;7.Saksi: Ir.

menerima dana bansos sebesar 50 jutauntuk jaringan irigasi / pondasi saluran, Kemudian tahun 2011 menerimalagi karena ada jaringan irigasi yang harus diperbaiki sepanjang 225meter ;Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan pembangunan jaringanirigasi tetapi saksi diberi oleh Kepala Desa ;Bahwa setekah ada pencairan dana bansos saksi dimintai 15% , yangmeminta Pak Sugeng (sebagai Kepala Kelurahan) Pak kalau sudah cairmenyisihkan 15% sekitar Rp.6.500.000, ;Bahwa penerimaan bansos tersebut saksi tidak

sebesar 50 juta dari Kementrian PertanianPusat Jakarta ;Bahwa yang memberitahukan adanya pemotongan dana bansos yaituPak Lurah katanya pak lurah diserahkan ke pak Luthfi , tidak ada tandaterima ;Bahwa dana potongan bansos sebesar 6,5 juta tersebut saksipertanggungjawabkan ke tenaga kerja dari para petani ;Bahwa yang membuat LPUJ yaitu pak Waluyo ( Sekretaris ) , dan bertiga (Ketua, sekretaris, bendahara ) sepakat uang 6,5 juta dimasukkanpertanggungjawabannya dalam tenaga kerja ;Bahwa saksi tidak

Saksi : SUKARSO,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik , dan benar diBAP tanda tangan dan paraf saksi, dan saksi memberikan keteranganyang sebenarbenarnya;Bahwa saksi PNS sebagai ketua Kelompok Tani Tani Makmur Semampir, pernah ada kegiatan Jitut Jides dengan menerima bansos dariDinas Pertanian Kab.

Foto copy kwitansi pembayaran Bansos LDPM Tahap Pengembangan untuk Gapoktan Adil Makmur di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sesuai surat Perjanjian Kerjasama senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama penerima A.KARIM ANWAR ;31. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06235/BKP/2012 tanggal 8 Juni 2012 ;32. Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 18 Juni 2012 ;33. Foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 000235 tanggal 20 Juni 2012;34.

Melaksanakan rapat tahunan gapoktan, stock opnamedan penutupan buku kas untuk mengetahuiperkembangan dana bansos setiap akhir tahun.

Memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUGdan tidak dapat dialokasikan untuk kegiatanlainnya seperti pembelian jagung/sapi dan lainlain, yang tidak sesuai dengan juknis serta tidakboleh dilakukan pemotonganpemotongan olehpihak lain untuk kepentingan pribadi, ataupundana ini dibagibagi oleh pengurus atau sengajadiendapkan di bank;6.

Melaksanakan rapat tahunan gapoktan, stock opnamedan penutupan buku kas untuk mengetahui10.Ld.31perkembangan dana bansos setiap akhir tahun.

Memanfaatkan dana bansos sesuai dengan RUG dantidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya sepertipembelian jagung/sapi dan lainlain, yang tidak sesuaidengan juknis serta tidak boleh dilakukan pemotonganpemotongan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi,ataupun dana ini dibagibagi oleh pengurus atau sengajadiendapkan di bank ;.

Melaksanakan rapat tahunan gapoktan, stock opnamedan penutupan buku kas untuk mengetahuiperkembangan dana bansos setiap akhir tahun. Uangtunai yang masih berada di masingmasing unit harusdimasukkan ke rekening GAPOKTAN setiap akhir tahun ;10.

Bahwa selanjutnya sebagai pedoman bagi PPTK dalam melaksanakanpendistribusian barang kepada Masyarakat Miskin dan PMKS, Terdakwaselaku pengguna anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 188.4DSTKT/05/BANSOS/2009 tentang Teknis Penyaluran Dan PenetapanPenerima Bantuan Sosial Atas Kegiatan Penyediaan Bahan DanPeralatan Usaha Terhadap Masyarakat Miskin Pada Dinas Sosial, TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran2009di dalam

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan ataupun memerintahkansaksi Alen Rudi Saragih, SH (PPTK) untuk melakukan pengecekan dilapangan tentang pendistribusian barang di 10 (sepuluh) titik sasaransesuai kriteria yang ditetaokan dalam Surat Keputusan Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 188.4DSTKT/05/BANSOS/2009 tentang Teknis Penyaluran Dan PenetapanPenerima Bantuan Sosial Atas Kegiatan Penyediaan Bahan DanPeralatan Usaha Terhadap Masyarakat Miskin Pada Dinas Sosial, TenagaKerja