Ditemukan 522 data
251 — 179
Banjar tidak ada dibuatkandokumentasi/foto kegiatan pekerjaan tersebut;Halaman 150 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.26.Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pemah ke lokasi pekerjaansebagaimana tersebut pada dokumen kontrak;Bahwa Saksi tidak mendapatkan apaapa dari kegiatan tersebut;Bahwa Akte pendirian perusahaan tersebut tertanggal 26 Juni 2004 No. 5 di Banjarbaru dan kemudian ada Masuk dan Keluar sebagai Peserodan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Komanditer CV.
88 — 33
Barito Riau Jaya itu yang saksi pernah bacabentuknya Perseroaan Terbatas (PT) bidang usahanyadan lokasinya saksi tidak tahu;Putusan Nomor 56/Pid.sus/TPK/2014/PN.PBRBahwa setelah ada pemutus kredit dari wilayah,pelaksanaan di Sentral Kredit Kecil (SKC) PekanbaruRelationship Office (RO) dan Pimpinan Sentral KreditKecil (SKC) menindaklanjuti dan menuangkanpersetujuan dari Kantor Wilayah itu kedalam SKKbiasanya pencairan itu dilakukan tidak sekaligus sesuaidengan permohonan yang telah diajukan oleh pemohonsesuai
124 — 38
Kereta Api Indonesia (PERSERO) berdasarkan PP No.19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perum Kereta Api menjadiPerusahaan Perseroaan (PERSERO);72.Bahwa perubahaan status bentuk usaha dari Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) dan PerusahaanUmum Kereta Api (PERUMKA) menjadi PT.
125 — 51
Suharti;Bahwa legalitas CV.Bumi Maju Bersama adalah akta pendirianperseroaan tanggal 29 September 2010, NPWP, Surat Ijin TempatUsaha, SIUP dan Tanda Daftar PerusahaanBahwa legalitas PT .Bumi Maju Bersama adalah akta pendirianperseroaan, Keputusan Menkumham tentang pengesahan badan hukumperseroaan PT.BMB,NPWP, Surat Ijin Tempat Usaha, SIUP Besar danTanda Daftar perusahaan Perseroaan terbatas;Bahwa Struktur organisasi CV.Bumi Maju Bersama :Komisaris : SuhartiDirektur : Achmad Said,SEBahwa Struktur
223 — 115
Banjar tidak ada dibuatkandokumentasi/foto kegiatan pekerjaan tersebut;Halaman 177 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.26.Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pemah ke lokasi pekerjaansebagaimana tersebut pada dokumen kontrak;Bahwa Saksi tidak mendapatkan apaapa dari kegiatan tersebut;Bahwa Akte pendirian perusahaan tersebut tertanggal 26 Juni 2004 No. 5 di Banjarbaru dan kemudian ada Masuk dan Keluar sebagai Peserodan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Komanditer CV.
185 — 83
Banjar tidak ada dibuatkandokumentasi/foto kegiatan pekerjaan tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pemah ke lokasi pekerjaansebagaimana tersebut pada dokumen kontrak;Bahwa Saksi tidak mendapatkan apaapa dari kegiatan tersebut;Bahwa Akte pendirian perusahaan tersebut tertanggal 26 Juni 2004 No. 5 di Banjarbaru dan kemudian ada Masuk dan Keluar sebagai Peserodan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Komanditer CV.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NIRMALA DEWI, SH,MH
515 — 87
Bumi Jambi yang mana susunan pengurusdari pada CV. tersebut adalah ELIYAWATI sebagai Direktur dan NANALARASATTY Binti LIE HONG AUN sebagai Komisaris dan pada tahun2004 saksi ELIYAWATI melakukan perubahaan CV tersebut menjadi PT.Berdasarkan Akte Notaris No. 89 tahun 2004 yang susunan pengurusnyasebagai berikut saksi ELIYAWATI selaku Direktur Perseroaan, yang manaperusahaan tersebut bergerak di dalam bidang pengadaan alat angkutanberupa KRP (Kendaraan Ringan Penumpang) serta alat alat untukPertamina
121 — 36
Bumi Jambi yang mana susunan pengurus daripada CV. tersebut adalah ELIYAWATI sebagai Direktur dan NANALARASATTY Binti LIE HONG AUN sebagai Komisaris dan pada tahun2004 saksi ELIYAWATI melakukan perubahaan CV tersebut menjadi PT.Berdasarkan Akte Notaris No. 89 tahun 2004 yang susunan pengurusnyasebagai berikut saksi ELIYAWATI selaku Direktur Perseroaan, yang manaHalaman 2 dari 352 halaman Putusan Pidana No. 114/PID/2019/PT JMBperusahaan tersebut bergerak di dalam bidang pengadaan alat angkutanberupa
490 — 259
Fahrel Ramadhan.7) Foto copy sesuai aslinya tanda daftar perusahaan Perseroaan Terbatasnomor : 09.04.1.51. 28576 atas nama PT. Fahrel Ramadhan ;8)Foto copy sesuai aslinya Struktur Organisasi PT. Fahrel Ramadhanbulan Nopember 2010;9)Foto copy sesuai aslinya NPWP nomor : 02.703.026.1003.000 atasnama PT. Fahrel Ramadhan TMT 4 April 2008;10)Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP)Besar Nomor: 0002802/PB/P/1.824.271 atas nama PIT.
845 — 654
Ketika pengawasan sudah dilakukan sehingga menjadialasan pemaaf, sehingga menjadi tanggung jJawab pihak ketiga ;> Bahwa jika terjadi tindak pidana yang dikarenakan pemufakatan jahat antarapemberi kerja dan penerima kerja, maka dari pihak pemberi kerja yang dapatdimintakan pertanggungjawaban perseroaan dan pengurus yangmemberikan perintah. Sedangkan untuk perusahaan penerima kerja yangdapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus.
106 — 37
Selanjutnya pada tanggal 28 April 2006, saksi memperoleh SuratNomor: S161/MBU/2006 dari Menteri BUMN yang pada intinya agartetap menjalankan tugas sebagai Direksi sampai ditetapkan secaradefinitive.Sedangkan untuk periode 2007 sampai 2012 saksi diangkat oleh MenteriBUMN (Sofyan Jalil) sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroaan(Persero) PT.
Pembanding/Tergugat XIV : REZA ZAMZAMI
Pembanding/Tergugat XXIX : YULIZARTI
Pembanding/Tergugat XII : CHAIDIR
Pembanding/Tergugat XXVII : BESMAN NABABAN
Pembanding/Tergugat X : WARNIS
Pembanding/Tergugat XXV : ERDAWATI
Pembanding/Tergugat VIII : ERLINDA
Pembanding/Tergugat XXIII : HOTPIJER BUTAR BUTAR
Pembanding/Tergugat VI : YOSS RAMLI
Pembanding/Tergugat XXI : MELI ROSITA
Pembanding/Tergugat XXXVI : AFDOLIN
Pembanding/Tergugat XIX : ZULYANI
Pembanding/Tergugat II : WISERMAN
Pembanding/Tergugat XXXIV : NOVIANDRI CH
Pembanding/Tergugat XXXII : PARULIAN HARAHAP
Pembanding/Tergugat XV : MASRIAL CHAN
Pembanding/Tergugat XXX : FARIDA
Pembanding/Tergugat XIII : FATMAWATI
Pembanding/Tergugat XXVIII : IYAN INDRA
Pembanding/Tergugat XI : SYAMSUARDI
Pembanding/Tergugat XXVI : SUHERMAN
Pembanding/Tergugat IX : TOMANG SIMARMATA
Pembanding/Tergugat XXIV : BASMI LUMBAN GAOL
Pembanding/Tergugat VII : MOHAMAD YAHYA
Pembanding/Tergugat XXII : FEBRIANDI EKO PUTRA
Pembanding/Tergugat XXXVII : FIRMAN OYONG
Pembanding/Tergugat XX : SENDI S TURNIP
Pembanding/Tergugat XXXV : FIQI DAULI
Pembanding/Tergugat XVIII : NENENG SULASTRI
Pembanding/Tergugat I : ARRIUS
Pembanding/Tergugat XXXIII : ARIFIN
Pembanding/Tergugat XVI : RIKI PALENTINO
Terbanding/Penggugat : Tn.SYAMSURIZAL
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KEPALA BPN KAMPAR
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA DESA KARYA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : EDI CANDRA SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : AGUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat IX : Tn. DJOHAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : CAMAT TAPUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : ADFRIZAL SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : SYAMSINUR
Terbanding/Turut Tergugat I : WILFITRI
Turut Terbanding/Tergugat XXXVIII : ELIA ROZA
Turut Terbanding/Tergugat IV : MIDUSRI ALIAS MIDUN BIN ZAINI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : WISNAR
Turut Terbanding/Tergugat V : SUKAR BIN TINARYAT
Turut Terbanding/Tergugat III : SURYA BAKTI PURBA
65 — 35
Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroaan ataukoperasi;d. Pembebanan hak tanggungan;e. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik atas satuanrumah susun dan hak tanggungan;f. Pembagian hak bersama;g. Perubahaan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilanatau penetapan ketua Pengadilan;h. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;i.
269 — 901
Untuk Mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat (1) di ataskomisaris : Menyusun Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Mengevaluasidan menyetujui rencana bisnis perseroan; dan membantu dan mendorongusaha pembinaan dan pengembangan perseroaan; Bahwa saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Komite Auditadalah : Melakukan kajian terhadap hasil audit dari Auditor internal (SKAI) danauditor External seperti Kantor Akutan Publik, Bank Indonesia, OJK, BPK, maupunBPKP kemudian ditindaklanjuti
225 — 359
Hospi Medik Indonesia No. 104/SD/HMI/X/11, tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ARIF S YUSUP selaku Direktur;156. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Hospi Medik Indonesia Nomor Akta 29 tanggal 18 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Dahlia, SH; 157. 1 ( satu) lembar foto copy legalisir Surat Jalan PT. Hospi Medik Indonesia kepada RSUD Embung Fatimah No.
972 — 666 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 tentang PenambahanPenyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam ModalSaham Perusahaan Perseroaan ("PERSERO") PT.
HARWANTO
Terdakwa:
ALBERTUS PATTARU Anak dari Alm. LUTHER LOMO PATTARU
113 — 73
- 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan Perseroaan Dok dan Perkapalan Kodja Bahari tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Sipil Shipyard Banjarmasin tanggal 26 Juli 2018. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Direktur Utama PT. DKB Pusat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan dipimpin Direktur Utama PT. DKB Jakarta.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
296 — 197
terdapat persamaan fakta sebagai berikut: Bahwa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terouka (Tbk), artinyasaham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya padatahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupuninstitusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empatpuluh persen) dan 60%(enampuluh persen) dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana AktaPenyesuaian Perseroaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
309 — 256
terdapat persamaan fakta sebagai berikut:Bahwa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terbuka (Tbk), artinyasaham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya padatahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupuninstitusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empatpuluh persen) dan 60%(enampuluh persen) dimiliki Pemerintan Republik Indonesia, sebagaimana AktaPenyesuaian Perseroaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 188
hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBahwa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terbuka (Tbk), artinyasaham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya padatahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupuninstitusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empatpuluh persen) dan 60%(enampuluh persen) dimiliki Pemerintan Republik Indonesia, sebagaimana AktaPenyesuaian Perseroaan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
261 — 273
Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN AmbBahwa PT BNI (Bank Nasional Indonesia) merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Terbuka (Tbk), artinyasaham perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya padatahun 1996, yang sahamnya dapat dan kini dimiliki masyarakat (individu maupuninstitusi, domestic maupun asing) sebanyak 40% (empatpuluh persen) dan 60%(enampuluh persen) dimiliki Pemerintan Republik Indonesia, sebagaimana AktaPenyesuaian Perseroaan